Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx

Mekanisme
Pemutakhiran
Data IDM
Tahun 2022
Oleh :
RADIUS MOKOGINTA
TenagaAhli Pemberdayaan Masyarakat
Kementrian Desa PDTT RI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTURORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL DANTRANSMIGRASI

18 Goals pada SDGs Desa mensuport keberhasilan
INDEKS PENGUKURAN DESA, KAWASAN DAN DAERAH untuk menjawab
RPJMN 2020 - 2024
Indeks – indeks
yang Ada terkait
Desa
Indeks Pembangunan
Desa (IPD)  Indek
Desa (ID) (BPS dan
Bappenas)
Indeks Desa
Membangun (PPMD
Kemendesa PDTT)
Evaluasi
Perkembangan Desa
dan Kelurahan/
EPDesKel
(Kemendagri)
• Kesamaan Sumber Data: PODES
(BPS)
• Metode perhitungan beda
• Tujuan: mengukur
pembangunan/perkembangan
desa
• Sumber data berbeda : memiliki
instrumen pemantauan tersendiri
• Tujuan: mengukur kecepatan
perkembangan desa
Indeks – Indeks
yang Ada terkait
Perdesaan
Indeks Perkembangan
Kawasan Perdesaan di
18 Kawasan
(IPKP Kemendesa)
Indeks Daerah
Tertinggal di 62 Kab
(Kemendesa,
Bappenas dan BPS
• Sumber data berbeda : memiliki
instrumen pemantauan tersendiri
• Tujuan: mengukur Perkembangan
Status Desa

Planning the
Process IDM
2022
IDENTIFIKASI
KONDISI DESA
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
“AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA
MELALUI INOVASI DAN KOLABORASI”
“SINERGITAS PEMBANGUNAN ANTARA DESA DAN SUPRA DESA
HARUS DIMULAI SEJAK PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DAN BERBASIS DATA POTENSI SERTA KEBUTUHAN DESA”.

T
otal:Rp468,85T
Tahun 2015
Rp 20,67 Triliun
±Rp 280,3 Juta/Desa
di 74.953 Desa
Tahun 2016
Rp 46,98 Triliun
di 74.754 Desa
Tahun 2017
Rp 60 Triliun
di 74.910 Desa
Tahun 2018
Rp 60 Triliun
di 74.957 Desa
Tahun 2021
Rp 72 Triliun
di 74.961 Desa
Tahun 2020
Rp 71,2 Triliun
di 74.953 Desa
Tahun 2019
Rp 70 Triliun
di 74.953 Desa
SUPORT DATAIDMKEBIJAKANDANADESA
KementerianDesa, PembangunanDaerahTertinggal danTransmigrasi 7
Alokasi Afirmasi 3%
Alokasi Afirmasi 3%
Alokasi Afirmasi 1,5%
Alokasi Kinerja 1,5%
Alokasi Afirmasi 1%
Alokasi Kinerja 3%
Tahun 2022
Rp 68 Triliun
di 74.961 Desa
Alokasi Afirmasi 1%
Alokasi Kinerja 3%

Perkembangan Teknik Pengumpulan Data IDM
2016: Berdasarkan Potensi Desa oleh BPS
2017: Survai Kemendesa PDTT
2018: Registrasi semi elektronik dari desa, kecamatan,
kabupaten, provinsi, pusat
2019 -2022 : Registrasi berbasis mobile yang terutama
updating data dari desa, kecamatan, kabupaten,
provinsi, pusat
8

Jadwal Pengisian Kuesioner Terintegrasi
• Jadwal 1 Maret – 30 Juni setiap tahun
• Komponen kegiatan
1. Rapat koordinasi dengan Pemda
2. Pelatihan kepada pendamping dan perangkat desa
3. Pengumpulan data
4. Validasi tingkat desa
5. Verifikasi tingkat kecamatan & PD
6. Verifikasi tingkat kabupaten (PMD, Bappeda & TAPM Kab)
7. Verifikasi tingkat provinsi (PMD, Bappeda & TAPM Prov)
8. Verifikasi tingkat pusat (Kementerian Desa PDTT)
9. Publikasi hasil data (http://idm.kemendesa.go.id)
10. Penetapan SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan
11. Pengiriman data kepada Kemenkeu selambat-lambatnya 10 Juli setiap tahun
9

