221221190856-nspkairminum.pptx

1. PEMAHAMAN NSPK BIDANG
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM (SPAM)
JAKARTA, 11 OKTOBER 2018
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. OUTLINE
I.
II.
III.
IV.
DEFINISI NSPK
HIERARKI NSPK
FAMILY TREE NSPK BIDANG SPAM
DAFTAR NSPK BIDANG SPAM

3. yang lebih tinggi
I. DEFINISI NSPK
PERMEN PUPR 40/PRT/M/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DI KEMEN PUPR
Norma yaitu pedoman atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan
Standar yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
•
•
•
•
Prosedur yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan
Kriteria yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memuat
pengaturan rinci yang bersifat teknis dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:
a. Menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
(2) NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam

4. II. HIERARKI NSPK
UU 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 7 ayat (1)
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kekuatan hukum sesuai dengan hierarki di atas.

5. II. HIERARKI NSPK (LANJUTAN ...2)
UU 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 8
Jenis peraturan perundang-undangan yang lainnya:
a. MPR;
b. DPR;
c. Dewan Perwakilan Daerah;
d. MahkamahAgung;
e. Mahkamah Konstitusi;
f. Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Komisi Yudisial;
h. Bank Indonesia;
i. Menteri;
j. badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
k. DPRD Provinsi;
l. Gubernur;
m. DPRD Kabupaten/Kota;
n. Bupati/Walikota;
o. Kepala Desa atau yang setingkat;

6. II. HIERARKI NSPK (LANJUTAN ...3)
UU 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIAKUI KEBERADAANNYA DAN
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG:
1. DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI; ATAU
2. DIBENTUK BERDASARKAN KEWENANGAN.

7. III. FAMILY TREE NSPK
III. 1. KRONOLOGIS
Oleh PP Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi
turunan dari UU No. 11 Tahun 1974
28 DES 2015
Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang SPAM sebagai
Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
Memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
18 FEB 2015
Permohonan Pengujian terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
23 SEPT 2013
PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM
2005
UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
2004

8. III. 2. PENGATURAN PENYELENGGARAAN SPAM
2. Negara harus memenuhi hak rakyat
negara atas air bersifat mutlak;
diberikan kepada BUMN atau BUMD;
terpenuhi, Pemerintah dimungkinkan
penyelenggaraan SPAM adalah mutlak untuk memenuhi hak
6 Prinsip Dasar Pembatasan
pengelolaan SDA:
Putusan MK mengamanatkan kehadiran negara pada
rakyat atas air.
Kehadiran negara diterjemahkan dalam 4 (empat) unsur,
yaitu:
1. Izin pemanfaatan air baku untuk air minum
2. Tarif ditetapkan oleh pemerintah
3. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah
4. Pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya
1. Pengusahaan atas air tidak boleh
menganggu, mengesampingkan
apalagi meniadakan hak rakyat atas
air;
atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian
5. Prioritas utama pengusahaan atas air
6. Apabila semua batasan telah
untuk memberikan izin kepada usaha
swasta untuk melakukan
pengusahaan atas air dengan syarat
tertentu dan ketat.

9. III. 3. FAMILY TREE BIDANG SPAM
PUPR 36/2016)
tentang KSNP SPAM
PP
No.
122/2015
PP
No.
121/2015
penyusunan
SPAM
Kepmen PUPR no. 452
Bidang Pengelolaan
15/PRT/M/2018 ttg
Bidang Pengelolaan
Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016 ttg Pemberian
Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama
Permen PUPR no.
Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau PemberlakuanSKKNI Tahun 2018 ttg KKNI
Penyelenggaraan SPAM SPAM SPAM
Rapermen PUPR tentang
Permen PUPR No. 25/PRT/M/2016 ttg Pelaksanaan POS Penyelenggaraan
Penyelenggaraan SPAM
Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan
Usaha
RaPermen PUPR
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 ttg
Penyelenggaraan SPAM
RaPermen PUPR
tentang RISPAM Lintas
Provinsi
* Akan disusun/dalam proses
Perpres No. 90/2016 Rancangan Perka Ketua
BPPSPAM tentang SOP
Teknis (Pasal 8 Permen
Permen PUPR No. 36/PRT/M/2016 ttg Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum Dan Sekretariat Badan Peningkatan
Penyelenggaraan SPAM
Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016 ttg Tata Cara Perizinan Pengusahaan
Sumber Daya Air Dan
Penggunaan Sumber Daya Air
Permen PUPR No. 18/PRT/M/2015 ttg Iuran Eksploitasi Dan
Pemeliharaan Bangunan Pengairan
UU
No.
11/1974

