Kebijakan Penganggaran

1. Kebijakan Penganggaran di Daerah terkait
dengan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Putut Hari Satyaka
Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung- jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.”
2
Pasal 3 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Di luar 6 Urusan Absolut
6 Urusan (Absolut)
1.Politik Luar Negeri
2.Pertahanan
3.Keamanan
4.Yustisi
5.Moneter dan Fiskal Nas.
6.Agama
Urusan Wajib (Obligatory)
Terkait dengan Penyelenggaraan
Pelayanan Dasar, seperti
Pendidikan, dan Kesehatan.
----------------------------------------------------------------------------
------------
Urusan Pilihan (Optional)
Terkait dengan potensi unggulan
seperti, Pertambangan,
Perikanan, Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Pariwisata.
Kewenangan
Pusat
• Diselenggarakan
Sendiri oleh
Pemerintah;
• Diselenggarakan
melalui asas
Dekonsentrasi;
• Diselenggarakan
melalui asas Tugas
Pembantuan.
Diselenggarakan
melalui asas
Desentralisasi
CONCURRENT
(Urusan Bersama)
Diselenggarakan
Sendiri oleh
Pemerintah
Kewenangan
Daerah
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
UU 32 Th 2004 PP 38 Th 2007
SISTEM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN

4. Melalui
Angg.K/L
Belanja
Pemerintah
Pusat
Dana
Perimbangan
Transfer
ke
Daerah
Dana
Otsus
Daerah
Dana
Penyesuaian
Pemerintah Pusat
 Pajak
 SDA
• DBH
• DAU
• DAK
Belanja
APBN
Mendanai kegiatan
6 Urusan (Absolut)
Mendanai kegiatan
di luar 6 Urusan Absolut
Mendanai Program
Nasional
Melalui Anggaran Pembiayaan
dan Perhitungan (APP)
Penyelenggaraan Desentralisasi
(Masuk APBD)
PNPM ; BOS ; Jamkesmas
Subsidi ; BLT
• Sebagian dapat diselenggarakan
Sendiri oleh Pemerintah
• Sebagian dapat diselenggarakan
melalui asas Dekonsentrasi
• Sebagian dapat diselenggarakan
melalui asas Tugas Pembantuan
diselenggarakan Sendiri oleh
Pemerintah
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

5. Pemerintah
Pusat
IMPLEMENTASI KONSEPSI MONEY FOLLOWS FUNCTION
Sumber pendanaan
Pemerintah
Daerah
Kewenangan : tugas/urusan
5
1. Kewenangan pungutan Memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang
kapasitas fiskal daerah  diatur dg UU 28/2009 ttg PDRD
2. Transfer dari APBN
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
Memperkuat kapasitas fiskal daerah, utamanya bagi daerah
yg menghasilkan sumber penerimaan negara yg signifikan
Menyesuaikan antara kapasitas fiskal daerah dengan beban
pendanaan atas urusan yg telah diserahkan
Menyelesaikan permasalahan pendanaan daerah yg tidak bisa
digeneralisir & menyeimbangkan tingkat layanan publik
d. Dana Transfer Lain
Kebijakan khusus yg tidak tertampung dalam Daper, namun
berkembang dalam dinamika perkembangan otonomi
3. Kewenangan pinjaman Untuk akselerasi pembangunan, dalam hal sumber
pendanaan yg diserahkan tidak mencukupi

6. Kebijakan
Dana Alokasi Khusus
6

7. Aturan Terkait DAK
7
•UU NO 33 TAHUN 2004, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan DaerahUU
•PP NO 55 TAHUN 2005, Dana Perimbangan
PP
•PMK No.201/PMK.07/2012, Pedoman Umum dan Alokasi DAK 2013
•PMK No.06/PMK.07/2012, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer Ke Daerah
•PMK No.165/PMK.07/2012, Pengalokasian Anggaran Transfer ke
Daerah
PMK
•Peraturan Menteri Teknis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
•Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan DAK di DaerahPMT

8. Kebijakan Umum DAK (1)
1. Membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana
fisik pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam
rangka pencapaian sasaran prioritas nasional.
3. Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yang berbasis
hasil (output) sesuai dengan RPJMN.
4. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis)
agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu.
5. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAK
baik di pusat maupun di daerah.
8

9. Kebijakan Umum DAK (2)
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan
pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai
dari Musrenbangda);
7. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di
daerah dalam rangka mewujudkan output dan outcome yang
diharapkan;
8. Menggunakan kinerja pelaporan pelaksanaan DAK dari
daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam
pengalokasian DAK;
9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan DAK.
9

