2. DANA
PERIMBANGAN
DANA OTSUS DAN
PENYESUAIAN
DBH
DAU
DAK
DANA OTSUS PAPUA
DANA OTSUS NAD
DANA INFRAS PAPUA
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU
DANA
PENYES
DBH PBB
DBH PPH
DBH KEHUTANAN
DBH PERT UM
DBH PERIKANAN
DBH MIGAS
DBH CUKAI
DBH PAJAKDBH PAJAK
DBH SDADBH SDA
DANA INFRAS PAPUA BARAT
DANA OTSUS PAPUA BARAT
DBH PANAS BUMI
DANA INSENTIF DAERAH
Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah
TUNJANGAN PROFESI GURU
DANA
OTSUS
B O S
5. STRUKTUR PENDAPATAN APBDSTRUKTUR PENDAPATAN APBD
A.A. Pendapatan Asli Daerah:Pendapatan Asli Daerah:
1.1. Pajak DaerahPajak Daerah
2.2. Retribusi DerahRetribusi Derah
3.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.4. Lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah
A.A. Dana Perimbangan:Dana Perimbangan:
1.1. Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil
2.2. Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum
3.3. Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus
A.A. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
1.1. HibahHibah
2.2. Dana DaruratDana Darurat
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah DaerahDana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnyalainnya
4.4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUSDana Penyesuaian & Dana OTSUS
5.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnyaBantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
6. KODIFIKASI PENGANGGARAN DAK
URUSAN
WAJIB/
PILIHAN
ORGA-
NISASI
PROG
RAM KEGIATAN
KELOM-
POK
BELANJA
JENIS
BELANJA
OBYEK
BELANJA
RINCIAN
OBYEK
BELANJA
KELOM-
POK
PENDAPATAN
KELOM-
POK
PENDAPATAN
JENIS DANA
PERIMBANG
AN
JENIS DANA
PERIMBANG
AN
OBYEK:
DAU, DBH,
DAK
OBYEK:
DAU, DBH,
DAK
PP
38/2007
PP
41/2007
RINCIAN
OBYEK
DAK 19 BID
RINCIAN
OBYEK
DAK 19 BID
7. NO URAIAN WAKTU KET
A. KUA, PPAS dan RAPBD
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd
KDH
Minggu I bulan Juni 1 bulan
3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh
KDH ke DPRD
Pertengahan bulan Juni 3 minggu
4. KUA dan PPAS disepakati antara
KDH & DPRD
Akhir bulan Juli
5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu
6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan
7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan
8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD &
KDH)
Paling lama 1 (satu) bulan
sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan (bulan
Nopember)
9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)
10. Penetapan Perda ttg APBD &
Raperkada ttg Penjabaran APBD
sesuai dgn hasil evaluasi
Akhir Desember (31 Desember)
8. PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
RKA-SKPDRKA-SKPD
DPA-SKPDDPA-SKPD
RAPBDRAPBD
PERDA APBD &
PERKADA TTG
PENJABARAN
APBD
PERDA APBD &
PERKADA TTG
PENJABARAN
APBD
RKPDRKPD KUA & PPASKUA & PPAS
RPJMD
PELAKSANAA
N PROG&KEG
JUNI –JULI 2011MEI-2011
AGUST-SEPT 2011OKT-NOP 2011DES-2011
JANUARI 2012 JAN-DES 2012
JUKNIS DAK
9. KEBIJAKAN PENGANGGARAN
DALAM APBD
AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH
DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF
AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH
DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF
10. PENGANGGARANPENGANGGARAN
PAGU ALOKASI & KEG. DAKPAGU ALOKASI & KEG. DAK
Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu
alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara
(PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt
ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn
terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan
KUA dan PPAS
PERMENDAGRI 20/2009
11. PENCANTUMAN KLAUSULPENCANTUMAN KLAUSUL
DALAM KUA DAN PPASDALAM KUA DAN PPAS
TUJUAN :
•utk menyepakati pagu alokasi &
penggunaan DAK dalam rancangan Perda
tentang APBD
•utk menjaga konsistensi antara materi
KUA dan PPAS dgn prog & keg DAK
yang ditetapkan dalam APBD.
12. “Sambil menunggu pagu alokasi
DAK yang ditetapkan
Pemerintah tersebut langsung
ditampung dan/atau
disesuaikan pada saat proses
pembahasan RAPBD, mengacu
pada petunjuk teknis DAK,
tanpa perlu melakukan
perubahan Nota Kesepakatan
KUA dan PPAS”.
PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS
UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK
(Permendagri 20/2009)
PAGU
DEFINITIF
ALOKASI DAK
NOTA KESEPAKATAN
KUA DAN PPAS :
KONSISTENSI
KUA & PPAS DGN
RAPBD
(Psl 44 (2) PP 58/2005)
Hasil Kesepakatan
Panja Belanja
Daerah DPR
Petunjuk Teknis
Masing-masing
bidang DAK
Persetujuan bersama
RAPBD (31 Desember)
13. 1.Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan
sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan
dalam APBN Tahun Anggaran 2012.
