2.kemenkeu.pdf

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN TRANSFER
KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN 2022
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta, 23 September 2021

2
OUTLINE
1. KEBIJAKAN UMUM TKDD TA 2022
2. KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM
3. KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS
4. KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH
5. KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
6. KEBIJAKAN DANA DESA

Sumber : BPS (data diolah)
Pertumbuhan Ekonomi
70,18
70,81
71,39
71,92 71,94
2016 2017 2018 2019 2020
IPM
0,394
0,391
0,384
0,380
0,385 0,384
2016 2017 2018 2019 2020 Sem I 2021
10,7 10,12 9,66 9,22 10,19 10,14
5,61 5,5 5,3 5,23
7,07 6,26
2016 2017 2018 2019 2020 2021
SEM1
Tingkat Kemiskinan TPT
5,03 5,07 5,17 5,02
2,97
-5,32
-3,49
-2,19 -2,07
-0,74
7,07
2016 2017 2018 2019 Q1
2020
Q2
2020
Q3
2020
Q4
2020
2020 Q1
2021
Q2
2021
Gini Rasio
Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Data ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menunjukkan tren perbaikan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
Pandemi covid-19 tahun 2020 melemahkan ekonomi dan di tahun 2021 perekonomian berangsur pulih.
PERKEMBANGAN MAKRO SOSIAL EKONOMI 2016 - 2021
4

PERKEMBANGAN ALOKASI TKDD TA 2016-2021
Perkembangan TKDD 6 tahun terakhir
(Triliun Rupiah)
Dukungan Pemerintah kepada daerah
selain melalui TKDD juga dilakukan
melalui hibah daerah dan pinjaman
daerah
776,3
742,0
769,8
840,2
772,2 780,5 770,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2016 2017 2018 2019 2020
Perpres
72/2020
2021
PMK 17/2021
2022
RAPBN
DBH DAU DAK Fisik
DAK Non Fisik DID DANA OTSUS dan DIY
DANA DESA TOTAL TKDD
5

POSTUR ALOKASI TKDD TA 2021-2022
(Triliun Rupiah)
6
1) Penyesuaian &
Refocusing TKDD;
2) Data outlook per
10 Agt 2021
Uraian
2021
Perpres 113
2021
PMK 171 1)
2021
Outlook2 2)
RAPBN 2022
A. Transfer Ke Daerah 698,4 702.4
I. Dana Perimbangan 664,4 673.7
1.) Dana Transfer Umum 473,8 483.2
1. DBH 101,96 101,96 96,0 105.2
2. DAU 390,29 377,79 377,8 378
2.) Dana Transfer Khusus 190,7 190.4
1. DAK Fisik 65,25 63,65 60,5 60.9
2. DAK Non Fisik 131,18 130,77 130,2 129.5
II. DID 13,50 13,50 13,2 7
III. Otsus & DIY 21,30 20,80 20,8 21.7
1. Dana Otsus 19,5 20.4
2. Dais DIY 1,3 1.3
B. Dana Desa 72,0 72,00 71,9 68
TKDD 795,48 780,48 770,3 770.4

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TKDD TA 2022
Melanjutkan kebijakan
perbaikan kualitas
belanja daerah untuk
peningkatan dan
pemerataan
kesejahteraan
antardaerah
Melanjutkan kebijakan
penggunaan DTU untuk
peningkatan kualitas
infrastruktur publik
daerah, pemulihan
ekonomi di daerah,
pembangunan SDM
Pendidikan, dan adanya
penambahan untuk
belanja kesehatan
prioritas
Meningkatkan efektifitas
penggunaan DTK,
penyaluran DAK Fisik
berbasis kontrak untuk
menekan idle cash di
daerah, dan DAK Nonfisik
untuk mendorong
peningkatan capaian
output dan outcome serta
mendukung perbaikan
kualitas layanan
Melanjutkan
penguatan sinergi
perencanaan
penganggaran
melalui
peningkatan
harmonisasi
belanja KL dan
TKDD terutama
DAK Fisik
Menggunakan Dana
Desa sebagai
instrumen untuk
pemulihan ekonomi
di desa melalui
program
perlindungan sosial,
kegiatan penanganan
COVID-19, dan
mendukung sektor
prioritas.
“Penguatan kualitas desentralisasi fiskal melalui kebijakan TKDD tahun 2022 yang diarahkan untuk pemulihan
ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah”
Melanjutkan
kebijakan penyaluran
DBH, dengan
memperhatikan
kinerja daerah, yang
ditunjukkan dengan
penyampaikan
dokumen syarat salur
DBH.
7

