Dokumen tersebut membahas kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tahun 2021 oleh Kementerian Keuangan melalui 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyaluran dilakukan secara bertahap atau sekaligus bergantung pada besaran alokasi dan rekomendasi dari kementerian terkait. Dokumen ini juga menjelaskan mekanisme, ketentuan, dan dokumen persyaratan

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
photo by Direktorat Pelaksanaan Anggaran
KEBIJAKAN PENYALURAN
DAK FISIK dan DANA DESA TA 2021
DirektoratJenderal Perbendaharaan | DirektoratPelaksanaanAnggaran

2. 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Tujuan Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa Melalui KPPN
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2021
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melalui 173 KPPN yang
tersebar di seluruh Indonesia, yang berperan
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa di wilayah kerjanya masing-masing
173 KPPN Penyalur DAK Fisik
169 KPPN Penyalur Dana Desa
34 KPPN Penyalur Dana BOS
Tujuan Penyaluran
❖Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan
terhadap Pemerintah Daerah melalui 173 Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar
di seluruh Indonesia.
❖Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara
Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan .
❖Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta
analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.
SUMUT
11 KPPN
ACEH
7 KPPN
BABEL
2 KPPN
KALTARA
3 KPPN
PAPUA
7 KPPN
RIAU
3 KPPN
SUMBAR
6 KPPN
JAMBI
5 KPPN
SUMSEL
5 KPPN
BENGKULU
4 KPPN
LAMPUNG
4 KPPN
BANTEN
3 KPPN
JABAR
12 KPPN
DIY
3 KPPN
JATENG
15 KPPN
JATIM
15 KPPN
BALI
3 KPPN
KEPRI
2 KPPN
KALBAR
6 KPPN
KALTENG
4 KPPN
KALSEL
5 KPPN
KALTIM
3 KPPN
PAPUA BARAT
3 KPPN
MALUKU
4 KPPN
MALUKU UTARA
2 KPPN
SULBAR
2 KPPN
SULSEL
9 KPPN
SULTENG
4 KPPN
SULTRA
4 KPPN
GORONTALO
2 KPPN
SULUT
4 KPPN
NTT
6 KPPN
NTB
4 KPPN
JAKARTA
1 KPPN

3. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
3
01
KEBIJAKAN
PENYALURAN
DAK FISIK
TA 2021

4. Kebijakan DAK Fisik TA 2021
Sesuai usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas Nasional
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2021
PERKEMBANGAN DAK FISIK, 2015-2021
▪ Refokusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk
pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan
layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas.
▪ Peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan
publik.
▪ Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya.
Jenis DAK Fisik adalah Reguler dan Penugasan
→ Daerah afirmasi sebagai salah satu indikator
penentuan Lokasi Prioritas
DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasar tema/program yg
mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu:
✓Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
✓Tema Penanggulangan Kemiskinan
✓Tema Ketahanan Pangan
✓Tema Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan
DAK Fisik Reguler fokus pencapaian Standar Pelayanan
Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar
Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas
Penilaian dan sinkronisasi DAK Fisik yang disinergikan dengan
perencanaan/ penganggaran berbagai sumber dana lain (belanja K/L,
Hibah, Pinjaman) yang saling terkoneksi
54,9
75,2
62,1
58,1
64,2
53,8
65,2 63,6
72,10% 37,00% -17,40% -6,40%
10,30%
-16,20%
21,30%
-2,50%
-1000,00%
-800,00%
-600,00%
-400,00%
-200,00%
0,00%
200,00%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2015 2016 2017 2018 2019 Perpres
72/2020
2021 PMK
17/2021
DAK Fisik Growth DAK Fisik

