SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Untuk Mendukung
Penerapan E-Government
dalam Kegiatan
Tata Persuratan Dinas
Pemanfaatan Aplikasi
E-Office/TNDE
Bandung, 07 Mei 2014
Doni Marshall Rangga, S.Komp, CEH, RHCSA
Pranata Komputer
Pusat Data dan Sarana Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Narasumber
Dasar Hukum
E-Government
Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional
Pengembangan e-Government
TNDE
Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Umum Tentang Tata Naskah Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah
Menurut Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government:
“Pengembangan e-government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang
berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan
efisien.”
E-Government
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
E-Government
E-Government #2
• Pengembangan e-Government bertujuan
diantaranya untuk:
 menyederhanakan birokrasi pelayanan publik.
 pertukaran informasi secara on-line.
 mengeliminasi redundant bureaucracy system.
 memberikan jaminan kecepatan respon
terhadap keluhan dan kebutuhan pengguna.
 mengusahakan one-stop-service bagi
keperluan bisnis.
 meminimalisasi biaya pelayanan publik
dengan mengintegrasikan kegiatan layanan.
Pengembangan E-Government
• Pelayanan lebih baik
• Keterbukaan informasi
• Pemberdayaan masyarakat melalui
kemudahan dan kecukupan informasi
• Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
secara lebih efektif, efisien, dan
akuntabel
Manfaat E-Government
Produktivitas
Kerja
Tertib Administrasi
Efektivitas
Good Governance
Struktur Implementasi
E-Office/TNDE
Infrastruktur Suprastruktur
Infrastruktur
Software, Server, Jaringan, PC, Scanner
Suprastruktur
Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM
• Surat Masuk
• Disposisi
• Surat Keluar
• Agenda
• Manajemen Templat/Borang Acu
• Tanda tangan dijital
Fitur “Wajib” E-Office/TNDE
Menurut Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun
2011
Surat Masuk
Disposisi
Surat Keluar
Arsitektur TNDE
Ekosistem Berbasis
Komputasi Awan
• Pasal 8 ayat 1:
• Penyedia/vendor yang mengembangkan perangkat
lunak wajib menyerahkan kode sumber dan
dokumentasi kepada Instansi yang bersangkutan
• Pasal 17 ayat 1:
• Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan
publik wajib memiliki rencana keberlangsungan
kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana
sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya
PP Nomor 82 tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan sistem
dan Transaksi Elektronik
• Ketidak sesuaian sistem yang dikembangkan dengan
yang dibutuhkan pengguna
• Ketidak sinambungan pengembangan sistem
• Rendahnya kinerja sistem akibat tidak adanya
tahapan uji yang baku
• Kurangnya dukungan organisasi
• Beragamnya sistem  SIM (Sistem Informasi
Masing-masing)
Permasalahan Penerapan
Dr. I Made Wiryana (2014)
Kunci Pendukung
Implementasi
Dukungan
Pejabat
Payung
Hukum
SDM
Memberikan contoh
dengan ikut
melakukan
Implementasi
Implementasi dan
pengelolaan layanan
Bimtek pengguna &
Penyiapan SDM
infrastruktur
terlatih
• Aplikasi e-office yang dikembangkan oleh Direktorat
e-Government Kemkominfo, untuk digunakan oleh
K/L, dan pemerintah daerah di Indonesia
• Berbasiskan cloud, dapat pula diinstall pada data
center milik instansi pemerintah
• Dapat diakses melalui perangkat mobile iOS dan
Android
• Contact Person:
• P: 021-3849366, atau email ke
monika.suharko@kominfo.go.id
Aplikasi SiMAYA
Aplikasi SiMAYA
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE

More Related Content

What's hot

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TengahRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TengahPenataan Ruang
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...infosanitasi
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Pemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasPemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasElection Commision
 
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021KutsiyatinMSi
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okihoyin rizmu
 
UU No.7 Tahun 2017.pdf
UU No.7 Tahun 2017.pdfUU No.7 Tahun 2017.pdf
UU No.7 Tahun 2017.pdfCIkumparan
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 

What's hot (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TengahRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
 
satpolpp
satpolppsatpolpp
satpolpp
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Digital Organization
Digital OrganizationDigital Organization
Digital Organization
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Pemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasPemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitas
 
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 
Inovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan DigitalInovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan Digital
 
UU No.7 Tahun 2017.pdf
UU No.7 Tahun 2017.pdfUU No.7 Tahun 2017.pdf
UU No.7 Tahun 2017.pdf
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
 

