Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan. DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai program-program prioritas nasional sesuai kriteria umum, khusus, dan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan metode perhitungan alokasi DAK per daerah dan bidang.

1. LOGO
Kebijakan Umum dan Pengalokasian
Dana Alokasi Khusus TA. 2012
Kementerian
Keuangan R.I.
Disampaikan pada:
Sosialisasi Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA. 2012
9 Januari 2012

2. Dana Perimbangan
Dana Otsus &
Penyesuaian
Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Otsus PAPUA
Dana Otsus ACEH
Dana Infras Otsus Papua
Tambahan Penghasilan Guru
Dana
Otsus
Dana
Penyesuaian
DBH PBB
DBH PPh
DBH Kehutanan
DBH Pert umum
DBH Perikanan
DBH Migas
DBH Cukai HT
DBH Pajak
DBH SDA
Dana Otsus PAPUA BARAT
DBH Panas Bumi
Dana Insentif Daerah (DID) 2
Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2012
TRANSFER
KE DAERAH
Tunjangan Profesi Guru
Bantuan Operasional Sek (BOS)
Dana Infras Otsus Papua Barat

3. Pendapatan Belanja
DAU
DBH
OTSUS
DAK
Besaran Dana Perimbangan Fungsi dari Pendapatan
26% PDN
Neto
% Tertentu
PDN
2 X 2%
DAU
Tidak
terkait dng
PDN

4. Pasal 10 ayat (1)
UU no.33/2004
DANA PERIMBANGAN
ALOKASINYA DALAM
APBN TIDAK DAPAT
DIPISAHKAN SATU
SAMA LAIN
MASING-MASING JENIS
DANA PERIMBANGAN
SALING MENGISI DAN
SALING MELENGKAPI
DBH
DAU
DAK

5. PENDAHULUAN
 DAK adalah jenis transfer dana dari pemerintah kepada
daerah yang bersifat specific grant (bantuan spesifik),
berbeda dari DAU dan DBH yang keduanya bersifat block
grant (bantuan umum).
 Dialokasikannya DAK didasari pada kenyataan bahwa
Pusat tidak dapat mengarahkan Daerah dalam
penggunaan bantuan umum seperti DAU maupun DBH,
sementara pusat mempunyai kepentingan dalam
pencapaian beberapa tujuan yang merupakan prioritas
nasional.
 UU Nomor 33 Tahun 2004 meletakkan DAK dalam konteks
alokasi Dana Perimbangan sebagai satu kesatuan yang
utuh dengan DAU dan DBH mengingat ketiganya
mempunyai tujuan yang saling mengisi dan saling
melengkapi.
5

6. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
PMK tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman
Umum DAK
 PMK DAK 2012 : Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011
PMK tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
 PMK Nomor 126/PMK.07/2010
PMT tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
PMD tentang Pengelolaan Keuangan DAK di
Daerah

7.  dana yang bersumber dari Pendapatan APBN
 dialokasikan kepada daerah tertentu
 untuk membantu
 mendanai kegiatan khusus
 yang merupakan urusan daerah
 sesuai prioritas nasional
Pengertian Dana Alokasi Khusus (1)
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat,
dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.

8.  Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah
yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria
umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama”
dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”.
Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang
menurut kebijakannnya harus dibantu”
 Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah
mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan
dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan
prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur
ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik
penunjang.
Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)

9.  Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/
Kementerian/lembaga.
 Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana
dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun
anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya
dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
Pengertian Dana Alokasi Khusus (3)

10. Kebijakan Umum DAK (1/2)
(1)mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-
program prioritas nasional yang bersifat lintas
sektor/kewilayahan sesuai dengan kerangka pengeluaran
jangka menengah (medium term expenditure framework) dan
penganggaran berbasis kinerja (performance based
budgeting);
(2)membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan
keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik
dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan mendorong
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(3)meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta
mempercepat penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK
yang ditujukan untuk mendorong penyusunan APBD yang
efektif, efisien, dan tepat waktu.

