Implementasi Sistem Informasi melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) pada Sekretariat Jenderal MPR RI

1. IMPLEMENTASI KONSEP SISTEM INFORMASI
MELALUI SISTEM PENGENDALIAN TAGIHAN (SINTAG)
PADA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
Tugas 1 Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Nama : Azhyqa Rereantica Martkliana
NIM : 43217120150
Kelas : M-705-1
Dosen : Yananto Mihadi Putra, SE, M.Si
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2021

2. ABSTRAK
Perkembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi akan berpengaruh terhadap
organisasi sektor publik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan
kesejahteraan masyarakat. Adanya reformasi administrasi publik sejatinya dilakukan seiring
berkembangnya zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara mereformasi administrasi
publik yang yaitu dengan menerapkan Sistem Informasi atau dalam organisasi publik sering
disebut dengan Electronic Govenrment (e-Government). E-Government adalah upaya
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif.
Implementasi e-Government di Sekretariat Jenderal MPR RI diantaranya melalui Sistem Informasi
Pengendalian Tagihan (SINTAG). Sudah seharusnya Implementasi e-Government melalui SINTAG
di Sekretariat Jenderal MPR RI dapat membantu pegawai terutama di Biro Keuangan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Terdapat beberapa kendala dari segi Perangkat Hukum
dimana belum ada perangkat hukum yang kuat untuk mengatur penggunaan aplikasi SINTAG
tersebut. Kemudian dari segi Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat konektivitas dan
Penggunaan TI oleh Pemerintah, Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah, Ketersediaan
Dana dan Anggaran, dan Perubahan Paradigma sudah cukup baik namun perlu adanya
peningkatan agar aplikasi ini dapat berjalan dengan optimal.
Kata Kunci: Sistem Informasi, e-Government, SINTAG.

3. BAB 1
PENDAHULUAN
Sistem informasi sangat penting bagi eksistensi suatu perusahaan. Perkembangan
teknologi sistem informasi dan komunikasi akan berpengaruh terhadap organisasi sektor publik
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan kesejahteraan masyarakat.
Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi
yang menerimanya. Dengan adanya informasi, diharapkan sistem dapat berguna bagi para
pemakai. Sistem itu sendiri adalah kumpulan dari elemen- elemen yang berinteraksi untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem perlu dikembangkan dengan menyusun sistem yang baru
untuk mengganti sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.
Di Indonesia, penggunaan sistem informasi pada organisasi sektor publik atau lembaga
pemerintahan masih sebatas penggunaan komputer untuk pengetikan dan mendukung proses
administrasi semata. Fungsi teknologi informasi untuk proses pengolahan data dan transaksi
yang komplek serta penyediaan informasi publik masih jauh dari harapan. Apalagi proses
pengambilan keputusan berbasis sistem informasi masih belum menjadi fokus perhatian
sehingga hal ini akan mempengaruhi kualitas penyediaan informasi publik untuk kepentingan
masyarakat. Selain itu upaya penerapan sistem informasi pada organisasi sektor publik masih
mengalami beberapa kendala karena belum semua instansi menyelenggarakannya. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem informasi pada organisasi sektor publik belum dijalankan dengan
efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif tersebut akan berdampak negatif pada
kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat. Mutu pelayanan bagi
masyarakat perlu ditingkatkan oleh karena hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah sebagai organisasi sektor publik.
Penerapan Sistem Informasi pada sektor publik lebih dikenal dengan Sistem e-
Government. Sistem e-government dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang
government to business, government to citizen, government to government, dan government to
employees. Oleh karenanya pemerintah akan didorong untuk melakukan penerapan aplikasi
umum yang dibangun sekali dan dapat direplikasi ke banyak instansi pemerintah. Selain itu, akan
dilakukan pengitegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, dan pengadaan ke dalam
satu kerangka kerja proses bisnis. Salah satu contoh penerapan SPBE atau e-government di
instansi pemerintah yaitu implementasi e-government di Sekretariat Jenderal MPR RI melalui
Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG).
Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) adalah Sistem informasi modern yang
berfokus kepada efisiensi operasional layanan pengelolaan keuangan instansi pemerintah pada
kementrian/lembaga yang sangat fleksibel dengan ukuran dan kondisi organisasi.8 Sistem
informasi ini melengkapi sistem informasi mandatory yang wajib dioperasikan oleh setiap
satuan kerja di lingkungan kementrian/lembaga. Hal ini menjadi penting karena segala kegiatan
atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan
modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk
mencapai tujuan utama perusahaan dan juga lembaga pemerintahan.
SINTAG dibangun dan dikembangkan pada tahun 2009 yang diimplementasikan pertama
kali di Kantor Pusat BPK RI pada tahun 2011. Kemudian disusul oleh Pusdiklat BPK RI yang juga

4. mengimplementasikan aplikasi SINTAG. Di tahun-tahun berikutnya, SINTAG dijadikan aplikasi
standar di Perwakilan-perwakilan Provinsi BPK RI untuk kegiatan operasional di Subag
Keuangan. Aplikasi SINTAG telah resmi terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada tahun 2013
sebagai program buatan indonesia yang dibangun dan dikembangkan oleh sebuah tim dari PT.
Nusantara Sistek Integra (NSI).
Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan SINTAG adalah melakukan standarisasi proses
penyelesaian/pembayaran dari setiap dokumen tagihan dalam bentuk alur kerja (workflow) dan
menerapkan konsep ‘Single Entry Principal´ sehingga integritas data bisa dijaga dan menghindari
penginputan data yang sama lebih dari satu kali (penginputan berulang). Dengan fokus kepada
operasional layanan pengelolaan keuangan maka sistem informasi ini diharapkan mampu
mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas manajemen pengelolaan keuangan pada
kementrian dan lembaga pemerintah pusat.
Di Sekretariat Jenderal MPR RI, aplikasi ini baru mulai diterapkan pada akhir tahun 2019
tepatnya pada bulan September. Implementasi e-government melalui Sistem Informasi
Pengendalian Tagihan (SINTAG) ini merupakan upaya perbaikan proses administrasi dalam
pengelolaan keuangan di Sekretariat Jenderal MPR RI. Sistem ini diciptakan guna mempermudah
proses pertanggungjawaban berkas keuangan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
Sebelumnya, dalam penyelesaian dokumen keuangan proses yang dilakukan sepanjang perjalan
berkas tersebut masih secara manual. Kemudian, sumber data yang digunakan untuk merekap
berapa banyak tagihan serta anggaran yang terserap juga masih terpisah- pisah. Sehingga setiap
menjelang akhir tahun perlu dilakukannya pencocokkan data antara sumber data yang satu
dengan lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya selisih anggaran karena
perbedaan cara pendataan di setiap unit. Selain itu, cara ini juga memakan banyak waktu karena
harus mencocokokan data satu dengan data lainnya. Oleh karenanya hal ini dianggap kurang
efektif. Tentunya hal tersebut tidaklah mencerminkan penerapan e-Government yang baik.
Dengan diterapkannya SINTAG diharapkan semua permasalahan terkait proses administrasi dan
rekap data keuangan dapat diatasi dan juga dapat menunjang produktivitas serta efisiensi
pegawai dalam pekerjaannya. Penerapan SINTAG ini menjadi salah satu bentuk nyata Sekretariat
Jenderal MPR RI dalam mengimplementasikan SPBE.

