Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai berbagai program bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung kepada desa, termasuk Dana Desa, ADPD, BKK Bunga Desa, BKK Panas Bumi, dan BKK Rembug Bedas beserta peruntukannya.

1. SELAMAT DATANG
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
DI KABUPATEN BANDUNG
Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung
Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si
Bupati Bandung

2. Gambaran Umum
JUMLAH PENDUDUK
3.718.660Jiwa
LUAS WILAYAH
174.084 Ha
72.711PKK
69.772PKK Aktif
2.939 PKK Tidak
Aktif
162 Desa Mandiri
96 Desa Maju
0 Desa Tertinggal
0 Desa Sangat Tertinggal
12 Desa Berkembang
STRATA DESA
Kab. BANDUNG TAHUN 2023
Posyandu : 4.350
2.616 Mandiri
1.450 Purnama
284 Madya
0 Pratama
Rp
270 BUMDes
137 BUMDes Aktif
133 BUMDes Tidak Aktif
56 BUMDes Berbadan Hukum
63 BUMDes Proses di Kemenhumkam
19 BUMDes Proses di KemendesPDTT
96 BUMDes BelumMengajukan Nama Bumdes
BANTUANKEUANGANDESA APBD 2023
DANA DESA Rp. 366.813.940.000
ADPD Rp. 359.378.239.895
BKK BUNGA DESA Rp. 25.650.000.000
BKK PILKADES Rp. 5.287.337.000
BKK PANAS BUMI Rp. 18.000.000.000
BKK KEBUDAYAAN Rp. 1.500.000.000
BKK KAMPUNG BEDAS Rp. 957.000.000
BKK REMBUG BEDAS Rp. 14. 876.000.000
BANGUB Rp. 35.100.000.000
JUMLAH Rp. 827.562.516.895
31 Kecamatan
270 Desa
10 Kelurahan
4.305 RW
17.791 RT

3. 2
Perencaaan Pembangunan Desa

4. 2
VISI DAN MISI RPJMD
Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
V i s i
MISI 1 :
Membangkitkan daya saing daerah
MISI 2 :
Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
MISI 3 :
Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang
menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan
MISI 4 :
Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata
kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan
MISI 5 :
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan
pada kelompok masyarakat lemah
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Bandung yang Bangkit, Edukatif,
Dinamis, Agamis dan Sejahtera”

5. 1. Pemberian insentif untuk guru ngaji ditambah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
2. Pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan melaui Bank BPR Kerta Raharja dan
Bank BJB;
3. Pemberian asuransi dan subsidi kepada petani melalui kartu tani SIBEDAS;
4. Pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya untuk lahan pertanian
padi sawah;
5. Insentif Linmas, RT, RW dan PKK berikut BPJS Ketenagakerjaan;
6. Peningkatan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa dan BPD;
7. Besti (Beasiswa ti Bupati) untuk anak-anak Hafidz Al-Quran dan anak berprestasi;
8. Pembangunan 5 RSUD di Cimaung, Kertasari, Banjaran, Pacira dan Tegalluar;
9. Pembangunan Rutilahu (Rumah tidak layak huni);
10. Penambahan sekolah sebanyak 28 unit SMP dan pengajuan 22 unit SMA baru;
11. Tiga muatan local Pendidikan untuk TK, SD dan SMP, yakni pendidikan Pancasila dan UUD
1945, pendidikan Bahasa Sunda dan Budaya Lokal serta mengaji dan menghafal Al-Quran;
12. Penyediaan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri);
13. Insentif Ustad/Ustadzah, takmir dan marbot atau pengelola masjid.
13 Program Prioritas Kabupaten Bandung

6. 1. Insentif Linmas, RT, RW dan PKK berikut BPJS Ketenagakerjaan;
2. Peningkatan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa dan
BPD;
3. Pembangunan Rutilahu (Rumah tidak layak huni);
3 dari 13 Program Prioritas Kabupaten Bandung yang
terdapat di Dinas PMD

