"[Ringkuman] Dokumen tersebut membahas latar belakang dan upaya-upaya bidang tata ruang dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pembahasan mengenai peraturan dan rencana tata ruang di tingkat nasional dan daerah."

1. PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG
BERKELANJUTAN
Disampaikan dalam acara Workshop Tata Guna Lahan dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Jakarta , April 2016
1
Oleh:
Dr. Ir. Budi Situmorang , MURP
S ekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

2. OUTLINE
1. LATAR BELAKANG
2. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3. UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG
BERKELANJUTAN
4. PENUTUP
2

3. LATAR BELAKANG
1
STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITIES THREAT
 Lokasi strategis
Indonesia
 Kekayaan
sumberdaya
alam
 Laju
pertumbuhan
ekonomi
 Keterbatasan
Lahan
 Ketidaksinkronan
antara penataan
ruang dan
agraria
Tingginya laju
pertumbuhan
penduduk
Peningkatan
kesadaran
masyarakat
terhadap
pentingnya
mengatur fungsi
ruang
 Berkurangnya lahan
produksi
 Perubahan Iklim
3

4. LATAR BELAKANG
STRENGTH: LOKASI STRATEGIS INDONESIA1
 Jabodetabekpunjur
termasuk dalam salah
satu MEGACITY
(penduduk > 10 juta).
(Sumber: UN, 2014)
 Jabodetabekpunjur
dengan lahan terbangun
terpadat KE-DUA DUNIA
(Sumber: RIHN report, 2014)
± 90% perdagangan internasional
pendistribusiannya melewati laut,
dan 40% nya melewati wilayah
perairan Indonesia
(Sumber: jurnal maritim.com)
4

5. LATAR BELAKANG
STRENGTH: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI1
(Sumber: Rustiadi, 2014)
Kota sedang dengan jumlah terbanyak memberikan kontribusi PDRB yang semakin menurun
terhadap perekonomian Nasional, sedangkan kontribusi PDRB metropolitan semakin meningkat
5

6. LATAR BELAKANG
WEAKNESS: KETERBATASAN LAHAN
(Sumber: Rustiadi, 2014)
Sumber : Kompas, 2011 dan SLHI, 2006
 Hingga awal 1980-an perkembangan permukiman
Jakarta mengarah ke SELATAN (Kebayoran Baru,
Pondok Indah, Bintaro, dsb)
 Rencana Induk Jakarta 1985-2005 perkembangan
diarahkan ke TIMUR & BARAT untuk membatasi
pengembangan ke arah Selatan  berkembang
permukiman di Bekasi & Tangerang
 Seiring dengan perkembangan selanjutnya, kawasan
selatan tetap berkembang (Cinere, Depok, Cibubur)
1
6

7. LATAR BELAKANG
WEAKNESS: KETIDAKSINKRONAN ANTARA PENATAAN RUANG
dan AGRARIA
 Banyaknya masalah tata ruang yang berakar pada persoalan
agraria (dikotomi tata ruang dan agraria).
 Data menunjukkan setiap lima tahun konversi lahan pertanian
untuk pemanfaatan lain (industri, jasa, permukiman) mencapai
± 106 ribu hektar.
 Contoh kasus belum sinkronnya agraria dan tata ruang:
a. pemahaman dan implementasi konsep “property right” dan
“development right” yang belum tepat
b. kepemilikan lahan belum menjadi pertimbangan dalam
penyusunan RTRW
c. keluarnya ijin guna usaha yang belum mempertimbangkan
kesesuaian peruntukan pemanfaatan dalam Rencana tata
Ruang
1
7

8. Populasi di Perkotaan
Dalam 4 dekade (1970 – 2010)
52% di 2010
80% di 2050
Rata-rata pertumbuhan penduduk 1.49%
17%
83%
1970
22%
78%
1980
31%
69%
1990
44%
56%
2000 52%
48%
2010 60%
40%
2020
UrbanRural
LATAR BELAKANG
OPPORTUNITIES: LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
 Pada 2045 akan semakin
banyak penduduk
terkonsentrasi di megapolitan.
 Perkembangan penduduk di
megapolitan dan metropolitan
sangat tinggi meninggalkan
kota-kota lain termasuk kota
sedang yang jumlah kotanya
dominan.
1
8

9. LATAR BELAKANG
OPPORTUNITIES: Kesadaran masyarakat
Masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan,
semakin menyadari pentingnya mengatur
penggunaan ruang, agar tercipta kualitas hidup
yang lebih baik
1
69