5. BAB 2
LITERATUR TEORI
2.1.1 Administrasi Publik
Administrasi publik terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda. Secara umum
pengertian administrasi dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan luas.
Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi (1991) yaitu “tata usaha atau office
work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan,
dan sebagainya”. Selain itu, menurut Nawawi (2009) administrasi adalah “mencatat setiap
komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan
operasional”.
Kata publik dalam administrasi publik, pada dasarnya berasal dari bahasa inggris “public”
yang berarti umum, orang banyak dan rakyat (Pasolong, 2013:6). Menurut R.C. Chandler dan J.C
Piano (1988) dalam Pasolong (2013: 6-8) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya
dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,
mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
Herbert A. Simon dalam Indradi (2010: 117) mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah
kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan
bersama.
2.1.2 Reformasi Administrasi Publik
Reformasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perubahan secara drastis untuk
perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Jika lihat dari
pandangan hukum, reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam
bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara.
Memasuki era industri 4.0, perkembangan teknologi informasi dan tuntuntan masyarakat
yang semakin kritis dalam mendorong reformasi pada seluruh tata kelola organisasi publik.
Merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance). Saat ini, teknologi telah membentuk tatanan dunia
baru yang seolah- olah tidak mengenal batas negara, kemudian mampu mempercepat globalisasi
dengan semangat persaingan dan pasar bebas di berbagai belahan dunia dan seluruh pelosok
wilayah negara sehingga menuntut pada peningkatan daya saing bangsa. Oleh karenanya,
terdapat implikasi khususnya dalam disiplin dan sistem administrasi, baik di negara berkembang
maupun di negara maju. Pemanfaatan kemajuan teknologi bagi peningkatan mutu dan
efisiensitelah di lakukan di beberapa negar, khususnya dalam pengelolaan pelayanan dan
kebijakan.
2.1.3 Standar Operasional Prosedur
Sailendra (2015), menyatakan bahwa Standard Operational Procedure (SOP)
merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau
perusahaan berjalan dengan lancar. Standar operasional prosedur disusun untuk membuat
aturan dan pengawasan terhadap kinerja disetiap bidang pekerja harus sesuai tata tertib yang

6. berlaku dan terstruktur dengan benar sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan Standar
Operasional Prosedur (Puji, 2014:30-35) adalah sebagai berikut:
a. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana
petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.
b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi semua pekerja dan supervisor.
c. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan
mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan
kegiatan.
d. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
e. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif.
f. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait.
g. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila
terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya,
sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.
h. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.
i. Sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru.
2.2.1 Definisi Sistem Informasi
Bodnar dan Hopwood (2006:6), mengatakan sistem informasi menyiratkan penggunaan
teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan
informasi bagi pihak - pihak yang membutuhkan dan pengguna. Menurut Hutahaean (2014)
sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan -laporan yang dibutuhkan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan gabungan atau kombinasi dari
manusia, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan, data, kebijakan dan
prosedur yang menyimpan, mengumpulkan, memproses atau mengolah yang akan menjadi
sebuah informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengontrolan dalam suatu
organisasi.
2.2.2 Definisi Electronic Government (E-Government)
Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di era industri 4.0 menyebabkan
pemerintah perlu melakukan penyesuaian dan perkembangan dalam kinerjanya. Untuk itu, perlu
dilakukan pemanfaatan informasi dan teknologi pada pemerintahan atau yang sering disebut
dengan electronic government.
Electronic government atau e-government adalah upaya pemerintah dalam
mengembangkan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi atau berbasis
elektronik. Untuk lebih jelasnnya, terdapat beberapa pengertian dari e- government. Menurut
World Bank (2004), e-government adalah:
“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies that have the
ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These
technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens,
improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to
information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less
corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions”.