DUKUNGAN TKDD DALAM
PROGRAM PRIORITAS TA 2022
Peningkatan
Infrastruktur
Perlindungan Sosial
Reformasi Kesehatan
Reformasi Pendidikan
Dukungan peningkatan
kesiapan sistem kesehatan
termasuk ketersedian sarana,
prasarana dan alkes
Fasyankes di daerah dan desa
Dukungan untuk peningkatan akses
dan sarana prasarana melalui Tematik
Infrastruktur Dasar, Tematik
Destinasi Prioritas Pariwisata dan
Sentra IKM, Tematik Food Estate dan
Sentra Produksi Pangan, dan Tematik
Konektivitas.
Dukungan perbaikan dan
peningkatan sarana prasarana
pendidikan berdasarkan
target “ketuntasan intervensi”
dalam mendukung program
“Merdeka Belajar”
Dukungan masyarakat
berpendapatan
menengah ke bawah dari
risiko sosial dan ekonomi
*Dana Desa
Alokasi 2022
Rp290,5 T
Alokasi 2022
Rp66,9 T
Alokasi 2022
Rp28,8 T
Alokasi 2022
Rp119,2 T
8

DUKUNGAN TKDD TA 2022
DALAM PROGRAM PRIORITAS LAINNYA
Penurunan Stunting
Teknologi, Informasi
dan Komunikasi (TIK)
Pariwisata
Ketahanan Pangan
Dukungan pemulihan pasar dan
industri pariwisata serta
diversifikasi pariwisata
Mendorong produksi komoditas
pangan dan revitalisasi system
pangan nasional
Mendukung percepatan
penurunan Stunting
Membangun dan mengembangkan
TIK untuk pemerataan akses dan
konektivitas di seluruh wilayah
Indonesia
Alokasi 2022
Rp8,1 T
Alokasi 2022
Rp2,7 T
Alokasi 2022
Rp10,6 T
Alokasi 2022
Rp3,1 T
9

DANA BAGI HASIL TA 2022
Pengertian: dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dan kinerja
daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan
pemeliharaan lingkungan
Penggunaan DBH CHT untuk dukungan bidang kesehatan,
kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum
Perluasan penggunaan DBH SDA Dana Reboisasi untuk dukungan
bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dengan alokasi yang
mempertimbangkan kinerja di bidang tersebut (ecological fiscal
transfer)
Sumber: Kementerian Keuangan
Perkembangan DBH TA 2017-2022 KEBIJAKAN TA 2022
81,5
88,2 89,2
93,7
106,4 104,0
86,4
93,9
102,0
96,0
105,3
1,64%
9,44%
19,19%
-18,74%
17,99%
3,24%
Alokasi
Penyaluran
Alokasi
Penyaluran
Alokasi
Penyaluran
Alokasi
Penyaluran
Alokasi
Outlook
RAPBN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pajak SDA Kurang Bayar Growth Alokasi
Melanjutkan kebijakan pengelolaan DBH yang akuntabel pada tahun
sebelumnya:
• Alokasi DBH berdasarkan realisasi minimal 3 tahun terakhir untuk
meminimalkan potensi kurang/lebih bayar.
• Penyelesaian Kurang Bayar DBH yang memperhitungkan lebih bayar
DBH melalui optimalisasi alokasi DBH TA berjalan dengan
memperhatikan kondisi keuangan negara
11

DANA ALOKASI UMUM TA 2022
Tujuan: Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi
Perkembangan DAU TA 2017-2022
Melanjutkan kebijakan Pagu DAU nasional dalam APBN bersifat
dinamis mengikuti perubahan PDN neto dan/atau sesuai kebijakan
Pemerintah.
Melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja
pegawai ASN Daerah, termasuk gaji ke-13, THR, dan formasi ASN
Daerah.
Melanjutkan penyempurnaan formula DAU dengan melakukan
evaluasi terhadap bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan
fiskal, dan bobot variabel kapasitas fiskal daerah
Penerapan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah
daerah serta mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam
pengelolaan APBD
Mendorong penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas
infrastruktur publik daerah, pelindungan sosial, pemulihan ekonomi
di daerah, pembangunan dan SDM Pendidikan
KEBIJAKAN TA 2022
398,58 401,49
421,37
384,38
377,79 378,00
398,58
401,49
420,91
381,61
377,79
3,4%
0,7%
5,0%
-8,8%
-1,7%
0,1%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
2017 2018 2019 2020
(Perpres
72/2020)
2021
Outlook
RAPBN
2022
Alokasi Realisasi Growth Alokasi
12

