Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, yang mencakupi permasalahan kehutanan seperti status kawasan hutan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan karakteristik penebangan liar. Dibahas pula mengenai dasar hukum, kegiatan, dan aspek perlindungan hutan serta sanksi pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

1. TEKNIK PEMBERIAN
KETERANGAN A
Disampaikan dalam Rangka
Dialog Kebijakan BPP AP2SI Jawa Timur dan
WALHI Jawa Timur
Oleh :
Budi Kurnayadi, SP
PPNS KLHK
Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra
09 Agustus 2022

2. MENGAPA PENEGAKAN HUKUM DIBUTUHKAN?
P e n c e m a r a n U d a r a
D u m p i n g I l e g a l ,
S a m p a h , L i m b a h & B 3
P e n c e m a r a n Ai r
K e b a k a r a n H u t a n
K e j a h a t a n T S L
P e r u s a k a n L i n g k u n g a n
P e m b a l a k a n L i a r
T a m b a n g & K e b u n
I l e g a l
P e r a m b a h a n K a w a s a n
H u t a n
Number of Threats
4.844
ANCAMAN TERHADAP
LINGKUNGAN HIDUP DAN
HUTAN

3. MANDAT DAN KEWENANGAN DITJEN GAKKUM
UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH&E
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH
UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan
UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air
UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

4. MANDAT DAN KEWENANGAN DITJEN GAKKUM
P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tugas :
Melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan
hidup dan kehutanan.
Fungsi :
1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum
lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan ganggungan dan ancaman
terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada
wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
5. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
9. Pengawasan kepada unit usaha atau kegiatan terhadap ketaatan perizinan lingkungan hidup

5. TATA KERJA DITJEN GAKKUM
UPT/BALAI
Direktorat
Pengaduan,
Pengawasan,
dan Sanksi
Administratif
Direktorat
Penyelesaian
Sengketa
Lingkungan
Hidup
Direktorat
Penegakan
hukum
Pidana
PPH
(Dukungan
Operasi)
PUSAT
Pengawasan
Pengaduan
Penindakan
Pencegahan
dan
Pengamanan
2. DATA /
INFORMASI
3. PERALATAN /
SARANA - PRASARANA
4. PERSONIL
INTELIJEN
PEMETAAN
PEMBINAAN
NSPK
KANTOR/MAKO
DRONE
KENDARAAN
TUPOKSI
DUKUNGAN OPERASI :
1. KEBIJAKAN
PENCEGAHAN &
PENGAMANAN
HUTAN

6. SEBARAN KANTOR GAKKUM KLHK
Kepala Balai
KASUB BagTata Usaha
Kepala Seksi Wilayah I
Jakarta
Kepala Seksi Wilayah II
Surabaya
Kepala Seksi Wilayah III
Kupang
ORGANISASI BALAI GAKKUM
JABALNUSRA
BALAI GAKKUM
SUMATERA BALAI GAKKUM
KALIMANTAN
BALAI GAKKUM
SULAWESI
BALAI GAKKUM
JAWA, BALI, NUSA TENGGARA
BALAI GAKKUM
MALUKU-PAPUA
DITJEN GAKKUM KLHK
Seksi Wil. I
Medan
Seksi Wil. II
Pekanbaru
Seksi Wil. III
Palembang
Seksi Wil. I
Jakarta
Seksi Wil. II
Surabaya
Seksi Wil. III
Kupang
Seksi Wil. I
Makassar
Seksi Wil. III
Manado
Seksi Wil. II
Palu
Seksi Wil. II
Ambon
Seksi Wil. I
Manokwari
Seksi Wil. III
Jayapura

7. PERMASALAHAN KEHUTANAN
1. Kawasan Hutan
• Status beberapa kawasan hutan belum penetapan
• Penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural
2. Sumberdaya Manusia
• Terbatasnya personel pengamanan hutan yang belum seimbang
dengan luas kawasannya
3. Sarpras pamhut
• Belum memadai
4. Kelembagaan
• Kemampuan Polhut perlu ditingkatkan melalui pelatihan2.
• Terbatasnya MMP di wilayah yang rawan tipihut
• Terbatasnya MPA dalam penanganan karhutla
5. Karakteristik Tipihut
• Rendahnya kesadaran masyarakat
• Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan masih tinggi
6 KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERBURUAN DAN
PEREDARAN
TUMBUHAN DAN
SATWA DILINDUNGI
PENCEMARAN
LINGKUNGAN
PEMBAKARAN
HUTAN
DAN LAHAN
PERAMBAHAN
HUTAN
PEMBALAKAN
LIAR
PERUSAKAN
LINGKUNGAN

