2. Doni Marshall Rangga, S.Komp, CEH, RHCSA
Pranata Komputer
Pusat Data dan Sarana Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Narasumber
3. Dasar Hukum
E-Government
Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional
Pengembangan e-Government
TNDE
Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Umum Tentang Tata Naskah Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah
4. Menurut Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government:
“Pengembangan e-government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang
berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan
efisien.”
E-Government
6. • Pengembangan e-Government bertujuan
diantaranya untuk:
menyederhanakan birokrasi pelayanan publik.
pertukaran informasi secara on-line.
mengeliminasi redundant bureaucracy system.
memberikan jaminan kecepatan respon
terhadap keluhan dan kebutuhan pengguna.
mengusahakan one-stop-service bagi
keperluan bisnis.
meminimalisasi biaya pelayanan publik
dengan mengintegrasikan kegiatan layanan.
Pengembangan E-Government
7. • Pelayanan lebih baik
• Keterbukaan informasi
• Pemberdayaan masyarakat melalui
kemudahan dan kecukupan informasi
• Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
secara lebih efektif, efisien, dan
akuntabel
Manfaat E-Government
10. • Surat Masuk
• Disposisi
• Surat Keluar
• Agenda
• Manajemen Templat/Borang Acu
• Tanda tangan dijital
Fitur “Wajib” E-Office/TNDE
Menurut Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun
2011
16. • Pasal 8 ayat 1:
• Penyedia/vendor yang mengembangkan perangkat
lunak wajib menyerahkan kode sumber dan
dokumentasi kepada Instansi yang bersangkutan
• Pasal 17 ayat 1:
• Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan
publik wajib memiliki rencana keberlangsungan
kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana
sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya
PP Nomor 82 tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan sistem
dan Transaksi Elektronik
17. • Ketidak sesuaian sistem yang dikembangkan dengan
yang dibutuhkan pengguna
• Ketidak sinambungan pengembangan sistem
• Rendahnya kinerja sistem akibat tidak adanya
tahapan uji yang baku
• Kurangnya dukungan organisasi
• Beragamnya sistem SIM (Sistem Informasi
Masing-masing)
Permasalahan Penerapan
Dr. I Made Wiryana (2014)
19. • Aplikasi e-office yang dikembangkan oleh Direktorat
e-Government Kemkominfo, untuk digunakan oleh
K/L, dan pemerintah daerah di Indonesia
• Berbasiskan cloud, dapat pula diinstall pada data
center milik instansi pemerintah
• Dapat diakses melalui perangkat mobile iOS dan
Android
• Contact Person:
• P: 021-3849366, atau email ke
monika.suharko@kominfo.go.id
Aplikasi SiMAYA