5. 5
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Pagu Alokasi DAK Fisik TA 2021
No Bidang
2020 2020 2021 2021
Pagu APBN Pagu Perpres 72 Pagu APBN PMK 17/2021
1 Air Minum 3,270.80 1,515.87 3,000.00 2,977.36
2 Industri Kecil dan Menengah 400.00 213.01 750.00 743.54
3 Irigasi 2,050.00 1,688.64 3,000.00 2,901.02
4 Jalan 15,943.20 4,981.51 10,791.54 10,210.34
5 Kelautan dan Perikanan 1,005.20 730.46 1,000.00 997.11
6 Kesehatan 20,781.20 20,781.20 20,781.20 19,796.48
7 Lingkungan Hidup dan Kehutanan 612.20 48.67 700.00 606,11
8 Pariwisata 1,003.40 634.98 629.85 585.41
9 Pasar 772.70 32.45 - -
10 Pendidikan 19,234.60 18,453.19 18,334.60 18,333.06
11 Pertanian 1,500.00 579.44 1,400.00 1,394.26
12 Perumahan dan Permukiman 1,426.50 1,419.85 1,000.00 976.78
13 Sanitasi 2,750.00 1,833.65 2,000.00 1,974.66
14 Sosial 200.00 12.42 - -
15 Transportasi Laut 300.00 8.80 611.01 575.46
16 Transportasi Perdesaan 1,000.00 692.91 1,250.00 1,248,32
17 Dana Cadangan - 160.31 - 329,26
Total 72,249.80 53,787.35 65,248.20 63.648,20
dalam Miliar Rupiah

6. JENIS, BIDANG & TEMA DAK FISIK 2021
Jenis Reguler Jenis Penugasan**
Pendidikan Kesehatan & KB Tema Penurunan Kematian
Ibu dan Stunting
Tema
Penanggulangan
Kemiskinan
Tema Penyediaan
Infrastruktur Ekonomi
Berkelanjutan
Tema Konektivitas *
Jalan
Transportasi Perdesaan
Transportasi Perairan/Laut
Kesehatan &
KB
Air Minum
Sanitasi
Lingkungan Hidup
Air Minum
Sanitasi
Perumahan
Permukiman
Jalan
Perikanan
Irigasi
Pertanian
Jalan
Pariwisata
IKM
*) Transportasi Perdesaan dan Transportasi
Perairan/Laut difokuskan untuk daerah berciri
afirmasi
Lingkungan
Hidup
Tema Ketahanan Pangan
2020: 11 Bidang 2021: 5 Bidang 2020: 16 Bidang (termasuk Jenis Afirmasi) 2021: 11 Bidang
Lingkungan
Hidup

7. Ketentuan Penyaluran DAK Fisik 2021
(PMK No. 130/PMK.07/2019)
• Penyaluran DAK Fisik per jenis dengan ketentuan :
a. PER BIDANG untuk bidang yang tidak memiliki subbidang
b. PER SUBBIDANG untuk bidang yang memiliki subbidang.
• Percepatan penyaluran untuk DAK Fisik Campuran atas rekomendasi K/L penyalurannya bulan
April (yang semula bulan Agustus).
• Penyaluran tahap II telah memperhitungkan besaran kontrak yang di input pemda.
• Foto dengan titik koordinat (Geotagging) sebagai salah satu syarat penyaluran bidang/subbidang
DAK Fisik.
• Penyaluran tahap I dilakukan minimal terdapat satu kontrak kegiatan fisik dalam sub bidang/bidang
yang telah direkam dan di upload oleh Pemda.
• Update data kontrak pada angka 5 dapat dilakukan :
a. Sampai dengan batas akhir waktu persyaratan penyaluran tahap I (21 Juli); atau
b. Sampai dengan penyaluran tahap II jika disalurkan sebelum tanggal 21 Juli.
• Perubahan proses reviu APIP semula bersifat post reviu menjadi pra reviu
1
2
3
4
5
6
7

8. Mekanisme Penyaluran DAK Fisik TA 2020
(Bertahap, Sekaligus, atau Campuran)
Pagu Alokasi DAK Fisik
Per jenis/bidang/subbidang
Penyaluran DAK Fisik
Sekaligus
Kegiatan
direkomendasikan
oleh K/L untuk
penyaluran sekaligus?
Penyaluran Sekaligus
Ya
Penyaluran DAK Fisik
Bertahap
Tidak
2
2
1
Pagu kurang
dari/sama dengan
1 M?
Penyaluran Campuran
Penyaluran Campuran
Ya
3
Tidak
Tidak
Ya
Sebagian Kegiatan
direkomendasikan untuk
penyaluran sekaligus
Seluruh Kegiatan
direkomendasikan
untuk penyaluran
sekaligus?

