Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Perkembangan dan pembangunan hukum lingkungan
Similar to Perkembangan dan pembangunan hukum lingkungan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Perkembangan dan pembangunan hukum lingkungan
- 2. HAL BARU DLM UU 32/2009 1. RPPLH 2. EKOREGION 3. KLHS 4. AMDAL 5. PERIZINAN. 6. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN 7. PERATURAN PER UU BERBASIS LH 8. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN 9. ANALISA RESIKO LINGKUNGAN 10. AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 11. KEARIFAN LOKAL 12. PENINGKATAN PERAN PPLH PPNS 13. SANKSI DAN DENDA MINIMAL DAN MAKSIMAL 14. KEWENANGAN LEMBAGA LH BUKAN HANYA MENETAPKAN DAN MELAKUKAN KOORDINASI TAPI LEMBAGA DGN PORTOFOLIO MENETAPKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KEBIJAKAN PPLH.
- 3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH PEREN CANA AN PE MAN FAATAN PE NGEN DALIAN PE MELIHA RAAN PENGA WASAN GAKUM
- 4. KELEMBAGAAN LEMBAGA YANG MEMPUNYAI BEBAN KERJA BERDASARKAN UU INI TIDAK CUKUP HANYA SUATU ORGANISASI YG MENETAPKAN DAN MELAKUKAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, TETAPI DIBUTUHKAN SUATU ORGANISASI DENGAN PORTOFOLIO MENETAPKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENGAWASI SDA UNTUK KEPENTINGAN KONSERVASI DIBUTUHKAN APBN YANG MEMADAI UNTUK PEMERINTAH DAN APBD YANG MEMADAI UNTUK PEMDA
- 5. PERBANDINGAN UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 11 BAB 52 PASAL 17 BAB DAN 127 PASAL PENCEMARAN LH ADLH 1.MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA KUALITASNYA TURUN SAMPAI KE TINGKAT TERTENTU 4.YANG MENYEBABKAN LH TIDAK DAPAT BERFUNGSI SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA. PENCEMARAN LH ADLH 1.MASUK ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DITETAPKAN
- 6. PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 5 – 11) INVENTARISASI LH DASAR NASIONAL PROPINSI KAB./KOTA RPPLH PENETAPAN WILAYAH EKOREGION TINGKAT NASIONAL PULAU/KEPULAUAN DILAKSANAKAN OLEH MENTERI DATA&INFORMASI: a. POTENSI DAN KETERSEDIAAN; b. JENIS YANG DIMANFAATKAN; c. BENTUK PENGUASAAN; d. PENGETAHUAN PENGELOLAAN; e. BENTUK KERUSAKAN DAN; f. KONFLIK DAN PENYEBAB KONFLIK MEMPERTIMBANGKAN a. KARAKTERISTIK BENTANG ALAM; b. DAERAH ALIRAN SUNGAI c. IKLIM; d. FLORA DAN FAUNA; e. SOSIAL BUDAYA; f. EKONOMI; g. KELEMBAGAAN MASYARAKAT; h. HASIL INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP PERENCANAAN MEMUAT : a. PEMANFAATAN/PENCADANGAN SDA b. PEMELIHARAAN DAN PERLIND UNGAN KUALITAS/FUNGSI LH c. ADAPTASI DAN MITIGASI THDP PERUBAHAN IKLIM TKT EKOREGION
- 7. PEMAN FAATAN BERDASARKAN RPPLH APABILA RPPLH BELUM ADA BERDASARKAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG MEMPERHATIKAN : KEBERLANJUTAN PROSES DAN FUNGSI LH KEBERLANJUTAN PROD LH KESELAMATAN, MUTU HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENTERI U/ NASIONAL DAN PULAU/KEPULAUAN GUBERNUR U/PROP DAN EKOREGION LINTAS KAB BPT/WLKT U/KAB/KOTA DAN EKOREGION KAB/KT DITETAPKAN OLEH
- 8. PENGEN DALIAN PENCEGAHAN KLHS TATA RUANG BM LINGKUNGAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH AMDAL UKL/UPL PERIZINAN INSTRUMEN EKONOMI LINGK PERUU BERBASIS LINGK ANGGARAN BERBASIS LINGK ANALISIS RESIKO LINGK AUDIT LH PENANGGULANGAN PEMBERIAN INFORMASI PENGISOLASIAN PENCEMARAN/ KERUSAKAN PEMULIHAN PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN REMEDIASI REHABILITASI RESTORASI
