Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to SPAM PENYELENGGARAAN
Similar to SPAM PENYELENGGARAAN (20)
SPAM PENYELENGGARAAN
- 1. PEMAHAMAN NSPK BIDANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JAKARTA, 11 OKTOBER 2018 DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. I. DEFINISI NSPK II. HIERARKI NSPK III. FAMILY TREE NSPK BIDANG SPAM IV. DAFTAR NSPK BIDANG SPAM OUTLINE
- 3. • Norma yaitu pedoman atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan • Standar yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan • Prosedur yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan • Kriteria yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memuat pengaturan rinci yang bersifat teknis dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi I. DEFINISI NSPK PERMEN PUPR 40/PRT/M/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMEN PUPR UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk: a. Menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi
- 4. Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum sesuai dengan hierarki di atas. II. HIERARKI NSPK UU 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 5. II. HIERARKI NSPK (LANJUTAN ...2) UU 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 8 Jenis peraturan perundang-undangan yang lainnya: a. MPR; b. DPR; c. Dewan Perwakilan Daerah; d. Mahkamah Agung; e. Mahkamah Konstitusi; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. Komisi Yudisial; h. Bank Indonesia; i. Menteri; j. badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang; k. DPRD Provinsi; l. Gubernur; m. DPRD Kabupaten/Kota; n. Bupati/Walikota; o. Kepala Desa atau yang setingkat;
- 6. JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIAKUI KEBERADAANNYA DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG: 1. DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI; ATAU 2. DIBENTUK BERDASARKAN KEWENANGAN. II. HIERARKI NSPK (LANJUTAN ...3) UU 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 7. III. FAMILY TREE NSPK III. 1. KRONOLOGIS UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM 2004 2005 23 SEPT 2013 Permohonan Pengujian terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Oleh PP Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang SPAM sebagai turunan dari UU No. 11 Tahun 1974 28 DES 2015 18 FEB 2015
- 8. 6 Prinsip Dasar Pembatasan pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh menganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air; 3. Kelestarian lingkungan hidup; 4. Pengawasan dan pengendalian negara atas air bersifat mutlak; 5. Prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD; 6. Apabila semua batasan telah terpenuhi, Pemerintah dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat tertentu dan ketat. Putusan MK mengamanatkan kehadiran negara pada penyelenggaraan SPAM adalah mutlak untuk memenuhi hak rakyat atas air. 4. Pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya Kehadiran negara diterjemahkan dalam 4 (empat) unsur, yaitu: 1. Izin pemanfaatan air baku untuk air minum 2. Tarif ditetapkan oleh pemerintah 3. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah III. 2. PENGATURAN PENYELENGGARAAN SPAM
- 9. UU No. 11/1974 PP No. 121/2015 Permen PUPR No. 18/PRT/M/2015 ttg Iuran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016 ttg Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air Perpres No. 90/2016 PP No. 122/2015 Permen PUPR No. 36/PRT/M/2016 ttg Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan SPAM Permen PUPR no. 15/PRT/M/2018 ttg Pemberlakuan SKKNI Bidang Pengelolaan SPAM Rapermen PUPR tentang POS Penyelenggaraan SPAM RaPermen PUPR tentang KSNP SPAM RaPermen PUPR tentang RISPAM Lintas Provinsi * Akan disusun/dalam proses penyusunan Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016 ttg Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM Permen PUPR No. 25/PRT/M/2016 ttg Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 ttg Penyelenggaraan SPAM Rancangan Perka Ketua BPPSPAM tentang SOP Teknis (Pasal 8 Permen PUPR 36/2016) Kepmen PUPR no. 452 Tahun 2018 ttg KKNI Bidang Pengelolaan SPAM III. 3. FAMILY TREE BIDANG SPAM
