1. Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana perlindungan satwa, dengan menjelaskan ketentuan hukum terkait, contoh kasus, dan strategi penyidikan tindak pidana pencucian uang.

1. 1
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI
TINDAK PIDANA ASAL UU RI NO.5 THN
1990 TTG KSDAE
LATKATPUAN PENYIDIKAN
TPPU BERSUMBER TPA

2. 2
1. UU No. 5 tahun 1990 ttg KSDAHE
2. PP No. 13 tahun 1994 ttg Perburuan Satwa Buru
3. PERMEN LHK NOMOR 106 TAHUN 2018 TENTANG JENIS
TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI
DASAR HUKUM PENYIDIKAN
DI BIDANG TP KSDAE

3. 3
DLM PERMEN LHK NO.106 THN 2019 PADA
LAMPIRAN NO. 84 DIJELASKAN BAHWA
TRENGGILING TERMASUK SATWA YG
DILINDUNGI
CONTOH KASUS TPA SATWA
DI LINDUNGI
1. Pd thn 2020, trenggiling dijual paling murah Rp2 juta
satu ekornya.
2. harga daging trenggiling paling murah berada di
4 jutaan/Ekor
3. harga sisik trenggiling sudah mencapai Rp 4 juta per
dikalikan 100 KG : RP. 100 JT.
PENGUNGKAPAN UNIT 2 SUBDIT 1 DIT
TIPIDTER BARESKRIM THN 2021 SISIK
TRENGGILING SEBANYAK 100 KG TKP. WIL
POLDA JAMBI DENGAN TSK 1 ORG VONIS 1
THN

4. 4
Psl 40 ayat 2 :
Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)
Pasal 21 ayat 2 Setiap orang dilarang untuk :
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh
atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-
barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau
mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat
lain di dalam atau di luar Indonesia;
PELAKU MEMILIKI/MENJUAL/MEMPERDAGANGKAN
SATWA DILINDUNGI TANPA IJIN DIKENAKAN PSL
40 AYAT 2 JO PSL 21 AYAT 2 HURUF D UU NO 5
TAHUN 1990 TENTANG KSDAE

5. ALAT BUKTI
ALAT BUKTI
LAPORAN POLISI /
KEJADIAN
PEMERIKSAAN
SAKSI
PEMBERKASAN
1. RESUME
2. PENYUSUNAN BP
3. PENGAMANAN BB
MINDIK
PEMERIKSAAN
TSK
MINDIK
ADMINSTRASI PENYIDIKAN
• SPRIN GAS
• SPRIN SIDIK
• SPRIN SITA /
GELEDAH
• SPRIN KAP
• SPDP
• SPRIN HAN
• PEMB. KELUARGA
• BA. SITA / GELEDAH
• DLL
• PENYERAHAN
BP KE JPU
• P.19
• PENYERAHAN
BP YG TELAH
DIPERBAIKI
• P.21
• MINDIK UTK
TAHAP-2
SERAH TSK
DAN BB.
JPU
PEMERIKSAAN
AHLI
PENYIDIKAN
CUKUP
BUKTI
GELAR AWAL
8
MEKANISME PROSES
PENYIDIKAN
PERKAP NO.6/2019 TTG
PENYIDIKAN TP
5

6. 6
DASAR HUKUM SIDIK TPPU
1. PSL 18 AYAT 3 HURUF B UU TPPU:
terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang
asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah);
Pasal 2 ayat 1 huruf Z :
tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun
atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana
tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
Pasal 69 :
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan
terlebih dahulu tindak pidana asalnya”
KEYAKINAN PENYIDIK UTK MENERAPKAN
UU NO.8/2010 TPPU DARI TPA SATWA
DILINDUNGI

7. 7
 Pemeriksaan Ahli:
 Jelaskan konstruksi TP Asal & konstruksi TPPU-nya.
 Minta pendapat Ahli thdp fakta terkait hub logis TP Asal, TPPU & aset HK.
 Memulai penyidikan TPPU:
 Sejak lidik sdh bangun konstruksi TPPU & pulbaketnya.
 TPPU ditemukan dlm lidik: persangkaan TPPU bersama2 dgn TPA.
 TPPU ditemukan saat sidik TP Asal: buat LP A, upayakan satu berkas.
 TPPU terpaksa terpisah: koordinasi JPU, bangun “bridge” dgn TPA.
 Kompleksitas & kewenangan penyidikan:
 Penyidikan TPPU oleh penyidik TP Asal, tidak harus dilimpahkan ke penyidik TP asal.
 Penyidikan TPPU bukan ekslusif oleh Penyidik Eksus/Krimsus/Pidsus.
 Terbuka peluang utk asistensi & join investigation.
 Lain-lain
 Koordinasi JPU & Instansi terkait sedini mungkin.
 Tanggung jawab penyidikan TPPU tdk berakhir setelah P-21: backup JPU, buka blokir,
pengembangan sidik, evaluasi.
STRATEGI PENYIDIK TPPU

