Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Perda 3/2016 membahas penyelenggaraan tertib tata ruang di Provinsi Banten oleh Satpol PP dan PPNS. 2. Satpol PP diberi kewenangan untuk menegakkan perda dan perkada serta menangani gangguan trantibum dan linmas lintas daerah. 3. Perda ini mengatur penegakan perda secara preventif non yustisial dan yustisial beserta sanksi pidananya.

1. PENYELENGGARAAN TERTIB TATA RUANG
DI PROVINSI BANTEN
OLEH :
Drs. HERY YULIANTO, M.H.
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN
Disampaikan dalam Rapat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Banten
Serang, 5 Maret 2018

2. Sumber: http://www.bpbd.bantenprov.go.id

3. Sistem Hukum
menurut Lawrence R. Friedman
struktur
substansi
kultur

4. Dasar Hukum
Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP
Perda 2 Tahun 2011 jo Perda 5 Tahun 2017 tentang RTRW
Provinsi Banten 2010 s.d. 2030
Perda 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Trantibum dan
Linmas
Perda 8 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah

5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 35 UU 26/2017
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
1) Penetapan Peraturan Zonasi
2) Perizinan
3) Pemberian Insentif dan Disinsentif
4) Pengenaan Sanksi
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang
dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi (Pasal
39)

6. Pengawasan Penataan Ruang
• Pengawasan terdiri dari pemantauan, evaluasi
dan pelaporan dilakukan Pemerintah dan
Pemda dengan melibatkan peran serta
masyarakat dengan menyampaikan pelaporan
dan atau pengaduan (Pasal 55 UU 26/2007)

7. Sanksi dalam UU 26/2007
1. Penyimpangan administratif --- Gubernur mengambil langkah
penyelesaian, dapat dikenakan sanksi (Pasal 56 dan 57)
2. Melanggar kewajiban ---- sanksi administratif (Pasal 61,62,63)
Sanksi administratif dapat berupa:
a) Peringatan tertulis
b) Penghentian sementara kegiatan
c) Penghentian sementara pelayanan umum
d) Penutupan lokasi
e) Pencabutan izin
f) Pembatalan izin
g) Pembongkaran bangunan
h) Pemulihan fungsi ruang dan atau
i) Denda administratif
3. Tidak taat ----- sanksi pidana (Pasal 69 s.d. 75)

8. KERANGKA PEMIKIRAN PERDA 3/2016
UU NO 23/2014
UU NO.
26/2007
UU 2/2002
PP 58/2010 PP 6/2010
PERMENDAGRI
27/2010
54/2011
84/2014
Urusan Wajib Yandas
Tusi KDH
Kewenangan Provinsi,
sektor ekologis
Penegakan Perda
PPNS
Peran serta Masy
Tertib Tata
Ruang;
Kawasan
Strategis
Provinsi
Tunjangan
Khusus
Kerjasama&
Koordinasi
PELAPORAN
SOP
LINMAS
PPNS
PERDA
PENYELENGGARAAN
TRANTIBUM LINMAS

9. • Kawasan strategis provinsi adalah wilayah
yang penataannya ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh yang sangat
penting dalam lingkup provinsi terhadap
ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan
• Sektor ekologis adalah sektor yang berkaitan
dengan kelautan, kehutanan serta energi
sumber daya mineral

10. KEWENANGAN PROVINSI
(Pasal 2)
• Gubernur dibantu Satpol PP:
1. Menyelenggarakan penegakan perda dan
perkada, trantibum serta linmas
2. Penanganan gangguan trantibum dan linmas
pada lintas daerah kabupaten/kota (lokasi;
pengguna; manfaat/dampak negatif;
efisiensi penggunaan sumber daya)
• Sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku

11. Penegakan Perda dan Perkada
(Pasal 6)
1. Peningkatan Kesadaran; dapat dilakukan
oleh semua OPD sesuai kewenangan
2. Peningkatan Ketaatan; dapat dilakukan oleh
semua OPD sesuai kewenangan
3. Penerapan Sanksi; apabila 1,2 tidak
diindahkan; didahului lidik dan sidik oleh
PPNS