- 10. • Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum • Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat • Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan • Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan III.4. DEFINISI SPAM PP 122 TAHUN 2015 TENTANG SPAM
- 11. Penyelenggaraan SPAM Pasal 54 • APBN dan/atau APBD • BUMN atau BUMD • Dana masyarakat • Sumber dana lain Pasal 56 ayat 1 Kerjasama dengan badan usaha swasta Sumber dana Pasal 19 Pasal 25 ayat 1 Pasal 26 Pasal 25 ayat 2, 3 dan 4 Pasal 27 Pasal 42 1. Pembangunan Baru; 2. Peningkatan; dan 3. Perluasan 1. Operasi dan Pemeliharaan; 2. Perbaikan; 3. Pengembangan SDM; dan 4. Pengembangan Kelembagaan Berlandaskan: Jakstra dan RISPAM III. 4. a. PP 122 tahun 2015 tentang SPAM
- 12. • SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan • SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan III. 4. a. PP 122 tahun 2015 tentang SPAM (lanjutan ...2)
- 13. SPAM Jaringan Perpipaan Unit Air Baku Pasal 5 Ayat 1 Pasal 7 Ayat 1 Pasal 8 Ayat 1 Pasal 9 Ayat 1 Unit Pelayanan Unit Produksi Unit Distribusi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan SUMUR DANGKAL, SUMUR POMPA TANGAN BAK PENAMPUNG AIR HUJAN TERMINAL AIR BANGUNAN PERLINDUNGAN MATA AIR 1 2 III. 4. a. PP 122 tahun 2015 tentang SPAM (lanjutan ...3)
- 14. AMANAT PP 122 TAHUN 2015 NO PASAL AMANAT KELUARAN 1 Pasal 18 (2) Rapermen tentang Standar Pelayanan Minimal On progress 2 Pasal 16 Rapermen tentang SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan Permen PUPR 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaran SPAM 3 Pasal 20 (2) Rapermen tentang Jakstranas Penyelenggaraan SPAM 4 Pasal 22 (2) Rapermen tentang Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi 5 Pasal 23 Rapermen tentang Tata Cara Penyusunan Jakstra Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM 6 Pasal 32 Rapermen tentang Penyelenggaraan SPAM 7 Pasal 34 (2) Rapermen tentang Penyelenggaraan SPAL untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik Permen PUPR 4/PRT/M/2017 8 Pasal 34 (3) Rapermen tentang Penyelenggaraan SPAL untuk Pengelolaan Air Limbah Non Domestik On progress 9 Pasal 46 (2) huruf f Rapermen tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai Standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM Permen PUPR 15/PRT/M/2018 III. 4. a. PP 122 tahun 2015 tentang SPAM (lanjutan ...4)
- 15. Pasal 56 ayat 3 KERJASAMA HANYA DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK: • investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; • investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau • investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja Pasal 56 ayat 2 PRINSIP TERTENTU : • Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD • Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah DILAKUKAN KERJASAMA Pasal 56 ayat 1 Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu. BADAN USAHA SWASTA BUMN DAN/ATAU BUMD Pasal 56 ayat 4 Pengadaan badan usaha swasta dalam kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 56 ayat 5 Dalam rangka terwujudnya kerjasama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenanngannya POLA KERJASAMA PENYELENGGARAAN SPAM III. 4. b. PERMEN PUPR 19/PRT/M/2016 TENTANG DPP
- 16. MEKANISME KPBU DALAM PENYELENGGARAAN SPAM YANG MEMERLUKAN DUKUNGAN PEMERINTAH/PEMDA 16 Pemerintah Pusat/Pemerintah daerah Sektor Air Minum: a. Diterbitkan surat penugasan BUMN/BUMD untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan SPAM: 1. Pemerintah pusat kepada BUMN 2. Pemda kepada BUMD Sesuai kewenangannya b. disertai SURAT pernyataan Dukungan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah pemberi penugasan Badan Usaha Swasta PJPK PJT/PDAM/PDAB KERJASAMA DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMDA Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah Dukungan Pemerintah lainnya Dukungan Pemerintah Jaminan Pemerintah III. 4. b. PERMEN PUPR 19/PRT/M/2016 TENTANG DPP (lanjutan ...2)