- 9. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 15-19) KLHS (Pasal 15–19) a. PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RESIKO LINGKUNGAN HIDUP; b. KINERJA LAYANAN/JASA EKOSISTEM c. EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM; d. TINGKAT KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM; DAN e. TINGKAT KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI WAJIB DALAM PENYUSUN/EVALUASI - RTR - RPJP - RPJM NASIONAL, PROPINSI, KAB./KOTA KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM (KRP) DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG TERLAMPAUI DASAR KRP a. KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM PEMBANGUNAN WAJIB DISESUAIKAN DGN REKOMENDASI KLHS b. SEGALA USAHA/KEGIATAN YANG TELAH MELAMPAUI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH TIDAK DIPERBOLEHKAN LAGI MEKANISME: PENGKAJIAN PENGARUH KRP TERHADAP KONDISI LH DISUATU WILAYAH PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP; DAN REKOMENDASI PEBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG MENGINTEGRASIKA NPRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
- 10. PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 5 – 11) RPPLH SEGALA USAHA/KEGIATAN YANG MENIMBULKAN DAMPAK PENTING, ANCAMAN EKOSISTEM PADA KEHIDUPAN, KESEHATAN, KESELAMATAN MANUSIA PALING LAMA 2 TAHUN AMDAL AUDIT UKL/UPL UPPLH ANALISIS RESIKO LH VOLUNTERY UNTUK MENINGKATKAN KINERJA LH KLHS AMDAL UKL/UPL SPPLH AUDIT LINGKUNGAN Izin LH AUDITOR BERSERTIFIKASI MANDATORY : YANG BERISIKO TINGGI TIDAK TAAT TERHADAP PERUNDANG UNDANGAN
- 11. BAKU MUTU LINGKUNGAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN Diukur melalui air; air limbah; air laut; udara ambien; emisi; gangguan; Baku mutu lain sesuai dengan. Perkembangan IPTEK EKOSISTEM PERUBAHAN IKLIM Tanah untuk biomassa Terumbu karang Mangrove padang lamun Gambut Karst Kebakaran Hutan BK ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK PENCEMARAN / KERUSAKAN LINGKUNGAN
- 12. PENCEMARAN 3 10 4 12 5 15 3 10 4 12 5 15 M I N M A X M I N M A X MASUK ATAU DIMASUK KANNYA MAHLUK HI DUP, ZAT, ENERGI DAN/ ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LING KUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN MANUSIA SEHINGGA MELAM PAUI BAKU MUTU LING KUNGAN HIDUP YANG TELAH DITETAPKAN (Pasal 1 ayat 14 BAKU MUTU LINGKUNGAN BM Air imbah BM emisi BM Gangguan BM AIR BM AIR LAUT BM UDARA AMBIEN PP Pasal 20 ayat (4) PP Pasal 20 ayat (3) SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN (PASAL 69 ayat point a Paling lama 3 tahun dan 3 M (pasal 100 ayat 1) Apabila sanksi adm tidak dipatuhi serta pelanggaran lebih dari satu kali Pasal 100 ayat (2) Sengaja (Pasal 98) Lalai (pasal 99) BAKU MUTU LUKA MATI SANKSI DENDA
- 13. IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41) Usaha / kegiatan AMDAL /UKL/UPL Komisi berlisensi SKKLH / Rekomendasi UKL/UPL Izin lingkungan Izin Usaha persyaratan Keputusan TUN pengumuman Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen/informasi Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL batal KLHS RPPLH Izin lh dicabut izin usaha batal Izin lh kegiatan berubah izin usaha diperbaharui
- 14. PERATURAN BERBASIS LINGKUNGAN (pasal 44) SETIAP PENYUSUNAN PER UU PADA TKT NASIONAL DAN DAERAH WAJIB MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN FUNGSI LH PRINSIP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
- 15. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP (pasal 45) PEMERINTAH DAN DPR PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD WAJIB MENGALOKASIKAN ANGGARAN YG MEMADAI KEGIATAN PPLH PROGRAM PEMBANGUNAN YG BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB MENGALOKASIKAN ANGGARAN DAK yg MEMADAI DAERAH YG MEMILIKI KINERJA PPLH YG BAIK
- 16. Anti SLAPP: Anti Strategic Law Suit Against Public Participation (pasal 66) Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat perdata Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan
- 17. PENGAWASAN (pasal 71 – pasal 75) Wewenang Melakukan Pengawasan thd kegiatan &/atau usaha : - Peraturan PUU dibidang PPLH - Izin Lingkungan Menetapkan Pejabat Pengawas LH yang merupakan pejabat fungsional •Menteri •Gubernur •Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya) dapat mendelegasikan kewenangannya pada pejabat/instansi teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 18. kewenangan Meminta Keterangan Membuat Catatan Membuat Salinan Dokumen Memasuki tempat tertentu Memotret Membuat rekaman audio visual Mengambil sampel Memeriksa peralatan Memeriksa instalasi/Alat Transportasi Pemantauan Menghentikan pelanggaran tertentu PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
- 19. PENGAWASAN LAPIS KEDUA (second line inspection) psl 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH PENGUATAN PENGAWASAN : Kewenangan Pejabat Pengawas LH untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lapangan (pasal 74 ayat (1) huruf J)
- 20. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI (pasal 76 ssd 83) PERDATA (pasal 93 sd 120) PIDANA (pasal 83 sd 93 FUNGSI FUNGSI FUNGSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN GAN GANTI RUGI DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN EFEK JERA DAN EFEK DERITA
- 21. SANKSI ADMINISTRASI (pasal 76 sd pasal 83) 1. Teguran 2. Paksaan Pemerintah 3. Pembekuan izin 4. Pencabutan izin 1. Menteri 2. Gubernur 3. Bupati/walikota Sesuai kewenangannya Pembekuan izin , pencabutan izin , denda keterlambatan ,dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan Second Line Enforcement Menteri dapat menerapkan sanksi adm, jika pemerintah menganggap Pemda secara sengaja tdk menerapkan sanksi adm thd pelanggaran yang serius
- 22. Paksaan Pemerintah (pasal 80) Dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan: •Ancaman yg sangat serius bagi manusia & LH •Dampak yg lebih besar & lebih luas •Kerugian yg lebih besar bagi LH 1. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI 2. PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI 3. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI 4. PEMBONGKARAN 5. PENYITAAN 6. PENGHENTIAN SEMENTARA SELURUH KEGIATAN 7. TINDAKAN LAIN UNTUK MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.
- 23. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN (pasal 84 – pasal 92) MELALUI PENGADILAN Gugatan Perbuatan melawan Hukum Legal Standing LSM – telah melaksanakan kegiatan nyata 2 thn Legal standing Pem & Pemda Class actions Strict liability – tanpa pengecualian DILUAR PENGADILAN Secara sukarela utk mencapai kesepakatan Mediasi, negosiasi, arbitrase Pemerintah menfasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian sengketa Kedaluarsa ajukan gugatan: sejak diketahuinya penc/kerusak Tdk berlaku utk B3/LB3
- 24. HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN (Pasal 92) NGOs - TINDAKAN TERTENTU - PENGELUARAN RIIL a. BERBENTUK BADAN HUKUM b. ANGGARAN DASAR ORGANISASI TERSEBUT DIDIRIKAN UNTUK KEPENTINGAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP c. KEGIATAN NYATA DENGAN ANGGARAN DASAR PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN
- 25. -HUKUMAN MINIMUM SELAIN HUKUMAN MAKSIMUM -PERLUASAN ALAT BUKTI -KETERPADUAN PENEGAKAN HUKUM -UPAYA TERAKHIR SETELAH PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DIANGGAP TIDAK BERHASIL (ULTIMUM REMIDIUM) -- PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM HANYA BERLAKU BAGI PELANGGAR BM AIR LIMBAH, EMISI DAN GANGGUAN. PENEGAKAN HUKUM PIDANA
- 26. JENIS TINDAK PIDANA Perlu dibuktikan: 1. Lingkungan telah tercemar/rusak 2. Hubungan sebab akibat antara lingkungan yg tercemar/rusak dengan kegiatan yg didakwa mencemari/merusak 1. Tidak perlu dibuktikan lingkungan telah tercemar, cukup dibuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan pelanggaran MATERIIL FORMIL 26