Kebutuhan Data Updating IDM 2022
1. Data Identitas Desa ada di desa
2. Data APBDes,belanja dan Asset Desa ada di desa
3. Data Jumlah Penduduk dapat dibantu Dinas Dukcapil Kabupaten & SD
Gs Desa
4. Data Pencemaran Didesa dapat di bantu oleh Dinas Lingkungan Hidup
5. Data Bencana di desa dapat di bantu oleh Badan Penanggulangan Ben
cana Daerah
6. Data kepersertaan BPJS di desa dapat di bantu oleh BPJS
7. Data Konvergensi Stunting di bantu oleh Dinas Kesehatan, Bidan, Pusk
esmas dan Posyandu
8. Data Paud dapat di bantu oleh Paud di desa
9. Data Kemiskinan Desa dapat dibantu dari Dinas Sosial kabupaten untu
k informasi masing masing desa

PERMENDESA NO 2 TAHUN 2016
TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
5 Perangkat Indikator
7 Indikator
100 Data
8 Indikator
48 Data
4 Indikator
23 Data
8 Indikator
69 Data
15 Indikator
120 Data
12 Indikator
120 Data
INDEKS KOMPOSIT
JUMLAH
DIMENSI
JUMLAH
PERANGKAT
INDIKATOR
JUMLAH
INDIKATOR
DATA
SOSIAL (IKS) 4 17 38 337
EKONOMI (IKE) 1 7 12 120
LINGKUNGAN (IKL) 1 2 4 23
TOTAL 6 26 54 480
PUSAT
12 Indikator
PROVINSI
16 Indikator
KABUPATEN
37 Indikator
DESA
31 Indikator
STAKEHOLDER
27 Indikator
-KEWENANGAN-

Penambahan Kuisioner DesaTahun 2022
PERTANYAAN
KERJA SAMA DESA
Kerja sama yang dilakukan desa : a. Kerja sama Antar Desa dalam satu Kecamatan
b. Kerja sama Antar Desa di luar Kecamatan
c. Kerja sama Desa/ BUMDes dengan Pihak Ketiga
d. Kerja sama antar desa (Eks PNPM)
KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM SATU KECAMATAN
Nama Desa yang bekerja sama :
Status Keaktifan BKAD *) : Aktif / Tidak Aktif
Nama BKAD :
Dasar Pembentukan BKAD (Permakades) :
Nomor Peraturan Pembentukan :
Unit Usaha yang Dilakukan :
Persentase Bagi Hasil yang diterima desa per tahun :
Penggunaan Bagi Hasil : a. Pemberdayaan Masyarakat
*) b. Pembangunan
c. Pemerintahan
d. Budaya/ Agama
e. Olahraga
f. Lainnya, sebutkan…
KERJA SAMA ANTAR DESA DI LUAR KECAMATAN
Nama Desa yang bekerja sama :
Status Keaktifan BKAD *) : Aktif / Tidak Aktif
Nama BKAD :
Dasar Pembentukan BKAD (Permakades) :
Nomor Peraturan Pembentukan :
Unit Usaha yang Dilakukan :
Persentase Bagi Hasil yang diterima desa per tahun :
Penggunaan Bagi Hasil : a. Pemberdayaan Masyarakat
*) b. Pembangunan
c. Pemerintahan
d. Budaya/ Agama
e. Olahraga
JAWABAN D. KERJA SAMA DESA/ BUMDES DENGAN PIHAK KETIGA
1 Jenis Institusi : a. Swasta
(checklist) b. Organisasi Kemasyarakatan (LSM)
c. Perguruan Tinggi
d. BUMN
e. Lainnya…
2 Nama Institusi :
3 Bidang Kerja Sama : 1. Kehutanan
2. Pertambangan
3. Perkebunan
4. Pertanian
5. Ekonomi
6. Pemberdayaan masyarakat
7. Lainnya..
4 Perjanjian Kerja Sama *) : Ada / Tidak
5 Nomor dan Judul Perjanjian Kerja Sama (jika ada PKS) :
6 Tanggal Perjanjian Kerja Sama :
7 Periode Kerja Sama :
8 Persentase bagi hasil desa/ bumdes dengan pihak ketiga per tahun :
E. KERJA SAMA ANTAR DESA (EKS PNPM)
1 Nama Desa yang bekerja sama :
2 Status Keaktifan BKAD *) : Aktif / Tidak Aktif
3 Nama BKAD :
4 Dasar Pembentukan BKAD (SK) :
5 Nomor Peraturan Pembentukan BKAD :
6 Unit Usaha yang Dilakukan :
7 Persentase Bagi Hasil yang diterima desa per tahun :
8 Penggunaan Bagi Hasil : a. Pemberdayaan Masyarakat
*) b. Pembangunan
c. Pemerintahan
d. Budaya/ Agama
e. Olahraga
9 Jenis Program Kerja yang dilaksanakan *) : a. Bantuan Sosial
b. Forum Silaturahmi Kelompok SPP
c. Peningkatan Kapasitas Pengurusan BKAD
d. BUMDesma
e. Studi Banding
f. Lainnya, sebutkan..

