Dokumen tersebut membahas dasar hukum, tujuan, sasaran, dan rencana audit atas penggunaan dana desa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas penggunaannya."

1. AUDIT DANA DESA

2. DASAR HUKUM
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19
dan Dampaknya, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor PMK 94/PMK.07/2021;
• Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021.
• Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 345/PRI.00/II/2021 tentang Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak guna
Mendukung Desa Aman COVID-19.
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/0353/BPD tentang Penjelasan
Teknis Tentang Isu-isu Strategis Dalam Pelaksanaan Keuangan Desa.
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa.
• SE Mendagri Nomor 412.61/3383/BPD tentang Optimalisasi dan Percepatan
Pelaksanaan BLT-DD dan Penanganan Covid-19 di Desa.Peraturan Menteri
Keuangan Nomor PMK 69/PMK.07/2021

3. SASARAN DAN RISIKO
• Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021
• Pemenuhan Persyaratan dan Ketepatan Jumlah
Penyaluran Dana Desa
• Perencanaan Penggunaan Dana Desa
• Kesesuaian Penggunaan Dana Desa dengan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
• Penggunaan Dana Desa untuk Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai (BLT)
• Penggunaan Dana Desa pada Kegiatan Padat Karya
Tunai Desa
• Proses Pengadaan Barang/Jasa Desa dan
Pemanfaatannya
• Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019

4. TUJUAN AUDIT
• menilai ketepatan penyaluran BLT-DD dan penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 dan Sisa Dana Desa sampai dengan
Tahun 2020;
• mengidentifikasi kondisi dan permasalahan
dalam penyaluran BLT-DD dan penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 dan Sisa Dana Desa sampai dengan Tahun
2020;
• memberikan saran perbaikan agar penyaluran BLT-
DD dan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Sisa Dana
Desa sampai dengan Tahun 2020 serta Sisa Dana Desa
Tahun 2015 s.d. 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

5. SASARAN AUDIT
1. memastikan bahwa penetapan rincian Dana Desa Tahun 2021 telah tepat;
2. memastikan bahwa persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, II, dan III
dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD)
telah dipenuhi dan penyalurannya tepat jumlah;
3. memastikan bahwa penggunaan Dana Desa telah direncanakan secara
memadai;
4. memastikan bahwa realisasi penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
5. memastikan bahwa penggunaan Dana Desa pada Kegiatan Padat Karya
Tunai Desa telah sesuai dengan ketentuan;
6. memastikan penggunaan Dana Desa untuk Penyaluran Bantuan Langsung
Tunai (BLT) kepada keluarga miskin di desa telah sesuai dengan ketentuan;
7. memastikan pengadaan barang dan jasa desa sesuai ketentuan/peraturan
perundangan dan telah dimanfaatkan;
8. memastikan bahwa perlakuan atas sisa Dana Desa sampai dengan Tahun
2019 dan sisa Dana Desa Tahun 2015-2018 telah sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

6. 1. Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan
Bupati/Wali Kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap
desa;
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
3. Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai perubahan tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
4. Peraturan Desa tentang APBDes;
5. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;
6. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Keluaran Dana Desa
Tahap I dan II serta Tahap III (sesuai tahap masing-masing);
Data umum yang diperlukan …… ?
(1)

7. 7. Berita Acara Rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015
s.d. Tahun Anggaran 2019 yang tidak disalurkan ke desa.
8. Data penyetoran sisa Dana Desa dari RKD ke RKUD dan dari
RKUD ke RKUN.
9. Dapatkan informasi dari Pemda yang berkaitan dengan
persyaratan penyaluran Dana Desa untuk desa yang diuji petik,
antara lain:
• tanggal diterimanya Perdes APBDes dari Desa;
• tanggal dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat
oleh Pemda;
• tanggal dokumen persyaratan diserahkan kepada KPPN;
• tanggal dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat
oleh KPPN; dan
• tanggal SPP, SPM, dan SP2D penyaluran DD dari RKUN ke
RKD.
Data umum yang diperlukan …… ?
(2)

8. TENTATIVE AUDIT OBJECTIVE
1. Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021
TAO : Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021 oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota belum tepat
2. Pemenuhan Persyaratan dan Ketepatan Jumlah Penyaluran Dana Desa
TAO : 1. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan penyaluran Dana
Desa Tahap I, II, dan III dari RKUN ke RKD belum dipenuhi
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD belum tepat jumlah
3. Perencanaan Penggunaan Dana Desa
TAO : 1. Desa tidak melaksanakan, musyawarah desa (musdes) atau musyawarah
desa khusus (musdessus) dan musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa (musrenbangdes) untuk mendapat hasil kesepakatan berupa rencana
penggunaan Dana Desa
2. Dokumen RKPDes yang mengakomodasi rencana kegiatan penggunaan
Dana Desa tidak selaras dengan Dokumen Perencanaan Nasional (RKP
Tahun 2021), Dokumen perencanaan tingkat Kementerian/Lembaga
(Permendes 13 tahun 2020) dan Dokumen perencanaan desa (RPJMDes,
RAPBDes, APBDes dan APBDes Perubahan).
3. Rencana pendanaan untuk kegiatan Penanganan COVID-19 di Tingkat
Desa dan BLT-DD tidak sesuai ketentuan

9. Lanjutan 2
4. Kesesuaian Penggunaan Dana Desa dengan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021
TAO : Realisasi penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021
5. Penggunaan Dana Desa untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT)
TAO : 1. Data KPM tidak ditetapkan dalam perkades dan tidak dimutahirkan
2. Penyaluran BLT DD tidak sinkron (melebihi/kurang) dari proyeksi
3. Penyaluran BLT DD kepada KPM tidak tepat sasaran
4. Penyaluran BLT DD kepada KPM tidak tepat jumlah
6. Penggunaan Dana Desa pada Kegiatan Padat Karya Tunai Desa
TAO : 1. Pekerja pada Kegiatan Padat Karya Tunai Desa tidak memenuhi kriteria
2. Pembayaran upah tidak sesuai ketentuan
3. Persentase anggaran dan realisasi upah tenaga kerja tidak sesuai
ketentuan

10. Lanjutan 3
7. Memastikan tahapan pengadaan barang/jasa (PBJ) desa sesuai
ketentuan/peraturan perundangan dan hasil PBJ telah dimanfaatkan
TAO : 1 . Pelaksanaan Proses PBJ (Tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan,
dan Pelaporan dan serah terima PBJ desa) tidak sesuai
ketentuan/perundangan
2. Hasil kegiatan PBJ Desa yang dibiayai Dana Desa belum/tidak
dimanfaatkan
8. Memastikan bahwa perlakuan atas sisa Dana Desa sampai dengan
Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
PMK Nomor 222/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021
(dilaksanakan pada Triwulan II)
TAO : 1 . Rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD TA 2015 s.d. 2018 antara Bupati/Wali
Kota dengan Kepala Desa dan penyetoran hasil rekonsiliasi ke RKUD
terlambat/tidak dilakukan.
2. Rekonsiliasi sisa Dana Desa TA. 2015 s.d. TA. 2019 antara Bupati/Wali
Kota dengan KPA Penyaluran Dana Desa dan penyetoran hasil rekonsiliasi
ke RKUN terlambat/tidak dilakukan

11. TERIMA KASIH ……