- 17. 17 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Menanggung kebutuhan pembiyaan serta segala risiko yang ditimbulkan yang tidak dapat ditanggung oleh para pihak yang melakukan Kerjasama SPAM DPP yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya Badan Usaha Swasta PJPK PJT/PDAM/PDAB KERJASAMA KPBU DPP III. 4. b. PERMEN PUPR 19/PRT/M/2016 TENTANG DPP (lanjutan ...3)
- 18. 18 BENTUK DAN JENIS DPP DPP Fiskal Dukungan Pemerintah Dukungan Kelayakan Viability Gap Fund (VGF) Insentif Perpajakan Dukungan Pemerintah Lainnya Kontribusi Fiskal subsidi hibah penerusanhibahan pinjaman penerusan pinjaman PMN PMD penggantian biaya penugasan Jaminan Pemerintah Jaminan Infrastruktur DPP Non Fiskal Dukungan Pemerintah Lainnya Kontribusi Non Fiskal Bantuan infrastruktur Dukungan ketersediaan lahan Dukungan perizinan Dukungan diskon sewa Dukungan kebijakan Dukungan dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangannya Bentuk DPP Jenis DPP Contoh DPP III. 4. b. PERMEN PUPR 19/PRT/M/2016 TENTANG DPP (lanjutan ...4)
- 19. Tidak lanjut Serah terima aset BMN/BMD TAHAPAN PEMBERIAN DPP Studi kelayakan finansial dan analisa risiko Kerjasama SPAM mekanisme KPBU Kerjasama SPAM mekanisme B2B Berbentuk surat atau instrumen hukum lainnya Untuk yang belum dialokasikan dalam APBD disahkan oleh Ketua DPRD PJPK menyusun kebutuhan DPP yang diperlukan selain dari pemberi Penugasan dan dievaluasi oleh pemberi Penugasan Evaluasi Permohona n DPP Dukungan Pemerintah Dukungan Pemerintah Lainnya Jaminan Pemerintah Tahap Perencanaan Keperluan DPP Tahap Pelaksanacan Kerjasama SPAM Tahap Penyiapan Kerjasama SPAM Proses Pengadaan dimulai Ttd Kerjasama Pelaksanaan Kerjasama Pengadaan KPBU Tahap Transfer/Akh ir Kerjasama SPAM Pra FS atau Rencana Bisnis Penugasan PJPK Penerbitan Surat/Instrumen Hukum DPP Pemberi Penugasan Pengajuan Permohonan DPP selain dari pemberi Penugasan Persetujuan DPP yang mempengaruhi kelayakan Proyek Penilaian aset BMN/BMD dari DPP dan serah kelola aset (DP lainnya) Evaluasi Aset BMN/BMD dan pemisahan BMN/BMD III. 4. b. PERMEN PUPR 19/PRT/M/2016 TENTANG DPP (lanjutan ...5)
- 20. Wilayah penyelenggaraan SPAM yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah Prioritas pelaksana BUMN atau BUMD Dalam hal BUMN/BUMD belum dapat memberikan pelayanan di dalam lingkup wilayah pelayanannya maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan penyelenggaraan SPAM BUMN atau BUMD BUMN atau BUMD UPT atau UPTD KONSEPSI PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM PP No. 122/2015 Pasal 43 PP No. 122/2015 Pasal 46 III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS Dalam hal masih ada wilayah yang belum dapat dilayani oleh BUMN atau BUMD dan UPT atau UPTD, dengan rekomendasi teknis dari BUMN atau BUMD Badan Usaha dan Kelompok masyarakat komunal dapat melaksanakan penyelenggaraan SPAM . BUMN atau BUMD Kelompok masyarakat PP No. 122/2015 Pasal 52 Di lingkungan permukiman yang belum terjangkau pelayanan BUMN/BUMD, Masyarakat perorangan dapat melakukan penyediaan air minum secara swadaya dengan melakukan pelaporan kepada pemerintah BUMN atau BUMD Kelompok masyarakat PP No. 122/2015 Pasal 49
- 21. tata kelola pemerintahan yang baik Pembangunan berkelanjutan memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD BADAN USAHA PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM OLEH BADAN USAHA Pasal 4 ayat 2 III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS (lanjutan ...2)
