SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
PERAN CAMAT
DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN KEUANGAN
DESA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENDAGRI
2016
BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115)
PEM., PEMPROV., DAN
PEMKAB/KOTA MEMBINA &
MENGAWASI
PENYELENGGARAAN PEM-
AN DESA, (PS. 112 AYAT (1) )
2
RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 113)
B
I
N
W
A
S
P
E
M
a.  memberikan pedoman standar pelaks. penyelenggaraan Pem-an
Desa;
b.  memberikan pedoman ttg dukungan pendanaan dari Pem.,
Pemprov., & Pemkab/Kota kepada Desa;
c.  memberikan penghargaan, pembimbingan, & pembinaan kpd
lembaga masy. Desa;
d.  memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif;
e.  memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
f.  memberikan bimbingan, supervisi, & konsultasi penyelenggaraan
Pem-an Desa, BPD, dan lembaga kemasy.
g.  memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm
penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, & lembaga kemasy. Desa;
h.  menetapkan bantuan keuangan langsung kpd Desa;
i.  melakukan diklat tertentu kpd aparatur Pem-an Desa & BPD;
j.  melakukan penelitian ttg penyelenggaraan Pem-an Desa di Desa
tertentu;
k.  mendorong percepatan pemb. perdesaan;
l.  memfasilitasi & melakukan penelitian dlm rangka penentuan
kesatuan masy. hukum adat sbg Desa; dan
m.  menyusun & memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa &
lembaga kerja sama Desa 3
RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 114)
B
I
N
W
A
S
P
E
M
P
R
O
V.
a.  melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka
penyusunan Perda Kab./Kota yg mengatur Desa;
b.  melakukan pembinaan Kab./Kota dlm rangka
pemberian ADD;
c.  melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kades
& perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasy.;
d.  melakukan pembinaan manajemen Pem-an Desa;
e.  melakukan pembinaan upaya percepatan Pemb. Desa
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, &
bantuan teknis;
f.  melakukan bimtek bidang tertentu yg tidak mungkin
dilakukan oleh Pemkab./Kota;
g.  melakukan inventarisasi kewenangan Prov. yg dilaks.
oleh Desa;
h.  melakukan binwas atas penetapan Ranc. Pendapatan
dan Belanja Daerah Kab./Kota dlm pembiayaan Desa;
i.  melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka
penataan wilayah Desa;
j.  membantu Pem. dlm rangka penentuan kesatuan
masyarakat hukum adat sbg Desa; dan
k.  membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM
Desa Kab./Kota & lembaga kerja sama antar-Desa. 4
RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 115)
B
I
N
W
A
S
P
E
M
K
A
B
/
K
O
T
A.
a.  memberikan pedoman pelaks. penugasan urusan Kab./Kota yg
dilaks. oleh Desa;
b.  memberikan pedoman penyusunan Perdes & Perat. Kades.;
c.  memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif;
d.  melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pem-an Desa;
e.  melakukan evaluasi & pengawasan Perdes;
f.  menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g.  mengawasi pengelolaan Keuangan Desa & pendayagunaan Aset
Desa;
h.  melakukan binwas penyelenggaraan Pem-an Desa;
i.  menyelenggarakan diklat bagi Pemdes, BPD, lembaga kemasy.,
dan lembaga adat;
j.  memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm
penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, lembaga kemasy., &
lembaga adat;
k.  melakukan upaya percepatan pemb. perdesaan;
l.  melakukan upaya percepatan Pemb. Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis;
m.  melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa & lembaga kerja
sama antar-Desa; dan
n.  memberikan sanksi atas penyimpangan yg dilakukan oleh Kades
sesuai dgn ketentuan peraturan per-UU-an
5
BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115)
PEM., PEMPROV., &
PEMKAB/KOTA DPT
MENDELEGASIKAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KPD
PERANGKAT DAERAH
(PS. 112 AYAT (2) )
6
BINWAS OLEH CAMAT (PP Ps. 154)
Camat/ sebutan lain melakukan tugas binwas desa, (ayat (1) )