9. PENYALURAN DAK FISIK CAMPURAN
KEMENKEU
DJPK
Dilakukan jika pada satu bidang/subbidang DAK Fisik terdapat sebagian kegiatan yg
pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap
Memberikan rekomendasi untuk kegiatan yang penyalurannya tidak dapat dilakukan secara
bertahap kepada DJPK paling lambat bulan Januari
K/L
Penyaluran dilakukan secara :
- BERTAHAP
berdasarkan nilai pagu per jenis per bidang/subbidang dikurangi dengan nilai
kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap, dikali persentase
penyaluran pada setiap tahap
- SEKALIGUS
Disalurkan sebesar nilai kegiatan yang tercantum dalam BAST untuk sebagian
dan/atau seluruh kegiatan DAK Fisik
- Menetapkan kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap
- Menyampaikan ketetapan rekomendasi dari K/L kepada Kepala KPPN melalui Koordinator
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
KETENTUAN
(PMK No. 130/PMK.07/2019)

10. 10
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Ketentuan Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 PMK No. 130/PMK.07/2019
BERTAHAP
1
PENYALURAN : paling cepat FEBRUARI – paling lambat JULI
DOKUMEN PERSYARATAN (Paling Lambat 21 JULI):
1. Perda APBD TA berjalan;
2. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA dan CAPAIAN
OUTPUT kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah
direviu APIP.
3. FOTO dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi
pelaksanaan kegiatan
4. RENCANA KEGIATAN yang telah disetujui oleh K/L Teknis
terkait
5. DAFTAR KONTRAK KEGIATAN.
TAHAP II
SALUR dengan pertimbangan % PAGU
TAHAP III
SELISIH jumlah dana yg telah disalurkan s.d. Tahap II
dengan NILAI RENCANA PENYELESAIAN KEGIATAN
TAHAP I
SALUR 25%
PENYALURAN : paling cepat APRIL – paling lambat OKTOBER
DOKUMEN PERSYARATAN (Paling Lambat 21 OKTOBER):
1. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA yang menunjukkan paling
sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output
kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah direviu APIP;
2. FOTO dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan
kegiatan
SALUR
45%
< KONTRAK
Salur SELISIH Nilai
Kontrak dgn
Nilai Salur Tahap I
< KONTRAK ≤
TIDAK
SALUR
KONTRAK ≤ 25% 70%
1. Alokasi Bidang ≤ 1 Miliar
2. Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output
kegiatan DAK Fisik
3. Rentang waktu penyaluran : April – Juli
4. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli
5. Dokumen Persyaratan :
a) Perda APBD tahun anggaran berjalan;
b)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA
sebelumnya yang telah direview APIP; dan
c) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis
d)Daftar kontrak Kegiatan.
6. Daftar kontrak berisi seluruh kontrak kegiatan yang dilaksanakan dan berifat final
7. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang
tertentu, disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan
SEKALIGUS
2
1. Alokasi Bidang > 1 Miliar
2. Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat Januari
3. DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanankan secara
bertahap kepada KPPN melalui Koordinator KPA
4. Rentang waktu penyaluran sekaligus : April- Desember
5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember
6. Dokumen Persyaratan :
a) Perda APBD tahun anggaran berjalan;
b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun
anggaran sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus) yang telah direview APIP;
c) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis
d) Daftar kontrak Kegiatan dan
e) Sebagian dan/atau seluruh Daftar BAST
6. Daftar kontrak berisi seluruh kontrak kegiatan yang dilaksanakan dan bersifat final
SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SEKALIGUS
3
PENYALURAN : paling cepat SEPTEMBER – paling lambat
DESEMBER
DOKUMEN PERSYARATAN (Paling lambat 15 DESEMBER):
1. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA yang
menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah
diterima di RKUD dan CAPAIAN OUTPUT kegiatan DAK
Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling
sedikit 70% yang telah direviu APIP.
2. Laporan yang memuat nilai RENCANA PENYELESAIAN
KEGIATAN dalam rangka penyelesaian capaian output
100%.
3. FOTO dengan titik koordinat yang menunjukkan
realisasi pelaksanaan kegiatan

