Website e-government Kota Depok menyediakan berbagai informasi publik dan layanan interaktif untuk masyarakat. Menu utamanya meliputi profil kota, instansi pemerintah, info kota, program pemerintah, dan layanan seperti call center serta aplikasi seluler. Website ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Depok.

1. MASTER PLAN E - GOVERNMENT
Putri Zahirah Damlah
16021106093

2. MASTER PLAN E - GOVERNMENT
E-Government
Pemanfaatan teknologi digital, dalam hal ini teknologi
informasi dan komunikasi, untuk proses
pemerintahan sehinggan dapat meningkatkan
efisiensi, efektivitas, transparanso dan akuntabilitas
kinerja pelayanan dan program pemerintah yang
menuju Kesejahteraan Masyarakat.

3. DASAR HUKUM MASTER PLAN E-GOV
• UUD 1945, Pasal 28 F
• UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
• UU No 28/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
• Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Kerangka
Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika
di Indonesia
• Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Government

4. TRANSFORMASI MENUJU E-GOV
Govermnet to e-Government
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan secara Pemerintahan
MANUAL Berbasis ICT
Transformation
Transformasi
• Manajemen Perubahan
• Perubahan Budaya Kerja
• Perubahan Proses Kerja
• SOP dan Kebijakan
Politik
• Peraturan Perundangan
• Leadership
Pemanfaatan ICT
• Penggunaan Internet
• Penggunaan
Infrastruktur Telematika
• Penggunaan Sistem
Aplikasi
• Standarisasi Metadata
• Transaksi Elektronik
• Electronic Data
Interchange
• Electronic
Documentation

5. TAHAPAN E-GOV
• Tingkat 1 = Persiapan,proses pembangunan e-Government terkategori bila:
a. Aplikasi yang dibangun merupakan situs web yang digunakan sebagai
media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga;
b. Adanya kegiatan sosialisasi situs web untuk internal dan publik;
c. Website pemerintah yang dibangun berisi informasi dasar.
• Tingkat 2 = Pematangan (Fase Interaksi). Pembangunan e-Government
dikatakan termasuk dalam tahap pematangan apabila tingkat persiapan
telah dilakukan dan :
a. Aplikasi e-Government yang dibuat bersifat interaktif, yaitu yang
memungkinkan adanya komunikasi antara penyedia layanan dan penerima
layanan.
b. Aplikasi e-Government yang dibangun menyediakan antar muka yang
menghubungkan lembaga pemilik aplikasi dengan lembaga lain.

6. • Tingkat 3 = Pemantapan (Fase Transaksi). Pembangunan aplikasi e-
Government termasuk dalam tingkat pemantapan apabila :
a. Aplikasi e-Government yang dibangun menyediakan proses transaksi antara
penyedia dan penerima layanan;
b. Aplikasi yang dibangun memungkinkan adanya pertukaran data dengan
aplikasi di lembaga lain.
• Tingkat 4 = Pemanfaatan (Fase Transformasi). Proses pembangunan
aplikasi e-Government disebut dalam tingkat ini apabila pembuatan
aplikasi untuk pelayanan bersifat G2G dan G2B. Dalam hal ini, layanan
pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan
pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang
terkait (pemerintah ke antar pemerintah, sektor nonpemerintah, serta
sektor swasta).

7. HUBUNGAN KOMUNIKASI DALAM E-GOV
Lembaga
Legislatif Instansi Pemerintah
PublikMasyarakat Dunia Usaha
Komuni
kasi
Publik
Administra
si
Pemerinta
han
Pembang
unan

8. MEMBANGUN E-GOV
● membangun kelembagaan yang berbasis sistem manajemen organisasi
jaringan, termasuk di dalamnya struktur organisasi, pengembangan
prosedur,kebijakan, dan peraturan;
● membangun sistem yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) untuk mampu meningkatkan layanan publik dan layanan informasi,
baik eksternal
maupun internal secara online, termasuk didalamnya membangun
infrastruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi,
arsitektur
infrastruktur jaringan;
● membangun sumberdaya manusia yang mampu menangani sistem, baik
dari sisi hard skills maupun soft skills.