1.  Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades
2.  Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
3.  Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa
4.  Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
5.  Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & perangkat desa
6.  Fasilitasi pelaksanaan pilkades
7.  Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD
8.  Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa
9.  Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. Daerah dgn pembangunan desa
10.  Fasilitasi penetapan lokasi PKP
11.  Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum
12.  Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi & kewajiban lembaga
kemasyarakatan
13.  Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif
14.  Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD dgn pihak ketiga
15.  Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta
penetapan & penagasan batas desa
16.  Fasilitasi penyusunan program & pelaks. Pemberdy. Masy.
17.  Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
18.  Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya, ( ayat (2) ) 7
melalui
DASAR HUKUM
8
UU NO. 6
TAHUN 2014
PP 43/2014 (Ps. 90
– 114) → PP
47/2015
PERMENDAGRI
113/2014
(46 Psl)
PASAL 71 S.D.
75 (5 PSL)
PP 60/2014 &
PP 22/2015
1.  PENGERTIAN
2.  SUMBER2 PENDAPATAN
DESA
3.  S T R U K T U R D A S A R
APBDesa
4.  M A K A N I S M E U M U M
PENGESAHAN APBDesa
DANA DESA
(APBN KE DESA)
1.  AZAS PENGELOLAAN
2.  K E K U A S A N
PENGELOLAAN DESA
3.  STRUKTUR APBDesa
4.  PENGELOLAAN
1.  P e m b a g i a n
p e m b i a y a a n
kewenangan
2.  Rulink pengelolaan
keuangan desa
3.  Pengalokasian ADD
& BHP&RD
4.  Ketentuan 70 : 30
5.  P e l a p o r a n d a n
pertanggungjawaban
PENGERTIAN & AZAS KEUANGAN DESA
(UU 6/2014 BAB VIII PS. 71 - 75)
PENGERTIAN,
Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan
kegiatan yg meliputi perenc, pelaks,
penatausahaan, pelaporan dan
pertangungjawaban keuangan desa
(Permendagri Ps. 1)
Hak & Kewajiban Desa ini menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, &
pengelolaan Keuangan Desa
9
AZAS
PENGELOLAAN
(Permendagri Ps 2 (1))
TRANSPARAN, AKUNTABEL,
PARTISIPATIF SERTA DILAKUKAN DGN
TERTIB & DISIPLIN ANGGARAN
semua hak & kewajiban Desa yg dapat dinilai
dgn uang serta segala sesuatu berupa uang &
barang yg berhubungan dgn pelaksanaan hak
& kewajiban Desa, (UU Ps. 71)
RULING LINGKUP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PP Ps. 93-94)
PERENCANAAN
PELAPORAN
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Kekuasaan
Pengelolaannya
Dipegang Oleh
Kades
Sebagian dikuasakan
kepada Perangkat
Desa
Dilaksanakan dlm masa
1 tahun anggaran tmt 1
Jan – 31 Des (Ps. 94) &
Permendagri 113 Ps. 2
(1) 10
MEKANISME UMUM PENYUSUNAN RANC.
PERDES TTG APBDes (PP 43/2014 Ps. 101-102)
GUBERNUR
BUPATI/
WALIKOTA
Susun Ranc.
APBDes
KADES
Pengajuan Ranc. Perdes u/
dievaluasi (paling lama 3 hari sejak
disepakati)
1
CAMAT/
SEBUTAN
LAIN
11
Info Renc Bantuan Keuangan
dr APBD Prov.
Info Renc ADD, BDHPRD & bantuan
keuangan dari APBD Kab/ Kota
Sebagai dasar
BPD
Musyawarah
(paling lambat
Bulan Oktober
tahun berjalan
harus sudah
disepakati)
Ajukan
Ranc.
Perdes
ttg
APBDes
Dapat
mendelegasikan
evaluasi Ranc.
Perdes ttg APB
Desa
2
4
3
5
Catatan : Penetapan Perdes ttg APB Desa dilakukan paling lambat tgl 1 Desember T.A.
berjalan.
PENYUSUNAN PERENCANAAN
APBDes (UU PS. 73 & Permendagri Ps. 20 - 22)
BAHAS &
SEPAKATI
BERSAMA
(paling lambat
Oktober)
KADES BPD
1
BUPATI/
WALIKOTA
SEK
DES
Susun Perdes ttg
Ranc. APBDes
dgn mengacu
RKPDesa tahun
ybs
Sampaikan
Ranc. APBDes
Sampai-
kan
Ranc.
Perdes
CAMAT
Sampaikan Ranc.
Perdes ttg APBDes
(paling lama 3 hari
sejak diSepakati)
Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi
(max 20 hari kerja sejak diterima
Tidak
memberikan
hasil Evaluasi
dlm 20 hari
kerja
Ranc. Perdes
berlaku dgn
sendirinya
Menyatakan
Perdes
bertentangan dg
kepentingan
umum & per-UU-
an yg lebih tinggi
2
4
3
5
6
Kades tidak
indahkan &
tetap