2.Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK
Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah
daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
3.Selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
Permendagri 22 Tahun 2011
14. APABILA
PELAKSANAAN
KEGIATAN
MENDAHULUI
PERUBAHAN
APBD
Menetapkan Peraturan Kepala
Daerah ttg Perubahan Penjabaran
APBD dan memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD;
Lebih lanjut, ditampung dalam
Perda ttg Perubahan APBD pd
kode program/kegiatan berkenaan
.
Menyusun RKA-SKPD dan
mengesahkan DPA-SKPD sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;
DAMPAKADANYA KETERLAMBATAN
Penyampaian Juknis ke daerah & Pagu Alokasi Definitif
15. KODE URUSAN WAJIB &KODE URUSAN WAJIB &
ORGANISASIORGANISASI
KODEKODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
11 URUSAN WAJIBURUSAN WAJIB
11 0101 Pendidikan
11 0101 0101 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
11 0202 Kesehatan
11 0202 0101 Dinas/Badan/Kantor/Rumah Sakit xxxxxxxxxx
11 1010 Kependudukan dan Catatan Sipil
11 1010 0101 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
11 1212 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
11 1212 0101 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD
yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Permendagri 22/2011)
16. KODE URUSAN PILIHAN & ORGANISASIKODE URUSAN PILIHAN & ORGANISASI
22 URUSAN PILIHANURUSAN PILIHAN
2 01 Pertanian
2 01 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
2 02 Kehutanan
2 02 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
2 06 Perdagangan
2 06 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
17. KELOMPOKBELANJA
1. Belanja TidakLangsung :
merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Belanja Langsung :
merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.
Kegiatan DAK
18. STRUKTUR BELANJA APBDSTRUKTUR BELANJA APBD
A.A. Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak Langsung::
1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai
2.2. Belanja BungaBelanja Bunga
3.3. Belanja SubsidiBelanja Subsidi
4.4. Belanja HibahBelanja Hibah
5.5. Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan Sosial
6.6. Belanja Bagi HasilBelanja Bagi Hasil
7.7. Bantuan KeuanganBantuan Keuangan
8.8. Belanja Tak TerdugaBelanja Tak Terduga
A.A. Belanja Langsung:Belanja Langsung: (Kegiatan DAK di SKPD)(Kegiatan DAK di SKPD)
1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai
2.2. Belanja Barang dan JasaBelanja Barang dan Jasa
3.3. Belanja ModalBelanja Modal
19. Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
Lampiran kode rekening merupakan daftar nama
rekening dan kode rekening yang tidak merupakan
acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang
pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif
dan nyata sesuai karakteristik daerah.
Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam
Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
(Lampiran kode Program dan Kegiatan)
DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAMDISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM
DAN KEGIATANDAN KEGIATAN
20. PROGRAM DAN KEGIATANPROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)
2 06 Perdagangan
2 06 xx 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2 06 xx 15 01
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan
konsumen
2 06 xx 15 02
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan
konsumen
2 06 xx 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2 06 xx 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2 06 xx 15 05 Dst……………..
21. PROGRAM DAN KEGIATANPROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)
2 06 PERDAGANGAN
2 06 xx 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2 06 xx 18 01
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan
pelaksanaan operasional
2 06 xx 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
2 06 xx 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
2 06 xx 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
2 06 xx 18 05 Pengembangan pasar lelang daerah
2 06 xx 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2 06 xx 18 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
2 06 xx 18 08 Dst……………..
22. TATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENINGTATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENINGTATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENINGTATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENING
kode kelompok pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode kelompok pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode urusan Wajib/Pilihankode urusan Wajib/Pilihan
kode organisasi/SKPDkode organisasi/SKPD
kode Programkode Program
Kode Akun pendapatan,
belanja & pembiayaan
Kode Akun pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode Kegiatankode Kegiatan
kode jenis pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode jenis pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode obyek pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode obyek pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode rincian obyek
pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode rincian obyek
pendapatan, belanja &
pembiayaan
X.XX X.XX.XX XX XX XX XX XX XXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja YangPencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang
Telah DiarahkanTelah Diarahkan
PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 (Pasal 102 ayat (2) huruf b)(Pasal 102 ayat (2) huruf b)
Kegiatan yang Anggarannya Telah Diarahkan Penggunaannya,
Harus Mencantumkan Sumber Pendanaannya di dalam kolom
penjelasan Penjabaran APBD.
Seperti :
Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus
(DAK) , Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, Hibah,
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, Pinjaman Daerah serta
Sumber Pendanaan Lainnya Yang Kegiatannya Telah
Ditentukan.
24. KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
(Rp)
PENJELASAN
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 06 X 15
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2 06 X 15 04
Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah 1.000.000.000
DAK PERDAGANGAN TA 2012
PMK No : 209/PMK.07/2011
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN …..