10. III.4. DEFINISI SPAM
PP 122 TAHUN 2015 TENTANG SPAM
• Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan
prasarana penyediaan Air Minum
• Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan
pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum
kepada masyarakat
• Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan
prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi
pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan
Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan
prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya
•
manusia, serta kelembagaan

11. III. 4. a. PP 122 tahun 2015 tentang SPAM
Pasal 54
•
•
•
•
Sumber dana APBN dan/atau APBD
BUMN atau BUMD
Dana masyarakat
Sumber dana lain
Penyelenggaraan SPAM
Pasal 56 ayat 1
Kerjasama dengan badan usaha swasta
Pasal 19
Berlandaskan:
Jakstra dan
RISPAM
Pasal 25 ayat 2, 3 dan 4
Pasal 25 ayat 1
Baru;
Peningkatan; dan
2.
Pasal 26 Pasal 27
Operasi
Pemeliharaan;
Perbaikan;
1. dan
2.
3. Pengembangan SDM;
dan
Pengembangan
Kelembagaan
4.
Pasal
42

12. III. 4. a. PP 122 tahun 2015 tentang SPAM (lanjutan ...2)
• SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP
adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum
yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan
• SPAM
SPAM
Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat
prasarana
BJP merupakan satu kesatuan sarana
diakses
penyediaan
tanpa
Air Minum yang disalurkan atau pelanggan
perpipaan
sistem

13. III. 4. a. PP 122 tahun 2015 tentang SPAM (lanjutan ...3)
1 SPAM Jaringan Perpipaan
Unit Air Baku Unit Produksi Unit Distribusi Unit Pelayanan
Pasal 5 Ayat 1 Pasal 7 Ayat 1 Pasal 8 Ayat 1 Pasal 9 Ayat 1
2 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
SUMUR DANGKAL, SUMUR POMPA BAK PENAMPUNG TERMINAL AIR BANGUNAN PERLINDUNGAN
TANGAN AIR HUJAN MATA AIR

14. III. 4. a. PP 122 tahun 2015 tentang SPAM (lanjutan ...4)
AMANAT PP 122 TAHUN 2015
NO PASAL AMANAT KELUARAN
1 Pasal 18 (2) Rapermen tentang Standar Pelayanan Minimal
On progress
2 Pasal 16 Rapermen tentang SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan
Permen PUPR 27/PRT/M/2016 tentang
Penyelenggaran SPAM
3 Pasal 20 (2) Rapermen tentang Jakstranas Penyelenggaraan SPAM
4 Pasal 22 (2) Rapermen tentang Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi
5 Pasal 23 Rapermen tentang Tata Cara Penyusunan Jakstra Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk
SPAM
6 Pasal 32 Rapermen tentang Penyelenggaraan SPAM
7 Pasal 34 (2) Rapermen tentang Penyelenggaraan SPAL untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik Permen PUPR 4/PRT/M/2017
8 Pasal 34 (3) Rapermen tentang Penyelenggaraan SPAL untuk Pengelolaan Air Limbah Non Domestik On progress
9 Pasal 46 (2)
huruf f
Rapermen tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai Standar kompetensi
Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM
Permen PUPR 15/PRT/M/2018