7. (E- Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang
memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan unit lain dari
pemerintah. Teknologi yang digunakan ini dapat melayani sebuah keragaman yang berbeda yaitu
pemberian pelayanan pada warga negara yang lebih baik, meningkatkan interaksi dengan dunia
bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses terhadap informasi, atau
manajemen pemerintah yang lebih efisien. Hasil yang didapat yaitu korupsi yang berkurang,
transparansi yang meningkat, kenyamanan yang lebih besar, peningkatan penerimaan negara,
dan/atau pengurangan biaya.”
Selain itu, perkembangan e-government juga terjadi karena tuntutan dari masyarakat agar
pemerintah dapat meningkatkan kualitas dari kinerja. Berdasarkan Intruksi Presiden Republik
Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government, perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang semakin
demokratis telah menuntut terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu
menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Dengan menerapkan e-government, pemerintah
baik Pusat maupun Daerah harus dapat menjadi pemerintah yang akuntabel, mudah dijangkau,
dan interaktif serta melibatkan masyarakat.
Menurut Richardus Eko Indrajit (2005:8), paling tidak terdapat 6 (enam) komponen
penting yang harus diperhatikan dalam penerapan e-government, yaitu:
a. Infrastruktur Telekomunikasi
b. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah
c. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah
d. Ketersediaan Dana dan Anggaran
e. Perangkat Hukum
f. Perubahan Paradigma
Untuk menerapkan e-government pada pemerintahan perlu ada keenam komponen
penting penerapan e-government tersebut. Karena keenam komponen tersebut saling bekaitan
satu sama lain, dimana dalam menerapkan e- government tentu memerlukan sebuah
infrastruktur telekomunikasi sebagai perangkat penerapan e-govenrment sehingga untuk
mengadakan hal ini diperlukan dana dan anggaran. Tidak hanya dalam proses pengadaannya
saja, tentunya akan ada evaluasi dan pengembangan lanjutan terkait perangkat yang digunakan
sesuai dengan kebutuhan.
2.2.3 Manfaat Electronic Government (E-Government)
Penerapan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau e-
government secara umum dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja
pemerintahan. Selain itu, penerapan e-government juga dapat membantu pemerintah dalam
melaksanakan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dari intansi pemerintah yang
bersangkutan. Terdapat penjelasan lebih rinci mengenai manfaat penerapan e-government, yaitu
sebagai berikut:
a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder- nya (masyarakat,
kalangan bisnis, dan industri) teruatama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di
berbagai bidang kehidupan bernegara.
b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
dalam rangka penerapan konsep Good Governance.

8. c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relaksi, dan interaksi yang
dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk aktivitas keperluan sehari-hari
d. Memberi peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru
melalui interkasinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan
global dan tren yang ada.
f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam
proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
2.3.1 Definisi SINTAG
Sistem informasi pengendalian tagihan (SINTAG) adalah sebuah aplikasi modern yang
berfokus pada efisiensi operasional layanan pengelolaan keuangan terutama pada tingkat
kementerian atau lembaga pemerintahan. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan pada tahun
2009 yang diimplementasikan di Kantor Pusat BPK RI. Pada tahun 2011 menyusul Pusdiklat BPK
RI juga mengimplementasikan aplikasi SINTAG. Di tahun-tahun berikutnya, SINTAG dijadikan
aplikasi standar di Perwakilan-Perwakilan Provinsi BPK RI untuk kegiatan operasional di Subag
Keuangan. Aplikasi SINTAG telah resmi terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada tahun 2013
sebagai program buatan indonesia yang dibangun dan dikembangkan oleh sebuah tim dari PT.
Nusantara Sistek Integra (NSI).
Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan SINTAG adalah melakukan standarisasi proses
penyelesaian atau pembayaran dari setiap dokumen tagihan dalam bentuk alur kerja secara
sistematis dan menerapkan konsep "Single Entry Principle", sehingga integritas data dapat dijaga
serta menghindari penginputan data yang sama lebih dari satu kali (penginputan berulang).
Pengoperasian SINTAG juga dapat melengkapi sistem informasi yang sudah ada (mandatori) dan
wajib dioperasikan oleh setiap unit atau satuan kerja di lingkungan kementerian atau lembaga
pemerintah lainnya . Dengan demikian , SINTAG dapat meringankan beban pekerjaaan
administrasi menjadi lebih efisien dan proses bisnis menjadi lebih sederhana , sehingga informasi
factual dan actual yang diperlukan manajemen untuk mengelola dan mengambil keputusan dapat
tersedia tepat waktu.
2.3.2 Arsitektur SINTAG
Arsitektur aplikasi SINTAG terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terhubung satu sama
lain baik melalui jaringan intranet maupun internet, yaitu :
a. User interface
Sebuah komponen yang digunakan oleh pengguna dalam menjalankan aplikasi di setiap client.
b. Business logic (application server)
Komponen ini merupakan penghubung antar komponen (user interface dan database server)
yang mampu mengakses database lalu mengirimkan data tersebut ke client.
c. Database server
Komponen yang menjadi pusat pengelolaan data yang berasal dari berbagai client untuk diolah
pada sebuah komputer utama.

9. Dalam menjalankan aplikasi SINTAG, membutuhkan perangkat atau sarana (peripheral) sebagai
berikut untuk masing-masing petugas yang ditunjuk sebagai administrator/operator, antara lain:
a. Petugas Loket atau bagian registrasi dokumen wajib ada mesin pencetak (printer) yang
terhubung dengan desktop-nya untuk mencetak form pengendalian tagihan dan tanda
terima.
b. Para petugas back-office (Penguji Tagihan, Staf PPK dan Bendahara ) disetiap
PC/notebook-nya akan terhubung dengan Barcode Reader untuk membaca ID Dokumen
yang telah dicetak dari loket .
Dalam penggunaannya, SINTAG memiliki tingakatan penggunaan yang dibedakan menjadi
3 (tiga) tingkatan pengguna. Tingkatan pertama adalah kelompok pengguna yang melakukan
data entry (memasukkan data) dokumen tagihan. Kelompok pengguna ini merupakan ujung
tombak untuk menghasilkan informasi yang nantinya bias dijadikan oleh manajemen dalam
membuat kebijakan- kebijakan sehingga organisasi berjalan dengan baik.
Tingkatan yang kedua adalah kelompok pengguna yang melakukan review dan monitor
dalam penggunaan anggaran di masing-masing unit atau Satker (Sauan Kerja). Dalam hal ini,
pengguna yang bertugas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Aplikasi SINTAG
memberikan fungsi-fungsi yang bias digunakan untuk memonitor penggunaan setiap mata
anggaran sehingga PPK bias mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat mengetahui
Tingkat Penyerapan dari setiap mata anggaran. Manfaatnya adalah penyerapan anggaran dapat
di manage dengan baik, transparan dan akuntabel.
Tingkatan yang ketiga adalah kelompok pengguna di tingkat pimpinan. Untuk pimpinan,
informasi yang ditampilkan lebih sederhana dan dibuat lebih mudah untuk melakukan
pengambilan kebijakan atau keputusan. Oleh karena itu, Aplikasi SINTAG mempunyai
pendekatan User Interface yang memberikan indicator-indikatir yang menggambarkan
“Performance” dari organisasi yang berbentuk informasi Dashboard. Dengan hanya melihat
indicator “Merah Kuning Hijau”, Pimpinan dapat memberikan kebijakan-kebijakan dengan tepat
bagi organisasi.
Aplikasi SINTAG secara terintegrasi memberikan informasi kepada setiap Tingkatan
Pengguna diatas. Sehingga informasi yang didapatkan oleh setiap Pengguna konsisten, akurat dan
Akuntabel sesuai dengan kondisi real dilapangan.
2.3.3 Modularitas SINTAG
Secara umum, proses kerja aplikasi SINTAG terdiri dari 3 (tiga) modul utama yang menjadi
inti fungsi pengendalian di bagian keuangan, yaitu:
a. Modul Setup Tabel Referensi
Modul ini merupakan modul yang terdiri dari setup table-table yang akan digunakan sebagai
referensi pada saat memproses dokumen tagihan . Definisi RKAKL , Definisi User Organisasi dan
Definisi Alur Dokumen dan system parameters adalah beberapa control modul ini .
b. Modul Workflow (Disposisi) dan Administrasi
Modul ini merupakan proses utama yang digunakan untuk melakukan administrasi dokumen
mulai dari loket sampai dengan proses disposisi ke Penguji Tagihan (verifikatur) , PKK sampai
dengan proses Pembayaran. Administrasi kelengkapan Dokumen Tagihan , proses validasi dan
administrasi terkait dengan perpajakan termasuk dalam modul .