Urusan Pemerintahan : 2.06 PERDAGANGAN
Organisasi : 2.06.x.xx xx Dinas/Badan/Kantor PERDAGANGAN
25. Barang/aset atas belanja kegiatan DAKBarang/aset atas belanja kegiatan DAK
Bidang Pertanian, Perikanan & KehutananBidang Pertanian, Perikanan & Kehutanan
Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK
Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat
diberikan melalui hibah kepada kelompok
masyarakat dengan kriteria yang selektif dan
mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan
memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset
tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung
jawab pokmas.
spt : - irigasi, talud (Pertanian)
- bangunan kolam pembibitan/ BBI, pancing, jaring (Perikanan)
- pohon (Kehutanan)
26. PENGATURANPENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPENGADAAN BARANG DAN JASA
dalam rangka yang akan diserahkan kepadadalam rangka yang akan diserahkan kepada
Masyarakat dan Pihak ke-3Masyarakat dan Pihak ke-3
Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)
bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat atau pihak ketiga.
(Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)
Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset
tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan
pada jenis belanja barang dan jasa.
(Permendagri 22 Tahun 2011)
27. Perubahan Tujuan dan SasaranPerubahan Tujuan dan Sasaran
Penggunaan DAKPenggunaan DAK
Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran
penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan
dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda
tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan
perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat
persetujuan dari Menteri teknis terkait
setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan
Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan
dasar persetujuan DPRD.
Permendagri 20/2009
Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
28. Penganggaran DAK di DaerahPenganggaran DAK di Daerah
Pasal 60 PP55/2005 ttg Dana PerimbanganPasal 60 PP55/2005 ttg Dana Perimbangan
Penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan
Petunjuk Teknis;
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai:
1)Administrasi kegiatan
2)Penyiapan kegiatan fisik
3)Penelitian, pelatihan dan
4)Perjalanan Dinas.
29. DANA PENDAMPINGDANA PENDAMPING
Pasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana PerimbanganPasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan
Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib
dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh
persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan
masing-masing daerah.
Kewajiban penyediaan Dana Pendamping
menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang
kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan
kewenangan daerah
30. DANA PENDAMPINGDANA PENDAMPING
Pasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana PerimbanganPasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan
Dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan yang
bersifat fisik.
kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek
fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan,
kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan
umum lain yang sejenis.
31. DANA PENDAMPINGDANA PENDAMPING
Permendagri 20 tahun 2009Permendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di DaerahPengelolaan Keuangan DAK di Daerah
Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping
dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK.
RKA-SKPD memuat informasi atas capaian
sasaran program, indikator masukan, keluaran dan
hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang
direncanakan.
32. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN DAK BIDANG ....................
Formulir
RKA - SKPD 2.2.1Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …...
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. …
Program : x. xx. xx. xx. ………………….
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. ………………….
Lokasi kegiatan : ………………….
Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (......................................................)
Jumlah Tahun n : Rp ................ (.........................................................)
Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.......................................................)
Jumlah Tahun n+2 : Rp .................. (........................................................)
Jumlah Tahun n+3 : Rp .................. (........................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur
Kinerja
Target Kinerja
D A K Dana Pendamping Jumlah
Capaian Program 1.000.000.000 100.000.000 (10%)
Masukan
Keluaran
Hasil 1.100.000.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening
Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp)volume satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
x x x xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(nama lengkap)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
34. Catatan :
•Laporan realisasi DAK diterima selambat-lambatnya tanggal 20 Desember tahun
berjalan.
•Penyaluran paling akhir pada Akhir Desember.
•Sisa DAK yang tidak disalurkan dari kas negara tidak dpt diluncurkan lagi
PENYALURAN DAK SECARA 3 TAHAP
NOMOR 126 /PMK.07/2010
NO TAHAPAN KRITERIA
1 TAHAP I (30%) - Setelah Perda APBD ditetapkan
- Penyampaian laporan penyerapan DAK Thn sblmnya
- Surat Pernyataan penyediaan dana pendamping
2 TAHAP II (45%) - Setelah realisasi DAK mencapai 90%
3 TAHAP III (25%) - Setelah realisasi DAK mencapai 90%
35. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK,
terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar
pemerintah daerah menggunakannya untuk
menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan
DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis
DAK masing-masing bidang.
Apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan
pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada
tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan
petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.
SISA TENDER PELAKSANAAN DAKSISA TENDER PELAKSANAAN DAK
Permendagri 22 Tahun 2011 TTGPermendagri 22 Tahun 2011 TTG Pedoman Penyusunan APBD TA 201Pedoman Penyusunan APBD TA 20122
36. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KUA : Kebijakan Umum APBD
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RKA-SKPD : Rencana Kerja Anggaran SKPD
BUD : Bendahara Umum Daerah
DPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
DPPA-SKPD : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD
DPA-L : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PERISTILAHAN DALAM APBD
37. SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya
SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SPD : Surat Penyediaan Dana
SPP : Surat Perintah Pembayaran
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
SPM : Surat Perintah Membayar
SPM-LS : Surat Perintah Membayar Langsung
SPM-UP : Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
SPM-GU : Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
SPM-TU : Surat Perintah Membayar Tambahan Uang
TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
