Dokumen tersebut merupakan rancangan rencana pembangunan daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang mencakup capaian kinerja pembangunan tahun 2017, isu strategis dan arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2019, serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

1. 1
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Singkawang, 22 Maret 2018

2. 2
OUTLINE PAPARAN
• PENDAHULUAN
• CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2017
• ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
• PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
• KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH
• PENUTUP

3. 3
PENDAHULUAN

4. 4
DASAR HUKUM
1. UU Nomor 25 Tahun 1956;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004;
4. UU Nomor 25 Tahun 2004;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004;
6. UU Nomor 17 Tahun 2007;
7. UU Nomor 26 Tahun 2007;
8. UU Nomor 23 Tahun 2014;
9. PP Nomor 54 Tahun 2005;
10. PP Nomor 55 Tahun 2005;
11. PP Nomor 57 Tahun 2005;
12. PP Nomor 39 Tahun 2006;
13. PP Nomor 38 Tahun 2007;
14. PP Nomor 41 Tahun 2007;
15. PP Nomor 6 Tahun 2008;
16. PP Nomor 7 Tahun 2008;
17. PP Nomor 26 Tahun 2008;
18. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
jo. Permen Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
20. Perda Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 9 Tahun 2005;
21. Perda Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 7 Tahun 2008;
22. Perda Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 3 Tahun 2016;
23. Perda Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 8 Tahun 2016;
24. Perda Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 9 Tahun 2017.

5. 5
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI
Forum
Konsultasi
Publik

6. 6
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2017

7. 7
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2017
INDIKATOR SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2
1. ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
2. ASPEK LAYANAN UMUM
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH
INDIKATOR MAKRO
PEMBANGUNAN DAERAH
1
1. PERTUMBUHAN EKONOMI
2. TINGKAT PENGANGGURAN
3. TINGKAT KEMISKINAN
4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

8. 8
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
NO INDIKATOR
TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018 2019
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET TARGET
1
Pertumbuhan Ekonomi
(%)
5,99 5,03 6,04 4,86 6,09 5,22 5,79 5,17 5,94 5,49
2 Angka Kemiskinan (%) 7,49 8,07 6,52 8,44 5,72 8,00 7.25 7,86 6,72 6,72
3 Angka Pengangguran (%) 3,27 4,04 3,20 5,14 3,17 4,23 3,51 4,36 3.41 3,41
4
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
72,86 64,89 73,39 65,59 73,93 65,88 66,22 N/A 66.56 67,10

9. 9
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
(PERTUMBUHAN EKONOMI)
5,94 5,99 6,04 6,09
6,05
5,03 4,86
5,22 5,17
5,79 5,94
5,49
0
1
2
3
4
5
6
7
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TARGET DAN REALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
KALIMANTAN BARAT
Target Sebelum Revisi Realiasi Target Revisi

10. 10
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
(TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA)
3,34 3,27 3,20 3,17
4,03 4,04
5,15
4,23 4,36
3,51 3,41 3,41
0
1
2
3
4
5
6
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TARGET DAN REALISASI TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA (%)
KALIMANTAN BARAT
Target Sebelum Revisi Realiasi Target Revisi

11. 11
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
(ANGKA KEMISKINAN)
7,69 7,49
6,52
5,72
8,74
8,07
8,44
8,00 7,86
7,25
6,72 6,72
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TARGET DAN REALISASI ANGKA KEMISKINAN (%)
KALIMANTAN BARAT
Target Sebelum Revisi Realiasi Target Revisi

12. 12
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
(INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM))
71,14
72,86
73,39
73,93
64,3
64,89
65,59 65,88
66,22 66,56
67,10
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TARGET DAN REALISASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KALIMANTAN BARAT
Target Sebelum Revisi Realiasi Target Revisi

13. 13
PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2016
5,25
5,15
5,28
5,99
5,35
7,97
5,28 5,28
5,93
4,75
5,98
6,37
5,1 5,175,22
5,17
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota 2016 (%) Pertumbuhan Ekonomi Prov Kalbar 2016
Pertumbuhan Ekonomi Prov Kalbar 2017