11. 11
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Alur Penyaluran DAK Fisik
1.Rekam data
kontrak
2.Rekam SP2D BUD
3.Rekam Capaian
Output
Perbaikan
Menyetuju
/menolak hasil
input OPD
Verifikasi
Data
Sesuai
Perbaikan
Data tidak
sesuai
SPP-LS SPM-LS Pengujian SPM
SP2D-LS
RKUN
Vendor RKUD
”
Pembuatan
RPD
OPD KPPN - KPA
PENYALURAN
APIP BPKAD Kepala
Daerah
1
2a
8
9
10
11
+
BUN
Melakukan
reviu data
hasil
rekaman
OPD
2b
3a
3a
Cetak Dokumen
Persyaratan dan
disampaikan ke
Kepala Daerah
Kepala Daerah
menandatangan
i Dokumen
persyaratan
Data di kembalikan
utk diperbaiki OPD
4
5
6
Upload
Dokumen
persyaratan
7a
7b

12. 12
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Konsekuensi Persyaratan Penyaluran dan Batas Waktu Penyampaian
Dokumen Persyaratan DAK Fisik Yang Tidak Terpenuhi
Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran
dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran, DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan
tahap selanjutnya atau yang penyalurannya sekaligus
tidak disalurkan.
Pendanaan dan penyelesaian kegiatan
dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas
pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah

13. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
13
02
KEBIJAKAN
PENYALURAN
DANA DESA
TA 2021

14. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
14
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2021
Meningkatkan kinerja pelaksanaan serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas
Reformulasi Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
• Perbaikan bobot dan metode perhitungan Dana Desa yang lebih mencerminkankondisi desa.
• Penguatanalokasi kinerja (AK) untuk mendorongkinerja desa dalam meningkatkanproduktivitas
dan transformasi ekonomi.
• Pemberian reward kepada Desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam 2
(dua) tahap
Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa:
• program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial;
• PemberdayaanUKM, dan sektor usaha pertanian di Desa;
• Pengembanganpotensi Desa, produk unggulandesa, dan kawasan perdesaan
• Peningkatanperan BUMDes.
APBN
Mendukung Pengembangan Sektor Prioritas:
• PengembanganTeknologiInformasi dan Komunikasi(TIK) melalui pengembanganDesa Digital;
• Pengembanganpariwisata melalui pembangunandan pengembangandesa wisata;
• Peningkataninfrastruktur dan konektivitas melalui pengembanganinfrastruktur Desa yang pelaksanaannyadiprioritaskan dengan padat karya tunai;
• Program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahanpenyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan
penurunan stunting di Desa.
• Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembanganusaha budidayapertanian,
perikanan, dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi;

15. 15
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
DASAR HUKUM
PMK No.
222/PMK.07/2020
Tentang Pengelolaan Dana
Desa
Mengatur mengenai
ketentuan umum
penganggaran,
penyaluran. penggunaan
Dana Desa sampai
dengan pemantauan dan
evaluasi penyaluran Dana
Desa yang dilakukan oleh
Kemenkeu dan Kemendes
Perdirjen Perbendaharaan
No. PER-3/PB/2021
Tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Dana Desa
pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Mengatur mengenai
ketentuan umum
penganggaran,
penyaluran. penggunaan
Dana Desa sampai
dengan pemantauan dan
evaluasi penyaluran Dana
Desa yang dilakukan oleh
Kemenkeu dan Kemendes
Perdirjen Perimbangan
Keuangan No. PER-
1/PK/2021
Tentang Percepatan
Penyaluran Dana Desa
Untuk Mendukung
Penanganan Corona Virus
Disease 2019
Mengatur mengenai
pengalokasian Dana Desa
sebesar 8% untuk
kegiatan penanganan
pandemi COVID di Desa
dalam rangka
mendunkung PPKM
Mikro tingkat desa

16. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
16
KEBIJAKAN UMUM PENYALURAN DANA DESA
1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
2. Penggunaan Dana Desa pada TA 2021:
a. Keperluan penyaluran BLT Desa  PRIORITAS PENGGUNAAN
b. Membiayai kegiatan penanganan pandemi COVID-19 (8% dari pagu)  PRIORITAS PENGGUNAAN
c. Membiayai kegiatan lain diluar BLT Desa dan penanganan COVID-19
3. BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021
4. Penyaluran Dana Desa untuk:
a. BLT Desa disalurkan setiap bulan secara pro rata
nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan
b. Diluar BLT Desa:
✓ Desa Reguler : 3 tahap
✓ Desa Mandiri : 2 tahap
5. Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM
terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes tidak terdapat penerima BLT Desa.
6. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa, Dana Desa untuk Penanganan Pandemi COVID-19, dan Dana Desa diluar
BLT Desa dan penanganan COVID-19 diajukan terpisah.
7. Apabila Dana Desa tahap I belum salur, penyaluran Dana Desa sebesar 8% untuk penanganan pandemi COVID-19
dari pagu dilakukan 1 kali pada penyaluran tahap I.
8. Apabila Dana Desa tahap I telah salur, Dana Desa sebesar 8% untuk penanganan pandemi COVID-19
menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

17. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
17
Ketentuan & Syarat Salur DD 8%
DISALURKAN PADA TAHAP I
Bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
1. Rincian Dana Desa setiap Desa
yang ditandatangani oleh
pimpinan organisasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan
urusan pengelolaan keuangan
daerah; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan
Dana Desa;
Syarat
salur:
dukungan pendanaan dalam
penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-
19) termasuk Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Mikro di
Desa.
Earmarked
8%
dari pagu Dana
Desa setiap Desa

18. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
18
Penyaluran Dana Desa 2021 (1) alokasi (DESA REGULER)
Alokasi DD Non BLT =
40% DD – Kebutuhan BLT Bulan
1 s.d. 5* – DD 8%
TAHAP I
40%
DD untuk non BLT
DD untuk BLT
Alokasi DD BLT per bulan =
Penyaluran BLT per bulan
berdasarkan jumlah KPM yang
diinput bulan ke-1
Alokasi DD Non BLT =
40% DD – Kebutuhan BLT Bulan
6 s.d. 10*
TAHAP II
40%
DD untuk non BLT
DD untuk BLT
Alokasi DD BLT per bulan =
Penyaluran BLT per bulan
berdasarkan jumlah KPM yang
diinput bulan ke-1
Alokasi DD Non BLT =
20% DD – Kebutuhan BLT Bulan
11 s.d. 12*
TAHAP III
20%
DD untuk non BLT
DD untuk BLT
Alokasi DD BLT per bulan =
Penyaluran BLT per bulan
berdasarkan jumlah KPM yang
diinput bulan ke-1
Alokasi DD untuk BLT bulan 1 s.d. 12 berdasarkan:
•Perekaman jumlah KPM pada bulan 1
•KPM yang diinput di bulan 1 merupakan KPM yang akan menerima BLT DD bulan 1 s.d. 12
*Berdasarkan jumlah KPM x
Indeks BLT x Jumlah Bulan
DD 8%
DD 8%= 8% x total pagu DD per
Desa

19. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
19
Penyaluran Dana Desa 2021 (2) alokasi (DESA MANDIRI)
Alokasi DD Non-BLT =
60% DD – Kebutuhan BLT Bulan
1 s.d. 7* – DD 8%
TAHAP I
60%
DD untuk non BLT
DD untuk BLT
Alokasi DD BLT per bulan =
Penyaluran BLT per bulan
berdasarkan jumlah KPM yang
diinput bulan ke-1
Alokasi DD Non-BLT =
40% DD – Kebutuhan BLT
Bulan 8 s.d. 12*
TAHAP II
40%
DD untuk non BLT
DD untuk BLT
Alokasi DD BLT per bulan =
Penyaluran BLT per bulan
berdasarkan jumlah KPM yang
diinput bulan ke-1
Alokasi DD untuk BLT bulan 1 s.d. 12 berdasarkan:
•Perekaman jumlah KPM pada bulan 1
•KPM yang diinput di bulan 1 merupakan KPM yang akan menerima BLT DD bulan 1 s.d. 12
*Berdasarkan jumlah KPM x
Indeks BLT x Jumlah Bulan
DD 8%
DD 8%= 8% x total pagu DD per
Desa

20. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
20
Ketentuan & Syarat Salur DD untuk Non BLT - DESA REGULER
TAHAP III
TAHAP II
TAHAP I
Dokumen Persyaratan:
1.PERKADA mengenai
tata cara pembagian
dan penetapan rincian
dana desa setiap
desa.
2.APBDes
3.Surat Kuasa
Pemindahbukuan
Dana Desa oleh
Bupati/Walikota.
4.Surat Pengantar +
Daftar Rincian Desa
yang dimintakan
penyalurannya dari
Aplikasi OMSPAN
Dokumen Persyaratan:
1.Lap. realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa TA 2020.
2.Lap. realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I:
a. rata2 realisasi penyerapan minimal 50%
b. rata2 capaian keluaran minimal 35%
3. Perdes Penetapan KPM BLT Desa /Penetapan
Tidak Terdapat KPM BLT Desa
4. BA Konfirmasi dan Rekonsiliasi sisa Dana Desa
2015-2019 di Pemda-KPPN
5.Surat Pengantar + Daftar Rincian Desa yang
dimintakan penyalurannya dari Aplikasi OMSPAN
*Tambahan Persyaratan:
PERKADES mengenai tidak terdapat calon KPM BLT
Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak
tersedia cukup anggaran per bulannya (apabila
tidak melaksanakan BLT 2020 selama 9 bulan)
Dokumen Persyaratan:
1.Lap. realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa tahap
II:
a. rata2 realisasi penyerapan
minimal 90%
b. rata2 capaian keluaran minimal
75%
2. Laporan konvergensi pencegahan
stunting tingkat desa TA 2020.
3.Surat Pengantar + Daftar Rincian
Desa yang dimintakan
penyalurannya dari Aplikasi
OMSPAN
*Tambahan Persyaratan:
PERKADA mengenai penetapan rincian
dana desa setiap desa (apabila
terdapat perubahan PERKADA
berdasarkan hasil evaluasi KPPN)
Paling cepat bulan Januari Paling cepat bulan Maret Paling cepat bulan Juni

21. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
21
Ketentuan & Syarat Salur DD untuk Non BLT - DESA MANDIRI
TAHAP II
TAHAP I
Dokumen Persyaratan:
1.PERKADA mengenai
tata cara pembagian
dan penetapan rincian
dana desa setiap
desa.
2.APBDes
3.Surat Kuasa
Pemindahbukuan
Dana Desa oleh
Bupati/Walikota.
4.Surat Pengantar +
Daftar Rincian Desa
yang dimintakan
penyalurannya dari
Aplikasi OMSPAN
Paling cepat bulan Januari Paling cepat bulan Maret
*Tambahan Persyaratan:
1. PERKADES mengenai tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya (apabila tidak melaksanakan BLT 2020 selama 9 bulan).
2. PERKADA mengenai penetapan rincian dana desa setiap desa (apabila
terdapat perubahan PERKADA).
Dokumen Persyaratan:
1.Lap. realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA 2020.
2.Lap. realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I:
a. rata2 realisasi penyerapan minimal 50%
b. rata2 capaian keluaran minimal 35%
3. Perdes Penetapan KPM BLT Desa /Penetapan Tidak Terdapat KPM BLT
Desa.
4. BA Konfirmasi dan Rekonsiliasi sisa Dana Desa 2015-2019 di Pemda-KPPN.
5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa TA 2020.
6. Surat Pengantar + Daftar Rincian Desa yang dimintakan penyalurannya
dari Aplikasi OMSPAN

22. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
22
Ketentuan & Syarat Salur DD UNTUK BLT DESA- DESA REGULER
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5
✓Rekam Jumlah
KPM
✓Persyaratan
Penyaluran
tahap I
TERVERIFIKASI
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 1
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 2
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 3
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 4
Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 5
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 6
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 7
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 8
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 9
Bulan 11 Bulan 12
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 10
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 12
Penyaluran Bulan 12
paling cepat akhir bulan
November
TAHAP III
TAHAP II
TAHAP I
Permintaan Penyaluran BLT Desa:
Surat Pengantar + Daftar Rincian Desa yang dimintakan penyalurannya
1. KPM yang direkam pada bulan ke-1 merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun 2020 atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 2021.
2. Penyaluran BLT DD oleh KPPN tetap sebesar kebutuhan BLT setiap bulan secara pro-rata.
3. Apabila realisasi BLT DD oleh Desa ke KPM lebih besar, kekurangannya diambil dari Dana Desa non BLT
4. Apabila realisasi BLT DD oleh Desa ke KPM lebih kecil, kelebihannya dapat digunakan untuk kegiatan DD non BLT
5. Batas perekaman realisasi KPM Bulan 12 adalah 31 Desember 2021
6. Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember 2021.
7. Apabila penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 1 tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT
Desa bulan sebelumnya
8. Permintaan penyaluran BLT Desa dilakukan secara terpisah dengan penyaluran Dana Desa untuk keperluan di luar BLT Desa

23. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
23
Ketentuan & Syarat Salur DD UNTUK BLT DESA - DESA MANDIRI
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7
✓Rekam Jumlah
KPM
✓Persyaratan
Penyaluran
tahap I
TERVERIFIKASI
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 1
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 2
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 3
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 4
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 5
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 6
Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 7
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 8
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 9
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 10
✓Rekam
realisasi
KPM
bulan 12
Penyaluran Bulan 12
paling cepat akhir
bulan November
TAHAP II
TAHAP I
1. KPM yang direkam pada bulan ke-1 merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun 2020 atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 2021.
2. Penyaluran BLT DD oleh KPPN tetap sebesar kebutuhan BLT setiap bulan secara pro-rata.
3. Apabila realisasi BLT DD oleh Desa ke KPM lebih besar, kekurangannya diambil dari Dana Desa non BLT
4. Apabila realisasi BLT DD oleh Desa ke KPM lebih kecil, kelebihannya dapat digunakan untuk kegiatan DD non BLT
5. Batas perekaman realisasi KPM Bulan 12 adalah 31 Desember 2021
6. Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember 2021.
7. Apabila penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 1 tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT
Desa bulan sebelumnya
8. Permintaan penyaluran BLT Desa dilakukan secara terpisah dengan penyaluran Dana Desa untuk keperluan di luar BLT Desa
Permintaan Penyaluran BLT Desa:
Surat Pengantar + Daftar Rincian Desa yang dimintakan penyalurannya

24. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
24
1. Kepala Desa menetapkan Peraturan
Kepala Desa mengenai:
a. Penetapan Jumlah KPM tahun 2021;
atau
b. tidak terdapat penyaluran BLT Desa
apabila tidak terdapat calon KPM
BLT Desa yang memenuhi kriteria
2. Melaporkan realisasi penyaluran BLT Desa
PEMERINTAH DESA
WAJIB
MENGANGGARKAN DAN
MELAKSANAKAN
KEGIATAN BLT DESA
KRITERIA KPM
Paling sedikit memenuhi kriteria:
1. keluarga miskin atau tidak
mampu yang berdomisili di
Desa bersangkutan; dan
2. tidak termasuk penerima
PKH, Kartu Sembako, Kartu
Pra Kerja, Bansos Tunai, dan
Program Bansos Pemerintah
lain.
Penetapan calon penerima BLT
mempertimbangkan DTKS dari
Kemensos
BESARAN BLT
DESA
Rp300.000/KPM untuk
bulan ke-1 s.d. bulan ke-
12.
BLT DESA

25. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
25
SELISIH KURANG/LEBIH PENYALURAN BLT DESA
Apabila Penyaluran BLT Desa ke
KPM bulan kedua sampai dengan
bulan kedua belas LEBIH BESAR
dari angka kebutuhan BLT Desa,
Kekurangan BLT Desa bulan
kedua sampai dengan bulan
kedua belas menggunakan Dana
Desa non BLT Desa
Apabila Penyaluran BLT Desa ke
KPM bulan kedua sampai dengan
bulan kedua belas lebih kecil dari
angka kebutuhan BLT Desa,
Sisa BLT Desa diarahkan
penggunaannya untuk kegiatan
pemulihan ekonomi lainnya di
Desa, misalkan Padat Karya
Tunai, Pemberdayaan UMKM, dll
Selisih Lebih(+)
Selisih Kurang (-)

26. D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
26
TERIMA
KASIH