11. (4) meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan
terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi
kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari sumber-
sumber pendanaan lainnya.
(5) meningkatkan penyediaan data-data teknis yang akurat
sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam
rangka meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi
kegiatan antar Bidang DAK.
(6) mendorong penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu
pertimbangan dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK.
Kebijakan Umum DAK (2/2)

12. POSTUR ANGGARAN TRANSFER
KE DAERAH DALAM APBN 2012
DBH PAJAK
DBH SDA
DAU
DAK
9,71%
11,55%
58,20%
12,43%
2,54%
5,55%

13. URAIAN APBN-P 2011 RAPBN 2012 (+/-) %
I. Dana Perimbangan 347.538,6 399.985,6 15,09
A. Dana Bagi Hasil
1. Pajak
a. PPh
b. PBB
c. Cukai
96.772,1
42.099,4
13.156,2
27.593,1
1.350,1
100.055,2
54.371,7
18.962,2
33.968,6
1.440,8
3,39
29,25
44,13
23,11
6,72
2. SDA
a. Migas
b. Pertambangan Umum
c. Kehutanan
d. Perikanan
e. Panas Bumi
54.672,6
37.306,3
15.142,2
1.749,4
123,7
351,0
45.683,5
32.276,1
11.563,1
1.537,8
120,0
186,4
(16,44)
(13,48)
(23,64)
(12,09)
(2,99)
(46,88)
B. DAU 225.533,7 273.814,4 21,41
C. DAK 25.232,8 26.115,9 3,50
II. Dana Otsus dan Penyesuaian 64.969,3 70.423,9 8,40
A. Dana Otonomi Khusus 10.421,3 11.952,6 14,69
B. Dana Penyesuaian
1.Tunjangan ProfesiGuru
2. BOS
3. DanaTambahan Gaji Guru PNSD
4. Dana Insentif Daerah (DID)
5. Dan P2D2
5. DPID
6. KB Sarpras Papua Barat 2008
7. DPPID
54.548,0
18.537,7
16.812,0
3.696,2
1.387,8
-
7.700,8
100,5
6.313,0
58.471,3
30.559,8
23.594,8
2.898,9
1.387,8
30,0
-
-
-
7,19
64,85
40,34
(21,57)
0
-
(100,00)
(100,00)
(100,00)
TRANSFER KE DAERAH 2012

14. ALOKASI DAK 2003 - 2012
0
5
10
15
20
25
30
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
RAPBN '12
2.3 2.8
4.0
11.6
17.1
21.2
24.8
21.1
25.2
26.1
Triliunrupiah
2012

15. No Bidang DAK % Rp (Triliun)
1. Pendidikan 38,4 10,041.3
2. Kesehatan 11,5 3,005.9
3. Infrastruktur Jalan 15,4 4,012.8
4. Infrastruktur Irigasi 5,2 1,348.5
5. Infrastruktur Air Minum 1,9 502.5
6. Infrastruktur Sanitasi 1,8 463.7
7. Prasarana Pemerintah 1,7 444.5
8. Kelautan dan Perikanan 5,9 1,547.1
9. Pertanian 7,2 1,879.6
10. Lingkungan Hidup 1,8 479.7
11. Keluarga Berencana 1,5 392.3
12. Kehutanan 1,9 489.8
13. Perdagangan 1,3 345.1
14. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 1,4 356.9
15. Listrik Pedesaan 0,7 190.6
16. Perumahan dan Permukiman 0,7 191.2
17. Transportasi Perdesaan 0,6 171.4
18. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 0,4 121.4
19. Keselamatan Transportasi Darat 0,5 131.6
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9

16. Penetapan Program dan Kegiatan DAK
Penghitungan DAK
Penetapan Alokasi dan
Penggunaan DAK
Penganggaran DAK

17. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK
DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan
program yang menjadi prioritas nasional yang
dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.
Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang
akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai
dengan RKP.
Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang
kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

18. 1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
Kriteria
Umum (KU)
KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD
Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional
adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK
Kriteria
Khusus (KK)
Berupa :
a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan
seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.
b. Karakteristik daerah, meliputi:
(1) Daerah Tertinggal;
(2) Daerah perbatasan dengan negara lain;
(3) Daerah rawan bencana;
(4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan;
(5) Daerah ketahanan pangan;
(6) Daerah pariwisata
Kriteria
Teknis (KT)
berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat
menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan
didanai dari DAK
2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT
Formula Perhitungan DAK Per Daerah