8. DASAR HUKUM PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
UU No. 5 Tahun 1990 ttg Konservasi
SDAH & ekosistemnya
• Pasal 19 : Mengubah keutuhan KSA
(fungsi, luas, jenis TSL)
• Pasal 21 : Menangkap, melukai,
menebang, memiliki, mengeluarkan,
memperniagakan TSL dilindungi
&bagiannya.
• Pasal 33 :
Merubah keutuhan zona inti TN (fungsi,
luas, jenis TSL).
Melakukan kegiatan yg tidak sesuai
dengan zona pemanfaatan & zona lain
dr TN, Tahura, & TWA.
UU No. 41 Tahun 1999 ttg
Kehutanan
Pasal 50 :
• Membakar hutan
• Menebang pohon,
memanen hasil hutan
tanpa izin
• Menggembalakan ternak
dlm kaw. Hutan.
• Mengeluarkan, membawa,
mengangkut TSL yg tidak
dilindungi dari kaw. Hutan
tanpa izin.
UU No. 18 Tahun 2013 ttg Pencegahan
Perusakan Hutan
• Pasal 12 : Penebangan ilegal
• Pasal 17 ayat 1: Petambangan ilegal
• Pasal 17 ayat 2 : Perkebunan ilegal
• Termasuk kegiatan-kegiatan lain yang
menyertai (membawa, mengangkut,
membeli, dll hasil kegiatan ilegal)
• Pasal 28 : Pembiaran kegiatan
Perusakan hutan
Pembalakan Liar, Perambahan, Kejahatan thd TSL, Kebun & Tambang Ilegal, Pembakaran
Hutan

9. SIFAT DAN BENTUK KEGIATAN PAMHUT
PRE-EMTIF MENUTUP
NIAT
Sasaran :
Menghilangkan NIAT untuk
melakukan Tipihut
Kegiatan :
Penyuluhan, sosialisasi, BINMAS,
Pemberdayaan Masyarakat
PREVENTIF
Kejahatan terjadi bila ada
NIAT dan KESEMPATAN
Sasaran :
Menghilangkan KESEMPATAN
Lakukan Tipihut
Kegiatan :
Patroli dan penjagaan
MENUTUP
KESEMPATAN
REPRESIF
YUSTISI
Sasaran :
Penindakan pelaku Tipihut
Kegiatan :
Operasi dengan target
Sasaran :
Pemidanaan pelaku Tipihut
Kegiatan :
Penyidikan
PENEGAKAN
HUKUM

10. KEGIATAN PERLINDUNGAN HUTAN
menangkal timbulnya stimulus dan
niat kemungkinan terjadinya
gangguan, ancaman, perusakan &
perampasan hak
 sosialisasi;
 penyuluhan;
 pembinaan masyarakat.
mencegah potensi terjadinya
gangguan, ancaman, perusakan dan
perampasan hak
 patroli.
 penjagaan.
 pemeriksaan.
 Giat lain yg dpt membatasi
kesempatan, peluang,
BENTUK GIAT
PRE-EMTIF
PREVENTIF
GIAT DIARAHKAN UTK
REPRESIF
YUSTISIF
Penanggulangan & penindakan
terhadap tindakan/perbuatan/
peristiwa gangguan, ancaman,
perusakan dan perampasan hak
 Pengamanan.
 Pemusnahan.
 Penangkapan
 Pengusiran
 Pemadaman kebakaran.
Gakkum melalui proses SIDIK
terhadap tindakan/ perbuatan/
peristiwa gangguan, ancaman,
perusakan dan perampasan hak
 Pulbaket., Intelijen.
 Pemberkasan
 Penyitaan
 Penahanan

11. BENTUK-BENTUK KEGIATAN OPERASI
kegiatan operasi penegakan
hukum yang dilaksanakan
oleh satu kesatuan Polhut
 Oleh POLHUT
 Pada satu satuan kerja
kegiatan operasi penegakan
hukum yang dilaksanakan
oleh unsur gabungan dalam
satu kesatuan komando
 Antar
POLHUT/Kepolisian/TNI/
LSM/Masyarakat/ Kejaksaan/
Instansi terkait lainnya
 Skala Wil & atau Issu
Nasional.
FUNGSIONAL
GABUNGAN

