Dokumen tersebut membahas rencana KPK dalam mencegah korupsi di sektor sumber daya alam melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA). GN-SDA bertujuan untuk melindungi kekayaan negara, memperkuat hak masyarakat, memperbaiki regulasi, dan membangun sistem pencegahan korupsi di sektor pertambangan, kelautan, dan kehutanan. KPK akan melakukan koordinasi,

1. J.S. Luwansa, 10 Juni 2015
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN
SUMBER DAYA ALAM
GN-SDA

2. Bumi, air dan
kekayaan alam
yang terkandung
didalamnya
dikuasai oleh
Negara dan
dipergunakan
untuk sebesar-
besar
kemakmuran
Rakyat. (Ps. 33 (3)
UUD 1945.
Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi:
1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat;
3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa;
4. Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa;
5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta
berkesinambungan.
KPK:
1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat;
2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar
pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam
pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada;
5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK;
6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas.
Hak Menguasai
Negara
PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
2

3. Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK
Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor
strategis terkait kepentingan nasional (national interest)
meliputi:
1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan
dan kehutanan)
2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan)
3) Pendidikan & kesehatan,
4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP)
5) Infrastruktur
3

4. Kewenangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
TUGAS KPK
(ps.6)
Koodinasi
(ps.7)
Supervisi
(ps.8)
Penyelidikan,
Penyidikan dan
Penuntutan
(ps.11)
Pencegahan
(ps.13)
Monitor
(ps.14)
Melakukan pengkajian terhadap sistem
pengelolaan administrasi
Memberi saran perubahan jika berdasarkan
hasil pengkajian, sistem pengelolaan
administrasi tersebut berpotensi korupsi
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut
tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK
4

5. PENCEGAHAN KORUPSI
SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK
Kelautan Minerba Kehutanan & Perkebunan
Kajian Sistem
Pengelolaan Ruang
Laut & Sumberdaya
Kelautan (2014)
Kajian Kebijakan Pengusahaan
Batubara di Indonesia (2011)
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan
Kawasan Hutan (2010)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP
Minerba (2013)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan
Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Perizinan di Sektor
Pertambangan (2013)
Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan,
Pertanahan (2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak
Sektor Batubara (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum
Perhutani (2014)
Koordinasi Supervisi atas
Pengelolaan Pertambangan
Minerba di 12 Provinsi (2014)
Korsup Kelautan
di 34 Provinsi
(2105) – lokus 9
Kota
Korsup Minerba di 19 Provinsi
(2015) – lokus 6 Kota
Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24
Provinsi (2015) – lokus 7 Kota
5

6. SASARAN
ARAH DAN TUJUAN GERAKAN NASIONAL
PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM
Sebesar-besar
Kemakmuran Rakyat
Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya
Alam di Bumi dan Laut
Perlindungan dan
pemulihan kekayaan
negara
Penguatan hak
masyarakat
Pembenahan regulasi
Penguatan
kelembagaan
aparatus negara
Peningkatan
kepatuhan terhadap
regulasi
Pembangunan sistem
pengendalian anti
korupsi
Hadirnya negara untuk menjamin kesejahteraan melalui pengelolaan
SDA yang adil, terbuka, partisipastif, desentralisasi, dan akuntabel
Perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif
melalui tatakelola yang baik, kepastian hukum, keterpaduan, sistem
pengendalian korupsi, dan penguatan aspek keberlanjutan
1 2 3 4 5 6
Pemberantasannya dituntut cara-cara
yang luar biasa; Dilakukan secara
optimal, intensif, efektif, profesional
serta berkesinambungan.
TUJUAN