- 27. PENEGAKAN HUKUM PIDANA Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan Sanksi dan denda maksimum dan minimum kortporasi ULTIMUM REMIDIUM Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan) Sanksi administrasi Pelanggaran dilakukan lsatu kali PREMIUM REMIDIUM Pencemaran dan perusakan LH Sanksi administrasi tidak dipatuhi Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali Memasukkan B3 yg dilarang Memasukkan LB3 di NKRI Memasukkan limbah di NKRI Membuang limbah Membuang B3 dan LB3 Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh) Melakukan pembukaan lahan dengan membakar Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi Memberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar
- 28. Jaksa Penuntut Umum Penyidik POLRI PPNS LH SPDP BERKAS PENYIDIKAN Kewenangan lainnya Menangkap dan menahan penyitaan penggeledahan Menghentikan penyidikan pemeriksaan KOORDINASI
- 29. PENEGAKAN HUKUM TERPADU (pasal 95) PPNS KEPOLISIAN KEJAKSAAN MENEG LH KOORDINASI
- 30. PIDANA TAMBAHAN (TATA TERTIB): a. PERAMPASAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA b. PENUTUPAN SELURUH ATAU SEBAGIAN TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN c. PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA d. KEWAJIBAN MENGERJAKAN APA YANG DILALAIKAN TANPA HAK e. PENEMPATAN PERUSAHAN DIBAWAH PENGAMPUNAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN TINDAK PIDANA KORPORASI (Pasal 116 - 120) TINDAK PIDANA BADAN USAHA PIDANA, DENDA DIPERBERAT 1/3 PEMBERI PERINTAH/ PEMIMPIN TINDAK PIDANA PENGURUS DIPIDANA SEBAGAI PELAKU FUNGSIONAL KARENA: •MEMILIKI KEWENANGAN TERHADAP PELAKU FISIK • MENERIMA TINDAKAN PELAKU FISIK : • MENYETUJUI • MEMBIARKAN • TIDAK CUKUP MELAKUKAN PENGAWASAN • MEMILIKI KEBIJAKAN YG MEMUNGKINKAN TERJDNYA TINDAK PIDANA
- 31. Jenis Pelanggaran Akibat Pidana Denda (rupiah) Minimu m Maksimum Minimum Maksimu m Sengaja > BM 3 tahun 10 tahun 3 millir 10 miliar Orang Luka 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar Orang Mati 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar Lalai > BM 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar Orang Luka 2 tahun 6 tahun 2 miliar 6 miliar Orang Mati 3 tahun 9 tahun 3 miliar 9 miliar Ketentuan Pidana
- 32. Melanggar baku mutu pidana maks 3 tahun dan denda maks 3 miliar rupiah Tindak pidana dijatuhkan bila: * Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau * Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
- 33. SANKSI DAN DENDA (PASAL 97 SD 115) Pelanggaran Pidana Denda (rupiah) Minimum Maksimum Minimum Maksimum Melepaskan/mengedark an produk rekayasa genetika 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar Mengelola limbah B3 tanpa izin 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar Dumping - 3 tahun - 3 miliar Memasukkan limbah 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar Memasukkan limbah B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
- 34. Pelanggaran Pidana Denda (rupiah) Minimum Maksimum Minimum Maksimum Memasukkan B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar Membakar lahan 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliar Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL - 3 tahun - 3 miliar Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL - 3 tahun - 3 miliar