PAGU DAN DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU TA. 2022
URAIAN
TA. 2021 TA. 2022
PMK 17/2021 RAPBN
Total Dana Alokasi Umum 377.791,4 378.000,00
% Total DAU thd PDN Neto 31,2% 28,5%
Pagu Alokasi DAU dalam RAPBN TA. 2022
Sesuai ketentuan UU 33/2004, DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN
Belanja Gaji ASN Daerah (PNSD
dan PPPK) + Formasi PPPK
2022
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
IPM
IKK
PDRB per Kapita
PAD
DBH SDA
DBH Pajak
Kebutuhan Fiskal
Kapasitas Fiskal
Belanja Pegawai
Alokasi Dasar Celah Fiskal
(Miliar Rupiah)
13
Alokasi
Dasar
Kebutuhan
Fiskal
Kapasitas
Fiskal
Belpeg ASN Daerah
(termasuk Gaji 13, THR,
dan Formasi PPPK
baik Guru dan
Non Guru)
Jml Penduduk
Luas Wilayah
IKK
IPM
PDRB Per Kapita
PAD
DBH Pajak
DBH SDA
Kemendagri
Kemendagri &
Badan Informasi
Geospasial
BPS
BPS
BPS &
Kemendagri
Daerah &
Kemenkeu
Kemenkeu
Kemenkeu
TBR
Daerah &
Kemenkeu
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
 Kemenkeu
 Taspen
 Kemenpan-RB
2021
2022
DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU

KEBIJAKAN
DANA TRANSFER KHUSUS

KEBIJAKAN DTK TA 2022
Meningkatkan efektifitas penggunaan DTK untuk pertumbuhan ekonomi
DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta
mendukung perbaikan kualitas layanan
Penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah
Pelaksanaan metode padat karya dan penambahan bidang baru UMKM dan
Perdagangan (DAK Fisik)
Mendukung perekonomian dengan dana penguatan kapasitas kelembagaan Sentra
Industri Kecil Menengah (DAK Nonfisik)
15

PERANAN DAK FISIK DALAM
PENANGANAN PANDEMI COVID 19 DAN PEN
2022
2021
2020
2019
Dalam rangka mendukung
penanganan pandemi
Covid-19 dilakukan
langkah-langkah:
(1) Refocusing anggaran
diikuti dengan
pengalokasian
cadangan DAK Fisik
per daerah untuk
mendukung program
pemulihan ekonomi
nasional
(2) Relaksasi pelaksanaan
penyaluran DAK Fisik
1. Mengoptimalkan
pelaksanaan kegiatan DAK
Fisik melalui padat karya
dengan menggunakan
bahan baku dan tenaga
kerja lokal.
2. Penambahan menu DAK
Fisik berupa Pengadaan
sarana dan prasarana
(sarpras) terkait
Pengumpulan dan
Penyimpanan LB3 Medis
COVID-19 yang berasal dari
nonfasyankes (isolasi
mandiri/terpusat)
1. Penguatan fokus kegiatan
DAK Fisik yang berdampak
langsung pada
pertumbuhan ekonomi
sebagai respon dampak
pandemi Covid-19, a.l.
dengan menambahkan
bidang baru DAK Fisik
UMKM dan Perdagangan.
2. Melanjutkan pelaksanaan
DAK Fisik dengan
mengutamakan padat
karya, penyerapan naker
lokal dan penggunaan
bahan baku lokal
1. Memfokuskan pada
peningkatan
akuntabilitas dan
transparansi
pelaksanaan DAK Fisik
melalui penguatan
peran APIP
2. Memulai DAK Fisik
bersifat tematik
(stunting)
16

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TA 2022
Mempercepat pencapaian target Prioritas Nasional melalui kebijakan DAK
Penugasan berbasis Tematik:
• Pariwisata dan IKM;
• Food Estate dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani; dan
• Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua).
Tujuan: Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan publik
antar-daerah
Perkembangan DAK Fisik TA 2017-2022
Sumber:Kementerian Keuangan
Kebijakan TA 2022
Melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan dan
penyediaan infrastruktur dasar di daerah.
Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral
dan regional.
Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK yang berdampak
langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak
pandemi COVID-19.
Memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan
yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L).
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain
melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara
berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan.
Mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui
menu DAK Fisik UMKM (pelaksanaan UU Cipta Kerja) dan DAK
Fisik Perdagangan.
69,5
62,4
69,3
53,8
60,5 60,9
62,1
58,1 64,2
50,2
57,9
-0,23
-0,10
0,11
-0,22
0,12
0,01
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2017 2018 2019 2020 2021
Outlook
RAPBN 2022
Alokasi Realisasi Growth Alokasi
Dalam triliun Rupiah
17

JENIS, BIDANG DAN TEMA DAK FISIK TA 2022
Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM
Berdaya Saing
(termasuk penanganan stunting)
Pendidikan Kesehatan & KB
Jalan Air Minum
Sanitasi Perumahan
&Pemukiman
Pariwisata IKM Jalan
Lingkungan
Hidup Perdagangan UMKM
Pertanian KKP Irigasi Kehutanan
Lingkungan
Hidup
Jalan Perdagangan
Trans Perdesaan Trans Perairan Jalan
DAK FISIK Reguler DAK FISIK Penugasan
Infrastruktur Dasar
Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah
Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif
di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
1. Pendidikan
2. Kesehatan & KB
3. Jalan
4. Transportasi Perdesaan*
5. Transportasi Laut*
*) difokuskan untuk daerah berciri afirmasi
DAK FISIK Reguler TA 2021
Terdapat 4 tematik sebagai berikut:
1. Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
2. Tema Penanggulangan Kemiskinan
3. Tema Ketahanan Pangan
4. Tema Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan
DAK FISIK Penugasan TA 2021
: BIDANG BARU DAK FISIK TA 2022
6 BIDANG
5 BIDANG
12 BIDANG (2 bidang baru: Perdagangan dan UMKM)
11 BIDANG
Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani
*Kebijakan DAK Fisik tetap mendukung adanya
kebijakan afirmasi antara lain di bidang
Pendidikan (asrama siswa), Kesehatan
(puskesmas di DTPK) dan Perumahan dan
Permukiman (pembangunan rumah khusus)
18