- 22. LINGKUP PELAYANAN Lingkup Pelayanan Penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha Cakupan layanan Bentuk pelayanan penyediaanAir Minum Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat di lingkungan pelayanannya; Kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMN/BUMD; dan Keterpaduan pembangunan infrastruktur Tidak melayani masyarakat umum; Menjamin tersedianya sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis; Memberikan saluran layanan dan menjamin hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan; Menjamin kelebihan supply air tidak dimanfaatkan selain untuk kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai rencana; dan Menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Usaha inti bukan melayani penyediaan air minum; dan Tidak melakukan usaha jual beli air minum dalam kemasan (AMDK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai air minum dalam kemasan. Dalam hal kondisi bencana dan/atau keadaan darurat, Badan Usaha dapat melayani masyarakat umum diluar area izin Penyelenggaraan SPAM atas permintaan Pemerintah Daerah Pasal 7 ayat 1 Pasal 7 ayat 2 Pasal 7 ayat 4 Pasal 7 ayat 3 III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS (lanjutan ...3)
- 23. Pengajuan Izin Penyelenggaraan SPAM Pelaksanaan dan pengelolaan Pengawa san Evaluasi dan perbaikan BU menyusun dokumen rencana (DED, spesifikasi teknis, rencana pengelolaan) Pempus/Pemda memberikan izin Penyelenggaraa n SPAM Penyesuaian masterplan dan DED sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai SPAM JP (jika ada perbaikan) Pengawasan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dilakukan oleh: • Pempus/Pemda • Badan Usaha melalui Pelaporan dan/atau pengaduan kepada BU, Pempus atau Pemda Evaluasi dokumen rencana oleh Pempus/Pemda atas rekomendasi BUMN/BUMD sesuai dengan kewenangannya • Evaluasi oleh Pemerintah puast/pemda terhadap kinerja pemenuhan standar 3K • Jika tidak memenuhi standar, diberikan teguran tertulis atau dicabut izin nya Konstruksi dan pengelolaan SPAM (mengikuti ketentuan SPAM JP) (Dilaporkan kepada Pempusat/ pemda) Penetapan tarif Air Minum (6 bulan setelah diterbitkan izin) tindak lanjut pengaduan masyarakat dan melaporkan penyelesaian tindak lanjut pengaduan kepada Pempus atau Pemda MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN SPAM OLEH BADAN USAHA III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS (lanjutan ...4)
- 24. IZIN PENYELENGGARAAN SPAM Rencana Teknis Terinci/DED SpesifikasiTeknis Rencana Pengelolaan Wajib menyusun dokumen rencana penyelenggaraan SPAM JP yang terdiri dari: Melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dengan memiliki SIPA sesuai ketentuan peraturan perundangan Dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atas rekomendasi teknis BUMN/BUMD sesuai kewenangannya Setelah melakukan evaluasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan izin penyelenggaraan SPAM kepada Badan Usaha meliputi: Surat keterangan izin dari Menteri, gubernur, bupati/walikota; Delineasi wilayah pelayanan sesuai rekomendasi teknis yang diberikan oleh BUMN atau BUMD berupa gambar dan keterangan Cakupan pelayanan berupa penjelasan rencana sambungan rumah dan/atau jumlah pelanggan yang disetujui oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota; Keterangan rekomendasi perbaikan atau persetujuan atas dokumen rencana yang diajukan Badan Usaha Dalam hal izin penyelenggaraan SPAM diberikan keterangan rekomendasi perbaikan, Badan usaha melakukan penyesuaian masterplan dan DED sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Pasal 8 ayat 1 Pasal 8 ayat 2 Pasal 9 III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS (lanjutan ...5)
- 25. LANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM Wewenang Jenis Wewenang Jenis Landasan Penyelenggaraan SPAM Rencana Induk SPAM Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Menteri Bupati/Walikota Gubernur Lintas Provinsi Kabupaten/Kota Lintas Kab/Kota Menteri Bupati/Walikota Gubernur Kebijakan dan Strategi III. 4. d. PERMEN PUPR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SPAM