7. Pemantauan Oleh Masyarakat
 Tahap perencanaan, menilai :
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
dengan Form 1
 Tahap Pelaksanaan, menilai :
a. Pengadaan :
1. Barang/Jasa
2. Bahan/Material
3. Tenaga kerja
b. Pengelolaan Administrasi Keuangan
c. Pengiriman Bahan/Material
d. Pembayaran Upah
e. Kualitas Hasil Kegiatan
Pemantauan Oleh Pemerintah Daerah
a. Memantau dan mengawasi rencana
pelaksanaan pembangunan desa
b. Umpan balik terhadap laporan reaksi
pelaksanaan APBDes
c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan
d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan
rencana pelaksanaan
e. Terbitkan surat peringatan
f. Pembinaan dan pendampingan percepatan
perencanaan untuk memastikan penetapan
(31 Des) dan penyerapan APBDes

8. 2
Bantuan Keuangan Kepada Desa

9. • BKK Tata Kelola Kebudayaan
• BKK Kampung Bedas
• BKK Rembug Bedas

10. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa
dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan formula pengalokasian:
a. alokasi dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen);
b. alokasi afirmasi sebesar 1% (satu persen);
c. alokasi kinerja sebesar 4% (empat persen); dan
d. alokasi formula sebesar 30% (tiga puluh persen).
Dana Desa

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
Prioritas Penggunaan Dana Desa
1. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai
Kewenangan Desa
2. Program Prioritas Nasional sesuai
Kewenangan Desa
3. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam
dan Non Alam sesuai Kewennagan
Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa
1. BLT Minimal 10% dan Maksimal 25%
2. Ketahanan Pangan Paling Sedikit 20%
3. Operasional Pemerintah Desa Paling
Banyak 3%

12. Alokasi Dana Perimbanagan Desa (ADPD)
Alokasi Dana Perimbangan Desa yang selanjutnya disingkat ADPD adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari dana bagi hasil
pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari
alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
ADPD bersumber dari:
a. Bagi hasil pajak Daerah, ;
b. Bagi hasil retribusi Daerah; dan
c. Alokasi Dana Desa.
Alokasi Dana Perimbangan Desa (DPMD)

13. Sumber ADPD
a. Bagi hasil pajak Daerah
Bagi hasil pajak daerah berasal dari realisasi pajak daerah pada tahun sebelumnya,
paling sedikit 10% (sepuluh persen) diperuntukan bagi desa
b. Bagi hasil retribusi Daerah
Bagi hasil retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total realisasi
retribusi Daerah pada tahun sebelumnya.
c. Alokasi Dana Desa
Alokasi dana desa mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari
dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

14. Pengalokasian Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)
Pengalokasian Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) mempertimbangkan:
1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Jumlah penduduk Desa
3. Luas wilayah Desa
4. Angka Kemiskinan Desa, dan
5. Tingkat kesulitan geografis Desa.

15. Rincian Sasaran ADPD yang Bersumber dari ADD
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan BPD;
3. Insentif RT-RW;
4. Insentif LPM;
5. Insentif Kader PKK;
6. Operasional Pemdes;
7. Operasional BPD;
8. Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pengadaan Seragam PDL Linmas lengkap untuk 20 orang
per Desa;
10.Penanggulangan kemiskinan melalui program
danoperasional pusat kesejahteraan sosial (Puskesos);
11.Peningkatan kesehatan masyarakat;
12.Peningkatan Pendidikan Dasar;
13.Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
per Desa;
10.Penanggulangan kemiskinan melalui program
danoperasional pusat kesejahteraan sosial (Puskesos);
11.Peningkatan kesehatan masyarakat;
12.Peningkatan Pendidikan Dasar;
13.Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
14.Pembangunan/pemeliharaan infrastruktursarana dan
prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan desa, termasuk penunjang kegiatan
penyediaanairbersih,penunjangkegiatanpenyediaantoilet
umum, penunjang kegiatan pengelolaan persampahan
mandiri di Desa dan penunjang kegiatan untuk penyediaan
sumur resapan/ biopori serta penunjang kegiatan
lingkunganhidup lainnya dalam skala Desa;
15.Pengadaan tanah desa dan tanah kas desa serta sertifikasi
tanah desa dan tanah kas desa;
16.Pembangunan dan perbaikan kantor desa;
17.Menunjang operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
(LKD).