PERANAN DAK NON FISIK DALAM
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEN
2022
2021
2020
2019
Dalam rangka mendukung
pandemik Covid 19 dilakukan:
1. Penyesuaian anggaran
kesehatan untuk Covid-19
(insentif nakesda) dan
perluasan menu BOK;
2. Penyesuaian menu semula
tatap muka menjadi
kombinasi online dan tatap
muka dengan protokol
Kesehatan;
3. Perluasan menu penggunaan
BOS seperti hand sanitizer,
disinfectant, dan masker
serta pembelajaran daring/
jarak jauh.
 Pengalokasian berbasis kinerja
(dimulai dengan alokasi BOS
berbasis Kinerja Sekolah)
 Mendorong penggunaan
dukungan teknologi informasi
untuk peningkatan kualitas
layanan publik di daerah.
 Penguatan kebijakan afirmasi
dalam mengalokasikan DAK
Nonfisik untuk daerah 3T
 Dukungan upaya pemulihan
ekonomi pada sektor yang
mendukung penyerapan
tenaga kerja dan investasi
melalui dana pelayanan
kepariwisataan, dana fasilitasi
penanaman modal dan dana
ketahanan pangan dan
pertanian;
 Dukungan dalam
pengendalian Covid-19
melalui BOK 35% s.d. 40%
(tracing,testing, dan APD);
Penguatan fokus kegiatan DAK
Non Fisik yang berdampak
langsung pada pertumbuhan
ekonomi sebagai respon dampak
pandemi Covid-19 seperti:
 Pariwisata, Meningkatkan
kualitas pengelolaan destinasi
pariwisata dan kompetensi
SDM;
 Industri Kecil dan Menengah,
pengembangan kemitraan
IKM serta pelatihan dan
kemitraan berorientasi ekspor
 Usaha Mikro dan Kecil,
peningkatan kapasitas SDM
melalui pelatihan dan
pendampingan
19

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
Tujuan: Membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas
dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah
(Triliun
Rupiah)
Perkembangan DAK Nonfisik TA 2017-2022
KEBIJAKAN 2022
1. Melanjutkan penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan
unit cost majemuk untuk BOP PAUD dan BOP Pendidikan
Kesetaraan.
2. Pengalokasian Dana BOS per provinsi, kabupaten, kota sesuai
kewenangannya untuk meningkatkan efektifitas pelaporan,
pertanggangjawaban dan pembinaan.
3. Pendanaan BOP PAUD termasuk BOP PAUD Kinerja untuk
mendukung PAUD Penggerak dalam rangka meningkatkan
kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong
perwujudan profil pelajar Pancasila.
4. Perluasan target output Tunjangan Guru dengan penambahan
output guru PPPK untuk dana TPG, Tamsil dan TKG, sesuai amanat
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
5. Pendanaan untuk mendukung kegiatan Bidang Industri Kecil dan
Menengah yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional
dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam
Sentra IKM.
6. Pengalihan anggaran dukungan biaya persalinan pada Program
Jaminan Persalinan dari DAK non fisik menjadi Anggaran
Kementerian Kesehatan yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan,
dan manfaat yang diterima di daerah tidak berkurang.
20

SASARAN OUTPUT DAK NONFISIK TA 2022
Dana Pelayanan
Kepariwisartaan untuk
37.440 peserta pelatihan dan
26 TIC
Bantuan Operasional Sekolah
untuk 45.149.930 siswa/ 8.101
Sekolah Kinerja
BOP PAUD
untuk 6.594.128 peserta
didik/2.069 PAUD Penggerak
Tunjangan Profesi Guru ASN
Daerah untuk 1.031.786 guru
PNSD dan 17.429 PPPK
Tunjangan Khusus Guru ASN
Daerah untuk 25.003 guru
PNSD dan13.835 PPPK
Tambahan Penghasilan Guru
ASN Daerah untuk 186.061
guru PNSD dan 328.699 PPPK
Bantuan Operasional Kesehatan
untuk 10.260 puskesmas
Bantuan Operasional KB
untuk 6.036 Balai Penyuluhan KB
Dana Peningkatan Kapasitas
Koperasi UMK
untuk 53.700 Peserta Pelatihan
BOP Pendidikan Kesetaraan
untuk 587.375 peserta didik
BOP Museum & Tanan Budaya
untuk 118 Museum dan 24 Taman
Budaya
Dana Pelayanan
Perlindungan Perempuan
dan Anak
untuk 250 daerah
Dana Fasilitasi Penanaman
Modal
untuk bimbingan/sosialisasi
kepada 122.460 pelaku usaha
Dana Ketahanan Pangan dan
Pertanian
untuk 2.943 kelompok
masyarakat
Bantuan BLPS
untuk 1 Instalasi PSEL
PK2SIKM
untuk 87 Daerah
21

KEBIJAKAN
DANA INSENTIF DAERAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 23
Target DID TA 2021
Sarana/prasarana kesehatan
DID 2020
Pengelolaan Jaminan Kesehatan untuk
9,67 juta jiwa
Bansos kepada 445 rb jiwa/kelompok
Bantuan alat/barang kepada individu/
umkm 15,9 ribu unit
Pengembangan dan fasilitasi
peningkatan ekspor = 411 kegiatan
Pembinaan, pengembangan, dan
bantuan kepada UMKM = 793 unit
Bansos/tunai/sembako
548.573 penerima
Bantuan bibit tanaman/ternak
3.302.787 bibit
Pencegahan dan penanganan Covid-19
= 603 kegiatan
Pembangunan/rehab sarpras dan
penyelenggaraan kesehatan =
2.827 unit
Pembangunan/rehab sarpras (sekolah),
dan penyelenggaraan pendidikan =
25.243 sekolah
Pembangunan/rehab/pemeliharaan
infrastruktur = jalan 591 km, jembatan
52 unit, jaringan irigasi 66 km.
Kendaraan operasional sampah
116 unit
Dukungan kepada UMKM sebanyak
16.132 unit/orang
Pembangunan/pemeliharaan/peningkatan
jalan = 126,76 km
Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha
tani/perkebunan/jalan desa = 45,94 km
Bantuan Bibit ikan = 487.215 benih
Bantuan pengembangan pertanian/
perkebunan = 3.157 paket/unit
Bantuan modal pedagang pasar = 250 orang
Pembangunan/revitalisasi pasar = 158 unit
pengembangan/ rehabilitasi pasar = 125
unit
Bantuan tunai/usaha = 355.360 kk/unit
Bantuan sembako/barang = 216.185
kk/paket
Pengadaan Obat-obatan = 829.191 paket
peralatan kesehatan = 7.595 paket/unit
pengadaan kendaraan roda 2 atau 4= 186
unit
DID Tambahan 2020
Pembangunan/rehab jalan sepanjang
60Km
Beasiswa Pendidikan untuk 7.737
siswa
Pengadaan laptop/computer
sebanyak 11,1 ribu unit
- pembangunan/penyediaan prasana Rumah sakit 21
unit
- pembangunan/penyediaan prasana
Puskesmas/pustu/faskes lainnya 343 unit
- Rumah dinas dokter/perawat 36 unit
- kendaraan operasional/ambulance 87 unit
- pembangunan IPAL/penglolaan limbah RS/RT 454 unit
- pembangunan gudang/gedung sarana kesehatan 35
unit
OUTPUT DID TA 2020 DAN 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 24
Tujuan: Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD, peningkatan layanan dasar publik
bidang kesehatan, bidang pendidikan, penyediaan infrastuktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta
peningkatan perekonomian daerah.
KEBIJAKAN TA 2022
Perkembangan TA 2017-2022
*2020 termasuk dengan DID Tambahan
1. Melanjutkan kebijakan DID tahun-tahun sebelumnya meliputi:
 Pengalokasian DID berdasarkan kinerja tahun sebelumnya
dan tahun berjalan dengan menggunakan indikator kinerja
dan formula yang sama dengan tahun sebelumnya.
 Penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas
nasional seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Kebijakan baru meliputi:
 Mengalokasian DID sebesar Rp4 triliun berdasarkan
kinerja tahun sebelumnya dan Rp3 triliun berdasarkan
kinerja tahun berjalan.
 Pembagian alokasi berdasarkan 3 klaster daerah yang
diukur dengan indikator kapasitas fiskal daerah.
7,5
8,5
10,0
13,5 13,5
7,0
7,5
8,2
9,7
13,5 13,2
50,0%
13,3% 17,6%
85,0%
-27,0%
-48,1%
-300,0%
-250,0%
-200,0%
-150,0%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2017 2018 2019 2020 outlook
2021
2022
Alokasi realisasi Growth alokasi
5.0 4.9
DANA INSENTIF DAERAH (DID) TA 2022