II. FASILITASI ADVOKASI DAN DISEMINASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1 Jenis tipologi desa 1. desa berbatasandengankawasanhutan
2. Desa didalamkawasanhutan
3. Desa berbatasandengankawasantambang
4. Desa didalamkawasantambang
5. Desa berbatasandengankawasanperkebunan
6. Desa Berada dalamkawasanperkebunan
7. Desa Berada dalamkawasanPertanian
8. Desa Berada dalamkawasanPesisirPantai
9. Desa Berada dalamkawasanIndustri
10. Desa Berada dalamkawasanLainnya
2 pihakpengelola hutan 1. Pemerintah
2. Swasta
3. Swasta asing
4. KelompokMasyarakat
5. Lainnya,sebutkan
3 pihakpengelola tambang 1. Pemerintah
2. Swasta
3. Swasta asing
5. Lainnya,sebutkan
4 pihakpengelola perkebunan 1. Pemerintah
2. Swasta
3. Swasta asing
5. Lainnya,sebutkan
5 a. Terdapat konflikdi Desa terkait lahan Ya/ Tidak
b. JumlahkejadianKonflikantarkelompokmasyarakat terkait lahan
c. JumlahkejadianKonflikkelompokmasyarakat antarDesa terkait lahan
d. JumlahkejadianKonflikantara kelompokmasyarakat denganaparat
keamananterkait lahan
e JumlahkejadianKonflikantara kelompokmasyarakat denganaparat
pemerintahterkait lahan
f. JumlahkejadianKonflikantara kelompokmasyarakat denganpihak
lainnya terkait lahan
III. FASILITASI PENDAMPINGAN DESA
1. Apakah ada pelaksanaan pendampingan masyarakat di luar dari Pendamping Lokal Desa (PLD). Misalnya Pendamping dari lintas sektor (sw
a. Ada (jika ada, lanjut ke pertanyaan no.2)
b. Tidak ada
2. Sebutkan nama pihak yang bekerja sama dengan desa? a. BUMN
b. Perguruan Tinggi
c. Swasta
d. LSM
3. Menurut Saudara, bagaimana layanan pendampingan tersebut? a. Tidak optimal
b. Optimal
c. Sangat optimal
4. Berapa banyak institusi yang melakukan pendampingan dalam setahun di desa Saudara?
a. Satu
b. Dua
c. Lebih dari dua
a. Bidang Pendidikan
b. Bidang Kesehatan
c. Bidang Sosial/Budaya
d. Bidang Ekonomi
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6. Berapa lama durasi layanan pendampingan? a. Satu bulan
b. Dua bulan
c. Lebih dari dua bulan, sebutkan…
a. Berdampak
b. Tidak Berdampak
8. Di bidang apa saja dampak pendampingan yang diterima masyarakat? a. Ekonomi
b. Sosial budaya
c. Pemberdayaan masyarakat
9. Apakah Pendamping Lokal Desa dilibatkan dalam pendampingan tersebut? 1. Ya
2. Tidak
10. Apakah ada tindak lanjut dari pemerintah desa dari pendampingan tersebut? 1. Ya
2. Tidak
Jumlah Rumah Layak Huni yang Dibangun pakai Dana Desa Tahun 2015 Unit
Sisa Jumlah Rumah Layak Huni yang layak di bantu setelah 2022 Unit
Anggaran Untuk Membangun Rumah Layak Huni Tahun 2015 Rupiah
7. Bagaimana dampak pendampingan terhadap kehidupan sosial ekonomi
dan budaya masyarakat?
5. Bidang layanan pendampingan apa saja yang dilakukan di desa Saudara?