menetapkan
Ranc. Perdes ttg
APBDes menjadi
Perdes
7B u p a t i / w a l i k o t a
membatalkan Perdes
sekaligus menyatakan
b e r l a k u n y a p a g u
APBDes T.A. tahun
sebelumnya dg Kep.
Bupati/ Walikota
1.  Kades hanya dapat melakukan
p e n g e l u a r a n o p e r a s i o n a l
penyelenggaraan pem-an desa
2.  Kades menghentikan pelaks./
Perdes paling lama 7 hari setel2ah
dibatalkan lanjut kades bersama
BPD mencabut perdes dimaksud
8
konsekwensinya
Kades lakukan
penyempurna-
an (max 7 hari
kerja sejak
diterimanya
hasil evaluasi)
12
Ps. 21
EVALUASI RANC. PERDES TTG APBDes
MELALUI CAMAT (Permendagri Ps. 22 - 23)
BAHAS &
SEPAKATI
BERSAMA
(paling lambat
Oktober)
KADES BPD
1
BUPATI/
WALIKOTA
SEKDES
Susun Perdes ttg Ranc. APBDes
dgn mengacu RKPDesa tahun ybs
Sampaikan
Ranc. APBDes
Sampai-
kan
Ranc.
Perdes
CAMAT
Sampaikan Ranc.
Perdes ttg APBDes
(paling lama 3 hari
sejak diSepakati)
Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi
(max 20 hari kerja sejak diterima
Tidak
memberikan
hasil
Evaluasi
Ranc. Perdes
berlaku dgn
sendirinya
Menyatakan Perdes
bertentangan dg
kepentingan umum
& per-UU-an yg lebih
tinggi
2
4
3
8
Kades tidak
indahkan & tetap
menetapkan Ranc.
Perdes ttg APBDes
menjadi Perdes
7
Kades lakukan
penyempurna-an
(max 7 hari kerja
sejak diterimanya
hasil evaluasi)
Bupati dapat
delegasikan
evaluasi
Ranc. Perdes
ttg APBDes
(Ps. 23)
9
C a m a t
usul kpd
B u p a t i /
walikota
u n t u k
batalkan
Perdes
10
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pendelegasian evaluasi Ranc.
Perdes ttg APBDes kpd camat diatur
dlm Peraturan Bupati/ Walikota
(Ps. 23 (6)) 13
PELAKSANAAN APBDes
(Permendagri Ps. 24 – 27 & 32)
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat
dilakukan sebelum Ranc. Perdes ttg APBDes ditetapkan, kecuali untuk
pengeluaran belanja pegawai yg bersifat mengikat & operasional
perkantoran yg ditetapkan dlm Perkades.
14
Khusus bagi desa yg belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,
pengaturannya ditetapkan oleh pemda kab/ kota
semua penerimaan & pengeluaran desa dlm rangka pelaks. kewenangan
desa dilaks. melalui rekening kas desa, & harus disertai dgn bukti yang
lengkap & sah
UMUM
Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa
selain yg ditetapkan dlm perdes.
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran
biaya yang telah disahkan oleh kades
Bendahara dpt menyimpan uang dlm kas desa pd jmlh tertentu dlm
rangka memenuhi kebutuhan operasional pemdes Pengaturan lebih lanjut
jumlah uang dlm kas desa diatur dgn Perbup/Walikota
Pelaksana Anggaran bertanggungjawab thd tindakan pengeluaran yg
menyebabkan beban atas belanja kegiatan dg mempergunakan buku
pembantu kas sbg pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa,
(Ps. 27 (3)
Pengadaan barang dan/jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 32)
6
Wajib:
1.  Teliti kelengkapan pembayaran
2.  Menguji kebenaran perhitungan
tagihan atas beban APBDes yg
t e r c a n t u m d l m p e r m i n t a a n
pembayaran
3.  Menguji ketersediaan dana
4.  Menolak pengajuan per mintaan
pembayaran bila tidak memenuhi
persyaratan
verifikasi
Berdasarkan RAB, dan setelah
barang/ jasa diterima, ajukan
SPP yang terdiri dari: 1. SPP, 2.
Pernyataan tanggung jawab
belanja, & lampiran bukti
transaksi
1
Kades
Ajukan pendanaan u/
melaksanakan kegiatan dilampiri
dgn dokumen seperti RAB
Pelaksana
Anggaran Sekdes
2
4
3
5
Bendahara melakukan
pembayaran./
Bendahara wajib:
1.  Pungut PPH & pajak
lainnya
2.  S e t o r s e l u r u h
p e n e r i m a a n
potongan pajak &
pajak yg dipungut ke
kas negara (Ps. 31)
7
PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 27 - 31)
MEKANISME PENCAIRAN
Sahkan
15
Menyetujui
Permintaan
Pembayaran
WAJIB
PENATAUSAHAAN APBDes
(Permendagri Ps. 35 – 36)
Bendahara desa
1.  Buku kas umum
2.  Buku kas pembantu pajak
3.  Buku bank
Melakukan pencatatan setiap penerimaan &
pengeluaran serta melakukan tutup buku
setiap akhir bulan secara tertib
16
INSTRUMEN/
ALAT
PELAKU/
PELAKSANA
BENTUK
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