KEBIJAKAN
DANA OTONOMI KHUSUS DAN
DANA KEISTIMEWAAN DIY

OUTPUT OTSUS
• 67.000 Paket
OBAT-OBATAN
• Dukungan
10.000 Orang
Tenaga
Kesehatan
• Asuransi
Kesehatan
Masyarakat 18
Paket
• 10.000 orang
BANTUAN
PENDIDIKAN
2020
PENDIDIKAN KESEHATAN
• 5.000 guru
PENERIMA
INSENTIF
INFRASTRUKTUR
• Pembangunan
3.187 Unit
Rumah Sehat
Sederhana
LAINNYA
• Peningkatan Pemasaran
Industri Kreatif
• Penajaman Penerapan
Teknologi
Pertanian/Perkebunan
• Pengentasan buta aksara
• Pengendalian banjir
2021
OUTPUT DTI
INFRASTRUKTUR
• Pembangunan
JALAN sepanjang
445 km
• Pembangunan
Jembatan 9
Unit
• Pemeliharan jembatan
• pengendalian Banjir
• Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Bandara
Lapangan Udara
• Pembangunan Terminal
LAINNYA
• Pelayanan
Kesehatan Bagi
93.749 OAP
• Jamkesmas Untuk
Lebih Dari 80.000
Orang
• Pelayanan
Kesehatan di lebih
dari 3.839 Desa
 Pembiayaan
Peserta Didik SD
Untuk 22.208
Orang
 Pembiayaan 300
Orang Tenaga
Pendidik
 Insentif kepada
9.347 guru
• Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni untuk 780
unit
• Pembangunan rumah
sakit beserta sarprasnya
• Pembangunan dan
peningkatan tata kelola
Rumah Sakit sebanyak 22
unit
• Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Sepanjang Lebih Dari
50 Km
• Sumur Resapan
Sebanyak 89 Titik
• Pembangunan Kanal
Banjir Dan Dermaga
• Infrastruktur Kawasan
Pemukiman Provinsi
• Restorasi Sungai
OUTPUT DANA OTONOMI KHUSUS & DTI
26

DANA OTONOMI KHUSUS TA 2022
Tujuan : Mempercepat penyediaan fasilitas dan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan serta
penyediaan dan perawatan infrastruktur.
Perkembangan Otsus TA 2017-2022 KEBIJAKAN TA 2022
*Realisasi TA 2021 Per 30 Agustus 2021
7,97 7,97 8,03 8,03 8,36 8,36 7,56 7,56 7,81
2,27
8,51
7,97 7,97 8,03 8,03 8,36 8,36
7,56 7,56 7,81
2,27
7,56
3,50 3,50 4,00 4,00 4,27 4,27
4,45 4,45 4,37
1,31
4,37
3,17% 4,59%
-6,78%
2,18% 2,27%
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
2017 2018 2019 2020 Outlook 2021 RAPBN 2022
Triliun
Rupiah
DTI
Dana Otsus Prov. Aceh
Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat
% Growth Pagu
27
Melanjutkan Kebijakan Tahun-tahun sebelumnya:
 Pengalokasian Dana Otsus Aceh 2% dari Pagu DAU sebagaimana diatur dalam
UU Otsus No 11/2006
 Penyaluran Dana Otsus berdasarkan kinerja realisasi penyerapan yang sudah
direviu oleh APIP
Kebijakan Baru (Berdasarkan UU Otsus Papua No. 2/2021)
 Pengalokasian Dana Otsus Papua 2,25% dari Pagu DAU serta penggunaannya
diarahkan 1% bersifat umum dan 1,25% bersifat khusus untuk mendanai
Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 Pembagian alokasi Dana Otsus dan DTI per daerah diusulkan oleh Provinsi
berdasarkan variable yang sudah ditentukan dan sesuai pembagian
kewenangan.
 Meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otsus dengan mengacu pada
rencana induk agar target/capaian output jelas dan terukur, dan disinergikan
dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus
 Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR,
DPD, BPK, Perguruan Tinggi, Aparat Pengawas dan Masyarakat.
 Penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus Papua yang
berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP
yang melibatkan kementerian/lembaga terkait.

DANA OTSUS DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
Alokasi Antar
Provinsi
dilakukan oleh
Pemerintah
1
Alokasi Antara
Provinsi dgn
Kab/Kota
dilakukan oleh
Pemerintah atas
Usulan Prov. Papua
2
Alokasi Antar
Kab/Kota
dilakukan oleh
Pemerintah atas
usulan Prov. Papua
3
Mempertimbangkan proporsi
pembagian DTI tahun sebelumnya,
Papua 60% dan Papua Barat 40%
Alokasi Antar
Provinsi
Memperhatikan usulan DTI dari
provinsi yang membagi berdasarkan
kewenangan dan prioritas
kebutuhan infrastruktur terkait antara
Provinsi dan Kab/Kota
Alokasi Antara
Provinsi dengan
Kab/Kota
Menggunakan formulasi dengan
variable yang menggambarkan
indikator kewilayahan dan capaian
pembangunan
DTI digunakan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan,
telekomunikasi, air bersih, energi listrik, dan sanitasi lingkungan
- Pasal 34 ayat (3) huruf f UU 2/2021-
2,25% DAU Nasional Usulan DTI dari Pemda
Alokasi Antar
Kab/Kota
besaran kewenangan provinsi dan
kab/kota pada urusan tertentu
yang diukur dengan belanja LKPD
audited
indikator kewilayahan dan capaian
pembangunan
1
2
3 Memperhatikan usulan DTI dari
provinsi yang membagi berdasarkan
prioritas kebutuhan infrastruktur
masing-msasing Kab/Kota
Indikator Kewilayahan : Luas Wilayah, Jumlah Distrik, IKK, IKG, Jumlah Kampung,
Jumlah Penduduk, Jumlah OAP
Indikator Capaian Pembangunan : IPM, Indikator Capaian Pembangunan Lainnya
- Pasal 34 ayat (9) UU 2/2021 -
- Pasal 34 ayat (10) UU 2/2021- - Pasal 34 ayat (10) UU 2/2021-
PEMBAGIAN DANA OTSUS & DTI PAPUA DAN PAPUA BARAT
(Sesuai Ketentuan UU Otsus Papua No. 2/2021)
28