RIRINCIAN TUGAS UPDATE DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)CIAN
TUGASUPDATE DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
 Tugas Kepala Desa mengisi kuisioner Indeks Desa Membangun didampingi
oleh Pendamping Lokal Desa (PLD), kemudian Kepala Desa menandatangani
Berita Acara kemudian di Upload di Aplikasi yang telah disediakan;
 Tugas Camat melakukan verifikasi hasil inputan IDM dan menandatangani
Berita Acara di tingkat Kecamatan bersama Pendamping Desa (PD) untuk
dilanjutkan Verifikasi di tingkat Kabupaten kemudian di Upload di Aplikasi
yang telah disediakan
 Tugas Dinas PMD Kabupaten dan BAPPEDA Kabupaten melakukan verifikasi
hasil inputan IDM dan menandatangani Berita Acara Pengukuran IDM di
tingkat Kabupaten bersama KoordinatorTenaga Ahli (TA) Kabupaten dengan
lampiran hasil Print Out Status desa di tingkat Kabupaten kemudian di
Upload di Aplikasi yang telah disediakan

Sumber : Permendesa & PDTT No 2 Tahun 2016
INDEKS
KETAHANAN
SOSIAL
INDEKS
KETAHANAN
EKONOMI
INDEKS
KETAHANAN
LINGKUNGAN
PERAN LEMBAGA / OPD PADA PENINGKATAN STATUS DESA
16
INDEKS DESA MEMBANGUN
IDM MERUPAKAN INDEKS KOMPOSITYANG DIBENTUK BERDASARKAN
TIGA INDEKS,YAITU :
1. INDEKS KETAHANAN SOSIAL (IKS)
2. INDEKS KETAHANAN EKONOMI (IKE)
3. INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN (IKL)