16. Rincian Sasaran ADPD yang
Bersumber dari BH Pajak Daerah
Rincian Sasaran ADPD yang
Bersumber dari BH Rertibusi Daerah

17. Peruntukan Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa
Barat:
a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 25.000.000, dengan
perhitungan Kepala Desa dengan prosentase 20%; Sekretaris Desa dengan
prosentase 10%; dan Aparatur Pemerintah Desa (pembagian besaran tambahan
penghasilan disesuaikan dengan jumlah perangkat desa) dengan prosentase 70%
b. Honorarium BPD
c. Biaya Operasional Kelompok Kerja Posyandu Desa dalam rangka pemberian insentif
d. Biaya Operasional Posyandu Desa diberikan dalam rangka menurunkan angka
stunting melalui Program Makanan Tambahan (PMT) dan peningkatan kapasitas
kader
e. Pembuatan Konten untuk Media Ruang (Billboard) sebagai media penyebarluasan
informasi, sosialisasi program/kegiatan dan transfaransi pelaksanaan pembangunan
desa
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

18. f. Peningkatan infrastruktur perdesaan meliputi:
1. Jalan Desa;
2. Jalan lingkungan;
3. Tembok Penahan Tanah;
4. Drainase;
5. Irigasi Desa;
6. Pasar Desa;
7. Sarana prasarana air bersih masyarakat;
8. Kantor Desa (tidak termasuk untuk halaman kantor dan sarana kantor);
9. Jalan usaha tani;
10.Posyandu;
11.Balai dusun atau balai pertemuan.
Besaran Alokasi Peningkatan Infrastruktur Desa dihitung berdasakan pada proporsi
kebutuhan seruruhan peruntukan, yang mencakup seluruh pembiayaan, termasuk
perencanaan pelaksanaan pengawasan serta Biaya Umum (untuk Biaya Umum dihitung
secara proposional).

19. Sasaran BKK Bunga Desa
1. Stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Stimulan Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan untuk 6 unit RTLH per Desa,
dengan Anggaran Stimulan Rumah Tidak Layak Huni per unit yaitu Rp.
12.500.000,-;
2. Pembangunan Sarana Air Bersih (Sanitasi)
Pembangunan Sarana Air Bersih (Sanitasi) dianggarankan kisaran Rp.
15.000.000,-.
3. Biaya umum 3%
Bantuan Keuangan Khusus Bunga Desa

20. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah
kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi, pemegang
kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama
pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya
panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari
pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Penggunaan alokasi Bonus Produksi berupa program dan kegiatan yang merupakan
prioritas pembangunan daerah, antara lain :
a. sarana dan prasarana dasar wilayah;
b. sarana dan prasarana pendidikan;
c. sarana dan Prasarana Kesehatan;
d. ketahanan pangan;
e. pemberdayaan ekonomi; dan
f. fasilitas sosial.
Bantuan Keuangan Khusus Panas Bumi

21. BKK Rembug Bedas
Sasaran Bantuan Keuangan Khusus Rembug Bedas:
1. Pembangunan/pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Desa
2. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik
3. Menunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat
BKK Tata Kelola Kebudayaan
Sasaran BKK Tata Kelola Kebudayaan:
1. Alat Kesenian
2. Legalitas Kelompok Seni (Akta Pembetukan Kelompok seni)
BKK Kampung Bedas
BKK Kampung Bedas Tahun 2023 dianggarkan untuk Desa Kampung Bedas Tahun 2022.
Sasaran BKK Kampung Bedas adalah untuk pengadaan Insenerator
Bantuan Keuangan Khusus Lainnya