10. Penetapan Program & Kegiatan DAK
• DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang
menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun
anggaran bersangkutan.
• Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan
didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan
RKP.
• Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan
khusus kepada Menteri Keuangan.
10

11. Formula Perhitungan DAK Per Daerah
11
1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
Kriteria
Umum (KU)
KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD
Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah
daerah yang prioritas mendapatkan DAK
Kriteria
Khusus (KK)
Berupa :
a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan
seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.
b. Karakteristik daerah, seperti:
(1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara
lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau
Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata
Kriteria
Teknis (KT)
berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan
kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK
2. Perhitungan besaran alokasi DAK per daerah menggunakan
perhitungan indeks berdasarkan KU, KK dan KT

12. Bidang-Bidang DAK
12
Pada TA 2014, DAK berjumlah 19 bidang, yaitu:
1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Infrastruktur Jalan
4. Bidang Infrastruktur Irigasi
5. Bidang Infrastruktur Air Minum
6. Bidang Infrastruktur Sanitasi
7. Bidang Prasarana Pemerintahan
Daerah
8. Bidang Kelautan dan Perikanan
9. Bidang Pertanian
10. Bidang Lingkungan Hidup
11. Bidang Keluarga Berencana
12. Bidang Kehutanan
13. Bidang Prasarana Perdagangan
14. Bidang Energi Perdesaan
15. Bidang Transportasi Perdesaan
16. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah
Tertinggal
17. Bidang Sarana dan Prasarana
Kawasan Perbatasan
18. Bidang Perumahan dan Permukiman
19. Bidang Keselamatan Transportasi
Darat
Deskripsi kebijakan menurut masing-masing bidang dapat dilihat di RKP 2014 (Bappenas)

13. PENETAPAN, PENGGUNAAN, DAN
PENGANGGARAN DAK
• Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan segera setelah UU APBN diterbitkan.
• Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK , paling lambat 2 (dua) minggu
setelah PMK ditetapkan.
• Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan
penggunaan DAK di dalam APBD.
• Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK.
• DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan,
penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas
13

14. TAHAP I
30%
TAHAP III
25%
TAHAP
II
45%
Dilaksanakan paling cepat bulan Pebruari 2011 setelah
daerah menyampaikan Perda APBD, Laporan DAK Tahun
sebelumnya, & Surat Pernyataan Penyediaan Dana
Pendamping
Dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan Laporan
penyerapan Penggunaan DAK Thp I (penyerapan
minimum 90%)
Dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan Laporan
penyerapan Penggunaan DAK Thp II (penyerapan
minimum 90%)
PENYALURAN DAK
PMK No. 06/PMK.07/2012
 Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau Tahap II diterima DJPK paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
 Apabila sampai batas waktu tsb daerah tdk menyampaikan laporan Tahap II atau III
maka sisa pagu DAK tidak dapat disalurkan lagi ke daerah (tetap di kas negara)
14

15. DANA PENDAMPING DAK
• Daerah penerima DAK WAJIB MENGANGGARKAN DANA PENDAMPING
dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran
alokasi DAK yang diterimanya.
– Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen
daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang
merupakan kewenangan daerah.
• Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang BERSIFAT
KEGIATAN FISIK.
– Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan
penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah,
dan kegiatan umum lain yang sejenis.
15

16. Sisa Dana DAK (Berdasarkan PMK 183/PMK.07/2013)
• Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAK dari bidang-
bidang DAK yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK
tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK dengan
ketentuan sebagai berikut:
– sisa DAK dari bidang-bidang tersebut digunakan untuk mendanai
kegiatan DAK di bidang yang sama pada tahun anggaran berikutnya;
dan/atau
– Akumulasi sisa DAK dari bidang-bidang tersebut dapat digunakan
untuk mendanai kegiatan DAK di bidang tertentu pada tahun anggaran
berikutnya, dengan memperhatikan prioritas nasional dan
menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.
• Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK.
• Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sisa DAK harus selesai dan dapat
dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

17. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN DAK
• Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi
dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan
di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan
kewenangan masing-masing
• Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi pengelolaan keuangan DAK
• Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
17