SOSIAL
38Variabel @ 0,87%
TOTAL Skor 33,06
(33,3%)
INDIKATOR
Target Capaian Agar Skor Maksimal
Skor 5 , 0 - 5
OPD/Instansi
Yang mungkin akan berkaitan
dengan capaian
Pendidikan
( 6,96% = 8Var )
Kesehatan
( 6,09% = 7Var )
Modal Sosial
( 6,09% = 7Var )
Keamanan
( 4,35% = 5Var )
Kesejahteraan Sosial
( 2,61% = 3Var )
Permukiman
( 6,96 % = 8Var )
Jarak Ke SD(3KM)-SMP-SMA(6KM), Paud, PKBM/PaketABC,
Kursus, Perpustakaan Desa
Akses Ke Sarkes, Dokter, Bidan,Tenaga Kesehatan, Aktivitas
Posyandu, Jarak ke Poskesdes, Kepesertaan BPJS
Keg.Gotong Royong>2,Ruang Publik, Kelompok & Kegiatan
Olahraga>7 Keragaman Agama, Bahasa & Suku
Ada Bangunan Poskamling, Sistem Kamling di Masyarakat,
Konflik Sosial
PMKS ( Anak Jalanan,AnakTerlantar, Kekerasan, PSK, Migran,
Gepeng, Bunuh Diri ) & SLB
KK-Listrik>90%, SinyalTelp, Internet Desa, Internet warga,
Ketersediaan Jamban, Sampah, Air Bersih Minum,Air Bersih
Mandi-Cuci
Dinas Dikbud, Dinas Perpustakaan &
Kearsipan, DPMD, Dinas PUPR, Dinas
Sosial
Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR,
BKD, Biro Ortal, Dinas Sosial,
Disdukcapil, DPPPA, BPJS-Kesehatan
Satpol PP, Bakesbangpol, DPPPA,
Kepolisian, Dinas Sosial
Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dishut
LH, Dislautkan, Dinas ESDM, DPMD,
PLN, Kominfo, PDAM
DPMD, Dinas Sosial, Satpol PP,
Bakesbangpol, Biro Kesra, Dinas PUPR,
Dishut LH, Dinas Dikbud, Diskominfo,
Dispora,TNI
PERAN LEMBAGA / OPD PADA PENINGKATAN DIMENSI SOSIAL
17

EKONOMI
12Variabel @ 2,75%
TOTAL Skor 33 (33,33%)
INDIKATOR
Skor 5 dari 0
OPD/InstansiYang mungkin akan
berkaitan dengan capaian
Keragaman Produksi Masy
( 2,75% = 1Var )
Akses Pusat Perdagangan
( 8,25% = 3Var )
Distribusi / Logistik
( 2,75% = 1Var )
Lembaga Keuangan
( 8,25% = 3Var )
Lembaga Ekonomi
( 2,75% = 1Var )
KeterbukaanWilayah
( 8,25 % = 3Var )
Setiap KK <= 299
ada 1 Usaha Mikro
Jarak ke Pertokoan, Pasar Desa,Toko/Kelontong>3,
Kedai & Penginapan>1, Ada warung, minimarket & Ada
usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
Ada Kantor Pos & Jasa Pengiriman Lainnya
Ada Bank & BPR,
Fas Kredit ( KUK, KUR, KKP-E & Kredit Lainnya )
Ada Koperasi & BUMDes
Ada AngkutanUmum,
Jalan Bisa untuk Roda 4, Kondisi Jalan
Dinas Koperasi UMKM, Disbun, Dinas Pangan PKH,
Disperindag, Disporapar, DPMD, Dinas Pertanian,
Dishut LH, Dislautkan
Dinas Koperasi UMKM, Disperindag, Dinas Sosial,
Dinas PUPR, DPMD, Dinas Pangan PKH, Disporapar,
Dislautkan, Dishut LH
Dishub, Biro Ekon, PT. POS
Jasa Ekspedisi Lain
Biro Ekon, Dinas Koperasi UMKM,
Perbankan Lembaga Keuangan Lain
Dinas Koperasi UMKM, Dishut LH, DPPPA,
Biro Ekon, DPMD
Dishub, DPMD, Dishut LH, Dinas PUPR,
DPPPA, Diskominfo, Biro Ekon
PERAN LEMBAGA / OPD PADA PENINGKATAN DIMENSI EKONOMI