10. c. Modul MIS (Management Information System)
Dalam modul ini, seluruh output dari kegiatan pengendalian tagihan atau dokumen yang tercatat
dalam basis data aplikasi dapat dipergunakan sebagai langkah para pimpinan dari unit atau
satuan kerja dalam melakukan pemantauan dan pengendalian pengelolaan keuangan secara
menyeluruh.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, para pimpinan dapat dengan mudah mengevaluasi
pencapaian kinerja dan keuangan di masing-masing unit atau satuan kerja, dengan cara:
a. Monitoring jumlah dokumen tagihan yang diproses
Jumlah dokumen tagihan beserta nominalnya dapat diketahui secara periodik, baik harian,
mingguan, maupun bulanan. Informasi ini sangat berguna bagi subbagian keuangan untuk
memperkirakan rencana penyerapan dana (cash forecasting) untuk bulan-bulan berikutnya.
b. Pengendalian tanggal perjalanan dinas pegawai dan pertanggungjawabannya
Setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai tercatat secara akurat di basis data
berdasarkan waktu dan keperluan pelaksanaan dinas. Pengendalian perjalanan dinas ini
tentunya dapat meminimalisasi potensi kerugian negara akibat beban pengeluaran yang tidak
jelas atau fiktif. Hal ini dapat terpantau secara jelas melalui aplikasi SINTAG terutama jika ada
tindakan indisipliner dari para pegawai baik yang melakukan perjalanan dinas ganda maupun
yang belum mempertanggung jawabkan perjalanan dinasnya.
c. Monitoring realisasi dan penyerapan anggaran secara real-time
Informasi ini sangat berguna bagi pimpinan, subbagian keuangan, dan para PPK untuk
mengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dari
informasi tersebut dapat diketahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
atau belum.
d. Pengendalian uang persediaan dan tambahan uang persediaan (UP/TUP)
Dapat memantau dan merencanakan pengajuan daur ulang pengisian dana (revolving fund) dari
kas negara (KPPN) ke kas bendahara pengeluaran masing-masing Departemen atau Lembaga.
e. Manajemen kas pada bendahara pengeluaran
Bendahara pengeluaran beserta perangkatnya dapat memantau ketersediaan kas baik yang
berada di rekening bank, brankas bendahara, maupun kas yang ada pada selain bendahara (uang
muka unit atau satuan kerja) sehingga likuiditas pada bendahara pengeluaran selalu terjaga
untuk membiayai kegiatan operasional di masing-masing Departemen atau Lembaga.
2.3.4 Tahapan Implementasi SINTAG
Berdasarkan pengalaman praktis yang telah dilalui, aplikasi SINTAG dapat
diimplementasikan menjadi beberapa metode dan tahapan sebagai berikut:
a. Sosialisasi & Workshop
Untuk mendukung kesuksesan implementasi aplikasi SINTAG di dalam
instansi/lembaga/organisasi Anda, pihak internal organisasi (terutama pimpinan) perlu
mengadakan kegiatan sosialisasi dan workshop ke seluruh jajaran stafnya. Pada tahap awal inilah
para staf yang ditunjuk sebagai administrator/operator akan diperkenalkan dengan aplikasi

11. SINTAG, baik secara teori maupun praktek, melalui materi presentasi dan demo agar dapat
menguasai dasar-dasar pengoperasiannya.
b. Training & Pendampingan Penggunaan SINTAG
Agar para staf bagian keuangan atau operator Anda nantinya dapat lebih mudah memahami
proses administrasi dokumen tagihan ke dalam aplikasi SINTAG, pada tahap ini, implementasi
dilakukan bersama-sama dengan tim SINTAG sebagai pembimbing. Kegiatan pelatihan dan
pendampingan akan berlangsung selama 1 (satu) minggu, meliputi:
- Setup proses bisnis dan user organisasi
- Pendampingan dalam melakukan penginputan data di setiap tahapan proses tagihan, mulai dari
petugas di bagian loket, Penguji Tagihan (verifikatur), PPK, hingga Bendahara.
c. Go Live Operational
Pada tahap ini diharapkan para staf bagian keuangan atau operator Anda mulai meninggalkan
proses penginputan data secara manual dan sudah lancar menggunakan aplikasi SINTAG secara
mandiri. Namun secara intensif, tim SINTAG akan tetap terus memonitor organisasi Anda dengan
cara komunikasi melalui e-mail atau telepon untuk memastikan bahwa penggunaan aplikasi tidak
ada masalah atau kendala.
d. Technical Support
Jika para staf bagian keuangan atau operator Anda menemui kesulitan atau kendala teknis dalam
penggunaan aplikasi SINTAG, maka tim SINTAG akan selalu siap sedia membantu menyelesaikan
permasalahan yang ada melalui kontak e-mail, telepon, atau melakukan kunjungan langsung ke
kantor instansi organisasi Anda (tergantung dari skala permasalahan yang terjadi).

12. BAB III
PEMBAHASAN
3.1.1. Gambaran Umum Sekretariat Jenderal MPR RI
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI)
terletak di Komplek DPR-MPR/DPD, Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta Pusat. Berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, serta Peraturan Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, meyatakan
bahwa Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai
tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas MPR RI.30
Dalam melaksanakan tugasnya, maka Sekretariat Jenderal MPR RI menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal MPR RI;
b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal MPR RI;
c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian dan
pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada MPR RI;
d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksaan dukungan bidang administrasi kepada
MPR RI;
e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR RI;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada MPR RI; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh MPR RI.
3.1.2. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal MPR RI
Visi Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri dari 3 (tiga) kata kunci yang akan dijelaskan sebagai
berikut:
a. Birokrasi berkelas dunia
Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai lembaga pemerintahan yang professional dan berintergritas
tinggim mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI,
Alat Kelengkapan dan Masyarakat. Manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu
menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik.
b. Melayani Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan.
Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan prima kepada Pimpinan MPR RI, Anggota MPR
RI dan Alat Kelengkapan untuk mendukung tugas dan wewenang konstitusional. Memastikan
layanan prima berkontribusi positif terhadap capaian strategis MPR RI, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

13. c. Melayani Masyarakat.
Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan publik yang prima berdasarkan asas
penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan
hak dan kewajiban; keprofesionalan; paritisipatif; persamaan perlakukan/tidak diskriminatif;
keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan
waktu; serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
Berdasarkan Visi Sekretariat Jenderal MPR RI, berikut adalah misi yang harus dilakukan:
a. Memberikan layanan prima sesuai kebutuhan strategis MPR RI dalam menjalankan tugas
konstitusional.
Dilaksanakan dalam rangka mendukung kata kunci visi kedua yaitu Melayani Pimpinan MPR RI,
Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan. Layanan konstitusi yang dimaksud mencakup layanan
teknis, layanan administrasi dan layanan keahlian. Layanan prima merupakan layanan yang
diselenggarakan dengan standar tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima
layanan.
b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI berdasarkan standar dan
praktik terbaik nasional.
Dilaksanakan dalam rangka mendukung kata kunci visi pertama dan ketiga yaitu Birokrasi
berkelas dunia dan Melayani masyarakat. Sebagai Aparatur Pemerintah, Sekretariat Jenderal
MPR RI wajib untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Penyelenggaraan layanan
publik yang prima dapat terwujud jika Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki tata kelola yang baik.
Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik, Sekretariat Jenderal MPR RI melaksanakan area
perubahan Reformasi Birokrasi dengan barometer, standar dan praktik terbaik di tingkat
nasional.
3.1.3. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI
Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI, maka dapat diketahui struktur
organisasinya sebagai berikut:
Pimpinan: Sekretaris Jenderal
• Deputi Bidang Administrasi; dan
1) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum:
a) Bagian Sumber Daya Manusia
b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana
c) Bagian Hukum
d) Bagian Persuratan dan Kearsipan
2) Biro Perencanaan dan Keuangan:
a) Bagian Perencanaan
b) Bagian Perbendaharaan
c) Bagian Gaji dan Administrasi Perjalanan Dinas
d) Bagian Akuntansi dan Evaluasi
3) Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi:

14. a) Bagian Sistem Informasi dan Data
b) Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga
c) Bagian Media Visual dan Audio Visual
d) Bagian Perpustakaan
4) Biro Umum
a) Bagian Pengadaan dan Penerbitan
b) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Akomodasi
c) Bagian Pemeliharaan, Instalasi, dan Angkutan
d) Bagian Pengamanan
• Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi
1) Biro Pengkajian dan Konstitusi
a) Bagian Sekretariat Badan Pengkajian
b) Bagian Sekretariat Komisi Kajian Ketatanegaraan
c) Bagian Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat
2) Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi
a) Bagian Persidangan, Risalah, dan Musyawarah Pimpinan
b) Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan
Perwakilan Daerah
c) Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi
3) Sekretariat Pimpinan
a) Bagian Sekretariat Ketua MPR
b) Bagian Sekretariat Wakil Ketua MPR
c) Bagian Protokol dan Upacara
d) Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal

15. 3.2.1. Gambaran Umum Implementasi e-Government melalui SINTAG
Berdasarkan visi Sekretariat Jenderal MPR RI yaitu untuk memberikan pelayanan prima
kepada MPR, maka reformasi birokrasi yang dilakukan di Sekretariat Jenderal MPR RI juga harus
meliputi pembenahan tatalaksana (bussiness process reengeneering), terutama yang berkaitan
dengan peningkatan kualitas pelayanan. Penataan tatalaksana di Sekretariat Jenderal MPR RI
diharapkan dapat mewujudkan sistem ketatalaksanaan Sekretariat Jedneral MPR RI yang lebih
efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang berbasis
teknologi informasi. dengan terciptanya sistem mekanisme kerja yang efektif dan efisien, maka
dapat memperkecil duplikasi dari tugas pokok dan fungsi antar unit kerja sehingga dapat
terintegrasi secara sinergis agar Sekretariat Jenderal MPR RI mampu melaksanakan pelanyanan
teknis dan administratif yang lebih optimal.
Oleh sebab itu, identifikasi kebutuhan sistem ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal MPR RI
dibutuhkan untuk menyempurnakan serta menyusun ketatalaksanaan dalam mewujudkan
sistem dan mekanisme kerja yang efektif, pengelolaan data, komunikasi dan informasi yang
berbasis teknologi informasi. Hal yang perlu menjadi prioritas utama adalah penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Jenderal yang lengkap dan meliputi Sistem Pelayanan
Elektronik atau E-Government seperti e-Procurement dan e-takah (tata naskah secara
elektronik).
Hingga saat ini, Sekretariat Jenderal MPR RI telah menerapkan dan mengembangkan
beberapa sistem informasi manajemen sebagai upaya dari penerapan e-government di lembaga
pemerintah seperti website dan intranet. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung efektifitas
dan efisiensi dari pelaksanaan tugas sarana jaringan yang sudah dibangun digunakan secara
optimal pemanfaatannya. Salah satu sistem yang tengah diterapkan yaitu Sistem Informasi
Pengendalian Tagihan (SINTAG). Sistem ini di implementasikan agar tata kelola keuangan di
Sekretariat Jenderal MPR RI menjadi lebih akurat, efektif dan akuntabel.
Sistem informasi pengendalian tagihan (SINTAG) adalah sebuah aplikasi modern yang
berfokus pada efisiensi operasional layanan pengelolaan keuangan terutama pada tingkat
kementerian atau lembaga pemerintahan.36 SINTAG memiliki konsep menerapkan konsep
”Single Entry Principle” dimana dalam proses penyelesaian atau pembayaran dokumen tagihan
berbentuk alur kerja secara sistematis. Hal ini dapat menjaga integritas dari data serta dapat
menghindari double input atau penginputan data lebih dari satu kali (penginputan berulang).
Selain itu, SINTAG juga dapat menjadi pelengkap bagi sistem informasi yang sudah ada.
Dengan demikian, SINTAG dapat digunakan untuk meringankan beban pekerjaan administrasi
agar menjadi lebih efisien serta proses bisnis dapat menjadi lebih sederhana sehingga informasi
yang didapat untuk mengelola dan mengambil keputusan lebih tepat waktu.