14. 14
ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2017
8,59
7,51
12,23
5,94
4,52
11,02
10,2
9,45
6,46
12,54
9,89
5,26 5,31 5,42
8,00
7,86
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 (%) Persentase Penduduk Miskin Prov Kalbar Tahun 2017 (7,86%)
Persentase Penduduk Miskin Prov Kalbar Tahun 2016 (8,00%)

15. 15
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2017
4,24
2,40
2,03
6,72
3,27
3,97
1,93
2,21
0,64
2,11
5,00
5,91
9,36
8,08
4,23
4,36
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
TPT Kab/Kota Tahun 2017 (%) TPT Prov Kalbar Tahun 2016 (4,23%) TPT Prov Kalbar Tahun 2017 (4,36%)

16. 16
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2016
64,94 65,45
64,58
63,84 63,90
64,74 64,78
63,83
62,52
64,25
60,87
65,54
77,63
70,10
65,59
65,88
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
IPM Kab/Kota Tahun 2016 IPM Prov Kalbar Tahun 2016 (65,88) IPM Prov Kalbar Tahun 2015 (65,59)

17. 17
KOMPONEN PEMBENTUK IPM TAHUN 2016
71,08 69,90
12,85 12,377,29 6,98
Angka Harapan Hidup Angka Harapan Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaran Perkapita disesuaikan
11.006 8.348
PROVINSI KALIMANTAN BARATKOTA SINGKAWANG

18. 18
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATORSASARANPEMBANGUNANDAERAH
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL
(7 Indikator telah tercapai,
4 Indikator belum tercapai)
ASPEK LAYANAN UMUM
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
(25 Indikator telah tercapai,
15 Indikator belum tercapai)
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
(17 Indikator telah tercapai,
11 Indikator belum tercapai)
ASPEK DAYA SAING DAERAH
(1 Indikator telah tercapai,
2 Indikator belum tercapai)

19. 19
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Satuan
Target
2017
Realisasi
2017
KETERANGAN
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Fokus Kesejahteraan Sosial
1.2 Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun) Tahun 7,35 7.35
1.3 APK jenjang SD/MI/Paket A (%) % 114,19 112.67
1.4 APK jenjang SMP/MTs/Paket B (%) % 97,56 97.15
1.5 APK jenjang SMA/MA/Paket C (%) % 73,40 72.33
1.6 APM jenjang SD/MI/Paket A (%) % 99,5 99.66
1.7 APM jenjang SMP/MTs/Paket B (%) % 72,05 75.04
1.8 APM jenjang SMA/MA/Paket C (%) % 56,2 57.88
1.9 Usia Harapan Hidup Tahun 69
1.10 Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Orang 225 240
1.11 Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Orang 23 22
1.12 Pravelensi Gizi Buruk (%) % 22 6,5
1.13
Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan
kerja
1,03 0.96
Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target

20. 20
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Satuan
Target
2017
Realisasi
2017
KETERANGAN
B ASPEK LAYANAN UMUM
a Fokus Layanan Urusan Wajib
1.0 Urusan Pendidikan
1.1 Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,53 0.19
1.2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,72 0.36
1.3 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK % 0,96 0.31
2 Urusan Kesehatan
2.1 Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Orang 34 26.30
2.2
Pravelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (dibawah dua tahun (%)
% 34 36,5
2.3 Pravelensi HIV pada Usia 15-24 th % 0,22
2.4 Pravelensi Tuberkolosis (TB) per 100.000 penduduk Orang 118 118
2.5
Prevalensi Penyakit Malaria per 1.000 penduduk/API
(Annual Parasite Incidence)
<1 0,03
2.6
Persentase Desa yang mencapai universal child
immunization (UCI)
% 95 68,70
Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target

21. 21
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Target
2017
Realisasi
2017
2.7 Rasio Puskesmas per satuan penduduk 1:19.635 1:20.215
2.8 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1:121.245 1:107.228
2.9 Rasio dokter per satuan penduduk
a. Rasio dokter Umum per 100.000 penduduk Rasio 1:7.674 1:6.157
b. Rasio dokter gigi per satuan penduduk 1:24.871 1:27.555
c. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio 1:22.876 1:8.608
2.10 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
a. Rasio Bidan per 100.000 penduduk Rasio 1:1.714 1:1.739
b. Rasio Perawat per satuan penduduk 1:856 1:864
2.11 Cakupan Puskesmas per kecamatan 1,4 1,40
2.12
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan
antenatal ke empat (K4)
% 88 84,47
3 Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3,1 Prosentase Rumah Layak Huni % % 85 89.59
3.2 Prosentase Perumahan Sehat % 39,77 44.31
Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target