22. 2. Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2023
No Bantuan Keuangan Pagu 2022 Pagu 2023
Sumber
Anggaran
Keterangan
1 DANA DESA 345.331.515.000 366.813.940.000 APBN Kenaikan Pagu anggaran Dana Desa 2023 sebesar Rp. 21.482.425.000
345.331.515.000 366.813.940.000
Total I
No Bantuan Keuangan Pagu 2022 Pagu 2023
Sumber
Anggaran
Keterangan
1 Bantuan Keuangan Provinsi Jawa
Barat (Bangub)
35.100.000.000 35.100.000.000 APBD
Provinsi
Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Bangub) dianggarkan untuk 270 desa,
dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- Per Desa
35.100.000.000 35.100.000.000
Total II
No Bantuan Keuangan Pagu 2022 Pagu 2023
Sumber
Anggaran
Keterangan
ADPD
- ADD 269.399.852.500 281.471.176.912
- Bagi Hasil Pajak Daerah 69.099.500.000 72.603.507.437
- Bagi Hasil Retribusi
Daerah
4.441.481.567 5.303.555.546
Total 342.940.834.067 359.378.239.895
2 Bantuan Keuangan Khusus Pilkades - 5.287.337.000 APBD
Kabupaten
BKK Pilkades untuk 22 Desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak di tahun 2023
1 APBD
Kabupaten
ADPD Tahun 2023 telah teranggarkan:
1. Insentif RT dan RW 12 Bulan
2. Insentif Kader PKK 12 Bulan
3. Insentif LPMD 12 Bulan
Kenaikan Pagu ADPD Tahun 2023 sebesar Rp. 16.437.405.828

23. Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2023
No Bantuan Keuangan Pagu 2022 Pagu 2023
Sumber
Anggaran
Keterangan
3 Bantuan Keuangan Khusus Bunga
Desa
20.250.000.000 25.650.000.000 APBD
Kabupaten
BKK Bunga Desa dianggarkan untuk 270 desa, dengan pagu anggaran Rp. 95.000.000,- Per Desa
Sasaran BKK Bunga Desa:
1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rutilahu sebanya 6 unit perdesa (Rp. 12.500.000/unit Rutilahi)
2. Sanitasi 17.000.000
3. Biaya Umum
Kenaikan Pagu BKK Bunga Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 5.400.000.000
4 Bantuan Keuangan Khusus Rembug
Bedas
- 14.876.000.000 APBD
Kabupaten
BKK Rembug Bedas pada APBD Murni 2023 dianggarkan untuk 75 desa
Sasaran Bantuan Keuangan Khusus Rembug Bedas:
1. Pembangunan/pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Desa
2. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik
3. Menunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan
dan pelayanan kepada masyarakat
5 Bantuan Keuangan Khusus Hasil
Produksi Panas Bumi
5.000.000.000 18.000.000.000 APBD
Kabupaten
BKK Hasil Produksi Panas Bumi dianggarkan untuk 48 Desa di 6 Kecamatan di wilayah area panas
bumi
Sasaran Bantuan Keuangan Khusus Hasil Produksi Panas Bumi:
1. Infrastruktur Sarana Prasarana Desa
2. Fasilitasi Kesehatan
3. Pengembangan Inovasi Teknologi Pengembangan Sampah
4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat desa terkait Konservasi lingkungan
Kenaikan Pagu BKK Hasil Produksi Panas Bumi Tahun 2023 sebesar Rp. 13.000.000.000

24. Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2023
No Bantuan Keuangan Pagu 2022 Pagu 2023
Sumber
Anggaran
Keterangan
6 Bantuan Keuangan Khusus Tata Kelola
Kebudayaan
- 1.500.000.000 APBD
Kabupaten
BKK Tata Kelola Kebudayaan dianggarkan untuk 62 Desa di 31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten
Bandung, dengan pagu anggaran Rp. 24.196.500,- Per Desa
Sasaran BKK Tata Kelola Kebudayaan:
1. Alat Kesenian
2. Legalitas Kelompok Seni (Akta Pembetukan Kelompok seni)
7 Bantuan Keuangan Khusus Kampung
Bedas/Insenerator
- 957.000.000 APBD
Kabupaten
BKK Kampung Bedas dianggarkan untuk 29 Desa di wilayah Kabupaten Bandung
Sasaran BKK Kampung Bedas adalah untuk pengadaan Insenerator bagi Desa Kampung Bedas Tahun
2022 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- per desa
368.190.834.067 425.648.576.895
748.622.349.067 827.562.516.895
Total III
Total I+II+III
Perbandingan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2022 dengan Tahun 2023
1. Tahun 2023 827.562.516.895
2. Tahun 2022 748.622.349.067 -
Kenaikan Pagu 78.940.167.828

25. Besaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan Insentif LKD
Tahun Anggaran 2023
BULAN JUMLAH
1 Kepala Desa 270 5.000.000 12 16.200.000.000
2 Sekretaris Desa 270 3.950.000 12 12.798.000.000
3 Kepala seksi 810 2.850.000 12 27.702.000.000
4 Kepala Urusan 810 2.850.000 12 27.702.000.000
5 Kepala Dusun 1.132 2.350.000 12 31.922.400.000
6 Staf 790 1.900.000 12 18.012.000.000
7 Ketua BPD 270 1.200.000 12 3.888.000.000
8 Wakil Ketua BPD 270 1.000.000 12 3.240.000.000
9 Sekretaris 270 900.000 12 2.916.000.000
10 Anggota 1.299 800.000 12 12.470.400.000
11 Insentif RW 4.130 300.000 12 14.868.000.000
12 Insentif RT 16.651 250.000 12 49.953.000.000
13 Insentif Kader PKK 5.400 116.800 12 7.568.640.000
14 Insentif LPMD 2.430 116.800 12 3.405.888.000
232.646.328.000
Total
BANYAKNYA
JABATAN
No BESARAN
ANGGARAN

26. Besaran Kenaikan Penghasilan Tetap (Siltap) dan
Insentif LKD s/d Tahun 2023
2021 2022 2023
1 Kepala Desa 4.450.000 5.000.000 5.000.000 550.000
2 Sekretaris Desa 3.450.000 3.950.000 3.950.000 500.000
3 Kepala seksi 2.450.000 2.850.000 2.850.000 400.000
4 Kepala Urusan 2.450.000 2.850.000 2.850.000 400.000
5 Kepala Dusun 2.050.000 2.350.000 2.350.000 300.000
6 Staf 1.600.000 1.900.000 1.900.000 300.000
7 Ketua BPD 1.100.000 1.200.000 1.200.000 100.000
8 Wakil Ketua BPD 900.000 1.000.000 1.000.000 100.000
9 Sekretaris 850.000 900.000 900.000 50.000
10 Anggota 750.000 800.000 800.000 50.000
11 Insentif RW 175.000 300.000 300.000 125.000
12 Insentif RT 150.000 250.000 250.000 100.000
13 Insentif Kader PKK - 116.800 116.800 116.800
14 Insentif LPMD - - 116.800 116.800
No JABATAN
BESARAN KENAIKAN s/d
TAHUN 2023

27. Besaran Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa & Perangkat
Desa, BPD dan LKD Tahun 2023
BULAN JUMLAH
1 Kepala Desa 270 16.800 12 54.432.000
2 Sekretaris Desa 270 16.800 12 54.432.000
3 Kepala seksi 810 16.800 12 163.296.000
4 Kepala Urusan 810 16.800 12 163.296.000
5 Kepala Dusun 1.132 16.800 12 228.211.200
6 Staf 790 16.800 12 159.264.000
7 Ketua BPD 270 16.800 12 54.432.000
8 Wakil Ketua BPD 270 16.800 12 54.432.000
9 Sekretaris BPD 270 16.800 12 54.432.000
10 Anggota BPD 1.299 16.800 12 261.878.400
11 Insentif RW 4.130 16.800 12 832.608.000
12 Insentif RT 16.651 16.800 12 3.356.841.600
13 Insentif Kader PKK 5.400 16.800 12 1.088.640.000
14 Insentif LPMD 2.430 16.800 12 489.888.000
7.016.083.200
No JABATAN BANYAKNYA BESARAN
TOTAL BPJS
KETENAGAKERJAAN
TOTAL
BULAN JUMLAH
1 Kepala Desa &
Perangkat Desa
4.082 16.800 12 822.931.200
2 BPD 2.109 16.800 12 425.174.400
3 RT & RW 20.781 16.800 12 4.189.449.600
4 Kader PKK 5.400 16.800 12 1.088.640.000
5 LPMD 2.430 16.800 12 489.888.000
7.016.083.200
No JABATAN BANYAKNYA BESARAN
TOTAL BPJS
KETENAGAKERJAAN
TOTAL
Rekapitulasi
Catatan:
1. BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat
desa bervariatif dikarenakan ada yang ikut Tunjangan
Hari Tua
2. BPD dan LPM dalam proses pendataan, data sudah
masuk ke BPJS Ketenagakerjaan

28. HATUR
NUHUN
Dinas PMD
Kabupaten Bandung
Rembug Bedas
Riuangan Sareng Masyarakat
Kabupaten Bandung Bedas