18. PELAPORAN DAK
1. PELAPORAN PROGRESS KEUANGAN
– Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan
– Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah
– Merupakan Syarat Penyaluran
– Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer Ke Daerah
2. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DAK (FISIK)
– Dilakukan setiap triwulanan kepada :
1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang oleh SKPD) dan
2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (merupakan kompilasi seluruh bidang
oleh Bappeda).
– Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan
– Format pelaporan berdasarkan Juknis
– Dapat dijadikan sebagai disinsentive bagi daerah yang tidak melaporkan, melalui
penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan
kriteria teknis
– Sebagai bahan laporan Menteri teknis setiap akhir tahun anggaran kepada Menkeu,
MenBappenas, Mendagri
18

19. DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN

20. Aturan Terkait Dana Dekon &
TP
• UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
• PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
• PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
• PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
• PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
• PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewengan serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang disempurnakan dengan PP 23
Tahun 2011
• PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
yang disempurnakan dengan PMK 248 Tahun 2010
• SEB 3 Menteri No. 0442/MPPN/11/2010, SE-696/MK/2010, 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas
Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku
Wakil Pemerintah
• PMK 125 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi
dan DanaTugas Pembantuan Sebelum TA 2011
20

21. Prinsip Pendanaan Dekon/TP
1. Pendanaan Dekon/TP hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (mengacu PP 38/2007)
2. Pendanaan Dekon hanya diperuntukkan mendukung penguatan dan pemberdayaan peran
Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatannya bersifat non fisik
3. Pendanaan TP hanya membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom
4. Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, K/L tidak diperkenankan meminta
Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing)
5. Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional dalam rangka
mendukung penguatan triple track strategy (pro growth, pro job, & pro poor)
6. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sebelum
pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah
7. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal
rencana Penyelenggaraan Dekon/TP
8. Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna
mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian
21

22. • Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak
menambah aset tetap
• Sebagian kecil Dana Dekon dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk
pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan
barang/jasa dan penunjang lainnya
• Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan
masing-masing K/L
Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi
22
* Berdasarkan PMK 156/2008 yang disempurnakan dengan PMK 248/2010
Jenis Kegiatan Akun Keterangan
Kegiatan Utama (Non Fisik) :
Sinkronisasi, Evaluasi, Pengedalian,
Supervisi, Penyuluhan, dsb.
Belanja Barang sesuai
peruntukannya
Tidak menambah aset
Kegiatan Pendukung/ Penunjang:
Pengadaan Barang/ Jasa, penunjang
lainnya
Belanja Barang
Penunjang Kegiatan
Dekon (Kode Akun
521311)
Tidak menambah aset

23. • Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset
pemerintah.
• Sebagian kecil Dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas
administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya
• Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L
Jenis Kegiatan Akun Keterangan
A. Kegiatan Utama TP :
1. Fisik : Pengadaan tanah, bangunan,
peralatan dan mesin, jalan, irigasi,
dan jaringan, serta dapat berupa
kegiatan yang bersifat fisik lainnya
Belanja Modal sesuai
peruntukannya
Menambah Aset
2. Fisik Lainnya (Barang Habis Pakai) :
Obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit
dan pupuk yang diserahkan kepada
Pemda
Belanja Barang Fisik
Lainnya TP (521411)
Tidak Menambah Aset
B. Kegiatan Pendukung/Penunjang :
Pengadaan barang/jasa, penunjang lainnya
Belanja Barang Penunjang
Kegiatan TP (521321)
Dapat Menambah
Aset Tetap
Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan
23

24. 1. Pagu dana yang akan dilimpahkan/ditugaskan merupakan pagu dari K/L.
2. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L harus
memperhitungkan kebutuhan anggaran:
a) Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;
b) Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang
belum dihibahkan;
c) Honorarium pejabat pengelola keuangan;
d) Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan.
3. Sejalan dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja mulai tahun 2011, maka
dalam penyusunan RKA-KL agar diperhatikan hal-hal sbb:
a) Kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan kegiatan Eselon I sesuai
dengan hasil restrukturisasi;
b) Target kinerja (kuantitas, kualitas, jenis dan satuan output) dan besarnya
alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD
dituangkan dengan jelas dalam RKA-KL;
c) Dokumen pendukung dari masing-masing SKPD harus sudah dilengkapi pada
saat penelaahan RKA-KL.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
Penganggaran Dana Dekon/TP
24

25. Terima Kasih
Kementerian Keuangan
Jl. DR Wahidin No. 1, Gd. Radius Prawiro
Jakarta Pusat, Indonesia, 10710
Telp. +6221-3509442
Fax. +6221-3509443
Website : http://www. djpk.depkeu.go.id