22. 22
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Target
2017
Realisasi
2017
KETERANGAN
4 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1 Kecepatan tempuh rata-rata km/jam 45,00 45
4.2
Pengguna Rumah Tangga air bersih/minum
54,69%
% 54,65 54.6
4.3
Prosentase Rumah Tangga yang bersanitasi
47,52%
% 47,32 47.34
5 Urusan Sosial
5.1
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhyan
kebutuhan dasar
Orang 1.010 2.065
6 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6.1
Jumlah Penyelesaian Permasalahan Penegakan
PERDA/PERKADA
PERDA/PERGUB 5
B URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1
Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.1 Persentase pelayanan catatan sipil masyarakat % 78,91
Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target

23. 23
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Target
2017
Realisasi
2017
KETERANGAN
2
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 67,5 n/a
2.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 60,5 n/a
3 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.1 Prosentase Koperasi Aktif % 75,00 67,55
3.2 Prosentase koperasi berkualitas % 20,00 16,37
3.3 Jumlah Pelaku Usaha Pelaku Usaha 108.374 119.396
4 Urusan Pangan
4.1
Konsumsi energi dan protein per kapita per hari
masyarakat
kkal/kap/hr;
gr/kap/hr
2.150
kkal/kap/hr
52 gr/kap/hr
1.926,07
kkal/kap/hr
56,88
gr/kap/hr
5
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
5.1 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,49 1,45
Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target

24. 24
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Satuan
Target
2017
Realisasi
2017
KETERANGAN
6 Urusan Penanaman Modal
6.1
Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non
perizinan
izin dan non izin 900,00 976
6.2 Peningkatan nilai investasi Triliun 18,61 12.22
7 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
7.1
Jumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor serta
Pemuda/Wirausaha Muda
Orang 1.745 1,630
7.2 Jumlah Organisasi Kepramukaan dan Organisasi Pemuda Organisasi 5.750 5,747
8 Urusan Perpustakaan
8.1
Jumlah buku yang bermutu guna peningkatan akhlak
dan kecerdasan masyarakat
Eks 400.000 262,196
8.2 Jumlah pemustaka perpustakaan orang 170.000 86,407
8.3 Koleksi deposit KCKR judul 12.898 1,675
9 Urusan Tenaga Kerja
9.1 Jumlah Tenaga Kerja Sesuai Pasar Kerja orang 600 1,136
9.2 Jumlah penempatan pencari kerja Orang 5.000 5,806
9.3
Jumlah para interpreneur terlatih yang siap membuka
usaha (mandiri)
Orang 290 320
9.4 Jumlah perlindungan sosial bagi tenaga kerja Orang 221.500 245,294
10 Urusan Lingkungan Hidup
10.1 Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan spot 5.780 766
Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target

25. 25
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Target
2017
Realisasi
2017
KETERANGAN
C PELAYANAN PILIHAN
1 Urusan Kelautan dan Perikanan
1.1
Peningkatan produksi perikanan (ton)hasil kelautan
dan perikanan
ton 251.750,84 224,387.13
2 Urusan Pariwisata
2.1
Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan
wisatawan mancanegara (orang)
orang 35.894,00 35.473
2.2 Jumlah ODTW ODTW 32 565
3 Urusan Perdagangan
3.1 Nilai Transaksi perdagangan Juta Us$ 1.800 1,001.03
3.2 Neraca Perdagangan Juta US$ 400 517.55
3.3 Angka Inflasi % 4,75 3.86
3.4 Nilai Ekspor Juta Us$ 2.075 827,30
4 Urusan Pertanian
4.1 Angka produksi :
- Tanaman Pangan
a. Padi ton 1570400 1,501,548
b. Jagung ton 114900 138,497
c. Kedelai ton 2250 837
d. Kacang Tanah ton 1030 644
e. Kacang Hijau ton 1200 1,375
Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target