10. LATAR BELAKANG
THREAT: BERKURANGNYA LAHAN PRODUKSI
Contoh: lahan pertanian)
1d
(Sumber: Kementerian ATR/ BPN)
2. JUMLAH PETANI YANG TIDAK MEMILIKI TANAH
Pada 2013, jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia
adalah 14.250.000 rumah tangga atau 55,53 % dari total
rumah tangga petani di Indonesia.(BPS, 2013)
1. KONVERSI TANAH SAWAH KE NON SAWAH
Setiap Tahun Terdapat sekitar 110.000 Ha Lahan
pertanian beralih fungsi menjadi non Pertanian
1
10

11. ”Diperlukan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan penatagunaan lahan yang
sesuai dengan kapasitas serta daya dukung lingkungan”
LATAR BELAKANG
THREAT: PERUBAHAN IKLIM
(Sumber: Mercy Corps, 2010)
(Sumber: Mercy Corps, 2010)
1
11

12. 12
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Asas:
Tujuan
Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Sasaran
 terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan
lingkungan buatan;
 terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber
daya alam dan sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia; dan
 terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan
dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan
ruang.
a. keterpaduan;
b. keserasian,
keselarasan, dan
keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan
keberhasilgunaan;
e. Keterbukaan;
f. kebersamaan dan
kemitraan;
g. pelindungan kepentingan
umum;
h. kepastian hukum dan
keadilan; dan
i. akuntabilitas.
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Landasan Hukum2

13. Landasan Hukum (2)
13
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

14. Penyelenggaraan Penataan
Ruang meliputi kegiatan:
 Pengaturan
 Pembinaan
 Pelaksanaan
 Pengawasan
PELAKSANAAN Penataan
Ruang dilakukan melalui:
 Perencanaan tata ruang,
 Pemanfaatan ruang, dan
 Pengendalian
pemanfaatan ruang.
14
TUR-BIN-LAK-WAS
PENGATU-
RAN
PEMBINA-
AN
PENGAWA-
SAN
Peren-
canaan
Peman
faatan
Pengen
dalian
PELAKSANAAN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Konsep Dasar2

15. A. Tahap Perencanaan
15
RTRW disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga
kabupaten/kota. Kesesuaian antar rencana dikawal melalui proses persetujuan substansi.
Prosedur Penyusunan
RTRW Kabupaten/Kota

16. RTRWN RTR Pulau
RTRW Provinsi
RTR KSN
16
Elaborasi RTR dalam lingkup Wilayah
RDTR
Rencana Umum Rencana Rinci
RTRW Kab/Kota

17. B. Tahap Pemanfaatan
17
4.Indikasi waktu
pelaksanaan
1. Indikasi
program utama
3. Indikasi
instansi pelaksana
2. Indikasi
sumber pendanaan
ARAHAN
PEMANFAATAN
RUANG
Rencana Terpadu
dan Program
Investasi
Pemanfaatan Ruang
Jangka Menengah

18. Posisi Sinkronisasi Program Sektor dalam
Perencanaan Pembangunan
 Dalam lingkup nasional, RTRW dioperasionalisasikan melalui RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis
Nasional (KSN).
 RPI2JM atau RTPIPRJM menurunkan Indikasi Program pembangunan infrastruktur Kementerian/Lembaga
(K/L) yang termuat di RTR KSN ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan.
 RPI2JM atau RTPIPRJM disinkronisasikan dengan Renstra K/L dan menjadi masukan untuk penyusunan RKP
(melalui Musrenbangnas) dan RPJMN.
18
Keterangan:
RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur
dan Investasi Jangka Menengah
RTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program
Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

19. KonsepDasar PengendalianPemanfaatanRuang
C. Tahap Pengendalian
19

20. Tahap Pengendalian
20
Bersifat
Preventif/Antisipatif
PENCEGAHAN terhadap penyimpangan
pemanfaatan ruang
Bersifat
Reaktif/Responsif
Penindakan
terhadap
penyimpangan
pemanfaatan ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian = Pencegahan + Penindakan
Ex-ante factum Post factum
Penetapan
Peraturan Zonasi
Sanksi
Insentif &
Disinsentif
Perizinan

21. 2
Sosial-politik
Hankam
Pertanian
Geologi tata
lingk.
Kehutanan
Transportasi
Kelembagaan
Arsitektur
Sosial-Budaya
Urban design
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Filosofi Perencanaan
21

22. UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN3
PROV. SUMUT : - Belum Perda
PROV. RIAU : - Belum Perda PROV. KEP.RIAU : - Belum Perda
PROV. SUMSEL : - Belum Perda
PROV. KALIMANTAN UTARA : - Belum Perda
1. Kepastian Payung Hukum untuk Rencana Tata Ruang baik di pusat maupun di daerah
yang disertai dengan penyusunan KLHS sebagai pertimbangan penentuan kebijakan,
rencana, dan program yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan Iklim
22