LINGKUNGAN
4Variabel @ 8,25%
Total Skor 33 (33,33%)
INDIKATOR
Skor 5 dari 0
OPD/Instansi
Yang mungkin akan
berkaitan dengan capaian
Kondisi Lingkungan
( 16,50% = 2Var )
Potensi Bencana
( 8,25% = 1Var )
Tanggap Bencana
( 8,25% = 1Var )
Pencemaran Air, Udara,Tanah, dan Sungai
Pembuangan limbah
Terjadi Bencana Longsor, Banjir, Kebakaran (tahun)
Mitigasi Peringatan Dini, Perkap Keselamatan dan
Jalur Evakuasi
Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas
Kehutanan LH
BPBD, Dinas Kehutanan LH, DPPPA,
Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan
BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas
Kesehatan, Dinas Kehutanan LH,
DPPPA, Dinas Pangan PKH
PERAN LEMBAGA / OPD PADA PENINGKATAN DIMENSI LINGKUNGAN

STATUSDESA INDEKS DESAMEMBANGUN
adalahDesaMaju yang
memiliki kemampuan
melaksanakan
pembangunanDesauntuk
peningkatankualitashidup
dankehidupansebesar-
besarnyakesejahteraan
masyarakatDesa dengan
ketahanansosial,ketahanan
ekonomi,danketahanan
ekologi secara
berkelanjutan.
adalahDesayang
memiliki potensi
sumberdayasosial,
ekonomidanekologi,
sertakemampuan
mengelolanyauntuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakatDesa,
kualitashidup
manusia,dan
menanggulangi
kemiskinan.
adalah Desa yang
memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi,dan
ekologi tetapi belum,
atau kurang
mengelolanyadalam
upaya peningkatan
kesejahteraan
masyarakat Desa,
kualitas hidup manusia
serta mengalami
kemiskinandalam
berbagai bentuknya.
adalah Desa potensial
menjadi Desa Maju, yang
memiliki potensi sumber
ekologi tetapi belum
mengelolanya secara
optimal untukpeningkatan
kesejahteraan masyarakat
Desa, kualitas hidup
manusia dan
menanggulangi
kemiskinan.
adalah Desa yang
mengalami kerentanan
karenamasalah bencana
alam, goncangan ekonomi,
dan konflik sosial sehingga
tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber
ekologi, serta mengalami
kemiskinandalam berbagai
bentuknya.
MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGAL SANGATTERTINGGAL
> 0,8155 > 0,7072 s.d ≤ 0,8155 > 0,5989s.d ≤ 0,7072 > 0,4907s.d ≤ 0,5989
≤ 0,4907

MANFAAT PENGGUNAAN
SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI DESA
• Memberi kemudahan bagi aparatur
desa dalam mengupdate data secara
online
• Data dapat diakses oleh masyarakat
Desa dan semua pemangku
kepentingan
• Media promosi desa
• Memudahkan pemerintah dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
serta memberikan kemudahan bagi
desa dalam pembuatan pelaporan
secara online
• Data tersimpan dengan baik
• Sarana edukasi dan komunikasi bagi
masyarakat desa,dll

PENGORGANISASIAN IDM
Data IDM Disampaikan ke DJPK, Kementerian
Keuangan Paling Lambat 10 Juli 2022

Verifikasi danValidasi Data IDM Dilakukan Secara Berjenjang
Berita Acara
Tingkat Desa
PLD & Kades
Berita Acara Tingkat
Kecamatan
PD & Camat
Kabupaten
TA, Bappeda, dan
DPMD Kabupaten
Provinsi
TA, Bappeda, dan
DPMD Provinsi
Dalam Verifikasi di tingkat kabupaten/Kota & Provinsi (Dinas PMD, Bappeda dan TA Kab/Kota/Provinsi) apabila ada
yang menjadi pertanyaan isian kuisioner maka di harapkan di undang Kepala Desa dan PLD untuk di mintai dasar-
dasar inputan Data IDM 2022 supaya lebih efektif waktu