setiap bulan kepada kades paling lambat tgl
10 setiap bulan
Mempertanggungjawabkan uang, dlm bentuk:
PELAPORAN PELAKSANAAN APBDesa
(PP Ps. 103 & Permendagri Ps. 37, 40 & 41)
17
K
A
D
E
S
BUPATI/
WALIKOTA
Laporan
Semesteran
Realisasi
pelaks. APB
Desa
Semester I (PP &
Permendagri) :
PL : akhir Juli tahun berjalan
Semester II (PP) & semester
akhir (Permendagri) :
PL : akhir Januari tahun berikutnya
sampaikan CAMAT
Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis & dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan
pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya, (Permen Ps. 40)
sampaikan
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes
(PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 42)
18
K
A
D
E
S
BUPATI/
WALIKOTA
Diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat
seperti: papan pengumuman, radio
komunitas, dan media informasi
lainnya, (Permendagri Ps. 40)
Laporan Penyelenggaraan Pem-an
Desa setiap akhir T.A.
Dilampiri:
1.  Format laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa
2.  Format laporan kekayaan milik desa per 31
Desember T.A. berkenaan
3.  Format laporan program pemerintah,
pemda yang masuk ke desa
Ditetapkan dengan Perdes
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi pelaks. APB Desa setiap
akhir T.A yg terdiri dari:
Pendapatan, Belanja & Pembiayaan
CAMAT
Format ranc. Perdes, Buku pembantu Kas
Kegiatan, RAB & SPP serta pernyataan
tanggungjawab belanja, laporan realisasi
pelaksanaan APBDes semester I & semester akhir
tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes, mengacu pada lampiran
Permendagri (Permendagri Ps. 42)
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBDesa (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 41)
19
K
A
D
E
S
BUPATI/
WALIKOTA
Laporan
Semesteran
Realisasi
pelaks. APB
Desa
Semester I :
PL : akhir Juli tahun berjalan
Semester II :
PL : akhir Januari tahun berikutnya
Laporan Penyelenggaraan Pem-an
Desa setiap akhir T.A. (Ps. 39)
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi pelaks. APB Desa
setiap akhir T.A
(Ditetapkan dg Perdes, &
disampaikan paling lambat 1
bulan setelah akhir T.A.
berkenaan)
Catatan : 1. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pd
ketentuan peraturan per-UU-an, (PP Ps. 105)
2.  Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Peraturan
Menteri (Permendagri No. 113/ 2015 ttg Pengelolaan Keuangan Desa), (PP Ps. 106))
3. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Perbup/ Walikota,
(Permendagri 113 Ps. 43)
CAMAT
(Ps. 41)
BINWAS PELAKSANAAN APBDesa, KONSEKWENSI, TMT
BERLAKUNYA PERMENDAGRI (Permendagri Ps. 44 - 46 )
20
Wajib membina & mengawasi
pemberian & penyaluran dana
desa, ADD & BHPDRD dari kab/
kota kepada desa (Ps. 44 (1))
Dengan diundangkannya Permendagri ini
pada tanggal 31 Desember 2014, maka TMT
31 Desember 2014 Permendagri No. 37
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa dicabut & dinyatakan tidak
berlaku (Ps. 45 & 46)
PEMPROV
KONSEKWENSI
PELAKU/
PELAKSANA
PEMKAB/
KOTA
Wajib membina & mengawasi
pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa (Ps. 44 (2))
KESIMPULAN DAN SARAN
21
PERLU KESIAPAN CAMAT BERIKUT PERANGKATNYA
D A L A M M E N G E M B A N T U G A S P E M B I N A A N
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA:
1.  JUMLAH & KAPASITAS SDM YANG MENGUASAI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA;
2.  ANGGARAN
Peran camat sangat
vita/ strategis dalam
membina pengelolaan
keuangan desa baik
selaku skpd yang paling
dekat dengan desa,
maupun selaku skpd
yang secara khusus
ditugaskan oleh pp dan
p e r m e n d a r g i u n t u k
melaksanakan binwas
p e n y e l e n g g a r a a n
pemdes/ keuangan desa
SARANKESIMPULAN
Gunakan media: rapat rutin, rakor, workshop,
bimtek, FGD, monev
Perlu penegasan regulasi di tingkat kabupaten/
kota tentang pendelegasian tugas kepada
camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan
desa
A R A H B I N W A S :
Transparan, Akuntabel,
P a r t i s i p a t i f S e r t a
Dilakukan Dgn Tertib &
Disiplin Anggaran
22

More Related Content

What's hot

Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerigi Tua
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxMateri Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxrahmatbuludawa1
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desasayaperempuan
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaArdi Susanto
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Yudhi Aldriand
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fdFrans Dione
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 

What's hot (20)

Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxMateri Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 

Viewers also liked

Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Konfiantza Faza
 
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDNUrus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDNpersadajeklindo
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutanPengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutanakasia16
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014Jhon Blora
 
Diagram alir s/d 6000
Diagram alir s/d  6000Diagram alir s/d  6000
Diagram alir s/d 6000guest904f0f2
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuJhon Blora
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
 
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaAnalisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaAgung Trianto
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
07 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 27607 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 276Rave Van
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 201701112015
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

Viewers also liked (20)

Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
 
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDNUrus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
 
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutanPengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014
 
Diagram alir s/d 6000
Diagram alir s/d  6000Diagram alir s/d  6000
Diagram alir s/d 6000
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
 
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaAnalisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
 
07 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 27607 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 276
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
HTR
HTRHTR
HTR
 
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
 

Similar to Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa

pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxArya Biase
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxyuleetaemins
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxudin251181
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxRosidS
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
09. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa109. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa1Khasis Munandar
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptxDarmawati Darmawati
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).pptjaelanijaelani10
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppttoha43
 
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriAndy Susanto
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaNurbaiti Muhi
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaPemdes Seboro Sadang
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desaFormasi Org
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsxZayGawoh
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfHarisKunaifi2
 

Similar to Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa (20)

pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
Paparan desa 2014
Paparan desa 2014Paparan desa 2014
Paparan desa 2014
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
 
inspektorat.pptx
inspektorat.pptxinspektorat.pptx
inspektorat.pptx
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
09. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa109. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa1
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
 
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desa
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
 

More from Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 

Recently uploaded

03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia  .pdfPengurusan Hasil Kerajaan Malaysia  .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdfDilaOthman2
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.pptYuyunFitriani2
 
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfFKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfarsalaryen411
 
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxYouTubeContent
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...tommysamudra4
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022brogenius627
 

Recently uploaded (10)

03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia  .pdfPengurusan Hasil Kerajaan Malaysia  .pdf
Pengurusan Hasil Kerajaan Malaysia .pdf
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
 
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdfFKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
FKPakaidnakakaidnalaalakidnekznakkkan.pdf
 
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
 

Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa

  • 1. PERAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KEUANGAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI 2016
  • 2. BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115) PEM., PEMPROV., DAN PEMKAB/KOTA MEMBINA & MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEM- AN DESA, (PS. 112 AYAT (1) ) 2
  • 3. RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 113) B I N W A S P E M a.  memberikan pedoman standar pelaks. penyelenggaraan Pem-an Desa; b.  memberikan pedoman ttg dukungan pendanaan dari Pem., Pemprov., & Pemkab/Kota kepada Desa; c.  memberikan penghargaan, pembimbingan, & pembinaan kpd lembaga masy. Desa; d.  memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif; e.  memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa; f.  memberikan bimbingan, supervisi, & konsultasi penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, dan lembaga kemasy. g.  memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, & lembaga kemasy. Desa; h.  menetapkan bantuan keuangan langsung kpd Desa; i.  melakukan diklat tertentu kpd aparatur Pem-an Desa & BPD; j.  melakukan penelitian ttg penyelenggaraan Pem-an Desa di Desa tertentu; k.  mendorong percepatan pemb. perdesaan; l.  memfasilitasi & melakukan penelitian dlm rangka penentuan kesatuan masy. hukum adat sbg Desa; dan m.  menyusun & memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa & lembaga kerja sama Desa 3
  • 4. RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 114) B I N W A S P E M P R O V. a.  melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka penyusunan Perda Kab./Kota yg mengatur Desa; b.  melakukan pembinaan Kab./Kota dlm rangka pemberian ADD; c.  melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kades & perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasy.; d.  melakukan pembinaan manajemen Pem-an Desa; e.  melakukan pembinaan upaya percepatan Pemb. Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis; f.  melakukan bimtek bidang tertentu yg tidak mungkin dilakukan oleh Pemkab./Kota; g.  melakukan inventarisasi kewenangan Prov. yg dilaks. oleh Desa; h.  melakukan binwas atas penetapan Ranc. Pendapatan dan Belanja Daerah Kab./Kota dlm pembiayaan Desa; i.  melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka penataan wilayah Desa; j.  membantu Pem. dlm rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sbg Desa; dan k.  membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kab./Kota & lembaga kerja sama antar-Desa. 4
  • 5. RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 115) B I N W A S P E M K A B / K O T A. a.  memberikan pedoman pelaks. penugasan urusan Kab./Kota yg dilaks. oleh Desa; b.  memberikan pedoman penyusunan Perdes & Perat. Kades.; c.  memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif; d.  melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pem-an Desa; e.  melakukan evaluasi & pengawasan Perdes; f.  menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; g.  mengawasi pengelolaan Keuangan Desa & pendayagunaan Aset Desa; h.  melakukan binwas penyelenggaraan Pem-an Desa; i.  menyelenggarakan diklat bagi Pemdes, BPD, lembaga kemasy., dan lembaga adat; j.  memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, lembaga kemasy., & lembaga adat; k.  melakukan upaya percepatan pemb. perdesaan; l.  melakukan upaya percepatan Pemb. Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis; m.  melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa & lembaga kerja sama antar-Desa; dan n.  memberikan sanksi atas penyimpangan yg dilakukan oleh Kades sesuai dgn ketentuan peraturan per-UU-an 5
  • 6. BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115) PEM., PEMPROV., & PEMKAB/KOTA DPT MENDELEGASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KPD PERANGKAT DAERAH (PS. 112 AYAT (2) ) 6
  • 7. BINWAS OLEH CAMAT (PP Ps. 154) Camat/ sebutan lain melakukan tugas binwas desa, (ayat (1) ) 1.  Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades 2.  Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 3.  Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa 4.  Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 5.  Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & perangkat desa 6.  Fasilitasi pelaksanaan pilkades 7.  Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD 8.  Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa 9.  Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. Daerah dgn pembangunan desa 10.  Fasilitasi penetapan lokasi PKP 11.  Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum 12.  Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi & kewajiban lembaga kemasyarakatan 13.  Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif 14.  Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD dgn pihak ketiga 15.  Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta penetapan & penagasan batas desa 16.  Fasilitasi penyusunan program & pelaks. Pemberdy. Masy. 17.  Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya 18.  Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya, ( ayat (2) ) 7 melalui