26. 26
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Satuan
Target
2017
Realisasi
2017
f. Ubi Kayu ton 167000 137,190
g. Ubi Jalar ton 11100 10,380
- Hortikultura
a. Buah-buahan ton 225600 263,070
b. Sayiur-Sayuran ton 54100 58,187
c. Biofarmaka 10350 12,547
d. Tanaman Hias kg/tangkai/pohon 466600 530,230
4.2 Produksi perkebunan rakyat ton 965.486,00 1,134,218
4.3 Jumlah Populasi Ternak ekor 47.450.951 62,217,285
4.4 Jumlah Produksi dan Produktivitas ternak ton 85.190 110,455
4.5 Peningkatan produksi tanaman perkebunan ton 693.514,00 1,464,246
5 Urusan Perindustrian
5.1
Jumlah Unit Usaha Industri (Skala Besar, Menengah
dan Kecil)
unit usaha 190 344
5.2 Laju Pertumbuhan Industri Kalbar % 4,5 3.05
6 Urusan Kehutanan
6.1 Luas penurunan kerusakan hutan Ha 100 500
6.2
Luas penurunan lahan kritis didalm dan diluar
kawasan hutan
Ha 10.000 17,351.50
Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target

27. 27
INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Target
2017
Realisasi
2017
7 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1 Rasio Desa Berlistrik % 69,74 76,61
7.2
Jumlah Penerimaan Iuran sektor pertambangan
wilayah Kalbar
Milyar Rupiah 79 157,3
8 Urusan Transmigrasi
8.1 Jumlah kualitas permukiman dan calon transmigran. KK 350 170
C ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1.1 Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik+sedang) % 83,08 83.54
1.2
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
(RUUPTL PLN 2012-2021
% 82,4 82,21
1.3 Luas Wilayah Produktif/Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 20 N/a
2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.1 Nilai Tukar Petani 102,87 96,67
Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target

28. 28
1.Dalam Bidang Pendidikan permasalahan antara lain:
• APM SD/MI sebesar 85,98, SMP/MTs sebesar 62,11 dan SMA/SMK/MA sebesar 88,66.
Dari data rata-rata APM terndah berada pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.
• Kekurangan ruang kelas di jenjang SM sebanyak 28 ruangan hendaknya dipenuhi
dalam rangka meningkatkan akses yang merata.
• Perlunya penanggulangan untuk siswa yang mengulang dan putus sekolah. Mengulang
dan putus sekolah terbesar jenjang SD.
• Perlunya upaya lebih lanjut untuk dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan
jenjang pendidikan yang dipersyaratkan, untuk dikdasmen terdapat guru layak
mengajar sebesar 2.696 orang dan tidak layak sebesar 456 orang
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar

29. 29
2. Permasalahan Dalam Bidang Kesehatan, antara lain:
• Dalam rangka peningkatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, perlu
peningkatan akreditasi Puskesmas dimana dari 244 puskesmas yang ada di
Kalimantan Barat yang terakreditasi baru 53 Puskesmas atau 21 persen.
• Tahun 2017 dari 14 kabupaten/kota terdapat kasus gizi buruk sebanyak 320
kasus dan kasus gizi buruk terbanyak berada di Kabupaten Kapuas Hulu
yaitu sebanyak 82 kasus, diikuti oleh Kabupaten Ketapang sebanyak 55
kasus dan Kabupaten sanggau 40 kasus.
• Tahun 2017 dari 14 kabupaten/kota, Cakupan UCI (Universal Child
Immunization) Kalimantan Barat baru mencapai 70.6%
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

30. 30
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Barat
3.Permasalahan dalam Bidang Kelautan dan Perikanan secara umum di
Kalimantan Barat antara lain:
• Melaksanakan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem perairan serta pemulihan
habitat sumberdaya ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalbar.
• Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai standar
teknis dan kebutuhan nelayan.
• Diperlukan peningkatan dalam hal pengelolaan, pengembangan dan pembangunan
sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan menggunakan teknologi tepat
guna dan ramah lingkungan guna terwujudnya usaha perikanan tangkap yang
berdaya saing dan berkelanjutan.
• Melaksanakan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan
budidaya air payau dan laut serta promosi produk olahan hasil perikanan melalui
media masa dan pameran sesuai standar teknis dan kebutuhan masyarakat.