16. 3.2.2. Implementasi SINTAG di Sekretariat Jenderal MPR RI
Keberhasilan dan hambatan penggunaan SINTAG di Sekretariat Jenderal dalam rangka
implementasi e-Government dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Infrastruktur Telekomunikasi
Infrastruktur telekomunikasi adalah struktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang
terbentuk dan merupakan pendukung komunikasi jarak jauh yang biasanya menggunakan
perangkat keras seperti komputer, jaringan dan infrastruktur atau sistem yang digunakan. Ketiga
hal ini merupakan faktor penting dalam menerapkan sebuah e-government. Dalam implementasi
e-government, idealnya memang harus ada infrastruktur. Infrasturktur diperlukan untuk
menunjang target/prioritas pengembangan e-government yang telah disepakati. Oleh karenanya
diterapkan SINTAG dalam upaya penunjang target pengembangan e-government yang dalam hal
ini untuk bidang tata kelola keuangan.
Dari e-government sendiri yaitu pengelolaan Pemerintahan berbasis elektronik berarti SINTAG
termasuk dalam kategori infrastruktur e- government. Kalau kualitas dari SINTAG sendiri dilihat
dari seberapa handalnya SINTAG ini membantu kita dalam melaksanakan tugas sehari- hari.
Kalau melihat pengalaman di tahun 2020 bisa dibilang baik untuk kualitas aplikasi SINTAG ini
pertama dapat mengakomodir inventarisasi jumlah tagihan, terukurnya semua tagihan yang
masuk ke Bendahara, dan dapat menjadi alat bantu di Perbendaharaan khususnya untuk
mengendalikan tagihan-tagihan dan jumlah total tagihan sebelum masuk ke aplikasi lanjutannya.
Kendala yang dihadapi sampai dengan saat ini ada beberapa stakeholder yang belum secara
penuh memanfaatkan aplikasi SINTAG bahkan hal tersebut terjadi sendiri di Bagian
Perbendaharaan dimana salah satu dari perangkat Bendahara masih menggunakan dua alat
bantu yaitu masih menggunakan manual dan menggunakan SINTAG. Seharusnya dengan adanya
SINTAG sudah tidak menggunakan alat bantu lain lagi karena SINTAG inilah alat bantunya.
b. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintahan
Tingkat konektivitas adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur
internet. Penggunaan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi yang digunakan untuk
membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan serta
menyebarkan informasi. Melihat dari sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi yang
dilakukan oleh pemerintahan saat ini yaitu untuk membantu pekerjaan sehari-hari, maka dapat
dilihat pula kesiapan mereka dalam mengimplementasikan e-government.
SINTAG ini sangat erat sekali dengan penggunaan teknologi informasi khususnya kalau di kita
jaringan komputer dan internet karena servernya ada di Keuangan di satu komputer server,
sedangkan yang lainnya berlaku sebagai client. Di tahun 2020 kemarin tingkat koneksi teknologi
informasinya sudah sangat bagus, hanya saja mungkin perlu ditingkatkan lagi untuk kapasitasnya
yang kurang memadai karena masih PC biasa sebagai server sehingga mungkin nanti bisa di buat
pusat data yang lebih besar. Seharusnya ada PC khusus server. Untuk tingkat penggunaannya,
dari proporsi koneksi penggunaan TI itu bisa dibilang hampir mutlak hampir 100% harus
penggunaan TI. Karena disini yang sifatnya manual hanya penginputan awal saja dan sisanya
dikelola oleh TI. Untuk SINTAG di Sekretariat Jenderal MPR RI masih dibimbing oleh providernya
(pembuat) aplikasinya, sehingga admin yang ada di MPR masih berupa admin untuk mengatur
business process nya sedangkan untuk aplikasinya sendiri seperti Bahasa program dan segala
macam masih dipegang oleh provider (pembuat) aplikasi dalam hal ini pihak luar.