  • 8. DASAR HUKUM 8 UU NO. 6 TAHUN 2014 PP 43/2014 (Ps. 90 – 114) → PP 47/2015 PERMENDAGRI 113/2014 (46 Psl) PASAL 71 S.D. 75 (5 PSL) PP 60/2014 & PP 22/2015 1.  PENGERTIAN 2.  SUMBER2 PENDAPATAN DESA 3.  S T R U K T U R D A S A R APBDesa 4.  M A K A N I S M E U M U M PENGESAHAN APBDesa DANA DESA (APBN KE DESA) 1.  AZAS PENGELOLAAN 2.  K E K U A S A N PENGELOLAAN DESA 3.  STRUKTUR APBDesa 4.  PENGELOLAAN 1.  P e m b a g i a n p e m b i a y a a n kewenangan 2.  Rulink pengelolaan keuangan desa 3.  Pengalokasian ADD & BHP&RD 4.  Ketentuan 70 : 30 5.  P e l a p o r a n d a n pertanggungjawaban
  • 9. PENGERTIAN & AZAS KEUANGAN DESA (UU 6/2014 BAB VIII PS. 71 - 75) PENGERTIAN, Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan kegiatan yg meliputi perenc, pelaks, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban keuangan desa (Permendagri Ps. 1) Hak & Kewajiban Desa ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, & pengelolaan Keuangan Desa 9 AZAS PENGELOLAAN (Permendagri Ps 2 (1)) TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF SERTA DILAKUKAN DGN TERTIB & DISIPLIN ANGGARAN semua hak & kewajiban Desa yg dapat dinilai dgn uang serta segala sesuatu berupa uang & barang yg berhubungan dgn pelaksanaan hak & kewajiban Desa, (UU Ps. 71)
  • 10. RULING LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PP Ps. 93-94) PERENCANAAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN Kekuasaan Pengelolaannya Dipegang Oleh Kades Sebagian dikuasakan kepada Perangkat Desa Dilaksanakan dlm masa 1 tahun anggaran tmt 1 Jan – 31 Des (Ps. 94) & Permendagri 113 Ps. 2 (1) 10
  • 11. MEKANISME UMUM PENYUSUNAN RANC. PERDES TTG APBDes (PP 43/2014 Ps. 101-102) GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTA Susun Ranc. APBDes KADES Pengajuan Ranc. Perdes u/ dievaluasi (paling lama 3 hari sejak disepakati) 1 CAMAT/ SEBUTAN LAIN 11 Info Renc Bantuan Keuangan dr APBD Prov. Info Renc ADD, BDHPRD & bantuan keuangan dari APBD Kab/ Kota Sebagai dasar BPD Musyawarah (paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan harus sudah disepakati) Ajukan Ranc. Perdes ttg APBDes Dapat mendelegasikan evaluasi Ranc. Perdes ttg APB Desa 2 4 3 5 Catatan : Penetapan Perdes ttg APB Desa dilakukan paling lambat tgl 1 Desember T.A. berjalan.
  • 12. PENYUSUNAN PERENCANAAN APBDes (UU PS. 73 & Permendagri Ps. 20 - 22) BAHAS & SEPAKATI BERSAMA (paling lambat Oktober) KADES BPD 1 BUPATI/ WALIKOTA SEK DES Susun Perdes ttg Ranc. APBDes dgn mengacu RKPDesa tahun ybs Sampaikan Ranc. APBDes Sampai- kan Ranc. Perdes CAMAT Sampaikan Ranc. Perdes ttg APBDes (paling lama 3 hari sejak diSepakati) Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi (max 20 hari kerja sejak diterima Tidak memberikan hasil Evaluasi dlm 20 hari kerja Ranc. Perdes berlaku dgn sendirinya Menyatakan Perdes bertentangan dg kepentingan umum & per-UU- an yg lebih tinggi 2 4 3 5 6 Kades tidak indahkan & tetap menetapkan Ranc. Perdes ttg APBDes menjadi Perdes 7B u p a t i / w a l i k o t a membatalkan Perdes sekaligus menyatakan b e r l a k u n y a p a g u APBDes T.A. tahun sebelumnya dg Kep. Bupati/ Walikota 1.  Kades hanya dapat melakukan p e n g e l u a r a n o p e r a s i o n a l penyelenggaraan pem-an desa 2.  Kades menghentikan pelaks./ Perdes paling lama 7 hari setel2ah dibatalkan lanjut kades bersama BPD mencabut perdes dimaksud 8 konsekwensinya Kades lakukan penyempurna- an (max 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi) 12 Ps. 21
  • 13. EVALUASI RANC. PERDES TTG APBDes MELALUI CAMAT (Permendagri Ps. 22 - 23) BAHAS & SEPAKATI BERSAMA (paling lambat Oktober) KADES BPD 1 BUPATI/ WALIKOTA SEKDES Susun Perdes ttg Ranc. APBDes dgn mengacu RKPDesa tahun ybs Sampaikan Ranc. APBDes Sampai- kan Ranc. Perdes CAMAT Sampaikan Ranc. Perdes ttg APBDes (paling lama 3 hari sejak diSepakati) Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi (max 20 hari kerja sejak diterima Tidak memberikan hasil Evaluasi Ranc. Perdes berlaku dgn sendirinya Menyatakan Perdes bertentangan dg kepentingan umum & per-UU-an yg lebih tinggi 2 4 3 8 Kades tidak indahkan & tetap menetapkan Ranc. Perdes ttg APBDes menjadi Perdes 7 Kades lakukan penyempurna-an (max 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi) Bupati dapat delegasikan evaluasi Ranc. Perdes ttg APBDes (Ps. 23) 9 C a m a t usul kpd B u p a t i / walikota u n t u k batalkan Perdes 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Ranc. Perdes ttg APBDes kpd camat diatur dlm Peraturan Bupati/ Walikota (Ps. 23 (6)) 13
  • 14. PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 24 – 27 & 32) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Ranc. Perdes ttg APBDes ditetapkan, kecuali untuk pengeluaran belanja pegawai yg bersifat mengikat & operasional perkantoran yg ditetapkan dlm Perkades. 14 Khusus bagi desa yg belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya ditetapkan oleh pemda kab/ kota semua penerimaan & pengeluaran desa dlm rangka pelaks. kewenangan desa dilaks. melalui rekening kas desa, & harus disertai dgn bukti yang lengkap & sah UMUM Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yg ditetapkan dlm perdes. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kades Bendahara dpt menyimpan uang dlm kas desa pd jmlh tertentu dlm rangka memenuhi kebutuhan operasional pemdes Pengaturan lebih lanjut jumlah uang dlm kas desa diatur dgn Perbup/Walikota Pelaksana Anggaran bertanggungjawab thd tindakan pengeluaran yg menyebabkan beban atas belanja kegiatan dg mempergunakan buku pembantu kas sbg pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa, (Ps. 27 (3) Pengadaan barang dan/jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 32)