TIMELINE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INPUT DATA DANTINDAK
LANJUT PENILAIAN IDMTAHUN PADA LEVEL DESA, KAB/KOTA, PROVINSI
DAN PUSAT
1 2 3 4
MARET - APRIL MEI - JUNI JULI - AGUSTUS SEPTEMBER -DESEMBER
Penetapan Surat
Keputusan Dirjen /
Menteri dan tindaklanjut
Rekomendasi IDM Tahun
2021
• Desk update data
• Pembinaan IDM
bagi Desa Oleh
Kecamatan dan
Kabupaten/TA
• Aplikasi Siap
Input 21 Februari
2022
• Pengawasan input
data
• Intervensi
kewenangan
masing-masing
Desa/Kab/Kota
Program
Intervensi
Lanjutan dalam
APBDes, APBD
dan APBN

MELIBATKAN SEMUA PERAN DALAM PERBAIKAN
KUALITAS DATA IDM
1
5
2
3
4
Desa Mengumpulkan
Data (baik data primer
maupun sekunder)
didampingi oleh PLD
Desa melakukan
Verifikasi
Data secara mandiri
Entry Data ke
Sistem Dashboard
idm.Kemendesa.go.id
Verifikasi Data oleh
Kecamatan
dan Kabupaten/Kota
Jika Data tidak sesuai
dengan kondisi Desa
maka Kec. atau Kab./Kota
tidak akan memvalidasi dan
data dikembalikan ke Desa
untuk dilakukan pendataan
ulang

DATA PERKEMBANGAN
STATUS DESA KABUPATEN BOLSEL 5 TAHUN TERAKHIR
STATUS IDM
2016
(SK 30 tahun 2016)
2018
(SK 52 tahun 2018)
2019
(SK 201 tahun 2019)
2020
(SK 303 tahun 2020)
2021
(SK 398.4.1 tahun
2021)
Mandiri 0 0 0 0 1
Maju 0 3 9 26 31
Berkembang 12 48 61 52 49
Tertinggal 58 28 11 3 0
Sangat
Tertinggal
11 2 0 0 0
TOTAL 81 81 81 81 81
26

Konsep Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa dengan Gotong Royong
Desa Sasaran Sinergi Program Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kemandirian Desa
Desa Sasaran ditetapkan
berdasarkan Rumusan
Pokok di level desa,
Rekomendasi di Level
Kabupaten/Kota,
Provinsi selanjutnya
ditetapkan dengan Desa
Sasaran Percepatan
Kemajuan &
Kemandirian Desa.
Sinergi Program dan
kegiatan dilakukan melalui
proses perencanaan
kegiatan sesuai dengan
kewenangan dan
kemampuan keuangan.
Penyusunan sinergi ini
mengacu pada peta
intervensi (kondisi riil Desa
yang menjadi Desa
Sasaran).
Eksekusi pelaksanaan
kegiatan oleh semua
unsur baik Pemprov,
Pemkab, Pemdes,
TNI/Polri, Swasta,
Perguruan Tinggi dan
masyarakat sesuai
dengan tupoksi.
Dengan adanya
sinergi & keseriusan di
dalam pelaksanaan
pembangunan Desa,
maka akan terwujud
kemandirian desa dan
kesejahteraan
masyarakat.

K e n d a l a d a l a m m e w u j u d k a n
D e s a M a n d i r i
Masih kurangnya koordinasi antar OPD di lingkungan Pemprov, Pemkab dan
Pemdes dan instansi lainnya dalam melaksanakan Program Desa Mandiri
Masih belum maksimalnya sumber daya aparatur pelaksana Program Desa
Mandiri
Belum maksimalnya penyusunan perencanaan pendanaan dalam pelaksanaan
Program Desa Mandiri
Masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait indikator
pengungkit dalam mewujudkan Desa Mandiri
1
2
3
4
28
Copy Paste Data 2020 – ke 2021, Ada data yang di Input 0, dan Anomali di data
Jarak dan Data Jumlah
5
6
Kurang Pemahaman tentang Perkembangan Status Desa yang takut DD hilang bila sudah Mandiri
atau sebaliknya lebih nyaman pada desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal

Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx

Similar to Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx