1. KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN
PERMENDAGRI NO. 77
TAHUN 2020 DAN
PERMENDAGRI NO. 90
TAHUN 2019
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 12 Tahun 2019
Email:djkd@kemendagri.go.id http://keuda.kemendagri.go.id Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri KeudaGoDigital
2. POROS
Pemerintahan &
Politik Dalam Negeri
• pelayanan & pemberdayaan
masyarkat
• pembangunan daerah
• Demokrasi
• penegakan hukum dan
• kesatuan bangsa
• Penjabaran Visi, Misi, danProgram
sesuaidgn agenda prioritas kerja
Presiden dan Wakil Presiden.
• Penjabaran Program Operasional
KEMENDAGRI
• Koordinasi antar K/L secara terpadu
Melaksanakan program secara efektif,
efisien, bersih berwibawa dlm rangka
memperkokoh NKRI
Mengelola dan memecahkan
berbagai isu strategis
UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA
MDN melakukanpembinaan dan pengawasan umum
penyelenggaraan pemda secara nasional
SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG
BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS
Pasal 373
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
Pasal 374
(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.
(2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
a. pembagian Urusan Pemerintahan;
b. kelembagaan Daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan Daerah;
e. pembangunan Daerah;
f. pelayanan publik di Daerah;
g. kerja sama Daerah;
h. kebijakan Daerah;
i. kepala Daerah dan DPRD; dan
j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
PERAN STRATEGISKEMENDAGRI
3. KEBIJAKANPENGELOLAAN
KEUANGANDAERAH
SATU DATA
SATU SISTEM
Perpres Stranas PK
Perpres SPBE
Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
& Keuangan Daerah
Perpres Satu Data
PP Standar Akuntansi Pemerintahan
90 70
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12
39 54
95
23
PP Pengelolaan Keuda
UU Pemerintahan Daerah
71
77
Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuda
4. KEBIJAKANPEMERINTAHANDAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki
kewenangan melakukan sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan
urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan
atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan
pengawasan hingga laporan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Permendagri No. 86 Tahun 2017 (REVISI)
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RJPDDan RPJMD, Serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD
PP No. 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah
PP No. 18 Tahun 2016 jp PP 72 Tahun 2019
Perangkat Daerah
UU 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah
01
04
05
PP No. 13 Tahun 2019
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
02 06
Permendagri No. 90 Tahun 2019
Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
PP No. 12 Tahun 2017
Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren
03 07
08
09
12
Permendagri No. 99 Tahun 2018
Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah
11
Permendagri 40 Tahun 2020
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Permendagri 64 Tahun 2020
Pedoman Penyusunan APBD TA 2021
Permendagri 18 Tahun 2020
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
10
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No. 70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
5. “Keuangan Daerah adalah semua hak
dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut.”
“Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.”
KEBIJAKANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH
7. PedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah
I
II
1
2
3
BATANG TUBUH PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020
LAMPIRAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
APBD
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
PENETAPAN APBD
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
BLUD
KEKAYAAN DAN UTANG DAERAH
PERTANGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
AKUNTANSI & PELAPORAN
PERUBAHAN APBD
PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN
13 PEMBINAAN & PENGAWASAN
8. “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”
Diundangkan tanggal 12 Maret 2019
Pasal 293 & Pasal 330
UU 23/2014
Perubahan Mendasar PP 12 Tahun 2019
9. MENYEDIAKAN STATISTIK
KEUANGAN PEMDA (Pasal
215)
1. Pemda provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan
Pemda Kab/Kota di lingkup daerah provinsi;
2. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai
Permendagri.
1. Pemda wajib menerapkan SPBE dalam pengelolaan keuangan
daerah;
2. Penerapan SPBE yang terintegrasi paling sedikiti meliputi:
penyusunan program dan kegiatan dari RKPD pemda,
penyusunan renja SKPD, penyusunan anggaran, pengelolaan
pendapatan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuda,
akuntansi dan pelaporan; dan pengadaan barang/jasa;
3. Dalam hal pemda tidak menerapkan SPBE dalam pengelolaan
Keuda, Menkeu melakukan penundaan atau pemotongan dana
transfer atas usul Mendagri.
MENYAJIKAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD (Pasal 193)
PEMDA WAJIB
MENYEDIAKAN INFORMASI
KEPADA MASYARAKAT
(Pasal 214)
PENERAPAN SPBE
DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Pasal 222)
Change..
1. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi
penganggaran,pelaksanaan anggaran,dan laporan keuangan;
2. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat
dan wajib disampaikan kepadaMendagridan Menkeu;
3. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi dikenakan
sanksiadministratif
1. Dalam menenuhi kewajiban penyampaian
informasi keuangan daerah, PA Menyusun dan
menyajikan laporan keuangan bulanan dan
semesteran;
2. Laporan keuangan disampaikan kepada kepada
Daerah melalui PPKD, kepada Mendagri dan
Menkeu
Perubahan Pengelolaan Keuda
10. Perubahan Struktur APBD
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
Pendapatan Asli Daerah
➢ Pajak Daerah
➢ Retribusi Daerah
➢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan
➢ Lain –lain PAD yg Sah
Pendapatan Transfer
➢ Transfer Pemerintah Pusat
➢ Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah
➢ Hibah
➢ Dana Darurat
➢ Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU
Belanja Operasi
➢ B. Pegawai
➢ B. Barang &Jasa
➢ B. Bunga
➢ B. Subsidi
➢ B. Hibah
➢ B. Bantuan Sosial
Belanja Modal
➢ B. M. Tanah
➢ B. M. Peralatan & Mesin
➢ B. M. Gedung & Bangunan
➢ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
➢ B. M. Aset Tetap Lainnya
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
➢ B. Bagi Hasil
➢ B. Bantuan Keuangan
Penerimaan Pembiayaan
➢ SiLPA
➢ Pencairan Dana Cadangan
➢ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
➢ Penerimaan Pinjaman Daerah
➢ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
➢ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU
Pengeluaran Pembiayaan
➢ Pembentukan Dana Cadangan
➢ Penyertaan Modal Daerah
➢ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
➢ Pemberian Pinjaman Daerah
➢ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU
LRA
11. RKPD KUA &
PPAS
RKA-
SKPD
RAPBD APBD
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Kesepakatan Ranc KUA
dan Ranc PPAS
Mingguke-II
Kepala Daerah wajib mengajukan
rancangan Perdatentang
APBD disertai penjelasan dan
dokumen pendukung
kepada DPRD
60 (enam puluh) Hari
RancanganPerda tentang
APBD dan rancanganPerkada
tentang penjabaran APBD
Tanggal 31
Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD kepada DPRD
Minggu Ke-II / Ke-IV
Kepala Daerah dan DPRD
wajib menyetujui bersama
rancangan Perda tentang
APBD
1 (satu) Bulan
JULI
KDH menyampaikan Ranc
KUA dan Ranc PPAS
MingguKe-II
Menyusun RKA-SKPD
Minggu ke-III
Apabila tidak sepakat,
paling lama 6 Minggu
sejak disampaikan
Evaluasi Ranc Perda
APBD & Ranc Perkada
Penjabaran APBD
RKPD
SIKLUSPENYUSUNANAPBD
13. Latar Belakang Satu Data Satu Sistem
URGENSI SATU SISTEM
URGENSI SATU DATA Why?
Program Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-
Undang No. 23Tahun 2014
Terdapat perbedaan dalam penyajian kode dan
nomenklatur Program Kegiatan, organisasi dan rekening
dikarenakan masih diberikan kebebasan dalam
melakukan penambahan versi masing-masing Pemda
Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD
dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam
laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya
konversi
Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik
kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional
Pemda belum seluruhnya mengoptimalkan penggunaan
sistem informasi sebagai bagian dari Sistem
Pengendalian Intern (SPI) untuk memenuhi kebutuhan
akuntabilitas & transparansi pemerintahan menuju Open
Government Indonesia (OGI)
Database bersifat lokal di masing-masing pemerintah
daerah dengan kodefikasi program dan kegiatan yang
bervariasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi
dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah
Tingginya variasi sistem informasi yang digunakan
pemerintah daerah dalam fase perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban
serta pelaporan.
Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling
terhubung, sehingga tidak efisien dan efektif (total belanja
TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 sebesar 12,7 Triliun
How?