31. 31
4.Permasalahan dalam bidang/urusan kehutanan antara lain:
• Pembangunan hutan kota sebagai zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum terwujud
dalam implementasi pembangunan kota yang hijau dan ramah lingkungan.
• Syarat kecukupan luasan kawasan hutan minimal sebesar 30 persen dari luas wilayah
kota belum terpenuhi.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kalbar

32. 32
5. Permasalahan dalam bidang/urusan pertanian antara lain:
• Terjadi konversi sawah dari pertanaman padi ke areal non pertanian
(pemukiman) sebagai dampak laju pembangunan.
• Upaya peningkatan produksi masih terbentur dengan belum maksimalnya
intensitas pertanaman (IP) padahal kota singkawang merupakan daerah
yang sangat layak untuk pengembangan padi dengan 2-3 kali pertanaman
dalam 1 tahun.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar

33. 33
ISU STRATEGIS DAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

34. 34
ISU STRATEGIS DAERAH
(Bagian dari Tahapan keempat RPJPD Provinsi Kalimantan Barat)
Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan
Budaya Daerah
Peningkatan dan Pemerataan Akses
Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang
Berkualitas
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas
Infrastruktur Wilayah
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
serta Minimalisasi Kesenjangan
Peningkatan Kualitas Demokrasi dan
Pemerintahan Daerah
Degradasi Lingkungan dan Deforestasi
1
2
3
4
5
6

35. 35
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI
DI KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN DIMENSI KEWILAYAHAN
WILAYAH
PEDALAMAN
WILAYAH
PERBATASAN
ANTAR NEGARA
WILAYAH
PESISIR
DAN
KEPULAUAN
1. Kab. Kapuas Hulu
2. Kab. Sintang
3. Kab. Landak
4. Kab. Sekadau
5. Kab. Ketapang
6. Kab. Melawi
1. Kota Pontianak
2. Kota Singkawang
3. Kab. Bengkayang
4. Kab. Sambas
5. Kab. Mempawah
6. Kab. Kubu Raya
7. Kab. Kayong Utara
8. Kab. Ketapang
Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu

36. 36
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019

37. 37
TAHAP PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
Tahun 2019 :Tahap Pemantapan; Pembangunan Berkelanjutan.
Pada pelaksanaan tahun ini diharapkan ketercapaian indikator-indikator kinerja
pembangunan bahkan diharapkan lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Fokus prioritas program pada tahun 2019 meliputi pengembangan industri hilir
berbasis sumber daya lokal, pemantapan pengembangan SDM berkualitas,
pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan
efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik serta penyiapan
landasan pembangunan berkelanjutan pada periode berikutnya.

38. 38
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
MENINGKATKAN
DERAJAT
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
MENINGKATKAN
KECERDASAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
MENINGKATKAN
DERAJAT
KESEHATAN
MASYARAKAT
MENINGKATKAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR,
MANAJEMEN
PEMERINTAH DAN
PELAYANAN
PUBLIK
MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DASAR
MENINGKATKAN
KEMAMPUAN
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
MENINGKATKAN
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN,
KEADILAN, AMAN,
DAMAI SERTA
KETAHANAN
BUDAYA

39. 39
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
7 PRIORITAS
PEMBANGUNAN
6 URUSAN WAJIB
BERKAITAN
PELAYANAN DASAR,
18 URUSAN WAJIB
NON PELAYANAN
DASAR DAN 8
URUSAN PILIHAN
45 PERANGKAT
DAERAH PROVINSI
204 PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH

40. 40
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2019

41. 41
TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH
TAHUN 2019
1. Tantangan kemiskinan yang harus ditekan pada angka 6,72 persen pada
tahun 2019, pengurangan kemiskinan melalui upaya penciptaan lapangan
pekerjaan yang lebih intensif disetiap lapangan usaha terutama bagi para
pencari kerja (pengangguran terbuka).
2. Mengarahkan kebijakan investasi ke produk hilir contoh seperti
peningkatan produksi kosmetik dan lainnya, tidak hanya minyak goreng
yang ekspor.
3. Tingginya kinerja ekspor, sektor informasi dan komunikasi di era ekonomi
digital yang terus berkembang pesat.
4. Masyarakat yang menganggur tingkat pendapatan lebih menurun
dibawah garis kemiskinan.
5. Penurunan angka pengangguran terbuka sebesar 3,41 persen pada tahun
2019 terutama pada sektor riil.

