PENYULUHAN P4GN

1. BADANNARKOTIKANASIONAL
PROVINSISUMATERAUTARA
&DINASPENDIDIKANKOTAME
DAN
PENYULUHAN P4GN

2. CURRICULUM VITAE (
CV)
Soritua Sihombing, MP
d
Nama : Soritua Sihombing, MPd
Tempat/Tgl : Buntu Pagar, 15 MEI 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jabatan : Koordinator P2M BNN
PSU
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV.b
NIP : 197005151998011001
Pendidikan Terakhir : S-2 / Teknologi Pendidikan
Tahun Lulus : 2005
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl. Sukamurni No. 2 Lk. XII Me
dan
Personal Detail

3. Quote
------------------------------------

5. INDONESIA DARURAT NARKOBA
Seluruh kelompok masyarakat berpotensi menjadi target
peredaran narkotika
termasuk apgakum, anggota legislatif, dan ASN
Bonus demografi berpotensi menjadi beban negara, jika
kondisi
saat ini terus berlangsung :
 Penyalahguna didominasi kelompok usia produktif (24–49
tahun)
 Lebih dari 2 juta pelajar dan mahasiswa menggunakan
narkotika pada satu tahun terakhir
 Rata-rata usia pemakaian narkotika pertama kali berkisar
antara usia 17–19 tahun
Menyebabkan kerugian negara
Sebesar Rp 84,7 triliun
Rendahnya keikutsertaan rehabilitasi
Hanya 4,6% penyalahguna yang pernah ikut rehabilitasi
Probabilitas relapse sangat tinggi
90% pecandu yang telah direhabilitasi relapse (kembali
menggunakan narkotika)
Sumber :
1. BNN & LIPI, 2019, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019
2. BNN, 2019, Indonesia Drug Report 2019
3. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes, 2020, “Kekambuha
n pada Pasien Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza) Pasca
Rehabilitasi: Kebijakan dan Program Penanggulangan” 3
ATENSI PRESIDEN TERHADAP NARKOTIKA
1. Indonesia berada dalam situasi darurat N
arkotika.
2. Penyalahgunaan dan peredaran gelap nar
kotika merupakan kejahatan luar biasa (e
xtraordinary crime)
3. Indonesia menyatakan Perang besar terh
adap Narkotika

9. 9
6,5%
7.0%
RISET LIPI DAN BNN TAHUN 2019
1.700.939 org
1.585.941 or
g

12. 1. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)
TAHUN 2020 - 2024

13. Inpres 2 Tahun 2020
Tentang RAN P4GN
1. Para Menteri Kabine
t Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kapolri;
5. Panglima TNI;
6. Kepala BIN;
7. Para Pimpinan LPN
K;
8. Para Pimpinan Kese
kretariatan Lembaga
Negara;
9. Para Gubernur; dan
10.Para Bupati/Walikot
a
Melaksanaka
n RAN
Melaporkan
Hasil RAN
Mengkoord K/L
Mengkoord P
emda
Pemantauan & Ev
aluasi
Pengawasan
Fungsi
Koordinasi
Laporan Berk
ala
Flow Chart Impleme
ntasi Inpres No.2Tah
un 2020
13

16. Strategi Menurunkan Prevalensi
INTERVENSI
KAWASAN
RAWAN (59
KAWASAN)
06 03 04 05
02
Pendekatan Penurunan Demand
PEMANFAATAN
RSJD SEBAGAI
FASILITAS
REHABILITASI
FUNGSIONALISASI
IPWL (RS DAN
PUSKESMAS)
DALAM
REHABILITASI
(4.320 ORANG)
PENCANANGAN
KEL/DESA
BERSINAR (SUDAH
DICANANGKAN 50
DESA)
PENINGKATAN
KERJA SAMA
MELALUI TIM
TERPADU P4GN
06
PELAKSANAAN SOSIALISASI
BAHAYA PENYALAHGUNAAN
NARKOBA MELALUI
BERBAGAI MEDIA
07
PENINGKATAN
PELAKSANAAN DETEKSI DINI
(JUMLAH TES 31.277 ORANG
THN 2020)