23. 3
KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
PROSES
DI DAERAH
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
PROVINSI 34 0 0 5 29
85.29
%
KETERANGAN
TOTAL
DAERAH
REVISI
REKOM
GUB
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
KABUPATEN 415 8 1 3 45 358 86.27%
KOTA 93 0 0 0 5 88 94.62%
JUMLAH 508 8 1 3 50 446 87.80%
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN/ KOTA
PROGRES RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA
(Status tanggal 1 April 2016)
Lanjutan..
UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN
23

24. 3
Lanjutan..
Perpres RTR Pulau/kepulauan dan KSN
1. RTR Pulau/Kepulauan Sumatera : Perpres
No. 13/2012
2. RTR Pulau/Kepulauan Jawa-Bali : Perpres
No. 28/2012
3. RTR Pulau/Kepulauan Kalimantan
: Perpres No. 3/2012
4. RTR Pulau/Kepulauan Nusa Tenggara
: Perpres No 56/2014
5. RTR Pulau/Kepulauan Maluku-Maluku
Utara : Perpres No 77/ 2014
6. RTR Pulau/Kepulauan Sulawesi : Perpres
No. 11/2011
7. RTR Pulau/Kepulauan Papua : Perpres No
57 /2014
1. RTR KSN Danau Toba : Perpres No. 81 Tahun 2014
2.RTR KSN Merapi : Perpres No. 70 Tahun 2014
3.RTR KSN Borobudur dsk : Perpres No. 58 Tahun 2014
4.RTR KSN PN Nusa Tenggara Timur – Timor Leste :
Perpres No. 179/2014
5.RTR KSN PN Kalimantan : Perpres No. 31/2015
6.RTR KSN PN Papua : Perpres No. 32/2015
7.RTR KSN PN Maluku : Perpres No. 33/2015
8.RTR KPN Maluku Utara dan Papua Barat : Perpres No.
34/2015
9.RTR KSN Jabodetabekpunjur, : Perpres No. 54/2008
10.RTR KSN Sarbagita : Perpres No. 45/2011
11.RTR KSN Mamminasata : Perpres No. 55/2011
12.RTR KSN Mebidangro : Perpres No. 62/2011
13.RTR KSN BBK : Perpres No. 87/2011
UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN
24

25. 2. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
• Penetapan indikasi rencana LP2B dalam RTRW Kabupaten/Kota dan
mendukung percepatan penetapan PERDA LP2B di daerah;
• Mengarahkan agar Pemda Kab/kota maupun provinsi
mempertahankan luas lahan pertanian yang peruntukannya telah
ditetapkan menjadi kawasan pertanian, dengan :
a. tidak merubah lahan pertanian yang peruntukannya telah
ditetapkan menjadi kawasan pertanian dengan Perda RTRW;
b. tidak memasukkan usulan perubahan kawasan pertanian dalam
peninjauan kembali RTRW
• Upaya Konservasi Lahan, dengan arahan RTR di daerah harus
menyediakan kawasan bervegetasi hutan minimal 30% dari luas
DAS dan luasan RTH sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan
• Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lahan gambut dan
wilayah sungai/ DAS nasional kritis melalui manajemen DAS yang
terintegrasi
• Mengurangi laju deforestasi nasional
• Penyusunan model ecological footprint
3
Lanjutan..
UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN
25

26. 3. Pengendalian pemanfaatan ruang
 Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di kawasan perkotaan,
mendorong intensifikasi pembangunan di area perkotaan salah satunya
melalui konsep pembangunan compact city
 Tujuan yang ingin dicapai:
a. mengurangi terjadinya urban sprawl
b. melindungi keberlanjutan lahan pertanian (konversi lahan)
c. menyelamatkan sumber pangan nasional
 Tools pengendalian yang digunakan :
a. sinkronisasi kebijakan agraria dengan RTR
b. penerapan insentif dan disinsentif dalam implementasi RTR
c. pemberian sanksi bagi pelanggar tata ruang
3
UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN
26

27. Penutup
Rencana tata ruang merupakan matra spasial pengembangan
wilayah (arahan pembangunan sektoral dan daerah).
Pelaksanaan RTR dapat mendukung terwujudnya keterpaduan
pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.
Pengembangan wilayah berbasis RTR dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional,
pulau/kepulauan, dan KSN perlu adanya dukungan seluruh sektor
dan pemangku kepentingan.
Dukungan tata ruang untuk pembangunan dilakukan dengan
ketersediaan regulasi penataan ruang, pembinaan kelembagaan
penataan ruang termasuk sumberdaya manusia serta peningkatan
kualitas pelaksanaan penataan ruang melalui tahap perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
27

28. TERIMAKASIH
28