- 26. PROSES DASAR MANAJEMEN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI III. 4. d. PERMEN PUPR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SPAM (LANJUTAN ...2)
- 27. IV. DAFTAR NSPK NO PERATURAN 1. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air 4. PP No. 122 Tahun 2015 tentang SPAM 5. Perpres No. 90 Tahun 2016 tentang BPPSPAM 6. Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum 7. Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM 8. Peraturan Menteri PUPR No. 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha 9. Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 10. Peraturan Menteri PUPR No. 36/PRT/M/2016 tentang Stuktur Organisasi dan Tusi BPPSPAM 11. Peraturan Menteri PUPR No. 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan KSB dan PKS 12. Keputusan Menteri PUPR No. 452 Tahun 2018 tentang KKNI Bidang Pengelolaan SPAM 13. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 129 Tahun 2017 tentang Pembentukan PKS dan KSB di lingkungan DJCK
- 28. UNIT SPAM Fungsi Tipe/Komponen SNI Yang Berlaku No Judul SNI Unit Air Baku Bangunan Pengambilan Intake bebas SNI 7829:2012 bangunan pengambilan air baku untuk instalasi pengolahan air minum Intake Sumuran sumuran sumur dalam intake bendung intake jembatan infiltration galleries SNI 6785-2002 alat pengukuran dan pemantauan - Pengukuran debit v-notch SNI 03-6381-2000 Spesifikasi bangunan ukur debit Cipoletti cipoletti SNI 03-6455.2- 2000 Metode pengukuran debit pada saluran terbuka dengan bangunan ukur ambang V-rata Romijn SNI 0140:2007 Cara pengukuran debit air Crump de Gruyter SNI 3414:2008 Tata cara pengambilan contoh muatan sedimen melayang di sungai dengan cara integrasi kedalaman berdasarkan pembagian debit SNI 6467.2:2012 Tata cara pengukuran debit pada saluran terbuka secara tidak langsung dengan metode kemiringan luas SNI 03-2414-1991 Metode pengukuran debit banjir SNI 03-3412-1994 Metode perhitungan debit sungai harian SNI 8066:2015 Tata cara pengukuran debit aliran sungai dan saluran terbuka menggunakan alat ukur arus dan pelampung SNI 8137:2015 Pengukuran debit pada saluran terbuka menggunakan bangunan ukur tipe pelimpah atas bangunan sarana pembawa Syphon Gorong-Gorong SNI 03-6367-2000 Spesifikasi pipa beton untuk air buangan, saluran peluapan dari gorong-gorong SNI 03-6368-2000 Spesifikasi pipa beton untuk saluran air limbah, saluran air hujan dan gorong-gorong Talang Air IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...2)
- 29. IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...3) UNIT SPAM Fungsi Tipe/Komponen SNI Yang Berlaku Judul SNI No Unit Produksi Pengolahan air berdasarkan sumber air baku air baku dari air gambut Tata cara perencanaan instalasi pengolahan air gambut air baku dari air laut Tata cara perencanaan instalasi pengolahan air dengan sistem membran air baku dari mata air SNI 03-3981-1995 Tata cara perencanaan instalasi saringan pasir lambat 3981:2008 perencanaan instalasi saringan pasir lambat air baku dari air sungai SNI 19-6774-2002 Tata cara perencanaan unit paket Instalasi Penjernihan Air SNI 19-6773-2002 Spesifikasi unit paket instalasi penjernihan air sistem konvensional dengan struktur baja Konstruksi IPA IPA Beton SNI DT 91-0002- 2007 Perencanaan unit paket instalasi pengolahan air SNI 6774:2008 Tata cara perencanaan unit paket Instalasi Pengolahan Air SNI 7831:2012 Perencanaan sistem penyediaan air minum SNI 7830:2012 Tata cara pengendalian mutu pembangunan instalasi pengolahan air minum Pengolahan air berdasarkan sumber air baku air baku air gambut air baku air laut Konstruksi IPA IPA Beton Supervisi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Spesifikasi teknis beton kedap air untuk IPA dan reservoir Tata cara uprating IPA Paket Koagulasi Tata cara perbaikan dan penggantian IPA Flokulasi 06-3822.1-2000 Spesifikasi Poly- Alumunium Khlorida cair untuk pengolahan air Sedimentasi 03-2917-1992 Spesifikasi Instalasi Air Minum Tipe Cikapayang 5