15. III. 4. b. PERMEN PUPR 19/PRT/M/2016 TENTANG DPP
Dalam rangka terwujudnya kerjasama
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dapat memberikan dukungan yang
diperlukan sesuai dengan kewenanngannya
Pasal 56 ayat 1
Dalam hal BUMN atau BUMD tidak Pasal 56 ayat 4
Pengadaan badan usaha
swasta dalam
kerjasama dilakukan
sesuai dengan
mampu membiayai kebutuhan
dengan DILAKUKAN KERJASAMA
penyelenggaraan SPAM
jaringan perpipaan di dalam maupun di
luar pelayanan wilayah BUMN atau
BUMD, BUMN atau BUMD dapat
melakukan kerjasama dengan badan
usaha swasta dengan prinsip tertentu.
ketentuan peraturan
perundang-undangan
BUMN DAN/ATAU BUMD
BADAN USAHA SWASTA
Pasal 56 ayat 2
PRINSIP TERTENTU :
• Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD
• Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah
Pasal 56 ayat 3
KERJASAMA HANYA DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK:
investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau
•
•
• investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan
efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja
POLA KERJASAMA
PENYELENGGARAAN SPAM
Pasal 56 ayat 5

16. 16
III. 4. b. PERMEN PUPR 19/PRT/M/2016 TENTANG DPP (lanjutan ...2)
MEKANISME KPBU DALAM PENYELENGGARAAN SPAM YANG MEMERLUKAN
DUKUNGAN PEMERINTAH/PEMDA
Pemerintah
Pusat/Pemerintah
daerah
Pemerintah Pusat /
Pemerintah Daerah
DUKUNGAN PEMERINTAH DAN
PEMDA
Sektor Air Minum:
a. Diterbitkan surat penugasan
BUMN/BUMD untuk melaksanakan
kerjasama penyelenggaraan SPAM:
1. Pemerintah pusat kepada BUMN
2. Pemda kepada BUMD
Sesuai kewenangannya
b. disertai SURAT pernyataan
Dukungan Pemerintah Pusat atau
pemerintah daerah pemberi
penugasan
KERJASAMA PJPK
PJT/PDAM/PDAB
Badan Usaha
Swasta
Dukungan
Pemerintah
lainnya
Jaminan
Pemerintah
Dukungan
Pemerintah

17. 17
III. 4. b.
(lanjutan
PERMEN PUPR 19/PRT/M/2016 TENTANG DPP
...3)
DPP
Pemerintah Pusat
dan/atau
Pemerintah Daerah
Menanggung
kebutuhan
pembiyaan serta segala
risiko
yang ditimbulkan yang
tidak dapat ditanggung
oleh para
pihak yang
melakukan
Kerjasama SPAM
Badan Usaha KERJASAMA PJPK
PJT/PDAM/PDAB
KPBU
Swasta
DPP yang
diperlukan sesuai
dengan
kewenangannya

18. 18
III. 4. b. PERMEN PUPR 19/PRT/M/2016 TENTANG DPP
(lanjutB
anE
.N
..4T
)U
K
DAN JENIS DPP
Kontribusi
Kontribusi
Pemerintah
sesuai dengan
DPP
Non
Fiskal
DPP
Fiskal
Bentuk DPP
Dukungan
Dukungan Kelayakan
Pemerintah
Fiskal
Insentif
Perpajakan
Dukungan
Pemerintah
Lainnya
Jaminan Jaminan
Pemerintah Infrastruktur
Dukungan
Lainnya Non Fiskal
Viability Gap Fund
(VGF)
subsidi hibah
penerusanhibahan
pinjaman penerusan
pinjaman PMN
PMD
penggantian biaya
penugasan
Bantuan infrastruktur
Dukungan ketersediaan lahan
Dukungan perizinan
Dukungan diskon sewa
Dukungan kebijakan
Dukungan dalam bentuk lain
Jenis DPP
kewenangannya
Contoh DPP