12. ASPEK PERLINDUNGAN HUTAN
1. Data dan Informasi (persepsi masyarakat, kependudukan, modus operandi, pelaku, backing,
penggerak, penyedia dana/cukong, peta kerawanan gangguan hutan, kondisi kawasan, akses,
tokoh masyarakat, peta kerja wilayah daftar perusahaan terkait hasil hutan, dll)
2. Perencanaan (SDM, Sarpras, Logistik) senpi/transportasi/komunikasi, dana, taktik dan strategi,
serta pengorganisasian)
3. Koordinasi (Penyamaan persepsi, Kerjasama) dukungan/backup internal dan/atau eksternal)
4. Kelengkapan Administrasi (senpi, kendaraan, SPT, mindik,dll)
5. Pelaksanaan (siapa melakukan apa, dimana, kapan dan bagaimana/ taktik strategi,
penanganan BB, penanganan Tsk, Penyidikan)
6. Pengawasan dan Pengendalian (pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, HAM, menghormati nilai-nilai tradisi/sosial/agama, nilai-nilai kemanusiaan, dll)
7. Pelaporan (Internal dan eksternal)
8. Tindak Lanjut (penindakan lebih lanjut, konsep penyelesaian/tindakan)
9. Pembiyaan (sumber pendanaan)

13. DITJENGAKKUM.KLHK GAKKUM.MENLHK.GO.ID
GAKKUMKLHK GAKKUM_KLHK GAKKUM KLHK
UU RI No. 18 /2013
Tentang
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN

14. PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH
WAJIB →PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN
PEMERINTAH TETAPKAN KEBIJAKAN:
- KOORDINASI LINTAS SEKTOR
- PEMENUHAN SDM PAMHUT & SARPRAS
- INSENTIF BAGI PIHAK YG BERJASA
- PETA PENUNJUKAN DAN ATAU PETA
KOORDINAT GEOGRAFIS SBG DASAR
YURIDIS
- PENETAPAN SUMBER KAYU ALTERNATIF
- MENGHILANGKAN KESEMPATAN→ PERAN
SERTA MASYARAKAT
PENCEGAHAN
- PEMERINTAH & PEMDA WAJIB MELAKUKAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
- PERUSAKAN HUTAN MELIPUTI :
PEMBALAKAN LIAR DAN ATAU
PENGGUNAAN KWSN SECARA
TIDAK SAH (KEBUN, TAMBANG)
DILAKSANAKAN ORANG-PERORANGAN
YANG TERORGANISASI
PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN

15. KETENTUAN PIDANA
NORMA SANKSI
SANKSI
KORPORASI
SANKSI
MASYARAKAT
Pasal 82
Menebang pohon:
a. Tidak sesuai izin pemanfaatan (Psl 12a)
b. Tanpa izin pejabt
berwenang (Psl 12b)
c. Tidak sah (Psl 12c)
Sengaja:
Pidana 1 s/d 5 tahun,
denda 500 jt s/d 2,5 M
Pidana 5 s/d 15 tahun , denda
5 s/d 15 milyar
Pidana 3 bulan s/d 2 tahun ,
denda 500 rb s/d 500 juta
Pasal 83
a. Memuat, bongkar, mengeluarkan, angkut,
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan
tanpa izin (Psl 12d)
Sengaja :
Pidana 1 s/d 5 tahun, denda 500 juta s/d
2,5
Lalai:
Pidana 8 bulan s/d3 tahun, denda 10
juta s/d 1 M
Pidana 5 s/d 15 tahun, denda
5 s/d 15 M
Pasal 89
a. Melakukan kegiatan penambangan di dlm kws
hutan tanpa izin menteri (Psl 17 (1) b)
Sengaja:
Pidana 3 s/d 15 tahun, denda 1,5 M s/d
10 M
Pidana 8 s/d 20 tahun, denda
20 M s/d 50 M
Pasal 90
Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
tambang yg berasal dari kegiatan penambangan di
dalam kawasan hutan tanpa izin.
(Psl 17 (1) c)
Sengaja :
Pidana 3 s/d 10 tahun, denda 1,5 M s/d
5 M
Pidana 5 s/d 15 tahun, denda
5 M s/d 15 M

16. KETENTUAN PIDANA
NORMA SANKSI
SANKSI
KORPORASI
SANKSI
MASYARAKAT
Pasal 92
a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri
di dalam kawasan hutan (Psl 17 (2) b)
Sengaja:
Pidana 3 s/d 10 tahun, denda 1,5M s/d 5
M
Pidana 8 s/d 20 tahun, denda
20 juta s/d 50 juta
Pasal 91
a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
izin (Psl 17 (2) d)
Sengaja:
Pidana 3 s/d 10 tahun, denda 1,5 M s/d
5 M
Pidana 5 s/d 15 tahun, denda
5 M s/d 15 M
Pasal 94
a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerak-kan
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah (Psl 19a) Sengaja: Pidana 8 s/d 15 tahun, denda
10 M s/d 100 M
Pidana 10 Tahun s/d seumur
hidup, denda 20 M s/d 1
Triliun
c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau
tidak langsung (Psl 19d)