9. KOMPONEN TI DAN KOMUNIKASI
Informasi

10. TANTANGAN
• Aplikasi yang dibutuhkan
• Infrastruktur TIK
• Sumber Daya Manusia
• Kebijakan (termasuk anggaran) yang mencukupi
• Keterlibatan pemangku kepentingan majemuk
(multi-stakeholders)
• Koordinasi antar OPD
• Open Government/Open Data
• Kesenjangan digital di masyarakat (literasi,
ketersediaan akses dan kemampuan ekonomi)

11. BEBERAPA PROGRAM E-GOV
• Rencana Induk Pengembangan e-Government
• Portal Pemerintah
• Pengembangan Infrastruktur TIK
• Pengembangan Aplikasi
• Open Data
• Pengembangan Sumber Daya Manusia

12. KEBIJAKAN
Pengembangan
Infrastruktur:
-Pengunaan Jaringan
Komputer & Internet
-Komputer & Server
-dll
Pengembangan
Aplikasi:
-Situs Web
-Aplikasi KIP
-SI Daerah
-e-Health
-dll
Pengembangan SDM:
-Program Pelatihan
-Pelaksanaan Diklat
bidang TIK
-dll
Cetak Biru
Pengembangan
Infrastruktur
Cetak Biru
Pengembangan
Aplikasi
Cetak Biru
Pengembangan SDM
MASTER PLAN (RENCANA INDUK)
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

13. PENYUSUNAN MASTER PLAN
-Tersedianya arahan bagi upaya pengembangan komponenkomponen
e-Government yang terencana, terpadu, efektif, dan efisien.
-Terdapatnya acuan bagi pengembangan aplikasi perangkat
lunak maupun infrastruktur perangkat keras teknologi informasi dan
komunikasi yang efektif dan efisien.
-Tersedianya panduan bagi upaya pendidikan dan pelatihan
SDM aparatur untuk menggunakan dan mengelola eGovernment

14. MASTER PLAN E- GOV KOTA DEPOK
Depok merupakan kota penyangga Jakarta. Ketika menjadi kota administratif
pada tahun 1982, penduduknya hanya 240.000 jiwa, dan ketika menjadi
kotamadya pada tahun 1999 penduduknya 1,2 juta jiwa. Universitas Indonesia
(kecuali Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan sebagian Program
Pasca Sarjana) berada di wilayah Kota Depok.
Sejak bulan Juni 2012, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail telah
menetapkan program One Day No Car, yaitu program satu hari tanpa mobil
bagi pejabat pemerintahan Kotamadya Depok. Program ini dilakukan setiap
hari Selasa.[2]
Pada tahun 2015, Depok merupakan satu dari 10 kota di Indonesia yang
mendapatkan 'Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah'.[3] Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang
mampu meningkatkan pendapatan daerah. Setiap tahun, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) "disetor" ke Kementerian
Dalam Negeri sebagai indikator tingkat keberhasilan suatu pemerintahan
daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

15. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik,
untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses
kepemerintahan yang demokratis.
Dalam website e-government terdapat beberapa pilihan menu antara lain adalah :
• Profile kota
• cpns 2017
• instansi
• info kota
• interaksi
• sosialisasi
• program
• LPSE
• (indonesian) info publik
• RSS
• e-mail
• Dll.

16. Pada beranda website juga tersedia beberapa baner seperti :
• sistem informasi transparasi angggaran
• call center
• produk uggulan kota depok
• download (depok mobile application)
• youtube kota depok
website e-government kota depok ini bisa di katakan lumayan lengkap, semua informasi
yang masyarakat butuhkan tersedia semua disini mulai dari agenda pemerintah hingga
harga sembako di kota depok.
tersedia juga layanan bagi masyarakat kota depok seperti call center dan jadwal mobil ktp
keliling. ada juga fasilitas email yang di sediakan di website ini jadi masyarakat dapat
memberikan saran atau pendapat langsung ke dalam email kota depok.

18. Sources :
1. www.depok.go.id
2. idsd.depok.go.id
3. https://www.slideshare.net/banyumurti/pengembangan-
egovernment-di-pemerintah-daerah
4. http://redlimo.blogspot.co.id/2014/12/e-government-
kota-depok.html

19. TERIMA KASIH 