42. 42
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
TAHUN 2019
1. Komoditi andalan Kalbar seperti perkebunan minyak kelapa sawit, minyak mentah dan
pertambangan batubara diperkirakan meningkat lantaran pulihnya harga komoditas
tersebut.
2. Selain itu, Prospek beberapa sektor usaha seperti makanan dan minuman, perhotelan,
restoran, pertambangan dan perkebunan diprediksi lebih cerah.
3. Di era ekonomi digital, sektor UMKM akan diuntungkan oleh makin luasnya akses
pemasaran produk dan efisiensi produksi.
4. Kontribusi ekspor komoditi Kalbar keluar negeri tahun 2017 sebesar 43,65 persen.
5. Meningkatnya Indeks Tendensi Konsumen (ITK) sebagai salah satu indikator kesejahteraan
ekonomi konsumen yang terus membaik dari 106,31 menjadi 106,63 (triwulan III ke
triwulan IV 2017).
6. Inflasi Kalbar yang relatif terkendali pada kisaran 3,4-3,8 persen.
7. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi berkisar pada angka 5,1-5,5 persen.
Perkembangan ekonomi nasional secara eskalatif tentu berdampak terhadap pertumbuhan
ekonomi Kalimantan Barat.
8. Target perekonomian Kalimantan Barat diproyeksi tumbuh sebesar 5,49 persen pada 2019.

43. 43
KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019
PENDAPATAN
BELANJA
DAERAH

44. 44
KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019
NO INDIKATOR
PROYEKSI APBD 2019
(Rp)
1 PENDAPATAN 5,331,154,637,145.50
1.1. Pendapatan Asli Daerah 1,859,884,882,545.50
1.2. Dana Perimbangan 3,461,497,832,600.00
1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 9,771,922,000.00
2 BELANJA DAERAH 5,410,154,637,145.50
2.1. Belanja Tak Langsung 3,035,191,370,485.00
2.2. Belanja Langsung 2,374,963,266,660.50
SURPLUS (DEFISIT) -79,000,000,000.00
3 PEMBIAYAAN
3.1. Penerimaan Pembiayaan 100,000,000,000.00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 21,000,000,000.00
Pembiayaan NETTO 79,000,000,000.00

45. 45
PENUTUP

46. 46
10 Point Komitmen KPK dan
Pemerintah Daerah
1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir
kepentingan publik bebas intervensi pihak luar melalui
implementasi e-planning dan e-budgeting.
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan
penggunaan e-procurement serta LPSE.
3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berbasis
teknologi informasi yang transparan dan profesional dan
melaksanakan perbaikan tata kelola sumber daya alam agar
bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan terhindar
dari praktik korupsi.
4. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang
efektif dan akuntabel.
5. Melaksanakan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah
(APIP) sebagai bagian dari implementasi sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP).

47. 47
10 Point Komitmen KPK dan
Pemerintah Daerah
6. Memperkuat sistem integrasi pemerintahan daerah melalui
implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan pelaporan
LHKPN.
7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat
terhadap penguatan tata kelola pemeritahan.
8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia
(SDM) dan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan
optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem,
prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.
10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan
korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

48. 48
PAGU BELANJA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DI KOTA SINGKAWANG (APBD)
NO JENIS BELANJA TRANSFER PAGU ANGGARAN
1 SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI 19.567.452.380
2 SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA 19.567.452.380
3 SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SWASTA 19.567.452.380
4 BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH 52.664.803.377
J U M L A H 111.367.160.517

49. 49
PAGU BELANJA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DI KOTA SINGKAWANG (APBN)
NO JENIS BELANJA TRANSFER PAGU ANGGARAN
1 DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK 15.700.000.000
2 DANA BAGI HASIL (DBH) SUMBER DAYA ALAM 4.300.000.000
3 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 492.500.000.000
4 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK 114.800.000.000
5 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK 58.100.000.000
6 DANA INSENTIF DAERAH -
7 DANA DESA -
J U M L A H 684.800.000.000