17. IMPLEMENTASI

18. IMPLEMENTASI
PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI P4GN (RAN 1)
Cth. Brosur/Leaflet, Koran, Majalah,
dsb.
Sosialisasi Melalui Media Cetak
Cth. Spanduk, Baliho, Banner.
Sosialisasi Melalui Media Luar
Ruang
Cth. Video Tron, Running Text,
Radio, TV, dsb.
Sosialisasi Melalui Media
Elektronik
Cth. Facebook, Instagram, Twitter,
dsb.
Sosialisasi Melalui Media Sosial
Cth. Penyuluhan, Kegiatan
Edukasi, dsb.
SosialisasiTatap Muka

19. CONTOH
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI P4GN (RAN 1)
Contoh Poster
Himbauan
Anti Narkoba

20. CONTOH
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI P4GN (RAN 1)
Himbauan Anti Narkoba Melalui Medsos Himbauan Anti Narkoba Melalui Banner
oleh Kab. Labuhan Batu

21. IMPLEMENTASI
PEMBENTUKAN REGULASI P4GN (RAN 2)
Peraturan Daerah
(Perda) tentang Pencegahan dan Pem
berantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika (P4GN)
Peraturan Bupati atau Walikota
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika
(P4GN)
Surat Keputusan (SK) Pembentukan
Tim Terpadu (Timdu)
Program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika (P4GN)
Surat Edaran kepada Kepala OPD,
Camat dan Lurah, Pakta Integritas
Untuk Tidak Menyalahgunakan
Narkotika

22. Contoh Pelaksanan Tes Urine pada Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemprov Sumut Tahun
2019 – 2020 sebanyak 1473 orang dari 33 OPD
Pelaksanaan Tes Urine dapat dikoordinir oleh OPD terkait seperti Kesbangpol, BKD atau Dinkes
bekerjasama dengan BNNP Sumut atau BNN Kab/Kota.
Ataupun dilaksanakan secara mandiri oleh OPD, dengan tetap bekerjasama dengan BNNP Sumut
atau BNN Kab/Kota.
IMPLEMENTASI
TES URINE BAGI CPNS DAN PNS (RAN 3)

23. IMPLEMENTASI
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / RELAWAN (RAN 5)
Contoh Keputusan
Pembentukan
Satgas / Relawan
P4GN

24. CONTOH
IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAWAN (RAN 5)
Pelantikan
Satgas P4GN di
Lingkungan Pemprov
Sumut
oleh Gubernur Sumut 
33 OPD

25. (1). Pemberian Topik Anti Narkoba
pada Diklat Prajabatan Calon ASN
di Pemerintah Daerah atau Diklat
Dasar Calon ASN
IMPLEMENTASI
PEMBENTUKAN TOPIK ANTI NARKOTIKA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN (RAN 6)
(2). Pemberian Topik Anti Narkoba
pada Diklat Kepemimpinan
(DIKLAT PIM)
(3). Pemberian Topik Anti Narkoba
pada Diklat Jabatan Fungsional
yang ada serta Diklat Teknis
Lainnya

26. KEBIJAKAN P4GN LAINNYA DI
LINGKUNGAN PEMDA
BERBAGAI KEBIJAKAN P4GN BAGI PEMDA

27. KEBIJAKAN P4GN LAINNYA BAGI PEMDA
PERATURAN DAERAH PROV. SUMATERA UTARA NO. 1 TAHUN 2019 (KEBIJAKAN 1)
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA

28. KEBIJAKAN P4GN LAINNYA BAGI PEMDA
PEMBENTUKAN DESA BERSIH NARKOBA “BERSINAR” (KEBIJAKAN 2)
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
TERTUANG PADA LAMPIRAN PERMEN TSB
(HURUF G HAL. 57 DAN
HURUF G HAL 67-68)