  • 15. 6 Wajib: 1.  Teliti kelengkapan pembayaran 2.  Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yg t e r c a n t u m d l m p e r m i n t a a n pembayaran 3.  Menguji ketersediaan dana 4.  Menolak pengajuan per mintaan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan verifikasi Berdasarkan RAB, dan setelah barang/ jasa diterima, ajukan SPP yang terdiri dari: 1. SPP, 2. Pernyataan tanggung jawab belanja, & lampiran bukti transaksi 1 Kades Ajukan pendanaan u/ melaksanakan kegiatan dilampiri dgn dokumen seperti RAB Pelaksana Anggaran Sekdes 2 4 3 5 Bendahara melakukan pembayaran./ Bendahara wajib: 1.  Pungut PPH & pajak lainnya 2.  S e t o r s e l u r u h p e n e r i m a a n potongan pajak & pajak yg dipungut ke kas negara (Ps. 31) 7 PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 27 - 31) MEKANISME PENCAIRAN Sahkan 15 Menyetujui Permintaan Pembayaran
  • 16. WAJIB PENATAUSAHAAN APBDes (Permendagri Ps. 35 – 36) Bendahara desa 1.  Buku kas umum 2.  Buku kas pembantu pajak 3.  Buku bank Melakukan pencatatan setiap penerimaan & pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib 16 INSTRUMEN/ ALAT PELAKU/ PELAKSANA BENTUK Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kades paling lambat tgl 10 setiap bulan Mempertanggungjawabkan uang, dlm bentuk:
  • 17. PELAPORAN PELAKSANAAN APBDesa (PP Ps. 103 & Permendagri Ps. 37, 40 & 41) 17 K A D E S BUPATI/ WALIKOTA Laporan Semesteran Realisasi pelaks. APB Desa Semester I (PP & Permendagri) : PL : akhir Juli tahun berjalan Semester II (PP) & semester akhir (Permendagri) : PL : akhir Januari tahun berikutnya sampaikan CAMAT Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis & dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya, (Permen Ps. 40)
  • 18. sampaikan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 42) 18 K A D E S BUPATI/ WALIKOTA Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya, (Permendagri Ps. 40) Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A. Dilampiri: 1.  Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 2.  Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember T.A. berkenaan 3.  Format laporan program pemerintah, pemda yang masuk ke desa Ditetapkan dengan Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa setiap akhir T.A yg terdiri dari: Pendapatan, Belanja & Pembiayaan CAMAT Format ranc. Perdes, Buku pembantu Kas Kegiatan, RAB & SPP serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester I & semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, mengacu pada lampiran Permendagri (Permendagri Ps. 42)
  • 19. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 41) 19 K A D E S BUPATI/ WALIKOTA Laporan Semesteran Realisasi pelaks. APB Desa Semester I : PL : akhir Juli tahun berjalan Semester II : PL : akhir Januari tahun berikutnya Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A. (Ps. 39) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa setiap akhir T.A (Ditetapkan dg Perdes, & disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir T.A. berkenaan) Catatan : 1. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pd ketentuan peraturan per-UU-an, (PP Ps. 105) 2.  Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Peraturan Menteri (Permendagri No. 113/ 2015 ttg Pengelolaan Keuangan Desa), (PP Ps. 106)) 3. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Perbup/ Walikota, (Permendagri 113 Ps. 43) CAMAT (Ps. 41)
  • 20. BINWAS PELAKSANAAN APBDesa, KONSEKWENSI, TMT BERLAKUNYA PERMENDAGRI (Permendagri Ps. 44 - 46 ) 20 Wajib membina & mengawasi pemberian & penyaluran dana desa, ADD & BHPDRD dari kab/ kota kepada desa (Ps. 44 (1)) Dengan diundangkannya Permendagri ini pada tanggal 31 Desember 2014, maka TMT 31 Desember 2014 Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut & dinyatakan tidak berlaku (Ps. 45 & 46) PEMPROV KONSEKWENSI PELAKU/ PELAKSANA PEMKAB/ KOTA Wajib membina & mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Ps. 44 (2))
  • 21. KESIMPULAN DAN SARAN 21 PERLU KESIAPAN CAMAT BERIKUT PERANGKATNYA D A L A M M E N G E M B A N T U G A S P E M B I N A A N PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: 1.  JUMLAH & KAPASITAS SDM YANG MENGUASAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; 2.  ANGGARAN Peran camat sangat vita/ strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling dekat dengan desa, maupun selaku skpd yang secara khusus ditugaskan oleh pp dan p e r m e n d a r g i u n t u k melaksanakan binwas p e n y e l e n g g a r a a n pemdes/ keuangan desa SARANKESIMPULAN Gunakan media: rapat rutin, rakor, workshop, bimtek, FGD, monev Perlu penegasan regulasi di tingkat kabupaten/ kota tentang pendelegasian tugas kepada camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa A R A H B I N W A S : Transparan, Akuntabel, P a r t i s i p a t i f S e r t a Dilakukan Dgn Tertib & Disiplin Anggaran
  • 22. 22