7. CAKUPAN RENCANA AKSI
PENYELAMATAN SDA
Pertambangan
• Penataan izin usaha
pertambangan
• Pelaksanaan kewajiban
keuangan pelaku usaha
pertambangan minerba
• Pelaksanaan pengawasan
produksi pertambangan
minerba
• Pelaksanaan kewajiban
pengolahan/pemurnian hasil
tambang minerba
• Pelaksanaan pengawasan
penjualan dan
pengangkutan/pengapalan
hasil tambang minerba
Kelautan
• Penetapan dan penegasan batas dan tata
ruang wilayah laut Indonesia
• Pengintegrasian Sistem Perencanaan
Nasional Terkait dengan Penggunaan Ruang
Laut dan Sumberdaya Kelautan
• Penyempurnaan dan pelengkapan aturan
perundang-undangan
• Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
• Pengembangan Sistem Data dan Informasi
• Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan,
Pengelolaan Penerimaan Negara dan
Pemberian Bantuan Sosial/Hibah/Subsidi
• Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
• Perlindungan Hak Masyarakat
KehutanandanPekebunan
• Penyelesaian
Pengukuhan Kawasan
Hutan, Penataan Ruang
dan Wilayah Administratif
• Penataan Perizinan
Kehutanan dan
Perkebunan
• Perluasan Wilayah
Kelola Masyarakat
• Penyelesaian Konflik
Kawasan Hutan
• Penguatan Instrumen
Lingkungan Hidup Dalam
Perlindungan Hutan
• Membangun Sistem
Pengendalian Anti Korupsi
Korsup Kehutanan dan
Perkebunan:
- 24 Prov: KOM 17 Feb 2015
- 19 K/L & 24 Provinsi
Korsup Minerba:
- 12 Prov: KOM 7 Feb 2014
- 19 Prov: KOM 4-5 Des 2014
- 24 K/L & 34 Provinsi
Korsup Kelautan:
- KOM 17 Feb 2015
- 24 K/L & 34 Provinsi

8. PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA
Pemerintah Pusat
• Rencana aksi,
pengembangan sistem
informasi, harmonisasi
regulasi, pembenahan
sistem perizinan,
pengembangan
kelembagaan
Pemerintah Daerah
• Rencana aksi,
penguatan dan
perlindungan hak
masyarakat, penataan
perizinan,
pengawasan
pemenuhan
kewajiban
Aparat penegak
hukum
• Format kegiatan
dan komitmen
Masyarakat sipil
dan pelaku usaha
• Format kegiatan yang
mendampingi atau
mengawasi pelaksanaan
Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama
8

9. Sifat Kegiatan GN-SDA
1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.
2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan
supervisi pemberantasan korupsi.
3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA
Indonesia.
4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan
perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.
5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan
pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan
supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam.
6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di
laut.
9

10. Tujuan Kegiatan GN-SDA
1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan
aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum,
kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan,
desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.
2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut
untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan
kehilangan kekayaan negara.
10

11. 6 Sasaran Kegiatan GN-SDA
1.Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara
2.Penguatan hak masyarakat
3.Pembenahan regulasi
4.Penguatan kelembagaan aparatus negara
5.Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi
6.Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi
11

12. Instrumen Pelaksanaan Kegiatan
1.Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat,
Pemda & CSO
2.Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku
Usaha
3.Format pelaksanaan kegiatan untuk APGAKUM
12

13. Peranan Para Pihak
Pemerintah Pusat
1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung
terlaksananya kegiatan
2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota
5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi
pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan
rencana aksi pemerintah
provinsi/kabupaten/kota yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat.
6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut
atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan
kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
1. Menyiapkan data dan informasi yang
mendukung terlaksananya kegiatan
2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi
3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah
provinsi
4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap
rencana aksi pemerintah kabupaten/kota
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana aksi kabupaten/kota.
6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak
lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai
dengan kewenangan pemberian izin
13

14. Pelaku Usaha
• Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada
pemberi izin
Civil Society Organization (CSO)
• Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi
dan kewajiban para pihak
• Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi
pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan
kewajiban para pihak
Aparat Penegak Hukum
• Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi
dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi
tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
• Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk
pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang
dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya
KPK
1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap
pelaksanaan rencana aksi dan rencana
kegiatan oleh para pihak terkait.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas
implementasi rencana aksi.
3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan
sistem pencegahan korupsi pada lembaga
terkait.
4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-
hal yang mendukung kegiatan.
5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan
faktor yang menghambat proses pelaksanaan
kegiatan.
6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk
mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan.
7. Pengembangan sistem pelaporan progress
kegiatan berbasis teknologi informasi
Peranan Para Pihak
14

