Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di indonesia

3,303 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di indonesia

  1. 1. BAB I LATAR BELAKANGPembangunan merata dan maju merupakan suatu cita-cita yang diimpikan oleh seluruhbangsa. Hal tersebut menjadi tantangan bagi tiap negara karena tiap negara punyapermasalahan masing-masing dalam mewujudkan pembangunan yang diimpikan.Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah danrumusan-rumusan strategi yang tepat dalam menciptakan pembangunan yang merata.Merata disini dapat diartikan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat. Sudah menjaditugas negara dalam melakukan manajerial yang baik dalam membangun aspek-aspekuntuk mewujudkan pembangunan.Pemahaman pembangunan bangsa indonesia yang menyerap dari pemahaman luarberdampak pada penentuan kiblat arah pembangunan. Hal ini memaksa bangsaindoneisa untuk mengikuti standarisasi pembangunan yang diciptakan secara global.sebuah faktor yang secara tidak langsung membuat pemerintah mau tidak mau harusmengimplementasikan e-government adalah karena permintaan IMF, dimana IMFmenghendaki standard government financial systems tersendiri bagi semua pemerintahyang mendapatkan bantuan IMF. Dari sana muncul persaingan dan paksaan standarisasipembangunan. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya negatif. Bahkan membantu bangsaini dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
  2. 2. Pembangunan erat kaitannya dengan modernisasi. Modernisasi saat ini mengarah padakemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudahmengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang.Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayananpemerintah kepada publik. Artinya dalam era teknologi informasi ini, informasi telahdihubungkan oleh dengan sebuah gerbang yang terintegrasi.Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannyasecara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaaninformasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain itu pemanfaatanteknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akanmeningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraanpemerintahan.
  3. 3. BAB II PEMBAHASANDalam perkembangannya teknologi semakin merambah dari berbagai aspek dan sendi-sendi esensial suatu bangsa. Seperti halnya teknologi internet. Saat ini internet menjaditeknologi yang sangat dimanfaatkan dari berbagai kalangan termasuk pemerintah.Pemerintah di seluruh dunia mulai memanfaatkan internet untuk membantumeningkatkan kinerjanya agar lebih efektif dan dan efisien. penggunaan teknologiinformasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya,urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut e-government. Pola e-gov ini sudah mulai di praktekkan hampir dari seluruh sendi-sendipemerintahan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pemanfaatannya pun secarainternal dan eksternal. Tujuannya sederhana, dari segi internal e-gov mampu mampumenciptakan koordinasi yang baik dalam pemerintahan, dan dari segi eksternal akanlahir aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik sehingga demokratisasi bisalebih dirasakan oleh masyarakat.Dalam buku Routledge Handbook of Internet Politics ada beberapa bahasan menarikuntuk dikaji terkait dengan perkembangan e-gov di Indonesia. Seperti pemanfaataninternet oleh partai politik dalam menjalankan sistem politik seperti komunikasi politik,rekruitmen politik dan sosialisasi politik. Tak hanya itu dalam pemilihan umum internetmenjadi media dalam berkampanye oleh bakal calon yang diusung oleh partai. Dalambuku tersebut hal ini sudah diramalkan akan terjadi karena internet semakin hari-
  4. 4. semakin menjadi sumber manusia dalam mendapatkan informasi. Hal ini yangdimanfaatkan oleh partai politik.Lalu yang menarik dari buku tersebut adalah membahas mengenai dampak internetterhadap lingkungan yang ada di dalam pemerintahan. Dalam buku tersebut dikatakanbahwa internet telah merubah cara komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.Dengan adanya internet masyarakat semakin mudah dalam menciptakan ruang publikyang fungsinya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pemerintahsecara kolektif. Dengan begitu demokratisasi semakin terwujud dengan pola interaksiseperti ini.Banyak literatur yang mengatakan bahwa kemajuan negara dapat dilihat dari sistembirokrasinya, dan banyak pula literatur yang menegaskan bahwa Bangsa yang majuadalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menguasaiteknologi maka bangsa dapat bersaing dengan bangsa lain. Dua pendapat tersebutmemiliki garis besar yang dapat disimpulkan bahwa untuk memajukan bangsa makapemerintah perlu memanfaatkan teknologi dalam sistem birokrasinya.Dalam buku Routledge Handbook of Internet Politics reformasi birokrasi menjadibahasan yang menarik karena dikaitkan dengan penerapan e-government. Buku tersebutmenjelaskan bahwa e-gov dalam perjalanannya telah cukup membantu proses reformasibirokrasi di dalam pemerintahan. E-gov telah membantu memangkas birokrasi danmembuat peran PNS menjadi lebih efektif dalam menyajikan informasi sehinggamasyarakat lebih mudah menerima pelayanan dari pemerintah . Dengan begitu terjadiperkembangan secara institusional dalam suatu pemerintahan.
