E-government di Indonesia sudah diterapkan di berbagai kota seperti Surabaya, Bojonegoro, Binjai, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat empat tipe e-government yaitu G2C untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, G2B untuk memudahkan bisnis, G2G untuk kerja sama antar pemerintah, dan G2E untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.

1. Makalah
E-Government Di Indonesia
By : Fakhri Zufar Amwani

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat
pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada
pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-
government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-
government. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar
sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan
kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan
aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih
menyukaimetoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau
telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan E-Government di sejumlah
negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang
terlibat langsung.
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk
administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang
transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan
terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-government dapatlah digolongkan
dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi
melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan
melaui e-mail. Tingkat ketigaadalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan
kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor
pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor
pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.
1.2. Tujuan Penulisan
 Memahami pengertian E-Government
 Pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari
 Memahami karakteristik E-Government
1.3. Rumusan Masalah
 Pengertian E-Government
 Karakteristik E-Government
 Contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari
 Tipe-tipe E-Government

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian E-Government
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk
memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang
berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif,
atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan
publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Pada intinya E-Government adalah
penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan
pihak-pihak lain.
E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:
 Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam
sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat
dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
 Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya
keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi
lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua
pihak.
 Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya
informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing
grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua
untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
 Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan
dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas
areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara
pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang
sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya
berlangsung satu atau dua jam, misalnya.
2.2. Karakteristik E-Government
 Interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan seerti
masyarakat luas, pebisnis dan unit0unit kerja di lingkungan pemerintah lainnya.
 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer, dan internet)
 Mempermudah dan praktis dalam pelayanan pemerintah terhadap berbagai pihak yang
berkepentingan (stakeholder).

4. 2.3. Pengaplikasian E-Government di Indonesia
Di Indonesia, sudah banyak kota yang menerapkan E-Government. Contohnya:
 Surabaya
Surabaya adalah salah satu contoh kota yang menerapkan e-Government
dengan baik. Solusi yang dihadirkan di Surabaya mencakup Sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah (SKPD), e-SDM, e-Monitoring, e-Education, e-Permit, e-Office, e-
Health, e-Dishub, Media Center, serta Sistem Siaga Bencana. Salah satu contoh
implementasi yang berjalan baik adalah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
(SKPD). Sistem Ini menjadi objek vital sebab menyangkut perencanaan dan
pengembangan kota dan staf pemerintahan di kota Surabaya. Karena posisinya yang
sangat penting, maka di dalamnya pun dilengkapi dengan e-Musrenbang yang disusun
untuk mendukung sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
 Bojonegoro
Di ranah e-Government nama Bojonegoro sedang naik daun. Kabupaten ini
bahkan disebut-sebut memiliki penerapan e-Government yang lebih lengkap
dibanding DKI Jakarta maupun Makassar. Seperti di tempat lain, Bojonegoro
memiliki sistem baku seperti e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Planning, e-Procurement,
serta e-Monev (monitoring and evaluation). Uniknya, selain siklus utama tersebut,
pemerintah kabupaten juga menambahkan open data contract setelah e-Procurement.
Open data contract ini memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi pekerjaan
kontraktor maupun pihak ketiga yang memenangkan tender proyek pemerintah.
 Binjai
Pemerintah Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara patut berbangga, pasalnya
kota ini adalah yang pertama menerapkan e-Government di provinsi tersebut. Sampai
sekarang, Binjai telah memiliki 14 inovasi e-Government demi mewujudkan Binjai
Smart City. Belakangan, kota ini telah melakukan grand launching untuk lima aplikasi
e-Government Binjai Smart City (BSC) sekaligus peresmian Binjai Command Center
(BCC). Salah satu aplikasi e-Government andalan Binjai adalah e-Masyarakat yang
bisa diunduh umum di Play Store. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa
membuat laporan yang dilengkapi dengan foto dan keterangan supaya segera
ditanggapi. Selain menjadi media berbagi informasi, e-Masyarakat juga digunakan
kepolisian dan masyarakat untuk berkorespondensi.
 Bandung
Bandung dan smart city-nya bukanlah hal yang asing lagi. Baru-baru ini,
Bandung baru saja menghibahkan tiga aplikasi e-Government-nya untuk digunakan di
tiga provinsi (terdiri dari belasan kabupaten/kota). Tiga aplikasi yang dimaksud
adalah aplikasi Hibah Bansos (Sabilulungan), aplikasi perizinan online, dan aplikasi
Elektronik Remunerasi Kinerja (E-RK). Hibah tersebut dimaksudkan agar sistem
perizinan, perencanaan, sekaligus pengadaan (planning and budgeting), sistem
pengadaaan barang dan jasa, dan bantuan sosial, dapat berjalan dengan lebih
transparan, efektif, serta bertanggung jawab.