50. 50
KEGIATAN APBN TA 2018 DI KOTA SINGKAWANG
No PROGRAM KEGIATAN OUTPUT RINCIAN KEGIATAN
TARGET
OUTPUT
LOKASI PAGU
143.305.446.000
1. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida
Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi
Budidaya Padi Inbrida
BANTUAN BUDIDAYA PADI INBRIDA (KABUPATEN) 1,500 HA Singkawang
2. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida Sub
Optimal/Hazton
Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi
Budidaya Padi Inbrida Suboptimal/Hazton
1,000 HA Singkawang
52.184.900.000
1. Fasilitas Penerapn Budidaya Jagung Hibrida
Varietas Umum 1
Melaksanakan Penyaluran fasilitas Sarana Produksi
Budidaya Jagung Varietas Umum 1
60 HA Singkawang
2. Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida
Vairetas Umum 2
1280 HA Singkawang
3. Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida
Litbang
Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana produksi
budidaya jagung litbang
1000 HA Singkawang
Kawasan Aneka Cabai Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi (10 Kabupaten) 9.073.750.000
Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 20 HA Singkawang
6.615.000.000
Rehabilitasi Jringan Irigasi Tersier 200 HA Singkawang
1,859 Unit 34.839.750.000
Alat Dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor
Tanaman Pangan
Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman
Pangan
Traktor Roda 2 8 UNIT Singkawang
Pompa Air 10 UNIT Singkawang
Hand Sprayer 20 UNIT Singkawang
Alat Tanam Jagung 8 UNIT Singkawang
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1 Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan"
Pengelolaan
Produksi Tanaman
Serealia
'Fasilitas Penerapan
Budidaya Padi
Fasilitas Budidaya
Jagung dan Serealia
Lainnya
2 Program Peningkatan
Produksi dan Nilai
Tambah Hortikultura
Peningkatan
Produksi Sayuran
dan Tanaman Obat
'Alat dan Mesin
Pertanian Pra Panen
3 Program Penyediaan
dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana
Pertanian
Pengelolaan Air
Irigasi Untuk
Pertanian
'Jaringan Irigasi
Tersier
Pengelolaan Sistem
Penyediaan dan
Pengawasan Alat
Mesin Pertanian

51. 51
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROV. KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2019
NO AGENDA KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN
TEMPAT
PELAKSANAAN
1 PENYAMPAIAN RANCANGAN AWAL
RKPD
20 FEBRUARI 2018 HOTEL KAPUAS
PALACE PONTIANAK
3 FORUM PERANGKAT DAERAH 21 FEBRUARI 2018 –
8 MARET 2018
MASING-MASING
PERANGKAT DAERAH
4 MUSRENBANG KAB/KOTA 12 – 22 MARET 2018 KABUPATEN/KOTA
5 PRAMUSRENBANG PROVINSI 3 - 4 APRIL 2018 HOTEL KAPUAS
PALACE PONTIANAK
6 MUSRENBANG PROVINSI 10 APRIL 2018 HOTEL KAPUAS
PALACE PONTIANAK
7 MUSRENBANGNAS RKP JAKARTA
8 PENETAPAN RKPD Menunggu Penetapan
RKP
9 PENGESAHAN DAN PENETAPAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
Menunggu Penetapan
RKPD

52. 52
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROV. KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2019
1. HASIL MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA DAPAT DIPILAH YANG AKAN
DIUSULKAN KE PEMERINTAH PUSAT (USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN USULAN DANA ALOKASI KHUSUS) DAN PEMERINTAH
PROVINSI.
2. USULAN KEGIATAN UNTUK PEMERINTAH PUSAT TELAH DISAMPAIKAN
MELALUI MEKANISME e-MUSRENBANG DARI TANGGAL 12 FEBRUARI
SAMPAI DENGAN 21 FEBRUARI 2018 DAN TELAH DIBAHAS DALAM RAPAT
KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN PADA TANGGAL 5 MARET SAMPAI
DENGAN 9 MARET 2018 DI MATARAM.
3. USULAN KEGIATAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI AKAN DIBAHAS DALAM
PRAMUSRENBANG RKPD PROVINSI YANG DIRENCANAKAN PADA TANGGAL
3-4 APRIL 2018.

53. 53
TERIMA KASIH