12. Perwujudan 12 Tertib sesuai perda dan perkada
(Pasal 11)
1. Tata ruang
2. Jalan
3. Angkutan jalan dan angkutan sungai
4. Jalur hijau, taman dan tempat umum
5. Sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai
6. Lingkungan
7. Tempat usaha dan usaha tertentu
8. Bangunan
9. Sosial
10. Kesehatan
11. Hiburan dan keramaian
12. Peran serta masyarakat

13. Tertib lainnya (muatan lokal)
(Pasal 12)
1) Tertib Kawasan Strategis Provinsi Banten
2) Tertib sektor ekologis meliputi : kehutanan,
kelautan, energi dan sumber daya mineral

14. Penegakan Perda dan Perkada
(Pasal 13)
• Preventif non yustisial
• Penindakan Yustisial

15. Tahapan Preventif Non Yustisial
(Pasal 14)
• Menandatangani surat pernyataan bersedia
dan sanggup mentaati dan mematuhi serta
melaksanakan ketentuan Perda dan/atau
perkada
• Diberikan teguran pertama, kedua dan ketiga
• Jika teguran ketiga tidak diiindahkan, maka
dilaporkan ke PPNS atau Pejabat Pembina
Kepegawaian

16. Penindakan Yustisial
(Pasal 15)
1) Penyelidikan
2) Penyidikan
3) Pemeriksaan
4) Pemanggilan
5) Pelaksanaan

17. Sekretariat PPNS
(Pasal 16)
• Dibentuk untuk mewujudkan daya guna dan
hasil guna Penegakan Perda dan Perkada
• Berkedudukan di Satpol PP

18. Kerjasama dan koordinasi
(Pasal 18)
GUBERNUR
BUPATI WALIKOTA
INSTANSI
LAINNYA
HUBUNGAN
FUNGSIONAL,
SALING
MEMBANTU,
MENGHORMATI,
KEPENTINGAN
UMUM, HIRARKI,
KODE ETIK
INSTANSI
VERTIKAL
SATPOL PP
SELAKU KORLAP
SATPOL PP

19. PENDANAAN
(Pasal 22)
• Wajib dibebankan pada APBD Provinsi Banten
• Dialokasikan paling sedikit nol koma enam
prosen (0,6 %) atau sesuai kemampuan
keuangan daerah

20. PERAN SERTA MASYARAKAT
(Pasal 23)
• Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan,
lembaga desa/kelurahan formal dan informal,
tokoh masyarakat, kearifan lokal dan hukum
adat.

21. KETENTUAN PIDANA
(Pasal 25)
• Setiap orang dan/atau badan yang melanggar
ketentuan Pasal 10, 11 dan 12 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)

22. PR : RAPERGUB
PERDA 3
TAHUN 2016
SEKRETARIAT PPNS
PASAL 16 (3)
TUNJANGAN
KHUSUS
PASAL 21 (3)
SOP SATPOL PP
PASAL 15 (2)
PERAN SERTA
MASYARAKAT
PASAL 23 (4)
KAWASAN
STRATEGIS,
SEKTOR EKOLOGIS
PASAL 12 (5)
SATLINMAS
PASAL 17 (3)

23. Kewenangan Satpol PP
(Pasal 255 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014)
1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada
2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat
3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada
4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga
masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Perda dan atau Perkada

24. POLISI PAMONG PRAJA DAN PPNS
• CPNS
• LULUS PRAJAB
PNS
• SYARAT
TERPENUHI
• DIKLAT TEKNIS
& FUNGSIONAL
POL PP • SYARAT
TERPENUHI
• LULUS DIKLAT
DAN DILANTIK
PPNS

25. PENYIDIKAN (Pasal 24 Perda 3/2016)
• Kewenangan penyidik
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;
2) Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal dari tersangka;
4) Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi
7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
8) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka atau keluarganya
9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkkan.

26. Kegiatan dan Tolok Ukur Unggulan
• Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
Sektor Ekologis
• Fasilitasi Sekretariat PPNS
• Patroli dan kerjasama pemeliharaan
Trantibum (dalam Provinsi dan lintas batas)
• Operasi Wira Marga (Pemeliharaan Trantibum
Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
• Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
trantibum

27. Penyelenggaraan tertib tata ruang
Regulasi • Perda 3/2016
• Perda 8/2016
SDM
• Polisi Pamong
Praja
• PPNS
Dana ? • 0,6%
APBD

28. TERIMA KASIH