5.  Yogyakarta
Percontohan e-Government bukan hanya Bandung semata, Yogyakarta pun
demikian. Pelaksanaan e-Government di Kota Pelajar ini sudah dimulai sejak 10
tahun yang lalu. Bahkan pada 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyebut bahwa DIY secara umum akan dijadikan
percontohan di tingkat nasional. Di Kota Yogyakarta sendiri, e-Government telah
dijalankan dengan basis strategis pemanfaatan TI, keterlibatan publik dalam
pengambilan keputusan, serta sistem administrasi kependudukan dan sistem
administrasi perizinan.
2.4. Tipe-Tipe E-Government
1. G2C (Government to Citizens)
Merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah
membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama
untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan
utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat
dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan
sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:
Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
(SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk
mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan
bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah
datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan;
 Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk
melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat
mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai
 Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari
pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan
dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke
Departemen Tenaga Kerja secara gratis); dan lain sebagainya.
2. G2B (Government to Business)
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah
lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam
perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh
pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai
lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai
sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan
kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam
menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat

6. menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri
swasta. Contoh aplikasinya adalah:
 Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web
untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan
melakukan pembayaran melalui internet
 Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta
dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan
komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender,
pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan
mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman
pemenang tender;
3. G2G (Government to Governments)
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling
berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu
pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau
diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan
kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam
melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik,
mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-
Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi
antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau
konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan
oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
4. G2E (Government to Employees)
Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan
kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di
sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contoh aplikasinya adalah:
 Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk
meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga
sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan
pemerintahan;
 Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang
telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik,
apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan
tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan
beserta keluarganya

7. 2.5. Bidang E-Government
 Online Sevices
adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke luar baik itu masyarakat maupun
kepada pelaku bisnis. Tetapi yang terpenting disini adalah pemerintah menawarkan
pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait, contohnya seperti
pembayaran retribusi, pajak properti atau lisensi.
 Government Operations
adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah, lebih khusus lagi adalah kegiatan
yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti electronic procurement, manajemen
dokumen berbasiskan web, formulir elektronik dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan
dengan penggunaan internet.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
1. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapatmeningkatkan hubungan
antar Pemerintah dan pihak-pihak lain.
2. Penggunaan E-Government mempunyai empat tipe relasi yaitu G2C, G2B,G2G, G2E.
3. Pengimplementasian E-Government di Indonesia masih mempunyai banyak hambatan.
4. Pengembangan E-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat)tingkatan yaitu
persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.
3.2. Saran
Saran yang dapat diberikan antara lain :
1. Sebaiknya E-Government di Indonesia diterapkan dengan sistem ICTyang lebih baik,
agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan pemerintah berjalan dengan
efektif dan efisien.
2. Dalam pengimplementasian E-Government sebaiknya lebih beranimelakukan
eksperimen-eksperimen baru agar segala hambatan bisa diatasidan penerapan E-
Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

8. DAFTAR PUSTAKA
 gtBlogger. “5 Kota di Indonesia yang Telah Menerapkan e-Government”. 13
Nopember 2018.
https://blog.gamatechno.com/5-kota-di-indonesia-yang-telah-menerapkan-e-
government/
 Setia, Yunas Novi. “Perkembangan e-Government di Indonesia” . 13 Nopember 2018
http://www.academia.edu/8402067/PERKEMBANGAN_E-
GOVERNMENT_DI_INDONESIA
 Rafsanjani, Saddam. “Empat Tipe Relasi Pada e-Government”. 13 Nopember 2018
http://muslimpoliticians.blogspot.com/2013/05/empat-tipe-relasi-pada-e-
government.html