URUSAN
KELEMBAGAAN
URUSAN
KEBUDAYAAN
URUSAN
TATA RUANG
OUTPUT DANA KEISTIMEWAAN DIY 2020 -2021
URUSAN
PERTANAHAN
29
1. Penataan kelembagaan asli DIY
hingga kabupaten/kota: 392
kalurahan/ 47 kelurahan, 14
kemantren/ 64 kapanewon, 1
Paniradya Kaistimewan,
Parampara Praja, Kundha
Kabudayan, Kundha Niti
Mandala, sarta Tata Sasana :
DIY/4 kabupaten/ 1 kota
2. Implementasi budaya
pemerintahan SATRIYA: 4
kabupaten/ 1 kota /2000 orang
3. Penyebarluasan informasi
keistimewaan melalui 5 media
(cetak maupun elektronik)
4. Internalisasi Keistimewaan: DIY, 4
kabupaten/1 kota
5. UPT Sumbu Filosofi 1 di DIY
6. UPT Taman Budaya 2
kabupaten/ 1 kota
1. Karya budaya DIY ditetapkan sebagai WBTB
Indonesia oleh Pemerintah RI: 108 WBTB
2. Rehabilitasi Warisan Budaya dan cagar Budaya
: 30 buah
3. Pemeliharaan Warisan Budaya 23 buah
4. Pemberdayaan Desa Budaya: 56 desa
5. Gelar Apresiasi Budaya: 17 desa
6. Pembangunan Balai Budaya : 3 desa
7. Papan penanda keistimewaan: 90 unit
8. Pemberdayaan desa mandiri budaya: 10 desa
9. Akademi Konumitas Seni Budaya YK: 467
mahasiswa, wisuda 337 lulusan
10. Wajib Kunjung Museum 119.221 kunjungan
11. Desa Arsitektur Gaya Yogyakarta : 1 desa
12. Even seni budaya bertaraf intenasional,
Nasional: 79 even
13. Sekolah Model Basis Budaya: 200 sekolah
1. Pendaftaran SG
PAG sd Juli 2021
Sejumlah 14.430
Bidang.
2. Terbit sertifikat SG
PAG sd Juli 2021
sejumlah 9.446
Bidang
3. Terbit Perdes
Pemanfaatan
Tanah Desa 392
Perdes
1. JJLS sepanjang 116,07 km
2. Revitalisasi Kawasan Sumbu
Filosofi (Penataan Kawasan
Malioboro Terpadu dan
Berkelanjutan) : 1 kcb
3. Pembebasan Lahan Jalan
Tawang Ngalang 9,6 KM
4. Penetapan terhadap 18 satuan
ruang strategis keistimewaan
5. Pedestrian Ahmad Dahlan &
ducting sisi timur 700 m
6. Penataan pedestrian sisi utara &
selatan Jl. Sudirman (Gondolayu
- Tugu) sepanjang 630 m dan
penataan simpang tugu dg
ducting kabel PLN & FO
sepanjang 270 m
7. Prambanan-Lemahbang
Segmen A luas 119.348 m2/ 226
M

DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2022
Tujuan: Mendukung pendanaan kewenangan Keistimewaan DIY dibidang pemilihan
kepala daerah, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang.
*Realisasi TA 2021 Per 30 Agustus 2021
30
Melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan
melalui penyusunan grand design dengan capaian output yang
jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja
pemerintah dan pengembangan system informasi yang
terintegrasi.
Melanjutkan kebijakan penguatan asistensi dan supervisi dalam
pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang berdampak terhadap
peningkatan kualitas kebudayaan dan kesejahteraan
masyarakat yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait.
Melanjutkan kebijkan peningkatan pengawasan pelaksanaan
Dana Keistimewaan DIY dengan melibatkan Aparat Pengawas dan
Masyarakat.
Perkembangan DAIS TA 2017-2022 KEBIJAKAN TA 2022
1,00 1,00
1,20 1,20
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
1,06
1,32
20,00%
10,00%
0,00% 0,00% 0,00%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-0,20
0,30
0,80
1,30
1,80
2,30
2,80
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
2017 2018 2019 2020 Outlook 2021 RAPBN 2022
Triliun
Rupiah
Dana Keistimewaan DIY % Growth Pagu
Memperluas penggunaan DIY selain untuk 5 kewenangan sbgmn
diatur UU DAIS, dapat digunakan untuk mendukung capaian
Program Prioritas Nasional (Pendidikan, Kesehatan, Perlinsos)