Viewers also liked

Implementasi aplikasi e office
Implementasi aplikasi e office Implementasi aplikasi e office
Implementasi aplikasi e office dhondoang
 
Rencana kerja penerapan e office
Rencana kerja penerapan e officeRencana kerja penerapan e office
Rencana kerja penerapan e officeYogik Alambara
 
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIKSalinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIKRizki Malinda
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
 
tata cara pembuatan surat dinas
tata cara pembuatan surat dinastata cara pembuatan surat dinas
tata cara pembuatan surat dinasAldi Aldinar
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasokyjooo
 
Pengelolaan Website
Pengelolaan WebsitePengelolaan Website
Pengelolaan WebsiteSerenity
 
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteSk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteNurman syah
 
Los medios de transporte
Los medios de transporteLos medios de transporte
Los medios de transportePaulina Silva
 
Apa itu online trading
Apa itu online tradingApa itu online trading
Apa itu online tradingYuniar Santoso
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas Rizki Malinda
 
Materi Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
Materi Paparan TNDE Balitbang PemprovsuMateri Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
Materi Paparan TNDE Balitbang PemprovsuDony Riyanto
 
E-Government Collaboration
E-Government CollaborationE-Government Collaboration
E-Government CollaborationRizki Malinda
 
Filing sistem subjek xi ap SMK N 1 Mempawah Hilir
Filing sistem subjek xi ap SMK N 1 Mempawah HilirFiling sistem subjek xi ap SMK N 1 Mempawah Hilir
Filing sistem subjek xi ap SMK N 1 Mempawah Hilirwidyrmdhnty
 

Viewers also liked (20)

Implementasi aplikasi e office
Implementasi aplikasi e office Implementasi aplikasi e office
Implementasi aplikasi e office
 
E-Office
E-OfficeE-Office
E-Office
 
Rencana kerja penerapan e office
Rencana kerja penerapan e officeRencana kerja penerapan e office
Rencana kerja penerapan e office
 
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIKSalinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
 
tata cara pembuatan surat dinas
tata cara pembuatan surat dinastata cara pembuatan surat dinas
tata cara pembuatan surat dinas
 
Kode kode surat
Kode kode suratKode kode surat
Kode kode surat
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
 
Pengelolaan Website
Pengelolaan WebsitePengelolaan Website
Pengelolaan Website
 
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteSk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
 
Los medios de transporte
Los medios de transporteLos medios de transporte
Los medios de transporte
 
Apa itu online trading
Apa itu online tradingApa itu online trading
Apa itu online trading
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas
 
Materi Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
Materi Paparan TNDE Balitbang PemprovsuMateri Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
Materi Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
 
E-Government Collaboration
E-Government CollaborationE-Government Collaboration
E-Government Collaboration
 
UU KIP dan situs web pemerintah
UU KIP dan situs web pemerintahUU KIP dan situs web pemerintah
UU KIP dan situs web pemerintah
 
Filing sistem subjek xi ap SMK N 1 Mempawah Hilir
Filing sistem subjek xi ap SMK N 1 Mempawah HilirFiling sistem subjek xi ap SMK N 1 Mempawah Hilir
Filing sistem subjek xi ap SMK N 1 Mempawah Hilir
 
Manajemen dokumentasi
Manajemen dokumentasiManajemen dokumentasi
Manajemen dokumentasi
 
Tutorial aplikasi e-Kinerja 2017
Tutorial aplikasi e-Kinerja 2017Tutorial aplikasi e-Kinerja 2017
Tutorial aplikasi e-Kinerja 2017
 

Similar to Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK [Autosaved] (2).pptx
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK [Autosaved] (2).pptxTATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK [Autosaved] (2).pptx
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK [Autosaved] (2).pptxPengolahDataKepegDik
 
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDEPaparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDESofiarti Dyah Anggunia
 
Madhuri, hapzi ali, tugas 1, ut sorong, 2018
Madhuri, hapzi ali, tugas 1, ut sorong, 2018Madhuri, hapzi ali, tugas 1, ut sorong, 2018
Madhuri, hapzi ali, tugas 1, ut sorong, 2018MADHURIMADHURI14
 
Proposal cyber city
Proposal cyber cityProposal cyber city
Proposal cyber citySTT Harapan
 
Sim02 si mdlm_gg
Sim02 si mdlm_ggSim02 si mdlm_gg
Sim02 si mdlm_ggedison8301
 
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI Elisa Lumintang
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...iniPurwokerto
 
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxTUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxsadam232618
 
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDaKerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDaAr Tinambunan
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e governmentKenneth Aurel
 
Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMohamad Adriyanto
 
Kerangka implementasi e gov manchester
Kerangka implementasi e gov manchesterKerangka implementasi e gov manchester
Kerangka implementasi e gov manchestersuharyo
 
SPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfSPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfYusriArdi1
 
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptxAdenTeknologiPerkasa
 

Similar to Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE (20)

3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK [Autosaved] (2).pptx
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK [Autosaved] (2).pptxTATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK [Autosaved] (2).pptx
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK [Autosaved] (2).pptx
 
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDEPaparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
 
Madhuri, hapzi ali, tugas 1, ut sorong, 2018
Madhuri, hapzi ali, tugas 1, ut sorong, 2018Madhuri, hapzi ali, tugas 1, ut sorong, 2018
Madhuri, hapzi ali, tugas 1, ut sorong, 2018
 
Proposal cyber city
Proposal cyber cityProposal cyber city
Proposal cyber city
 
Sim02 si mdlm_gg
Sim02 si mdlm_ggSim02 si mdlm_gg
Sim02 si mdlm_gg
 
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
 
E-samsat indonesia
E-samsat indonesiaE-samsat indonesia
E-samsat indonesia
 
Penilaian e government dengan PeGI
Penilaian e government dengan PeGIPenilaian e government dengan PeGI
Penilaian e government dengan PeGI
 
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxTUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
 
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDaKerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e government
 
Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di Indonesia
 
Kerangka implementasi e gov manchester
Kerangka implementasi e gov manchesterKerangka implementasi e gov manchester
Kerangka implementasi e gov manchester
 
Bahan e gov
Bahan e govBahan e gov
Bahan e gov
 
E government ppt
E government pptE government ppt
E government ppt
 
E government ppt
E government pptE government ppt
E government ppt
 
SPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfSPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdf
 
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (13)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE

  • 1. Untuk Mendukung Penerapan E-Government dalam Kegiatan Tata Persuratan Dinas Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE Bandung, 07 Mei 2014
  • 2. Doni Marshall Rangga, S.Komp, CEH, RHCSA Pranata Komputer Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Narasumber
  • 3. Dasar Hukum E-Government Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan e-Government TNDE Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tentang Tata Naskah Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah
  • 4. Menurut Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government: “Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.” E-Government
  • 6. • Pengembangan e-Government bertujuan diantaranya untuk:  menyederhanakan birokrasi pelayanan publik.  pertukaran informasi secara on-line.  mengeliminasi redundant bureaucracy system.  memberikan jaminan kecepatan respon terhadap keluhan dan kebutuhan pengguna.  mengusahakan one-stop-service bagi keperluan bisnis.  meminimalisasi biaya pelayanan publik dengan mengintegrasikan kegiatan layanan. Pengembangan E-Government
  • 7. • Pelayanan lebih baik • Keterbukaan informasi • Pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan dan kecukupan informasi • Pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel Manfaat E-Government
  • 9. Struktur Implementasi E-Office/TNDE Infrastruktur Suprastruktur Infrastruktur Software, Server, Jaringan, PC, Scanner Suprastruktur Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM
  • 10. • Surat Masuk • Disposisi • Surat Keluar • Agenda • Manajemen Templat/Borang Acu • Tanda tangan dijital Fitur “Wajib” E-Office/TNDE Menurut Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun 2011
  • 16. • Pasal 8 ayat 1: • Penyedia/vendor yang mengembangkan perangkat lunak wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi kepada Instansi yang bersangkutan • Pasal 17 ayat 1: • Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya PP Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik
  • 17. • Ketidak sesuaian sistem yang dikembangkan dengan yang dibutuhkan pengguna • Ketidak sinambungan pengembangan sistem • Rendahnya kinerja sistem akibat tidak adanya tahapan uji yang baku • Kurangnya dukungan organisasi • Beragamnya sistem  SIM (Sistem Informasi Masing-masing) Permasalahan Penerapan Dr. I Made Wiryana (2014)
  • 18. Kunci Pendukung Implementasi Dukungan Pejabat Payung Hukum SDM Memberikan contoh dengan ikut melakukan Implementasi Implementasi dan pengelolaan layanan Bimtek pengguna & Penyiapan SDM infrastruktur terlatih
  • 19. • Aplikasi e-office yang dikembangkan oleh Direktorat e-Government Kemkominfo, untuk digunakan oleh K/L, dan pemerintah daerah di Indonesia • Berbasiskan cloud, dapat pula diinstall pada data center milik instansi pemerintah • Dapat diakses melalui perangkat mobile iOS dan Android • Contact Person: • P: 021-3849366, atau email ke monika.suharko@kominfo.go.id Aplikasi SiMAYA