- 30. IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...4) UNIT SPAM Fungsi Tipe/Komponen SNI Yang Berlaku Judul SNI No Unit Produksi 06-6396-2000 (Pd S- 12-2000-03) Spesifikasi Soda Abu Untuk Pengolahan Air Bersih 19-6449-2000 Metode Pengujian Koagulasi dan Flokulasi dengan cara Jar 19-6773-2002 Spesifikasi Unit Paket Instalasi Penjernihan Air Sistem Konvensional dengan Struktur Baja 19-6774-2002 (SK SNI T-16-1993-03) Tata Cara Perencanaan Unit Paket Instalasi Penjernihan Air 19-6775-2002 (SK SNI T-17-1993-03) Pengoperasian dan Pemeliharaan Unit Paket Instalasi Penjernihan Air Kapasitas di Atas 5 liter/detik 19-6776-2002 Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Unit Paket Instalasi Penjernihan Air 19-6784-2002 Metode Pengujian Koagulasi, Flokulasi dan Filtrasi bertekanan 2418.2:2009 Pengukuran aliran air dalam saluran tertutup untuk meter air minum Bagian 2 : Persyaratan pemasangan meter air minum SNI 03-6860-2002 metode pengujian angka bau dalam air 03-6859-2002 pengujian angka rasa 19-6776-2002 tata cara pengoperasiaan dan pemeliharaan unit paket instalasi penjernihan air 7629:2008 tata cara commissioning instalasi pengolahan air 06-4592-1998 petunjuk pengambilan contoh air minum dan air untuk pengolahan makanan minuman 7531:2009 alat pengolah air dengan membran ultra 6775:2008 Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Unit Paket Instalasi pengolahan Air
- 31. IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...5) UNIT SPAM Fungsi Tipe/Komponen SNI Yang Berlaku Judul SNI No Unit Produksi 6773:2008 Spesifikasi Unit Paket Instalasi pengolahan Air 05-6375-2000 tata cara pengambilan air dari saluran tertutup 05-2418-1991 Metode Pengujian Meter Air Bersih (Ukuran 13 mm Sampai Dengan 40 mm) 05-2419-1991 Metode Pengambilan Contoh Meter Air Bersih (Ukuran 13 mm sampai dengan 40 mm) 05-2547-1991 Spesifikasi Meter Air Bersih (Ukuran 13 mm Sampai Dengan 40 mm) 05-6375-2000 (Pd T-03-2000-03) Tata Cara Pengambilan Contoh Air dari Saluran Tertutup Unit Distribusi Perencanaan teknis unit distribusi reservoir SNI 03-2495-1991 Spesifikasi Bahan Tambahan Untuk Beton SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal SNI 03-6468-2000 Tata cara perencanaan campuran beton berkekuatan tinggi dengan semen portland dan abu terbang SNI 03-6889-2002 Tata Cara Pengambilan Contoh Agrerat SNI 03-6861.2-2002 Spesifikasi bahan bangunan - Bagian B: Bahan bangunan dari besi/baja SNI 03-6817-2002 Metode pengujian mutu air untuk digunakan dalam beton SNI 03-2460-1991 Spesifikasi Abu Terbang Sebagai Bahan Tambahan Untuk Campuran Beton
- 32. IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...6) UNIT SPAM Fungsi Tipe/Komponen SNI Yang Berlaku Judul SNI No Alat Ukur Alat Ukur dan pemantauan Debit V-Notch SNI 03-6381-2000 Spesifikasi bangunan ukur debit Cipoletti Unit Pelayanan Perpipaan SNI 03-7065-2005 Tata cara perencanaan sistem plumbing AWWA Manual M11 Steel Pipe design and Installation Unit Pelayanan Sambungan Rumah Tata cara pemasangan Sambungan Rumah (SR) Alat pengukuran Meter Air Spesifikasi teknis meter air kelas C Tata cara pemasangan meter air kelas C SNI 2418.3:2009 Pengukuran aliran air dalam saluran tertutup untuk meter air minum Bagian 3: Metode peralatan pengujian meter air minum (ISO 4064-3:2005,MOD) SNI 2418.2:2009 Pengukuran aliran air dalam saluran tertutup untuk meter air Bagian 2: Persyaratan pemasangan meter air minum (ISO 4064:2005,MOD) SNI 2547:2008 Spesifikasi meter air SNI 05-0666-1997 Persyaratan umum rumah meter air SNI 05-2419-1991 Meter air bersih(ukuran 13 mm s/d 40 mm), Metode pengambilan contoh SNI 7427:2011 Katup meter air katup SNI 03-0122-1998 Keran air rumah tangga jenis katup pintu
Editor's Notes
- BUMN/BUMD bekerja sama dengan Badan Usaha Swasta dalam bentuk investasi. Pemerintah Pusat/Pemda akan memberikan dukungan dalam rangka mendukung terselenggaranya kerjasama antara BUMN/BUMD dengan Badan Usaha Swasta.
- Referensi terkait VGF, subsidi terdapat dalam PMK Nomor?