contoh makalah E-Government

1. MAKALAH
E-GOVERNMENT
Dosen : DR.H.RACHMAT MAULANA,M.SI
Disusun Oleh :
Dede Muhimat (110112023)
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BANTEN JAYA
TEKNIK INFORMATIKA
2015/2016

2. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
KATA PENGANTAR
Bismillahirahmannirahim.
Dengan mengucapkan Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan
karunia-Nya, Sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini.Penulisan makalah ini
digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah E-Goverment yang membahas tentang
“E-Government”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi
besar Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatya, dan orang-orang yang tetap
istiqomah di jalan Allah SWT.
Dalam penyelesaian makalah ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada
berbagai pihak yang telah membantu.
Dengan menyadari ketidak sempurnaan makalah ini penyusun sangat berharap atas kritik
dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini,sebagai akhir kata semoga
makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin
Serang,16 Desember 2015
Penyusun

3. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
E-GOVERNMENT
1.Pengertian E-Government
E-Government adalah penggunaan information and communication technology ( ICT )
untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak – pihak lain. Penggunaan ICT ini
kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti G2C ( government to citizen ), G2B (
government to business ) dan G2G ( inter – agency relationship ).
E-Government berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government,juga disebut e-gov
yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi,
kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Jika e-government
seringkali dianggap sebagai pemerintahan online ("online government") atau pemerintahan
berbasis internet ("Internet-based government"), banyak teknologi pemerintahan elektronik non-
internet yang dapat digunakan dalam konteks ini, beberapa bentuk non-internet termasuk
telepon,faksimil, PDA, SMS, MMS, jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and
services), Bluetooth, CCTV, sistem penjejak (tracking systems), RFID,indentifikasi biometrik,
manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan,kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart
card) serta aplikasi NFC lainnya ada banyak pertimbangan dan dampak potensial penerapan dan
perancangan egovernment, termasuk disintermediasi pemerintah dengan warganya, dampak pada
faktor sosial, ekonomi, dan politik.

4. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
2.Fungsi E-Government
1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam
sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat
dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya
keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih
baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya
informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing
grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk
memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasipemerintahan
dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing.
Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu.Tanya jawab,
koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada
lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya
berlangsung satu atau dua jam, misalnya.
Dan juga dalam fungsinya, dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok
sistem yaitu :
a. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan
kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)
b. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan
kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)
c. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan
internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G:
Government To Government)

5. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
3. Manfaat E-Government
Isu-isu kuat implementasi e-govenment adalah mewujudkan good government , menekan
korupsi, mekanisme lebih transparan , memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi, dengan
keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang pemerintahan. Ketika e-
government dapat diimpementasikan dengan sempurna, tentunya akan memberikan berbagai
manfaat dan perubahan, seperti :
1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan
24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.
Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor
pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai
pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan
kekesalan dari kesemua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan
adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat
menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah
kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan
secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas
untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi
pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing.Bagi
Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu.Tanya jawab,
oordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus
berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta
untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.
5. Terjadinya pergeseran dari paradigma birokrasi ke paradigma e-government
sebagaimana berikut :

6. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
a. Pergeseran Paradigma dalam Penyampaian Pelayanan Publik.
Paradigma Birokratis Paradigma e-government Orientasi Efisiensi
biaya produksi Fleksibel, pengawasan dan kepuasan
pengguna(customer). Proses organisasi Merasionalisasikan peranan,
pembagian tugas dan pengawasan hirarki vertical Hirarki horisontal,
jaringan organisasi dan tukar informasi Prinsip manajemen Manajemen
berdasarkan peraturan dan mandat (perintah) Manajemen bersifat
fleksibel, team work antar departemen dengan koordinasi pusat. Gaya
kepemimpinan Memerintah dan mengawasi Fasilitator, koordinatif dan
entrepreneurship inovatif. Komunikasi internal Hirarki (berperingkat)
dan top-down Jaringan banyak tujuan dengan koordinasi pusat
dankomunikasi langsung. Komunikasi eksternal Terpusat, formal dan
saluran terbatas Formal dan informal, umpan balik langsung, cepat dan
banyak saluran Cara penyampaian pelayanan Dokumen dan interaksi
antar personal Pertukaran elektronik dan interaksi non face-to-face.
Prinsip-prinsip penyampaian pelayanan Terstandarkan, keadilan dan
sikap adil Penyeragaman bagi semua pengguna dan bersifat personal.
b. Membuat mudah bagi setiap warga negara memperoleh pelayanan dan
interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki efisien dan efektivitas
dan memperbaiki tanggapan/tanggungjawab sistem pemerintahan
kepada warga negaranya. Selanjutnya akan memberikan value,
seperti : penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisan-lapisan
elayanan, memungkinkan semua warga negara memperoleh informasi
dan pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui integrase
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki
proses keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan,
mereduksi biaya transaksi, terjadi komunikasi dan interaksi pada proses
pemerintahan dan menciptakan masyarakat berbasis komunitas
informasi yang lebih berkualitas.

7. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
d. Pemerintah tidak tertutup dengan warga negara karena tersedianya
akses informasi, pelayanan yang modern, antar lembaga pemerintah
dapat berkomunikasi dan kerja lebih efisien dan efektif serta
memungkinkan meningkatkan pendapatan dari pajak.
4.Implementasi E-Government
E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh- contohnya antara
lain:
 Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat.
Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info
(info kiosk), ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia
berada). Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor
dapat mengetahui potensi tersebut.
 Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor
pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk
menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.
 E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan.
Strategi Implementasi (Depkominfo)
Pengembangan layanan publik yang handal, terpercaya, dan terjangkau
Reformasi organisasi, proses-proses bisnis, dan sistem-sistem pengelolaan
Pemanfaatan TI secara optimal
Pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta/masyarakat
Peningkatan kualitas SDM dan e-literacy
Pengembangan rencana implementasi yang realistis dan terukur

8. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
5.Penerapan E-Government Dalam Pemerintahan
Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum
penerapan e-government, karena untuk menjalankan egovernment diperlukan suatu sistem
informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masinglembaga pemerintahan, sehingga dari
kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan
sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya ke
masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara
lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus
memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk
faktor-faktor dari sistem informasi tersebut.
Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang terkandung
didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi.Untuk memenuhi konsep sistem
informasi yang baik maka dari masing-masing unsur tersebut harus memiliki standar yang harus
dipatuhi dan dijalankan,sehingga sistem informasi dari satu lembaga pemerintah ke lembaga
pemerintah lainnya dapat terhubung, dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi
tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik
kedalam maupun keluar.
Untuk membangun e-Government, menurut Accenture (2001: 8-9), ada
lima karaktaristik e-government yang unggul, yaitu:
1. Visi dan Implementasi: mempunyai visi sejak awal dan mekanisme implementasi yang
baik/tepat.
2. Berorientasi ke Pengguna/Warga masyarakat: pada umumnya, di awalpengembangan
e-government, informasi yang dipublikasikan disusun dan diorganisasikan dengan
mempertimbangkan cara pemerintah bekerja danmemberikan layanan secara fisik.
Pada e-government yang unggul, layanan kepada publik atau warga masyarakat
dirancang denganmempertimbangkan kemauan dan cara berpikir masyarakat umum,
bukan berdasar cara kerja lembaga-lembaga pemerintah. Dalam berkomunikasi dengan
Pemerintah lewat e-government, masyarakat tidak perlu tahu struktur organisasi dan
tata laksana pemerintah.

9. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
3. Menggunakan Manajemen Hubungan Masyarakat (Customer Relationship
Management/ CRM): Humas pemerintahan bergeser fungsinya bagaikan humas dalam
perusahaan jasa, dengan menggunakan teknik-teknik manajemen informasi pengguna
jasa, pemasaran, meminimalkan duplikasi pengumpulan informasi dan pembuatan
profil perilaku pengguna jasa dalam rangka memprediksi kebutuhan di masa depan.
4. Volume dan Kompleksitas/kerumitan: mampu menangani volume informasi yang
besar dengan kompleksitas tinggi (tapi masih nyaman dan Nampak sederhana atau
tidak rumit bagi pengguna).
5. Penggunaan Portal sebagai satu pintu masuk: memudahkan bagi pengguna/warga
masyarakat dengan tidak perlu mengunjungi situs tiap instansi, cukup satu situs sebagai
pintu masuk (portal) untuk mendapatkan semua layanan yang diperlukan.
6.Permasalahan Dalam Penerapan E-Government
Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-
Government di Indonesia.
Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan
belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa
dipersulit mengapa dipermudah?”.Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan
mepersulit mendapatkan informasi ini.
Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kitahadapi adalah
kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja).Padahal kemampuan
mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar
software engineering.
Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru.
Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi
informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan
SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali
kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan
menjual solusi yang salah dan mahal.

10. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia
memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum
tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya
masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk
keperluan ini.
Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya
juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat
bergotong royong untuk menciptakanaccess point yang terjangkau, misalnya di
perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos,
kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
Hambatan-hambatan di atas sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia
(atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain pun hal ini masih menjadi masalah. Bahkan di
Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet masalah E-Government pun merupakan
hal yang baru bagi mereka.Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk melakukan
eksperimen. Sebagai contoh adalah eksperimen yang dilakukan di California dimana mereka
masih mencoba meraba implementasi E-Government yang pas untuk mereka.

11. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
7. Memulai E-Government
Seringkali Pemerintah kebingungan ingin memulai dari mana dikarenakan minimnya
sumber daya (manusia, finansial) yang dimiliki oleh Pemerintah.Berbagai hal pun dapat dijadikan
alasan untuk tidak mulai melangkah. Namun sebetulnya langkah awal yang harus dimulai adalah
memberikan komitmen kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan melalui
media elektronik (seperti Internet) merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan.Salah satu
contoh inisiatif yang paling mudah adalah mengumpulkan dan menayangkan informasi tentang
kemampuan (potensi) daerah setempat. Informasi yang disediakan dapat berupa :
Informasi umum seperti pemerintahan (siapa Presiden, Gubernur,Walikota, alamat kantor
pemerintahan, dan seterusnya).
Informasi perniagaan (komoditas apa saja yang ada, bagaimana syarat untuk membuka
usaha, penyuluhan, perpajakan, informasi bagi investor asing, statistik bisnis setempat).
Informasi pendidikan (daftar perguruan tinggi, sekolah, tempat pelatihan dan kursus).
Informasi tentang kultur (bahasa yang digunakan sehari-hari, kesenian tradisional, hal-hal
yang tabu dalam kehidupan setempat).
Dan bahkan informasi yang sederhana seperti tentang tempat rekreasi (dimana tempat
memancing, snorkling).
Jenis-jenis informasi di atas masih harus diuji kembali kebutuhannya dan prioritasnya.
(Informasi apa yang paling dicari oleh masyarakat? Jawabannya dapat dilihat dari daftar servis
yang paling sering dikunjungi,)Mengimplementasikan hal ini tidak susah karena informasi sudah
tersedia.
Tinggal ada atau tidaknya kemauan untuk mengorganisir informasi ini secara online.
Memang sebelum melakukan hal di atas, sebaiknya dilakukan kegiatan perencanaan (planning).
Langkah selanjutnya bisa diteruskan dengan menyediakan fasilitas umpan balik (feedback) bagi
masyarakat untuk bertanya dan mengirimkan kritik.
Misalnya, masyarakat dapat melaporkan jalan yang rusak di tempat tertentu. Hal ini dapat
pula ditanggapi oleh kelompok masyarakat yang lain yang dapat berbagi informasi atau
pengalaman mereka dalam mengelola lingkungannya. Dengan demikian pemerintah
memberdayakan masyarakat.

12. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
Langkah-langkah ini dapat ditingkatkan kepada hal-hal yang lebih canggih seperti layanan
transaksi (mendaftarkan perusahaan, membayar pajak) sampai ke layanan pemilihan umum secara
online. Namun untuk mencapai hal ini harus dimulai dengan langkah kecil dahulu.
E-government juga tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja. Masyarakat
umum dapat membantu pemerintah dalam hal mengumpulkan data dan mengorganisirnya (atau
bahkan ikut serta dalam meng-online-kannya).Tenaga teknis yang handal dapat membantu
pemerintah setempat dalam setup server dan access point di berbagai tempat.
Berikut ini adalah kerangka arsitektur e-Government :

13. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
8.Menuju E-Government
Melaksanakan E-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan
bantuan (Memanfaatkan) teknologi IT. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi system
proses kerja ke system berbasis elektronik.Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk
keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk
memungkinkan berjalan nya system elektronik secara efektif dan optimal.
Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam system elektronik.
Ada beberapa yang masih harus menggunakan system manual, tetapi ada sebagian besar lainnya
yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan system elektronik.
Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat
dibantu melalui system elektronik adalah:
a. Pelayanan masyarakat;
b. b. Kepegawaian;
c. Keuangan Daerah;
d. Pengelolaan Asset dan sebagainya.
Belakangan ini ramai dibicarakan tentang implementasi mengenai egovernment di
Indonesia. Namun, salah satu hal yang seringkali luput dibicarakan adalah masalah keamanan
(security) dari implementasi e-government tersebut. Ambil salah satu aspek dari keamanan yaitu
masalah kerahasiaan data pribadi (privacy).
Salah satu implementasi dari e-government yang sering dibicarakan adalah pembuatan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) online. Ada keinginan dari beberapa implementasi untuk
menyediakan layanan ini secara online melalui Internet. Jika sebuah layanan dapat diakses melalui
Internet, maka faktor keamanannya perlu diperhatikan. Salah satu kesalahan yang mungkin terjadi
dengan implementasi KTP online ini adalah bocornya data pribadi kita ke Internet. Dapat Anda
bayangkan jika data pribadi anda nama, tempat tanggal lahir, agama, nama suami atau istri, anak-
anak, pekerjaan, penghasilan, dan seterusnya tersedia di Internet.
Data ini dapat dimanfaatkan oleh pihakpihak yang nakal untuk kejahatan Inpres No. 3/2003
tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, mengamanatkan setiap
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-

14. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
Government secara nasional.Secara umum, penentuan Kebijakan Pembangunan e-Government
akan dipengaruhi oleh hal seperti digambarkan sebagai berikut :
1. Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan
pembangunan e-Government adalah dengan melaksanakan survey sistem yang ada
(infrastruktur komunikasi data, komputer, jaringan komputer dan sistem apliksi) di
daerahnya masing-masing untuk mengetahui apa saja yang sudah dimiliki saat ini. Hasil
survey tersebut merupakan bekal yang sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan
kendala yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.
2. Pengaruh kedua datang dari perencanaan pembangunan daerah, renstrada, kebijakan
politik, kebutuhan pengguna dan ketersediaan anggaran. Kelima faktor tersebut akan
sangat menentukan prioritas kebutuhan spesifik masing-masing Pemerintah Daerah sesuai
dengan Visi dan Misi pemerintahannya.
3. Pengaruh ketiga datang dari pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pemerintah
Daerah dalam mengimplementasikan e-Government selama ini. Termasuk didalamnya
adalah pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Daerah dari pelaksanaan studi
banding ke daerah / negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan e-Government.

15. E-GOVERNMENT | UNBAJA 2015
KESIMPULAN
E-Government adalah kecenderungan yang tidak bisa dihindari, kebanyakan lembaga
pemerintah di pusat dan di daerah sudah mulai melangkah ke sana, meski hanya dimulai dari
membuat website yang statis dan satu arah. Beberapa sudah melangkah ke tataran yang lebih maju
dengan menyediakan akses informasi dan pelayanan secara online, atau percepatan layanan
dengan bantuan teknologi informasi, dari apa yang sudah diterangkan diatas, terdapat hambatan-
hambatan dalam membangun e-Government.