E-Government merupakan upaya pemerintah mengembangkan sistem kepemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat tiga model penyampaian e-Government yaitu Government to Citizen, Government to Business, dan Government to Government. E-Government diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan serta meningkatkan efisiensi proses bisnis pemerintah.

1. E-Government
E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment
biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah
transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan
kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan
proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya,
urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government
dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk
meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses
kepemerintahan yang demokratis.
Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

2. a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)
Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat,
Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,
contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi
(Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi,
Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.
b. Government-to-Business (G2B)
Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi
yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada
pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien
melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi
interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.
Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum
Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll
c. Government-to-Government (G2G)
Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau
lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.
Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online,
pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

3. A. Keuntungan E-Goverment bagi rakyat
1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu,
tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik
datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan
[transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini
menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi,
masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah
kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh
orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan
melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.
5. Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government
membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang
dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
6. e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan
komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
7. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuaat oleh pemerintah sehingga
dapat memperbaiki kinerja pemerinta8. Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi
yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.
9. Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.
10. Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya,
pendidikan, dan sebagainya.
11. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

4. B. Kerugian E-Goverment bagi rakyat
1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya
cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs
KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
2. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e-
government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang
berkepentingan.
3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk
keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang
dapat mempengaruhi dan bias opini publik.
4. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses
kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi
penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan
5. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk
pengembanngan e-government
6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor
seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang
memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat
perhatian
7. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

5. C. Manfaat
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan
sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap
definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:
Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder);
dimana Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet);
dengan tujuan Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan
konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony
Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh
dengan diterapkannya konsep e-Governmnet bagi suatu negara, antara lain:

6. 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas
dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi,
kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
penerapan konsep Good Corporate Governance.
2. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang
dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-
hari.
3. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai
perubahan global dan trend yang ada.
5. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam
proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

7. Beberapa manfaat dari E-Government, diantaranya sebagai berikut :
1. memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah
dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu
dibukanya kator pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh
dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.
2. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh.
Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk
menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.
3. Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien
karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi
informasi.
Untuk dapat mengembangkan e-Governmet dengan baik diperlukan front office dan
back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor
pemerintah.

8. Sedangkan manfaat e-government itu sendiri adalah sebagai berikut :
1. Membuat mudah bagi setiap warga negara memperoleh pelayanan dan interaksi
dengan pemerintahnya , memperbaiki efisien dan efektivitas dan memperbaiki
tanggapan/tanggungjawab sistem pemerintahan kepada warga negaranya.
Selanjutnya akan memberikan value, seperti : penyederhanaan pelayanan,
menghilangkan lapisan-lapisan pelayanan, memungkinkan semua warga negara
memperoleh informasi dan pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui
integrasi sistem pemerintahan dan aliran operasional sistem pemerintahan dapat
dilakukan lebih cepat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat , memperbaiki proses
keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan , mereduksi biaya
transaksi, terjadi komunikasi dan interaksi pada proses pemerintahan dan
menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.
3. Pemerintah tidak tertutup dengan warga negara karena tersedianya akses informasi,
pelayanan yang modern, antar lembaga pemerintah dapat berkomunikasi dan kerja
lebih efisien dan efektif serta memungkinkan meningkatkan pendapatan dari pajak.

9. D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari penggunaan E-Government secara menyeluruh mencakup pada:
1. Government to Citizens (Pemerintah ke Masyarakat), Pemerintah membangun dan
menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan
interaksi dengan masyarakat. Contoh : E-KTP
2. Government to Business (Pemerintah ke Pelaku Usaha), Contohnya pada proses
perizinan pendirian usaha dan investasi, pengadaan lelang oleh pemerintah, dan
kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara online bagi pelaku usaha.
3. Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah), Memperlancar kerjasama
antar negara dengan dimudahkannya komunikasi, seperti kepentingan diplomasi,
atau berbagai informasi yang dianggap penting oleh negara yang satu dan lainnya.
4. Government to Employees (Pemerintah ke Aparatnya), keadaan internal juga
menjadi tempat diterapkannya E-Gov dalam upaya kemudahan informasi atau akses
berbagai tugas/hasil kerja dan lainnya. Contohnya bisa diumpamakan seperti system
KRS online yang diberlakukan di Universitas dimana Rektorat menjadi Pemerintah
dan Dosen serta mahasiswa/i menjadi aparat yang berada dalam suatu organisasi.

10. Prinsip Desain Cetak biru (Blueprint)
Cetak biru (Blueprint) ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah
daerah dalam mengembangkan aplikasi e-Government yang sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang. Untuk itu Cetak
biru (Blueprint) ini didesain dengan prinsip keseimbangan antara flexibility dan
standardization.
Flexibility:
Cetak biru (Blueprint) ini memberikan panduan yang konsisten namun dapat
dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang
spesifik. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan Cetak biru (Blueprint) ini dengan Visi,
Misi, Rencana Strategis, dan Peraturan Daerah yang berlaku, yang
akan mempengarhui kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan
e-Government di daerahnya.

11. Standardization:
Cetak biru (Blueprint) ini lebih mengedepankan deskripsi aplikasi-aplikasi e-
Government di pemerintah daerah yang bersifat umum dan tipikal, disertai
dengan spesifikasi umum dan generik, sehingga dalam batas tertentu terdapat
standarisasi aplikiasi e-Government secara nasional. Dasar-dasar peraturan
pemerintah secara nasional dijadikan panduan utama dalam mendeskripsikan
fungsi-fungsi kepemerintahan yang menjadi dasar desain aplikasi.
Dengan mengutamakan keseimbangan flexibilitas dan standardisasi, maka Cetak
biru (Blueprint) ini akan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Tidak tergantung struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah.
2. Relatif tidak rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah,
khususnya Peraturan Daerah.
3. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan
menterjemahkan Cetak biru (Blueprint) dengan tetap menjaga konsistensi
kebijakan nasional.

12. Dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government bag lembaga
Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku
pengembangan e-Government hanya pada bidang sistem aplikasi e-
government, dengan ruang lingkup pemerintahan daerah propinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem ini adalah:
1. Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat
mandatory
2. Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government
3. Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-
Government yang komprehensif, efisien dan efektif

13. Tahap – Tahap E-government
Tahap E-Government menurut Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi
nasional pengembangan, bahwa penerapan E-Government dapat dilaksanakan melalui
tingkatan sebagai berikut :
1. Tingkat persiapan yang meliputi :
2. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
3. Penyiapan SDM;
4. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose
Community Center, Wernet, dll;
5.Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik
6. Tingkat pematangan yang meliputi :
7. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
8. Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain.
9. Tingkat pemantapan yang meliputi :
10. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
11. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
12. Tingkat pemanfaatan yang meliputi :
13. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (Government To
Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang
terintegrasi.

14. Model World Bank
1. Publish: Dalam tahap ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah,
dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang
dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.
2. Interact: Pada tahapan ini terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah
dengan masyarakat yang berkepentingan
3. Transact: Pada tahapan ini sudah terjadi perpindahan (transfer) uang dari
pihak lain sebagai sebuah konsekuensi dari diberikannya layanan jasa oleh
pemerintah.

15. Tahapan perkembangan implementasi E-Government di Indonesia Menurut
Nugroho (2007), Tahapan perkembangan implementasi E-Government di
Indonesia dibagi menjadi empat :
1. Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam
tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam
website pemerintah.
2. Interaction, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara
masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang
ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi E-
mail dalam website pemerintah.
3. Transaction, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga
dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat
secara terintegrasi.

16. Tahap Inisiatif E-Government Washtenaw County
Washtenaw County membagi berbagai inisiatif e-Government yang ada menjadi
tiga tahapan besar, yaitu: e-Information, e-Commerce dan e-Democracy
(Kinney, 2001). Tiga jenis klasifikasi inisiatif ini merupakan tiga fase besar
pengembangan e-Government :
1. e-Information
Konsep e-Information terkait dengan obyektif bagaimana agar seluruh
stakeholder pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pelayanan
masyarakat dapat di satu sisi menyediakan dan di sisi lain mengakses informasi
secara cepat dan tepat melalui berbagai kanal akses. Kanal akses tersebut
dapat merupakan saluran komunikasi tradisional seperti kantor-kantor,
telepon, fax, dan lain sebagianya maupun melalui media teknologi informasi
seperti internet, call center, web-TV, PDA (Personal Digital Assistant), dan lain-
lain.

17. Program pembangunan aplikasi e-government dalam tahapan ini biasanya
dimulai dengan membangun website yang berisi informasi mengenai berbagai
hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang seyogiyanya merupakan tugas
pemerintah untuk menyediakannya. Dengan adanya website ini diharapkan
masyarakat dapat secara mandiri mencari data dan informasi yang
dibutuhkannya, sekaligus memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif
antara mereka dengan pihak pemerintah yang membangun website tersebut.
Pada aplikasi yang lebih kompleks, biasanya website tersebut telah menjadi
sebuah portal pengetahuan (knowledge portal) yang di dalamnya tidak
sekedar berisi data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat, namun lebih
jauh lagi berisi berbagai pengetahuan penting yang dapat meningkatkan
kualitas hidup masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

18. 2. e-Commerce
Pada tahap e-Commerce, konsep pelayanan yang ada tidak hanya
berhenti pada pertukaran informasi antara masyarakat dan
pemerintahnya, tetapi lebih jauh sudah melibatkan sejumlah
proses transaksi pertukaran barang dan/atau jasa. Masyarakat
yang selama ini perlu mendatangi kantor-kantor pemerintahan
secara fisik untuk berbagai proses perijinan dan berbagai
pembayaran, seperti membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin
Mengemudi, Penyetoran Pajak Bumi Bangunan, dan lain-lain saat
ini tidak perlu berpergian lagi karena semua hal tersebut dapat
dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan media internet.

19. 3. e-Democracy
Pada tahap e-Democracy, terjadi suatu lingkungan yang kondusif bagi pemerintah,
wakil rakyat, partai politik, dan konstituennya untuk saling berkomunikasi,
berkolaborasi, dan berkoopreasi melalui sejumlah proses interaksi melalui media
internet. Dalam kaitan ini, masyarakat dapat menyampaikan penilaian dan
pandangannya terhadap kinerja pemerintah dan menyampaikan pendapatnya
secara bebas kepada para wakil rakyat secara online dengan menggunakan fasilitas
semacam e-mail, mailing list, discussion/forum, chatting, dan polling. Arah
perkembangan akhirnya adalah bagaimana membangun sistem pemilihan umum
yang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya komunikasi politik yang intensif
dan terbuka ini, maka diharapkan akan dapat membantu mempromosikan proses
demokrasi di negara yang bersangkutan.
Ketiga fase ini perlu dijalankan prosesnya satu per satu secara sekuensial karena
memang satu fase merupakan landasan bagi pengembangan fase berikutnya. Fase
terberat tentu saja adalah fase ketiga, dimana dibutuhkan tidak hanya infrastruktur
teknologi informasi yang kuat, tetapi juga dibutuhkan perubahan kultur yang besar
di masyarakat (suprastruktur).

20. sumber :
1. http://sriyanthigeg.blogspot.co.id
2. http://hasanahtun.blog.fisip-untirta.ac.id/2013/03/29/kelebihan-dan-kekurangan-e-
government/