Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang mencakup pengertian, model-model, keuntungan, ruang lingkup, dan tujuan penerapan e-government. Secara ringkas, e-government adalah upaya mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara online.

1. T u g a
p o
s
K e l o m k
2
2

2. Anggota Kelompok
Anggota Kelompok
1. ALBERTHA BANO
(21210113)
2.MARIA ERWINDA LURUK
(21210117)
3.MARIA AKRIPINA MAU
(21210162)
4.WILHELMINA M.B. KESA
(21210138)
5.FELISIA PRIMA TELIK
(21210104)

3. Pengertian
E-Government merupakan kependekan dari Electronic-Government atau
di adaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Pemerintahan Elektronik.
E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah
atau pemerintah transformasi adalah Suatu upaya untuk mengembangkan
penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu
penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah
dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.

4. Pembahasan
Pembahasan
A.Model-Model E-Government
1. Government to Citizen atau Government to Customer (G2C)
Government to Citizen/Customer adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh
pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi.
G2C memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar
masyarakat dan pemerintah. G2C ini memiliki tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada
semua lapisan masyarakat, saat ini G2C paling banyak ditemui.
Berikut beberapa penerapan Government to Citizen/Customer: sistem pajak online, layanan
kesehatan, website pencari kerja disnaker, penerbitan dokumen pribadi (KTP, Akte, KK, Paspor
dll), kantor imigrasi dan lain sebagainnya.

5. 2. Government to Employee (G2E)
Tidak hanya kepada para masyarakat saja,
Government juga melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan.
Tujuannya agar memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai dan karyawan.
Beberapa layanan G2E antara lain:
BPJS Kesehatan
Aplikasi BPJS Kesehatan ini menjadi asuransi yang dimiliki oleh setiap pekerja di Indonesia. Setiap bulan
anggota dimintai iuran dengan nominal tertentu, tujuannya jika ada pegawai atau karyawan sakit sudah
tidak perlu lagi membayar biaya rumah sakit, semua sudah dicover dengan BPJS Kesehatan. Jadi untuk
jaminan kesehatan para pegawai atau karyawan beserta keluarganya sudah aman.
BPJS Ketenagakerjaan
Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan fasilitas kepada semua anggota untuk jaminan hari tua.
Setiap bulannya per anggota dimintai potongan iuran berapa persen dari gaji pokok. Nantinya saldo yang
terkumpul dalam akun BPJS Ketenagakerjaan dan akan diakumulasikan sehinga bisa diambil setelah tidak
bekerja atau pensiun.

6. 3. Government to Business (G2B)
Model E-Government yang ketiga adalah Government to Business.
Pemerintah sudah selayaknya membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu
negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis
mereka. Para pelaku bisnis akan banyak berinteraksi dengan
pemerintahan, untuk itu perlu dibuat hubungan yang baik antar keduanya.
Contoh penerapan Government to Business di Indonesia saat ini seperti pajak
perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintahan, hak paten
merk dagang, ijin usaha dan lain sebagainnya.

7. 4. Government to Government (G2G)
Terkahir, model E-Government yang keempat adalah Government
to Government.
Komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antar
departemen atau lembaga pemerintahan satu sama lainnya.

8. B. Keuntungan E-Goverment
1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu,
tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor,
rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan
[transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi,
masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat
ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat
dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.
5. Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government
membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan
pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

9. 6. e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan
yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha
dan industri.
7. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuaat oleh
pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintan.
Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah
lengkap dan up to date.
8. Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka
air.
9. Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan
kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.
10. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

10. C.Kerugian E-Goverment bagi rakyat
1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya
cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs
KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
2. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e-
government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang
berkepentingan.
3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk
keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat
mempengaruhi dan bias opini publik.
4. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses
kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi
penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan.

11. 5. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang
dialokasikan untuk pengembanngan e-government
6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian
sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan
berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara
andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian
7. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

12. D. Tujuan E.Government
Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah pembentukan jaringan dan
transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi,
serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Secara umum, penerapan e-Government di
berbagai negara yang dikaji mempunyai tujuan sebagai berikut:
Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan
mempermudah akses interaksi masyarakat; Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan
memperbanyak akses informasi public;
Meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak
pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat; Mengurangi
waktu, uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat
dengan memperpendek proses pemberian layanan.

13. E. Manfaat dari E-Government
Memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam
sehari,
7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kator pemerintah.
Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik harus
datang ke kantor pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah
diperoleh.
Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan
pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.
Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi
pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi
. Untuk dapat mengembangkan e-Governmet dengan baik diperlukan front office dan back office yang
mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintah.
Sedangkan manfaat e-government itu sendiri adalah sebagai berikut : Membuat mudah bagi setiap warga
negara memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki efisien dan efektivitas
dan memperbaiki tanggapan/ tanggungjawab sistem pemerintahan kepada warga negaranya.

14. F.Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari penggunaan E-Government secara menyeluruh mencakup pada:
Government to Citizens (Pemerintah ke Masyarakat),
Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk
memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Contoh : E-KTP Government to Business
(Pemerintah ke Pelaku Usaha), Contohnya pada proses perizinan pendirian usaha dan investasi,
pengadaan lelang oleh pemerintah, dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara online bagi
pelaku usaha. Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah),
Memperlancar kerjasama antar negara dengan dimudahkannya komunikasi,
seperti kepentingan diplomasi, atau berbagai informasi yang dianggap penting oleh negara yang satu dan
lainnya. Government to Employees (Pemerintah ke Aparatnya),
keadaan internal juga menjadi tempat diterapkannya E-Gov dalam upaya kemudahan informasi atau akses
berbagai tugas/hasil kerja dan lainnya. Contohnya bisa diumpamakan seperti system KRS online yang
diberlakukan di Universitas dimana Rektorat menjadi Pemerintah dan
Dosen serta mahasiswa/i menjadi aparat yang berada dalam suatu organisasi.

15. K a s i h
T e r i a
m