15. Tahapan Pelaksanaan
Kegiatan Rencana Kegiatan
1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi
2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Jan s.d. Feb
2015)
3. Kick of Meeting : Pertambangan (2014); Hutbun dan Laut (17 Feb 2015)
4. NKB GN-SDA: 27 K/L dan 34 Provinsi (19 Maret 2015) di Istana Negara
5. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Mar 2015 s.d Nov
2016)
6. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester
a. K/L Pusat (10 Jun dan 10 Des)
b. Pemerintah Daerah (10 Mar, 10 Jun dan 10 Des)
c. CSO (10 Jun, 10 Des)
7. Monitoring implementasi rencana aksi (Mar 2015 s.d. Nov 2016)
8. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agus 2015, Des 2015, Agus2016, Des 2016)
9. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Mar 2015 s.d Des 2016). 15

16. Koordinasi dengan Pelaku Usaha
a) Mengundang pelaku usaha
menyampaikan hasil rekonsiliasi
Tindak lanjut antara lain:
a) Menagih seluruh kewajiban keuangan
pelaku usaha
b) Menegakkan sanksi antara lain
melakukan penghentian
sementara/pencabutan IZIN SDA yang
melanggar ketentuan
TINDAK LANJUT PEMDA
Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait:
a) Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas dan UPT terkait)
b) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota:
rekonsiliasi data final
c) Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP
d) Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen
PHKA/BPKH terkait data izin SDA di Kawasan Hutan
e) Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkait data
Pelsus/Tersus/TUKS Minerba, data Kapal untuk tidak
mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum
melunasi kewajiban keuangannya/melanggar
ketentuan.
f) Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan
PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban
keuangannya/melanggar aturan.
g) Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban illegal
mining, Illegal Logging, IUU Fishing
16

17. Tata Cara Penyampaian Laporan
1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk
dikompilasi oleh Provinsi
2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu
pintu oleh Provinsi ke KPK dan
ESDM/KKP/KLHK/KEMTAN setiap 3-6 Bulan
3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan
softcopy dalam CD (compact disc).

18. 5 FOKUS KEGIATAN TARGET
1. Penataan izin usaha
pertambangan
Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak
memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)
2. Pelaksanaan kewajiban keuangan
pelaku usaha pertambangan
minerba
Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran
tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan,
jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan produksi
pertambangan minerba
• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler
• Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di
wilayahnya
• Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba
yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku
• Tidak ada lagi PETI
4. Pelaksanaan kewajiban
pengolahan/pemurnian hasil
tambang minerba
Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan
penegakan sanksi bagi yang melanggar
5. Pelaksanaan pengawasan
penjualan dan
pengangkutan/pengapalan hasil
tambang minerba
• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi
yang melanggar
• Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat
• Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan
kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal
5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba
dan Target – 46 ITEM RENAKSI PEMDA
18

19. REKAP RENAKSI PUSAT-DAERAH-CSO - HUTBUN
19
NO FOKUS AREA REKOMENDASI
RENCANA AKSI =74 PELAPORAN
RENAKSI PEMDAPUSAT PEMDA CSO
1
Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan
Ruang dan Wilayah Administratif
3 20 7 2
Laporan Berkala:
10 Mar 2015
10 Jun 2015
10 Des 2015
(Dari Gubernur
ditujukan kepada
KPK tembusan
KLHK dan Kemtan)
2 Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan 2 6 4 2
3 Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat 2 5 4 1
4 Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan 1 2 2 1
5
Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam
Perlindungan Hutan
2 4 0 0
6 Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi 6 9 3 2
T O T A L 16 46 20 8

20. PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN - HUTBUN
NO JENIS IZIN
A. KEHUTANAN
1 IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE)
2 IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)
3 IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH)
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IPPKH Survey/Eksplorasi *
IPPKH Operasi Produksi/Eksploitasi
4 IZIN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN DESA, HUTAN TANAMAN RAKYAT
B. PERKEBUNAN
1 IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)
20

21. REKAP RENAKSI PUSAT – KELAUTAN
NO. FOKUS AREA
REKOMEN
DASI
RENCANA
AKSI
PUSAT
INDIKATOR
OUTPUT
PELAPORAN
1 Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia 4 13 13
Laporan I:
10 Juni 2015;
Laporan II :
10 Des 2015
2
Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait
dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya
Kelautan
8 14 17
3
Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-
undangan
3 35 38
4 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 4 12 14
5 Pengembangan Sistem Data dan Informasi 3 3 5
6
Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan,
Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan
Sosial/Hibah/Subsidi
4 6 17
7 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 6 6 6
TOTAL 32 89 110
21

22. REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN
NO.
FOKUS AREA REKOMENDASI
RENCANA
AKSI
PEMDA
INDIKATOR
OUTPUT PELAPORAN
1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut 4 6 6 Laporan Berkala
10 Mar 2015
10 Jun 2015
10 Des 2015
(Dari Gubernur
ditujukan kepada
KPK tembusan
KKP)
2 Penataan Izin 4 4 4
3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 6 6 6
4
Pemberian dan Perlindungan Hak-hak
Masyarakat
5 5 5
TOTAL 19 21 21
22

23. PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN - KELAUTAN
A. KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan)
3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
B.
KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1 Izin Lokasi Reklamasi
2 Izin Pelaksanaan Reklamasi
C.
KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN
PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
1 Izin Lokasi Pemanfaatan
2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan
D. KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN
1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya
E. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan
2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan
F. KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 23
CATATAN:
• Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci
berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dan
persyaratan/kewajiban yang harus dimiliki oleh
setiap pelaku usaha.
• Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelaku
usaha disampaikan ke pemberi
izin/pemerintah/instansi (self assessment)
yang melakukan pembinaan terhadap pelaku
usaha disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan
kewajiban tersebut.
• Pemberi Izin/Pemerintah melakukan verifikasi
terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha
dan menetapkan status kepatuhan
pelaksanaan kewajiban pelaku usaha serta
tindak lanjut atas pelaksanaan kewajiban
tersebut.
• Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan,
pendidikan/kampanye ke masyarakat,
corporate social responsibility, dll.

24. • Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat: mengacu
pada Renaksi Pemerintah Pusat
• Pemantauan Pelaksanaan Renaksi Pemerintah Provinsi: mengacu
pada renaksi Pemprov
• Kegiatan Kampaye/Pendidikan Kepada Publik
a) Diskusi/workshop/semiloka antara lain dalam rangka revieu dan penyusunan
kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data,
penyusunan program, dll terkait dengan rencana aksi
b) Kampanye di media massa/media sosial/dan lain-lain terkait dengan kegiatan
c) Publikasi dampak/permasalahan dan lain-lain terkait kegiatan
d) Advokasi antara lain untuk pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
24
Format Kegiatan CSO

25. Format Kegiatan APGAKUM
No. Aparat Penegak Hukum Kasus Pelanggaran Hukum*)
Tindak Lanjut Terhadap Kasus
Pelanggaran Hukum**)
1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. TNI AL dan BAKAMLA
4. PPNS PSDKP KKP
5. PPNS Ditjen Imigrasi
6. PPNS Ditjen Bea & Cukai
7. PPNS Karantina
8. PPNS Perhubungan Laut Kemhub
9.
PPNS Ditjen Migas/Ditjen Minerba Kementerian
ESDM/PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. PPNS Pemda dan Instansi terkait lainnya
11 Penyidik TNI
Catatan: *) kasus pelanggaran hukum yang dimaksudkan adalah
kasus pelanggaran yang terkait dengan ruang laut dan pengelolaan
sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus
pelanggaran seperti IUU Fishing, pelanggaran tata ruang,
pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut,
tindak pidana korupsi, serta tindak pidana sektoral lainnya
(pertambangan minerba, minyak dan gas, kehutanan, pelayaran,
dan lain sebagainya). Uraian penjelasan kasus pelanggaran selain
memuat kejadian hukum juga mencakup pihak-pihak yang terlibat.
**) tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran hukum memuat
langkah-langkah hukum yang telah dan akan dilakukan terkait
dengan uraian kasus pelanggaran hukum. Tindak lanjut juga
mencakup informasi permasalahan yang muncul dalam proses
penanganan kasus.
25