8. 8
Permintaan Keterangan Harta Kekayaan:
Aset diduga hasil kejahatan:
Telusuri asal usul, cara perolehan, tempus, penguasa & pihak2.
Manifestasikan dlm pembuktian formal (alat bukti & barang bukti).
Pemeriksaan Saksi terkait transaksi keuangan:
 Siapkan blangko biodata saksi.
 Keterangan ttg produk keuangan, pola transaksi, hub dgn
tsk/pihak terkait, transaksi dgn tsk/pihak terkait.
Pemeriksaan Tersangka:
 Siapkan biodata tsk.
 Siapkan blangko harta kekayaan tsk (jenis, nilai, cara peroleh, dll).
 Keterangan ttg pola pendapatan & pengeluaran.
STRATEGI PENYIDIKAN TPPU

9. 9
 Pembalikan beban pembuktian ttg asal usul harta kekayaan
Terdakwa, bahwa bukan merupakan hasil tindak pidana (Psl.
77).
 Terdakwa dipanggil tidak hadir di sidang pengadilan tanpa
alasn yang sah, prkara dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya terdakwa/in absentia (Psl 79).
 Jika masih ada Harta Kekayaan yg belum disita, hakim
perintahkan JPU utk lakukan sita Harta Kekayaan tsb (Psl.
81).
 Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, PU atau hakim wajib
rahasiakan pihak pelapor atau pelapor (Psl. 83).
 Kewajiban merahasiakan dokumen dari PPATK (Psl. 11 & Psl.
12).
KETENTUAN DLM UU NO.8/2010 TTG TPPU

10. 10
Proses penyembunyian dan penyamaran asal usul hasil
kejahatan tesebut umumnya digambarkan melalui
tahapan:
 penempatan (placement) yaitu menempatkan uang
hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan;
 transfer (layering) yaitu upaya memindahkan uang
hasil kejahatan yang telah ditempatkan ke tempat
atau penerima lainnya, dan;
 penggunaan harta hasil kejahatan (integration) yaitu
upaya menikmati hasil kejahatan seolah-olah sebagai
harta yang sah.
MODUS PELAKU TPPU

11. 11
DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT
upaya utk mentransfer
harta kekayaan yg ber-
asal dari tindak pidana yg
telah berhasil di-
tempatkan pada PJK
(terutama bank) sbg hasil
placement ke PJK yang
lain untuk membuat lebih
sulit menelusuri sumber
illegal harta kekayaan,
yaitu dgn membuat
pelapisan ganda dlm
bentuk transaksi2 yg
semakin memisahkan
dana tsb dari sumber
ilegalnya.
PLACEMENT LAYERING
menempatkan uang
tunai yang berasal dari
tindak pidana ke dalam
sistem keuangan atau
upaya menempatkan
uang giral kembali ke
dalam sistem keuangan,
terutama sistem
perbankan.
Ini merupakan tahap
pertama memisahkan
harta haram dari
sumber illegalnya.
menggunakan harta
kekayaan yg berasal dari
tindak pidana yg telah
berhasil masuk ke dlm
sistem keuangan melalui
penempatan atau
transfer sehingga
seolah2 menjadi harta
kekayaan bersih, utk
kegiatan bisnis yg legal
atau membiayai kembali
kegiatan kejahatan.
INTEGRATION
METODE PENCUCIAN UANG

12. 12
Pasal 3 (pelaku aktif) :
Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sbgmn dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (pidana paling
lama 20 tahun, denda paling banyak Rp. 10 milyar)
UU NO. 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TPPU
Pasal 5 (pelaku pasif):
Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana (dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1
milyar). “Tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban
pelaporan”

13. 13
Pasal 4 :
Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (pidana paling lama 20 tahun
dan denda paling banyak Rp. 10 milyar).
UU NO. 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TPPU
Pasal 6:
TPPU dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi
dan/atau personil Pengendali Korporasi:
a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c. Dilakukan sesuai dgn tugas dan fungsi pelaku/pemberi perintah;
d. Dilakukan dgn maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Pidana pokok paling banyak Rp. 100 milyar).
Berlaku juga Perma No. 13 Tahun 2016 ttg Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi dan Implementasi.

14. 14
UU NO. 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TPPU
Pasal 10 :
Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah NKRI yg turut serta
melakuan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk
melakukan TPPU (dgn pidana yang sama).

15. 15
PEMBERKASAN TINDAK PIDANA
NO. TINDAK
PIDANA
KEBERADAAN
TERSANGKA
PEMBERKASAN
1. ADA TERTANGKAP BERKAS BIASA
2. ADA TIDAK TERTANGKAP DAN
TIDAK BISA DIHADIRKAN
IN ABSENTIA
3. ADA TERSANGKA UTAMA ADA,
DENGAN IDENTITAS FIKTIF,
TIDAK TERTANGKAP
PERMA NO. 1
THN 2013

16. SEKIAN DAN TERIMA KASIH