19. Kriteria
Umum
Kriteria
Khusus
Kriteria
Teknis
PAD
DBH
Daerah Tertinggal
Daerah Perbatasan
Daerah Rawan Bencana
Kondisi Infrastruktur
Per Bidang Per daerah
Kem Dalam Negeri
BNPB
Kem Pertanian
K/L terkait
Da Ketahanan Pangan
Kem Bud Par
DAU
T- 2
T- 2
T-2
T-2
T-1
T-1
T-1
T-1
T-1
Belanja Gaji PNSD
Da Potensi Pariwisata
T-1
Kem PDT
Daerah & KemKeu
KemKeu
KemKeu
Daerah & KemKeu
Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & Per

20. BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK
KEMAMPUAN
KEUANGANDAERAH
(IFN < 1)
PERATURAN
PERUNDANGAN
KARAKTERISTIK
DAERAH (IKW)
INDEKS FISKAL & WILAYAH
(IFW) = (IFN-1 + IKW)
IFW > 1
INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
INDEKS TEKNIS
IT = (Indikator Teknis)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT)
IFWT-1 > 1
DAERAH
TIDAK LAYAK
DAERAH
LAYAK
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang
(BD) = IFWT-2 * IKK
ALOKASI DAK per BIDANG
(ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG
DAERAH TIDAK LAYAK
UNTUK BIDANG TERTENTU
ALOKASI DAK Utk DAERAH
(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)
NO
NO
YES
NO
YES
YES
YES NO
No
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT)
INDEKS TEKNIS
IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0
Yes
20
Kriteria Umum Kriteria Khusus
Kriteria Teknis
1
2
3
4

21. ■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per
daerah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan
■ Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan tersebut, Menteri Teknis
menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan
DAK
Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK

22.  Daerah penerima DAK wajib mencantumkan
alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
 Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
 DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik,
penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
Penganggaran DAK PP 55/2005 Pasal 60

23. DANA PENDAMPING
 Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana
Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10%
(sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang
diterimanya.
 Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen
daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang
merupakan kewenangan daerah.
 Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan
yang bersifat kegiatan fisik.
 Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan
penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai
daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.
UU 33/2004 Pasal 41
PP 55/2005 Pasal 61

24. 24
Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi
penggunaan DAK dengan merencanakan dan
menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD
Perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai
kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu
bidang DAK tersebut.
Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana
dimaksud dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada
bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk
teknis yang ditetapkan
OPTIMALISASI
Pasal 28
PMK 126/2010

25. 25
 Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun
anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK
tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang
sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk
teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran
berjalan.
 Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan
sebagai dana pendamping DAK.
 Pemerintah daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa
DAK sebagaimana dimaksud pada kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan
setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai
SISA DAK
Pasal 28
PMK 126/2010

26. PELAPORAN DAK
1. DALAM RANGKA PENYALURAN
• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri
Keuangan
• Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
• Merupakan Syarat Penyaluran
• Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah
2. DALAM RANGKA REALISASI FISIK
• Dilakukan setiap triwulanan kepada :
1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan
2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
(merupakan kompilasi seluruh bidang).
• Format pelaporan berdasarkan Juknis
• Dapat dijadikan salah satu indikator kriteria teknis
• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan

27. PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PENGAWASAN DAK
 Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi
dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di
daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan
kewenangan masing-masing
 Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi pengelolaan keuangan DAK
 Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

28. Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB,
2.Laporan DAK tahun sebelumnya, 3.Surat Pernyataan
Dana Pendamping, diterima DJPK
Disalurkan secara bertahap
Tahap 1 : 30%
Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10%
Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10%
Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan
Penyerapan yang diterima DepKeu
Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja
sebelum Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan
sekaligus di akhir tahun
Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah

29. LOGO
29
Kementerian
Keuangan R.I.
Alamat :
Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445
Website: www.djpk.depkeu.go.id