17. Di MPR RI terdapat Pusat Data dan Sistem Informasi yang belum memiliki server, sehingga
seharusnya disiapkan satu server khusus untuk aplikasi ini karena base datanya yang lumayan
besar paling tidak dalam satu tahun itu bisa kurang lebih hampir 30 GB dimana kalau di komputer
biasa paling lama hanya bisa digunakan selama 5 tahun saja. Kemudian dengan adanya server
yang lebih besar, aksesnya akan lebih cepat dan koneksi akan lebih mudah. Dan juga untuk dapat
diakses diluar radius kantor karena sekarang aplikasi ini hanya bisa di akses di dalam kantor
karena masih jaringan lokal area (LAN) belum webdesk sehingga perlu ditingkatkan menjadi
webdesk.
c. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan
Pada dasarnya, target utama dari implementasi e-government adalah manusia. Sehingga
Kesiapan Sumber Daya Mannusia di Pemerintahan dalam implementasi e-government sangat
diperlukan. Implementasi e-government di pemerintahan juga dapat meningkatkan tingkat
kompetensi dan keahlian pegawai yang mempengaruhi performa implementasi e-government.
Untuk itu, perlu diketahui apakah pegawai telah siap dalam mengimplementasikan e-
government.
Dalam penilian kesiapan SDM, terdapat dua sisi penilaian yaitu yang pertama user internal dan
yang kedua user eksternal. User internal disini yaitu Bagian Keuangan, sedangkan user eksternal
itu di luar Bagian Keuangan seperti unit kerja yang ada di lingkup Biro atau PPK. Kesiapan SDM
untuk user internal sudah mencukupi sedangkan untuk user eksternal perlu dilakukan sosialisasi
lanjutan mengenai penggunaan aplikasi SINTAG tersebut. Pada user eksternal terdapat
administrator yang menyusun berkas tagihan, PPK nya terutama, Staf PPK sebagai pengalokasi
pembebanan, kemudian ada unit evaluasi dan perencanaan karena mereka perlu serapan
anggaran yang tercemin dari SINTAG tersebut dan juga KPA. Kemudian untuk user internal
seluruh struktur pengelola Keuangan semua terlibat seperti PPK, PPSPM, Bendahara, Verifikator.
Kemampuan untuk mengoperasikan atau menggunakan aplikasi SINTAG belum merata ke
semuanya khususnya di eksternal Keuangan.
d. Ketersediaan Dana dan Anggaran
Ketersediaan dana dan anggaran merupakan sejumlah uang yang disiapkan dan dihabiskan
dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Ketersediaan dana dan anggaran
merupakan hal penting dalam implementasi e- government di instansi pemerintah. Tanpa adanya
dana untuk pembangunan sebuah infrastruktur e-government, maka inovasi itu akan menjadi
sia-sia. Selain itu, dana lanjutan juga perlu dianggarankan dalam upaya pengembangan
infrastruktur tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar suatu program atau aplikasi yang sudah
dibangun dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
Ketersediaan dana dan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan SINTAG di
Sekretariat Jenderal MPR RI sangat didukung penuh oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kuasa
Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI Bapak Ma’ruf Cahyono.
Pengelolaannya itu kalau digambarkan dari awal pada saat aplikasi ini dibangun yaitu pada tahun
2019 akhir, Sekretariat Jenderal MPR RI membeli aplikasi tersebut kepada provider kemudian
disetiap tahunnya itu ada anggaran khusus untuk pengembangan. Jadi di tahun 2019 itu adalah
dana pembangunan, di tahun 2020 itu dana pengembangan, 2021 ada dana pengembangan lagi.
Jadi pengelolaan anggarannya setiap tahun selalu ada dana untuk pengembangan aplikasi.

18. e. Perangkat Hukum
Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang secara resmi dapat mengikat dan mengukuhkan
sesuatu oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Konsep
dari e-government itu sendiri sebenarnya sangat terkait dengan usaha penciptaan dan
pendistribusian data atau informasi dan hak cipta intelektual. Oleh karenanya perangkat hukum
diperlukan untuk mengimplementasikan e-government sehingga mekanismenya dapat berjalan
dengan kondusif.
Jika dilihat ketersediaan perangkat hukum masih kurang kuat karena penerapan SINTAG hanya
menggunakan Surat Edaran Kuasa Pengguna Anggaran, seharusnya ini diperkuat lagi dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal untuk penggunaan aplikasi. Payung hukumnya yaitu surat edaran,
kemudian standar teknis pelaksanaan anggaran di MPR. Disana harus memuat business process
dari SINTAG. SINTAG ini adalah Aplikasi pengendalian tagihan intinya pengendalian dimana
dalam SINTAG ini terdapat banyak tools untuk mengendalikan misalnya tagihan di atas 200 juta
itu masuknya ke LS dan untuk di Peraturan PMK 190 tentang pelaksanaan APBN sudah selaras
dengan yang ada di SINTAG. Kemudian SINTAG itu membatasi misalnya tidak boleh bentrok
antara Honor narasumber dengan Perjalanan Dinas (SPPD). Disitu sudah ada setiap kita bentrok
pasti ada warning kalau di upload datanya. Kemudian terkait pembayaran honor, dimana honor
terdapat batasan jumlah honor yang harus dibayar atau yang boleh dibayar. Pada saat misalnya
Eselon IV dibayar honor TIM itu maksimal empat, tapi kita input lebih dari empat pada inputan
kelima itu muncul warning bahwa yang bersangkutan sudah tidak dapat menerima honor lagi
karena sudah mencapai batas maksimal.
f. Perubahan Paradigma
Dalam penerapan e-government hakikat dari paradigma adalah perubahan asumsi dasar dimana
terdapat perubahan dalam manajemen yang membutuhkan keinginan untuk mengubah
paradigma dan cara berpikir. Perubahan paradigma mengacu pada kebutuhan akan kesadaran
diri untuk mengubah cara kerja, bersikap, berperilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Perubahan
paradigma dapat menjadi salah satu faktor dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang
baik karena sifatnya yang dinamis dan mengacu pada perkembangan zaman yang ada. Sehingga,
dalam implementasi e-government di suatu instansi pemerintah diperlukan.
Di Sekretariat Jenderal MPR RI konsepnya sama, namun sudut pandangnya sekarang sejak
adanya SINTAG seharusnya seseorang lebih merasa tenang karena dia pada saat membuat berkas
itu dapat memantau sendiri tanpa harus mengunjungi keuangan. Jadi konsep dari SINTAG ini
sendiri adalah alat bantu bagi user, stakeholder baik itu eksternal atau internal. Batasan-batasan
yag terdapat pada peraturan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa, kemudian batasan-
batasan yang ada di SBM. Konsep dari penerapan SINTAG dapat mengakomodir atau membantu
dari sisi keuangan untuk melakukan hal tersebut karena peraturan sifatnya dinamis mengikuti
perkembangan dari peraturan yang dibentuk oleh instansi induknya.
Kalau di sisi keuangan paradigma sudah sangat dirasakan. Dari sudut pandang keuangan
perubahan yang terjadi dimana dulu dalam melakukan segala sesuatu dengan kertas kerja
sendiri-sendiri dengan excel maka dengan adanya SINTAG ini orang-orang harusnya berfikir cara
kerja yang sudah tertuang dalam SINTAG dan semua orang yang terlibat dalam administrasi
keuangan harus ikut dengan paradigma yang ada di SINTAG, dengan pola pikir, dengan pola kerja
yang ada di SINTAG. Karena dengan adanya beberapa orang yang tidak mengikuti dapat menjadi
kendala atau hambatan dan dapat menjadi batu sandungan bagi yang lain.