17. KETENTUAN PIDANA
NORMA SANKSI
SANKSI
KORPORASI
SANKSI
MASYARAKAT
Pasal 95
a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan
mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan
limbahnya (Psl 19g)
Sengaja :
Pidana 8 tahun s/d 15 tahun, denda 10
M s/d 100 M
Lalai:
Pidana 2 tahun s/d 5 tahun, denda 500
juta s/d 5 M
Pidana 10 tahun s/d seumur
hidup, denda 20 M s/d 1
Triliun
a. b. menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,
menitipkan, membawa ke LN diketahuinya atau
patut diduga (psl 19h)
Pasal 98
turut serta melakukan atau membantu terjadinya
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah (Psl 19b)
Sengaja:
Pidana 1 tahun s/d 3 tahun, denda 500
juta s/d 1,5 M
Lalai:
Pidana 8 bulan s/d 2 tahun, denda 200
juta s/d 1 M
Pidana 5 tahun s/d 15 tahun,
denda 5 M s/d 15 M
Pasal 100
mencegah, merin-tangi, dan/atau menggagalkan
secara langsung maupun tidak langsung upaya
pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah (Psl 20)
Sengaja:
Pidana 1 tahun s/d 10 tahun, denda 500
juta s/d 5 M
Pidana 5 tahun s/d 15 tahun,
denda 5 M s/d 15 M

18. KETENTUAN PIDANA
NORMA SANKSI
SANKSI
KORPORASI
SANKSI
MASYARAKAT
Pasal 103
melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap
keselamatan petugas yg melakukan pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kws
hutan scr tidak sah (Psl 23)
Sengaja :
Pidana 1 tahun s/d 10 tahun, denda 500
juta s/d 5 M
Pidana 5 tahun s/d 15 Tahun,
denda 5 M s/d 15 M
Pasal 107
Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang
melibatkan pejabat
(Psl 12 s/d Psl 17 dan Psl 20 s/d Psl 26)
pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari
ancaman pidana pokok.

19. PERMENLHKNO. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017TENTANGPERHUTANANSOSIAL DI WILAYAHKERJAPERUM PERHUTANI
Pasal 5
Kegiatan dalam IPHPS sebagaimana dimaksud dalam meliputi:
a. usaha pemanfaatan kawasan;
b. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
c. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam
hutan tanaman;
d. usaha pemanfaatan air;
e. usaha pemanfaatan energi air;
f. usaha pemanfaatan jasa wisata alam;
g. usaha pemanfaatan sarana wisata alam;
h. usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan
lindung; dan
i. usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan
lindung.
Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dilaksanakan di hutan produksi.

20. PERMENLHKNO. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017TENTANGPERHUTANANSOSIAL DI WILAYAHKERJAPERUM PERHUTANI
Pasal 17
(1) IPHPS bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
(2) IPHPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, di
ubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain.
Pasal 14
(2) Hak pemegang IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d
terdiri dari:
a. melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan IPHPS;
b. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran
lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
c. mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya;
d. mendapatkan pendampingan dalam hal permohonan, pemanfaatan,
penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran;
e. mendapatkan hasil usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7; dan

21. PERMENLHKNO. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017TENTANGPERHUTANANSOSIAL DI WILAYAHKERJAPERUM PERHUTANI
Pasal 14
(3) Kewajiban pemegang IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf d terdiri dari:
a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
b. memberi tanda batas areal kerjanya;
c. menyusun rencana pemanfaatan jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun
dan jangka pendek selama 1 (satu) tahun;
d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
e. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
f. mempertahankan fungsi hutan; dan
g. melaksanakan fungsi perlindungan.

22. PERMENLHKNO. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017TENTANGPERHUTANANSOSIAL DI WILAYAHKERJAPERUM PERHUTANI
Pasal 16
Jangka waktu IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e diberikan
selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
Pasal 22
Monitoring dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun
Pasal 24
(1) Dalam hal hasil evaluasi pemegang IPHPS melakukan pelanggaran berupa
pemindahtanganan IPHPS kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 dan melakukan manipulasi/pemalsuan data dikenakan sanksi pencabutan izin.
(2) Dalam hal hasil evaluasi pemegang IPHPS tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan peringatan 3 (tiga) kali
berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan dan dikenakan sanksi pencabutan izin.

23. TERIMA KASIH