- 35. Pelanggaran Pidana Denda (rupiah) Minimum Maksimum Minimum Maksimum Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan - 3 tahun - 3 miliar Dengan sengaja Tidak melakukan pengawasan yang mengakibatkan pencemaran/kerusakan yg mengakibatkan hilangnya nyawa manusia - 1 tahun - Atau 500 juta Memberikan informasi palsu - 1 tahun - 1 miliar Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah - 1 tahun - 1 miliar Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS - 1 tahun - 500 juta 35
- 36. RPP RPERMEN 1. RPPLH, Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 2. KLHS. 3. Baku Mutu Lingkungan Hidup. 4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. 5. Amdal dan Analisis Resiko Lingkungan 6. Perizinan Lingkungan 7. Instrumen Ekonomi Lingkungan. 8. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (air, udara, tanah, laut). 9. Konservasi dan Pencadangan SDA Serta Pelestarian Fungsi Atmosfer 10.Pengelolaan B3 dan LB3 11.Pengawasan Lingkungan Hidup dan Sanksi Administrasi 12.Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 1. BAKU MUTU AIR LIMBAH, BAKU MUTU EMISI DAN BAKU MUTU GANGGUAN (pasal 20) 2. JENIS USAHA/KEGIATAN WAJIB AMDAL (pasal 23) 3. SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL (pasal 28) 4. PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI ( pasal 29) 5. UKL/UPL DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (pasal 35) 6. AUDIT LINGKUNGAN (pasal 52) 7. SISTIM INFORMASI LH (pasal 62) 8. TATA CARA PENGADUAN (pasal 65) 9. KERUGIAN LH (pasal 90)
- 37. PALING LAMA 1 TAHUN PALING LAMA 2 TAHUN 1. PENYUSUN AMDAL WAJIB MEMILIKI KOMPETENSI. 2. AUDITOR LINGKUNGAN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKASI KOMPETENSI 3. SEGALA IZIN PLH YG DIKELUARKAN O/ MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/ WALIKOTA WAJIB DI INTEGRASIKAN DLM IZIN LINGKUNGAN. 4. PERATURAN PELAKSANAAN DITETAPKAN. 1. USAHA/KEGIATAN YG MEMPUNYAI IZIN USAHA TANPA AMDAL WAJIB MENYELESAIKAN AUDIT LINGKUNGAN. 2. USAHA/KEGIATAN TELAH MEMILIKI IZIN USAHA TANPA UKL/UPL WAJIB MEMBUAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN. KETENTUAN PERALIHAN
- 38. Penegakan Hukum Lapis Pertama dan Kedua 38 Strategi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Strong Political will & Leadership Tekanan Publik & Kontrol Publik “Cleaning the Cleaners” (Enforcement Institution’s Reform) Penegakan Hukum Terpadu Perizinan terpadu Sebagai Perangkat Pengawasan Penaatan Sukarela Green Bench Institusi LH Pusat & Daerah Yang kuat Dumas & Peny, sengketa
- 39. SEMUA PERATURAN PERUU YG MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN UU 23/97 TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN ATAU BELUM DIGANTI DGN PERATURAN PELAK SANAAN UU INI pasal 124 PERATURAN PELAKSANAAN UU INI DITETAPKAN PALING LAMA 1 (SATU TAHUN) SEJAK UU INI DIBERLAKUKAN pasal 126 PADA SAAT UU INI MULAI BERLAKU, UU 33/97 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI-- pasal 125 KETENTUAN PENUTUP
- 40. PROGRAM PENAATAN DAN GAKUM LINGKUNGAN 40 NO KEGIATAN A 1. 2. 3 4. 5. 6. B 1 2 3 C 1 2 3 4 5 PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN Penyelesaian RPP sampah (2 RPP), RPP UU PPLH (12 RPP) DAN PERMEN UU PPLH (9 PERMEN) Cetak Biru (Blue Print) Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Pengembangan sistem informasi penaatan hukum lingkungan nasional (public complient system) Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (one roof enforcement sistem) Sertifikasi hakim lingkungan Penataan Perda Lingkungan Hidup PENANGANAN KASUS Penanganan kasus besar dan strategis Penanganan pengaduan Penanganan Kasus Perdata dan Pidana LH PENINGKATAN KAPASITAS Rakornas penegakan hukum lingkungan Pembentukan dan peningkatan kapasitas Pos P3SLH Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas PPLH/D dan PPNS-LH Peningkatan Kapasitas penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum Peningkatan Kapasitas Hakim Lingkungan