19. BAB IV
KESIMPULAN
1. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dan serangkaian analisis yang telah dilakukan di Sekretariat Jenderal MPR
RI, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam implementasi e-government melalui Sistem
Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) di Sekretariat Jenderal MPR RI sudah cukup baik
namun masih terdapat beberapa kendala sehingga implementasinya belum optimal.
Seperti pada komponen Infrastruktur Telekomunikasi yang masih harus memaksimalkan fitur-
fitur yang ada dengan melakukan perubahan tampilan yang lebih simpel agar lebih mudah
dipahami. Kemudian pada Tingkat konektivitas dan penggunaan TI perlu adanya pusat data
server dan SDM yang memadai untuk menangani error terkait jaringan sehingga permasalahan
ini tidak menjadi penghambat dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini juga berkaitan dengan
komponen Perangkat Hukum dimana dalam perangkat hukum perlu mengatur terkait
mekanisme, SOP, petugas serta hal-hal lain yang dapat mengatur terkait implementasi SINTAG
agar berjalan dengan baik dan efektif. Oleh karenanya Perangkat Hukum yang kuat seperti
Peraturan Sekretaris Jenderal diperlukan untuk implementasi SINTAG tersebut. Kemudian pada
komponen Kesiapan SDM, secara umum pegawai di Sekretariat Jenderal MPR RI sudah siap untuk
menerapkan SINTAG, namun karena kurangnya pemahaman dan kompetensi dari beberapa
pegawai, penggunaan aplikasi ini masih belum optimal. Sehingga perlu adanya pelatihan
kompetensi dan juga sosialisasi atau penyuluhan lanjutan terkait penggunaan aplikasi SINTAG.
Selain keempat komponen tersebut, komponen seperti Ketersediaan Dana dan Anggaran serta
Perubahan Paradigma sudah dinilai baik.
2. Saran
Ketersediaan modul saat ini sudah sesuai kebutuhan dan dapat menyediakan data dan informasi
yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan lengkap. Kemampuan administrator berkas
pertanggungjawaban akan sangat dominan dalam penyediaan informasi yang tersedia dalam
aplikasi ini, sehingga penulis menyarankan agar sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan
aplikasi ini dapat dilakukan beberapa kali mengingat tak sedikit administrator merupakan bagian
dari Generasi Millenial, Gen-X dan Baby Boomers yang akan mengalami sedikit kesulitan untuk
beradaptasi dengan aplikasi ini.
Dengan adanya aplikasi SINTAG ini, penulis juga turut mendorong gerakan paperless berkas
tagihan yang biasanya dilakukan secara manual dan membutuhkan beberapa rangkap guna
kelengkapan administrasi di bagian keuangan. Gerakan paperless berkas tagihan ini diharapkan
dapat dijembatani oleh SINTAG dengan modul baru maupun dengan memodifikasi modul yang
saat ini sudah tersedia. Berkas tagihan yang sudah dibuat dapat diunggah pada SINTAG lalu
dilakukan review, monitor dan verifikasi online secara terintegrasi sesuai kewenangannya secara
online pula. Sehingga baik administrator, Staff PPK, PPK, Verifikator, Bendahara Pengeluaran,
Pimpinan Instansi dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dapat memonitor posisi berkas
tagihan dengan mudah dan transparan. Meskipun nampaknya hal ini masih sedikit sulit untuk
diimplementasikan, namun tujuan ke arah optimalisasi peran SINTAG harus terus dilakukan
untuk menghasilkan penyediaan data dan informasi yang mudah, cepat dan transparan.

20. DAFTAR PUSTAKA
Basuki Johanes. 2018. Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris. Depok: PT. RajaGrafindo
Persada.
Bodnar, George H, and William S.Hopwood. 2006. Sistem Informasi Akuntansi, Buku I. Jakarta:
Penerbit Salemba Empat
Chusing, Barry E dan Marshall B. Romney. 2003. Accounting Information System and Business
Organization. Addition Wesley Publishing Company Inc. Mass USA
Fauzi, R. A. (2017). Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi). Yogyakarta: Deepublish.
Hanifah, S., Sarpingah, S., & Putra, Y. M. (2020). The Effect of Level of Education, Accounting
Knowledge, and Utilization Of Information Technology Toward Quality The Quality of MSME’s
Financial Reports. In The 1st Annual Conference Economics, Business, and Social Sciences
(ACEBISS) 2019, 1(3) (Vol. 1, No. 3).
Hutahaean, J. (2014). Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Deepublish.
Indrajit, Richardus Eko. 2007. Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis
Internet dan Teknologi Informasi.
Indrajit, Richardus Eko, Rudianto, D., & Zainuddin, A. 2005. E-Government in Action.
Yogyakarta:Andi.
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government
Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
YPKP.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Peraturan Sekretariat Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal MPR RI.
Putra, Y. M. (2018). Pengantar Sistem Informasi. Modul Kuliah Sistem Informasi Manajemen. FEB-
Universitas Mercu Buana: Jakarta.
Putra, Y. M. (2019). Analysis of Factors Affecting the Interests of SMEs Using Accounting
Applications. Journal of Economics and Business, 2(3).
Rusli, Budiman, Konsep dan Latar Belakang Reformasi Administrasi. Melalui
www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6103-M1.pdf.
Said, M Mas’ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press. Indrajit, Richardus Eko.
2016. Konsep Dan Strategi Electronic Government.
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan
Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT.
Refika Aditama.
Sutabri, T. (2012). Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.