  5. 5. Pembahasan berikutnya yang terakhir dalam buku tersebut masih dalam bagian institusiyaitu munculnya era dimana pemerintah semakin serba digital. Penerapan e-gov dalampemerintahan telah sampai pada penerapan manajemen publik yang saat ini lebihmenggunakan komputerisasi dalam kinerjanya. Hampir semua bentuk pekerjaan dalampemerintahan sudah tersentuh oleh komputerisasi.sehingga terjadi perubahan cara danhubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan swasta. Hal iniyang disebut perubahan manajemen publik.Penerapan e-government dalam pemerintahan di indonesia merupakan salah satulangkah maju dan modern. Penulis mencoba menyoroti pola pelayanan berbasis e-govkhususnya transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasiyang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh,sistem E-Procurement.E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintahyangdilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen inimemanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi Pemerintah melaluiLembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pemerintah telah melakukan terobosanbaru dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini merupakan langkah konkret daripemerintah dalam penerapan good governance yang baik.Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ternyata cukup membantu dalam efisiensibirokrasi dan yang terpenting pola e-procurenment ini memangkas praktek-praktekKKN dalam pengadaan barang dan jasa. Pola ini pun membantu menekan pengeluarananggaran negara 10 – 50 persen.
  6. 6. BAB III KESIMPULANE-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraankepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proseskerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologiinformasi dan komunikasi.Namun dalam pelaksanaannya e-gov memerlukan ketersediaan dan akses jaringan yangmemadai, lalu dukungan penuh dari pemerintah dalam pelaksanaan e-gov dari segisumber dana pengembangan yang cukup, sumber daya manusia yang baik dalampengelolaan e-gov, lalu regulasi-regulasi yang mendukung pelaksanaan e-govkemajuan teknologi dan informasi diharapkan dapat membantu memudahkanpemerintah dalam mengimplementasikan e-government. Implementasi ini harus dimulaidari paradigma pemerintah memahami e-government yaitu perubahan pada layanan-layanan yang diberikan, sehingga merujuk sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhanpublik.E-Procurement merupakan bentuk upaya yang inovatif dari pemerintah dalammemperbaiki pelayanan publik khususnya pangadaan barang dan jasa. Hal inimerupakan bentuk proses reformasi birokrasi dan transformasi tata pemerintahan dariaspek kebijakan, kelembagaan, SDM, pengembangan sistem dan aplikasi serta programdan anggaran.
  7. 7. Dalam pelaksanaan E-Procurement perlu adanya kepatuhan terhadap Regulasi danStandarisasi yang telah dibuat, dari sana muncul ide pengembangan bahwa perlu adanyapengawasan dalam setiap proses tahapan pengadaan barang dan jasa. Ini dianggap perlukarena dari segi administrasi E-Procurement sudah berjalan dengan baik pada prosespelayanan, namun bewrbeda halnya dari segi implementasi dilapangan yang luput daripengawasan sehingga tidak ada kesesuaian antara tender yang diharapkan dengan yangada dilapangan.Untuk memaksimalkan E-Procurement maka perlu adanya tim independen dalampelaksanaan pengawasan . agar E-Procurement tidak hanya menjadi service politik sajadan hanya dari segi palayanan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.Tetapi pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi pengadaan barang dan jasayang lebih agar mencapai akuntabilitas.Dalam proses E-Procurement tugas tim independen adalah melaksanakan pemantauan,penilaian, evaluasi dan yang tak kalah penting memberikan masukan atas pelaksanaanpengadaan barang dan jasa pemerintah agar terdapat pengembangan sistem informasipengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.Untuk menguatkan fungsi penerapan pola E-Government maka monitoring dan evaluasidalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dipublikasiklan sebagaibentuk informasi dan transparansi dari pemerintah kepada masyarakat.

×