26. PROGRESS
Gerakan Nasional Penyelamatan
Sumberdaya Alam
GN-SDA

27. RAPAT MONEV DAN PELAPORAN GN SDA
27
Rapat Monev GN SDA di 6 Kota:
1. Medan , 24 – 25 Maret 2015
2. Jakarta, 21- 22 April 2015
3. Ambon, 5-6 Mei 2015
4. Semarang, 19-20 Mei 2015
5. Kupang, 4-5 Juni 2015
Pelaporan Implementasi GN-SDA:
1. Tahap I  10 Maret 2015 (masih banyak K/L dan
Pemda belum melaporkan implementasi renaksi
dan data perizinan
2. Tahap II  10 Juni 2015 (masih dalam proses,
diharapkan K/L dan Pemda melaporkan
implementasi renaksi kemudian di tindaklanjuti
dengan verifikasi oleh Tim KPK dan K/L

28. Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan
Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan-Nasional
• Status perizinan kehutanan : 25.983.486 Ha (5.022 unit)
 Operasi Produksi : 3.312.612 Ha (1.735 unit)
 IPPKH : 279.429 Ha ( 457 unit)
 Persetujuan Prinsip : 111.103 Ha ( 340 unit)
 Explorasi : 22.670.874 Ha (3.287 unit)
 IPPKH : 1.230.270 Ha ( 281 unit)
• Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha (7.584 unit)
 IUP : 34.727.338 Ha (7.468 unit)
 KK : 2.210.698 Ha ( 40 unit)
 PKP2B : 1.956.194 Ha ( 78 unit)
• Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan :
 Hutan Konservasi : 1.372.398 Ha ( 379 unit)
 Hutan Lindung : 4.936.878 Ha (1.457 unit)
 Hutan Produksi : 19.674.210 Ha (4.327 unit)
Kawasan Hutan : 25.983.486 Ha (5.022 unit)
 Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha (6.208 unit)
Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 28

29. Data IUP NasionaL - NPWP
Pemegang IUP
7.834 (100%)
Ber-NPWP
5.984 (76%)
Lapor SPT
3.276 (42%)
Tidak membayar
pajak*
404 (5%)
Membayar Pajak
2.304 (29%)
Tidak Lapor SPT
2.708 (35%)
Non -NPWP
1.850 (24%)
Jumlah IUP yang Diterbitkan
10.922
Periode Pajak = 2010 s.d. 2012
*Penyebab:
a. WP belum produksi b. WP rugi c. WP lebih bayar d. PPh dibayar = PPh terutang Sumber : Ditjen Pajak, 2014
29

30. Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba
KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014)
Januari s.d Desember 2014
Rp 35.5 T *export ban
Januari s.d Desember 2013
Rp 26,5 T
Dengan rincian:
− Batubara : 24,1 T
− Mineral : 2.3 T
Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya
dan tidak ada ekspor mineral mentah
Kenaikan PNBP
Batubara sebesar
± Rp 10 T
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
874 IUP
dicabut/dikembalikan/
berakhir
30

31. Rencana Aksi
• Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh
pada link berikut: http://acch.kpk.go.id/gn-sda
31

32. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
32

33. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama
tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia
20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi
Jakarta, 19 Maret 2015

35. TERIMA KASIH
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA
PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA,
TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA
UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”