14. Urusan, Bidang Urusan, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Administrasi Kewilayahan (lokasi)
Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Sub Rincian Objek
MASTER PLAN
“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”
Menyajikan Statistik
Kinerja dan Keuangan Nasional
Secara Berjenjang
Menyesuaikan Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
dengan UU 23 Tahun 2014
Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Menyajikan informasi
Pembangunan dan Keuangan Daerah
secara Transparan dan Akuntabel
Perencanaan
Penganggaran
Pelaksanaan & Penatausahaan
Akuntansi & Pertanggungjawaban
Pelaporan Kinerja & keuangan
Evaluasi, Reviu & Audit
Fungsi
Sumber Pendanaan
16. TIMELINE
“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”
2019 2020 2021 2022
PMDN 70 Tahun 2019
Sistem Informasi
pemerintahan daerah
Pelatihan & Penerapan
• Pelatihan setiap hari kerja di
Pusdatin Kemendagri
• Penyiapan infrastruktur
pendukung SIPD
• Penerapan SIPD pada Pemda
secaraParalel
Penerapan SIPD pada fase
Pelaksanaan APBD TA 2021
Penerapan SIPD dengan
RPJMD yang mengacu
Permendagri 90
Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur
PMDN 90 Tahun 2019
• Pemda melakukan pemetaan program
dan kegiatan ke permendagri 90
Tahun 2019
• Kemendagri melakukan pemutakhiran
atas usulan pemda, perubahan
kebijakan dan PUU
Pemetaan & pemutakhiran Penerapan Permendagri
90 Tahun 2019 pada
Pelaksanaan APBD TA 2021
Penggunaan Klasifikasi,
Kodefikasi & Nomenklatur
dalam RPJMD yang telah
mengacu Permendagri 90
SATU
DATA
SATU
SISTEM
17. Tujuan
Tahapan
klasifikasi, kodefikasi & nomenklatur
perencanaan pembangunan &
keuangan daerah merupakan pedoman
bagi pemerintah daerah dalam
menyediakan dan menyajikan informasi
secara berjenjang dan mandiri berupa
penggolongan/pengelompokan,
pemberian kode, dan daftar penamaan
menuju “SINGLE CODEBASE” untuk
digunakan dalam penyusunan
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban,
serta pelaporan kinerja dan keuangan.
membantu KDH
dalam merumuskan
kebijakan
pembangunan
daerah & keuangan
daerah
melakukan evaluasi
perencanaan
pembangunan
daerah &
pengelolaan
keuangan daerah
mendukung
penyelenggaraan
sistem informasi
pemerintahan
daerah
mendukung
keterbukaan
informasi kepada
masyarakat
menyediakan
statistik keuangan
Pemerintah
Daerah
membantu KDH
dalam melakukan
evaluasi kinerja &
keuangan daerah
Bertujuan
untuk
18. NO OUTLINE JUDUL BAB PENJELASAN
1 BAB I Ketentuan
Umum
Berisikan definisi istilah yang digunakan dalam
Permendagri
2 BAB II Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Berisikan bentuk klasifikasi dan dan sistem kodefikasi
nomenklaturyang dibagiantara perencanaan dan
penganggaran
3 BAB III Pemutakhiran
Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Berisikan prosedur dan tata cara perubahan
klasifikasi dan kodefikasibaik yang diusulakn Pemda,
diusulkan K/L ataupun perubahan karnakebijakan
nasionaldan evaluasipembangunan
4 BAB IV Ketentuan
Peralihan
Berisikan ketentuan peralihan dan pemberlakuan.
5 Ketentuan
Penutup
Pengundangan
Urusan, bidang urusan,
program, kegiatan, dan
sub kegiatan
Organisasi
Sumber pendanaan
Wilayah administrasipemerintahan
Rekening
Fungsi
CAKUPAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN
NOMENKLATUR
MUATANBATANG TUBUHPERMENDAGRI 90/2019
Permendagri No. 90 Tahun 2019
19. Memetakan Konsepsi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Administrasi
Kewilayahan digunakan
untuk mengetahui lokasi
Sub Kegiatan dan BMD
Menterjemahkan
UU No. 23 Tahun 2014 Fungsi digunakan
untuk diselaraskan
dengan Urusan
Sumber pendanaan
digunakan untuk
mengetahui penggunaan
sumber pendapatan dalam
setiap pencapaiaan output
Program, Kegiatan &
Sub Kegiatan hanya
berlabel urusan
Organisasi dibentuk untuk
melaksanakan urusan yang
diterjemahkan dalam Tugas
dan wewenang
Kode Rekening digunakan untuk
mencatat setiap transaksiAset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
LO, beban
Kedudukan
Permendagri No. 90
Tahun 2019
MENYAJIKAN YANG SUDAH
DIATUR BUKAN UNTUK
MENGATUR
20. Terima Kasih
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DirektoratJenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Email:djkd@kemendagri.go.id http://keuda.kemendagri.go.id Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri KeudaGoDigital