JALAN DESA
32.345 KM
TAMBATAN
PERAHU
720 UNIT
IRIGASI
6.626 UNIT
PASAR DESA
793 UNIT
EMBUNG
368 UNIT
JEMBATAN
180.122 MTR
BUMDES
720
KEGIATAN
SARANA
OLAH RAGA
3.323 UNIT
PENAHAN
TANAH
15.976 UNIT
AIR BERSIH
11.534 UNIT
MCK
9.818 UNIT
POLINDES
2.071 UNIT
SUMUR
5.507
UNIT
POSYANDU
4.427
UNIT
PAUD
4.956
KEGIATAN
DRAINASE
6.719.895
MTR
Sumber http://sipede.ppmd.kemendesa.go.id dan validasi TPP
CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TA 2020 (1)
32

Sumber http://sipede.ppmd.kemendesa.go.id dan validasi TPP
PERPUSTAKAAN
790 UNIT
LISTRIK DESA
3.449 UNIT
RUMAH LAYAK
HUNI 14.760 UNIT
LUMBUNG PADI
70 UNIT
TEMPAT
PEMBUANGAN
SAMPAH
2.177 UNIT
TEMPAT
PENJEMURAN PADI
30 UNIT
INTERNET DESA
1.898 UNIT
WISATA DESA
2.165 UNIT
SARANA PRASARANA
LAINNYA 73.215 UNIT
Sarana Prasarana Lainnya :
Kegiatan/bangunan campuran yang itemnya sedikit tapi
banyak jenis nya seperti; poskamling, pagar desa, gapura
desa, makam desa dan lain sebagainya
CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TA 2020 (2)
33

34
www.kemenkeu.go.id
DANA DESA TA 2022
Hal. 34
Peningkatan kinerja pengelolaan Dana Desa, meliputi:
1
Penyempurnaan Kebijakan Pengalokasian Dana Desa melalui:
(i) perbaikan formula perhitungan dengan memperluas cluster Alokasi Dasar
berdasarkan Jumlah Penduduk yang sebelumnya 5 cluster menjadi 7 cluster agar
lebih mencerminkan keadilan, dan menurunkan nominal Alokasi Afirmasi per desa
agar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal lebih termotivasi mendapatkan
Alokasi Kinerja
(ii) penajaman kriteria dan bobot, dengan memperkecil porsi Alokasi Formula yang
sebelumnya 31% menjadi 30% dan selisihnya digunakan untuk memperbesar
porsi komponen Alokasi Kinerja sebelumnya 3% menjadi 4% untuk memotivasi
semua desa agar meningkatkan status dan kinerja
Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka:
1) Pemulihan ekonomi nasional di desa melalui program perlindungan sosial
berupa BLT Desa dengan target 8 juta KPM
2) Mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan
peningkatan kesehatan masyarakat termasuk penurunan stunting dan
penanganan COVID-19 di desa
3) Program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan
tenaga kerja dan bahan baku lokal, program TIK untuk peningkatan kualitas
pelayanan desa, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan
karakteristik desa
Memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan penggunaan Dana Desa
melalui peningkatan penyediaan kualitas basis data serta pemantauan dan evaluasi
Dana Desa
Tujuan: untuk pemulihan ekonomi di desa, kegiatan penanganan
COVID-19, dan mendukung sektor prioritas
a
b
c
Perkembangan Dana Desa TA 2017-2022
KEBIJAKAN TA 2022
2
Melanjutkan kebijakan pengenaan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa
jika terdapat desa bermasalah atau kades menyalahgunakan Dana Desa
3
(dalam Triliun Rp)
Penghitungan dan penetapan Dana Desa per desa oleh Pemerintah dan disalurkan
langsung dari RKUN ke RKDes.
60,00 60,00
70,00 71,19
72
68,00
59,76 59,86
69,81 71,10 71,19
0,00% 0,00%
16,67%
1,70% 1,14%
-4,48%
-1,00%
3,00%
7,00%
11,00%
15,00%
19,00%
23,00%
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2017 2018 2019 2020 2021 &
Outlook
RAPBN 2022
Pagu Realisasi Growth Pagu

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Jl. Wahidin Raya 1, Gedung Radius Prawiro
Jakarta Pusat
K A S I H
R
E I
T M A

2.kemenkeu.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 2.kemenkeu.pdf

Similar to 2.kemenkeu.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

2.kemenkeu.pdf