29. PERMENDES, DT DAN TRANSMIGRASI NO. 11 TAHUN 2019
HAL 57
HURUF (G)
BERBUNYI :
Sistematika Contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 :
G. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
HAL 67-
68
HURUF (G)
BERBUNYI :
Dana Desa dapat digunakan untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba antara
lain :
a. Kegiatan Keagamaan;
b. Penyuluhan/Sosialisasi/Seminar Bahaya Narkoba;
c. Pagelaran, Festival Seni dan Budaya;
d. Pelatihan Relawan, Penggiat atau Satgas Anti Narkoba;
e. Penyebaran Informasi melalui Banner, Spanduk, Baliho, Poster, atau
Brosur dan Leaflet;
f. Kegiatan P4GN dalam mewujudkan Desa Bersinar

30. KEBIJAKAN P4GN LAINNYA BAGI PEMDA
PEMBENTUKAN DESA BERSIH NARKOBA “BERSINAR” (KEBIJAKAN 2)
SURAT GUBERNUR SUMUT KEPADA
KEPALA DINAS PMD KAB/KOTA
NOMOR :412./1606
TENTANG FASILITASI DESA BERSIH NARKOBA “
BERSINAR”

31. Tujuan Desa Bersinar:
1. Untuk meningkatkan pendampingan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan
fasilitas Desa Bersih Narkoba yang di kelola secara partisipatif, terpadu dan ber
kelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumberdaya di Desa.
2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam
memfasilitasi kegiatan Desa Bersih Narkoba.
3. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Provinsi dalam membina
daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan Desa Bersih Narkoba.
4. Dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan
dalam memasilitasi kegiatan Desa Bersih Narkoba.

32. KEBIJAKAN P4GN LAINNYA BAGI PEMDA
PEMBENTUKAN TIM TERPADU P4GN (KEBIJAKAN 3)
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
12 TAHUN 2019
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

33. PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2019
Pasal 8 (1)
BERBUNYI :
Susunan Keanggotaan Tim Terpadu P4GN di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :
a. Ketua : Bupati/Walikota;
b. Wakil Ketua 1 : Sekda;
c. Wakil Ketua 2 : Ka BNN Kab/Kota;
d. Sekretaris / PLH : Ka Kesbangpol;
e. Anggota : Unsur OPD terkait, Unsur Kepolisian, dan TNI.
Pasal 8 (2)
BERBUNYI :
Timdu Bertugas :
a. Menyusun Rencana Aksi P4GN di daerah;
b. Mengkoordinasikan, Mengarahkan, Mengendalikan, dan Mengawasi
Pelaksanaan Fasilitasi P4GN di daerah;
c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fasilitasi P4GN di daerah;

34. KEBIJAKAN P4GN LAINNYA BAGI PEMDA
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM P4GN DAN PN DI DAERAH (KEBIJAKAN 4)
SURAT MENDAGRI KEPADA
PARA GUBERNUR
NOMOR : 354/14095/SJ
PERIHAL
OPTIMALISASI PELAKSANAAN
P4GN DAN PN DI DAERAH

35. KEBIJAKAN P4GN LAINNYA BAGI PEMDA
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM P4GN DAN PN DI DAERAH (KEBIJAKAN 4)
SURAT MENDAGRI KEPADA
PARA BUPATI/WALIKOTA
NOMOR : 354/14094/SJ
PERIHAL
OPTIMALISASI PELAKSANAAN
P4GN DAN PN DI DAERAH

36. KEBIJAKAN P4GN LAINNYA BAGI PEMDA
PELAKSANAAN PROGRAM P4GN DI INSTANSI PEMERINTAH (KEBIJAKAN 5)
SURAT EDARAN MENPAN-RB
KEPADA
NOMOR : 50 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM P4G
N DI INSTANSI PEMERINTAH
(DITUJUKAN TERMASUK
KEPADA GUBERNUR, BUPATI
DAN WALIKOTA)

37. TERIMA KASIH