SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Peta jalan SDGs & IDM
ALUR & PROSES PENYUSUNAN RKPDES
PRIORITAS KEBIJAKAN
PROGRAM KEMENDES
2023
PRIORITAS KEBIJAKAN
PROV. BALI 2023
PRIORITAS KEBIJAKAN
KOTA DENPASAR 2023
EVALUASI RKPDES
2022
( Aspirasi Masy )
RPJMDES DANGRI KAJA
( VISI-MISI)
2019 SD 2025
PAGU
INDIKATIF
RKP DESA DANGRI KAJA 2023
PETA JALAN SDGS DESA &
REKOMENDASI IDM
3
RKP Desa yang berkualitas, ialah RKPDes yang disusun
atas dasar usulan dari masyarakat desa setempat, serta
menyesuaikan dengan apa yang di butuhkan oleh
masyarakat.
RKPDES BERKUALITAS
Dan bukannya RKP Desa, yang disusun atas dasar kemauan
ataupun keinginan dari salah seorang pemangku kepentingan desa,
yang kemudian diaminkan oleh seluruh perangkat desa tanpa
memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh
masyarakat.
Pasal 34 Permendesa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa
penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan :
4
1.Pembentukan tim penyusun RKP Desa,
2.Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan
pembiayaan Pembangunan Desa,
3.Pencermatan ulang RPJM Desa,
4.Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP
Desa,
5.Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa; dan
6.Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa
dan daftar usulan RKP Desa
dalam pasal 35 Permendesa PDTT 21/2020, selain mempedomi
dokumen RPJMDes, penyusunan RKPDes hendaknya memperhatikan
5
1.Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa,
2.Informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah
kabupaten/kota,
3.Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di
dalam Sistem Informasi Desa,
4.Usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan
Desa untuk pencapaian SDGs Desa,
5.Berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk
bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa, dan
6.Dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja
sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
Pencermatan ulang RPJM Desa
6
Tim Penyusun RKPDes mencermati skala prioritas usulan
Rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 tahun
anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam
dokumen RPJMDes
Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan Pencermatan
ulang RPJMDes yaitu utk mencermati rencana Kegiatan
prioritas tahun berjalan dan utk tahun berikutnya yg ada
pada RPJMDes serta Mencermati kesesuaian arah
kebijakan umum RPJMDes dengan Peta Jalan SDGs Desa
Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat
7
a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar Desa dan pihak lain;
e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
f. Tim Pelaksana Kegiatan.
8
BAGAIMANA CARA MRNYUSUN
RKPDES BERKUALITAS
PAHAMI REKOMENDASI DATA DESA
KURANGI EGO PEMANGKU KEPENTINGAN
FORMAT RKP DES SESUAI ATURAN
9
PAHAMI REKOMENDASI DATA DESA
KENAPA HARUS
DATA
Ya, dengan data kita lebih tahu, kira-kira Dusun A butuh apa, Dusun B
butuh apa dan Dusun seterusnya butuh apa. Setelah itu, barulah anda
melakukan perengkingan untuk memutuskan, kira-kira Dusun mana
yang perlu anda dahulukan baik dalam pembangunan maupun
pemberdayakan yang kemudian dimasukan kedalam dokumen
RKPDes.
Data SDGs ( Peta Jalan Dgs Desa ) &
Rekomendasi Data Indeks Desa
Membangun (IDM) Kemendesa PDTT
Data yg bisa
digunakan
10
KURANGI EGO PEMANGKU KEPENTINGAN
EGOISME
Hal kedua yang perlu di lakukan untuk dapat menyusun
RKP Desa yang berkualitas ialah menghindari sifat egoisme
dari pemangku kepentingan desa yang suka mengatur-atur
dan tidak sesuai dengan kebutuhan desa
Tapi dalam hal penetapan perencanaan
pembangunan masih diatur pemangku
kepentingan, tanpa mengacu rekomendasi dari
hasil usulan masyarakat serta capaian data IDM
dan SDGs Desa
Hasilnya
tidak baik
11
FORMAT RKP DES SESUAI ATURAN
LAMPIRAN IV : FORMAT RANCANGAN RKP DESA
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES
LAMPIRAN V : FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
LAMPIRAN VI : A. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
B. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs
DESA
C. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA
D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
12
“mulai sekarang, kurangilah copy paste – copy paste dan
mulai berdikari untuk membuat dan menyusun format
sesuai apa yang tertuang dalam aturan”
Agar RKP Desa lebih berkualitas
Anda tidak selalu ketergantungan dengan desa- desa yang lain
SUKSMA
LAMPIRAN
14
15
CAPAIAN SDGS DESA
DANGIN PURI KAJA

More Related Content

What's hot

TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaEka Saputra
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil ShintaDevi11
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptdpmdbusel
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxGunawanFebrianto
 

What's hot (20)

Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 

Similar to RKP Desa Berkualitas

RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxKecamatanRanaMese
 
TUPOKSI BPD 2.pptx
TUPOKSI BPD 2.pptxTUPOKSI BPD 2.pptx
TUPOKSI BPD 2.pptxHaetamiHA
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxBPPMDDTT Makassar
 
TUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxTUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxHaetamiHA
 
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptxALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptxYOGI7668
 
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptxALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptxAlfiago Slalu Stia Menanti
 
01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptx01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptxRusliL
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungAbdul Kohar
 
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxPEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxssuser6037cf
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsxZayGawoh
 
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdfpermendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdfTriSetyanto4
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
 
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)LawLights
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxmalasyarifuddin1
 
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptxinun6
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerigi Tua
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 

Similar to RKP Desa Berkualitas (20)

RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
 
TUPOKSI BPD 2.pptx
TUPOKSI BPD 2.pptxTUPOKSI BPD 2.pptx
TUPOKSI BPD 2.pptx
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
TUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxTUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptx
 
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptxALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
 
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptxALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2024.pptx
 
01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptx01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptx
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes Cilayung
 
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxPEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdfpermendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
 
Rkp des Th 2014
Rkp des Th 2014Rkp des Th 2014
Rkp des Th 2014
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
 
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
 

Recently uploaded

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

RKP Desa Berkualitas

  • 2. ALUR & PROSES PENYUSUNAN RKPDES PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM KEMENDES 2023 PRIORITAS KEBIJAKAN PROV. BALI 2023 PRIORITAS KEBIJAKAN KOTA DENPASAR 2023 EVALUASI RKPDES 2022 ( Aspirasi Masy ) RPJMDES DANGRI KAJA ( VISI-MISI) 2019 SD 2025 PAGU INDIKATIF RKP DESA DANGRI KAJA 2023 PETA JALAN SDGS DESA & REKOMENDASI IDM
  • 3. 3 RKP Desa yang berkualitas, ialah RKPDes yang disusun atas dasar usulan dari masyarakat desa setempat, serta menyesuaikan dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat. RKPDES BERKUALITAS Dan bukannya RKP Desa, yang disusun atas dasar kemauan ataupun keinginan dari salah seorang pemangku kepentingan desa, yang kemudian diaminkan oleh seluruh perangkat desa tanpa memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.
  • 4. Pasal 34 Permendesa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan : 4 1.Pembentukan tim penyusun RKP Desa, 2.Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa, 3.Pencermatan ulang RPJM Desa, 4.Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, 5.Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan 6.Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
  • 5. dalam pasal 35 Permendesa PDTT 21/2020, selain mempedomi dokumen RPJMDes, penyusunan RKPDes hendaknya memperhatikan 5 1.Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa, 2.Informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota, 3.Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa, 4.Usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa, 5.Berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa, dan 6.Dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
  • 6. Pencermatan ulang RPJM Desa 6 Tim Penyusun RKPDes mencermati skala prioritas usulan Rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan Pencermatan ulang RPJMDes yaitu utk mencermati rencana Kegiatan prioritas tahun berjalan dan utk tahun berikutnya yg ada pada RPJMDes serta Mencermati kesesuaian arah kebijakan umum RPJMDes dengan Peta Jalan SDGs Desa
  • 7. Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat 7 a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain; e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; f. Tim Pelaksana Kegiatan.
  • 8. 8 BAGAIMANA CARA MRNYUSUN RKPDES BERKUALITAS PAHAMI REKOMENDASI DATA DESA KURANGI EGO PEMANGKU KEPENTINGAN FORMAT RKP DES SESUAI ATURAN
  • 9. 9 PAHAMI REKOMENDASI DATA DESA KENAPA HARUS DATA Ya, dengan data kita lebih tahu, kira-kira Dusun A butuh apa, Dusun B butuh apa dan Dusun seterusnya butuh apa. Setelah itu, barulah anda melakukan perengkingan untuk memutuskan, kira-kira Dusun mana yang perlu anda dahulukan baik dalam pembangunan maupun pemberdayakan yang kemudian dimasukan kedalam dokumen RKPDes. Data SDGs ( Peta Jalan Dgs Desa ) & Rekomendasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendesa PDTT Data yg bisa digunakan
  • 10. 10 KURANGI EGO PEMANGKU KEPENTINGAN EGOISME Hal kedua yang perlu di lakukan untuk dapat menyusun RKP Desa yang berkualitas ialah menghindari sifat egoisme dari pemangku kepentingan desa yang suka mengatur-atur dan tidak sesuai dengan kebutuhan desa Tapi dalam hal penetapan perencanaan pembangunan masih diatur pemangku kepentingan, tanpa mengacu rekomendasi dari hasil usulan masyarakat serta capaian data IDM dan SDGs Desa Hasilnya tidak baik
  • 11. 11 FORMAT RKP DES SESUAI ATURAN LAMPIRAN IV : FORMAT RANCANGAN RKP DESA PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES LAMPIRAN V : FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA LAMPIRAN VI : A. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA B. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA C. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
  • 12. 12 “mulai sekarang, kurangilah copy paste – copy paste dan mulai berdikari untuk membuat dan menyusun format sesuai apa yang tertuang dalam aturan” Agar RKP Desa lebih berkualitas Anda tidak selalu ketergantungan dengan desa- desa yang lain