19. III. 4. b.
(lanjutan
PERMEN
..T
.a
h
5a
p
)
PUPR 19/PRT/M/2016
Tahap Penyiapan Kerjasama SPAM
TENTANG DPP
Tahap
Pelaksanacan
Kerjasama
SPAM
Tahap
Transfer/Akh
ir Kerjasama
SPAM
Perencanaan
Keperluan
KPBU Pemerintah
Pemerintah Lainnya
Penilaian aset
BMN/BMD
dari DPP dan
serah kelola
aset
(DP lainnya)
Evaluasi
Aset
BMN/BMD
dan
pemisahan
BMN/BMD
Penerbitan
Surat/Instrumen
Hukum DPP
Pemberi
Penugasan
Pengajuan
Permohonan
DPP selain dari
pemberi
Penugasan
Persetujuan
DPP yang
mempengaruhi
kelayakan
Proyek
Pra FS atau
Rencana
Bisnis
Penugasan
PJPK
diperlukan selain dari pemberi
Serah terima
dimulai
TAHAPAN
PEMBERIAN
DPP
Pelaksanaan
Kerjasama
Pengadaan KPBU
Penugasan
Tidak lanjut
aset
BMN/BMD
Proses Pengadaan Ttd Kerjasama
PJPK menyusun kebutuhan DPP yang
Penugasan dan dievaluasi oleh pemberi
Berbentuk surat
atau instrumen
hukum lainnya
Jaminan Pemerintah
Dukungan
Evaluasi
Permohona
n DPP
Untuk yang belum
dialokasikan dalam
APBD disahkan oleh
Ketua DPRD
Dukungan
DPP
Kerjasama SPAM mekanisme B2B
Studi
kelayakan
finansial dan
analisa risiko
Kerjasama SPAM mekanisme

20. III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS
KONSEPSI PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM
belum terjangkau pelayanan
perorangan dapat melakukan
swadaya dengan melakukan
BUMD
asyarak
PP No. 122/2015
Pasal 52
PP No. 122/2015
Pasal 43
PP No. 122/2015
Pasal 49
PP No. 122/2015
Pasal 46
Di lingkungan permukiman yang
BUMN/BUMD, Masyarakat
penyediaan air minum secara
pelaporan kepada pemerintah
BUMN atau
Kelom
Dalam hal masih ada wilayah yang
belum dapat dilayani oleh BUMN
atau BUMD dan UPT atau UPTD,
dengan rekomendasi teknis dari
BUMN atau BUMD Badan Usaha
dan Kelompok masyarakat
komunal dapat melaksanakan
penyelenggaraan SPAM .
BUMN atau
BUMD
Kelompok
asyara
Dalam hal BUMN/BUMD belum
dapat memberikan pelayanan di
dalam lingkup wilayah
pelayanannya maka pemerintah
pusat atau pemerintah daerah
membentuk UPT atau UPTD
sesuai dengan kewenangannya
untuk melaksanakan
penyelenggaraan SPAM
UPT atau UPTD
Wilayah penyelenggaraan
SPAM yang menjadi
tanggung jawab
pemerintah atau
pemerintah daerah
Prioritas pelaksana BUMN
atau BUMD
BUMN atau BUMD

21. III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS
(lanjutan ...2)
PRINSIP PENYELENGGARAAN SPAM OLEH BADAN USAHA
Pasal 4 ayat 2
Kawasan yang
belum terjangkau pelayanan Air
Minum oleh BUMN,
BUMD, UPT, dan UPTD
BADAN USAHA
tata kelola pemerintahan
yang baik
Pembangunan berkelanjutan
memenuhi Kebutuhan PokokAir
Minum Sehari-hari

22. N
A
N
A
Y
PE
LA
UP
III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS
(lanjutan ...3)
Pasal 7 ayat 2
Pasal 7 ayat 4
penyediaan Air
Pasal 7 ayat 3
Dalam hal kondisi bencana dan/atau keadaan darurat, BadanUsaha dapat
melayani masyarakat umum diluar area izin PenyelenggaraanSPAM atas
permintaan Pemerintah Daerah
Bentuk pelayanan
Minum
 Usaha inti bukan melayani penyediaan air minum; dan
 Tidak melakukan usaha jual beli air minum dalam kemasan (AMDK)
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai air minum dalam kemasan.
Cakupan layanan
Lingkup
Pelayanan
 Tidak melayani masyarakat umum;
 Menjamin tersedianya sambungan rumah sesuai dengan rencana
dan rekomendasi teknis;
 Memberikan saluran layanan dan menjamin hak pelanggan
mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan;
 Menjamin kelebihan supply air tidak dimanfaatkan selain untuk
kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai rencana; dan
 Menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas,
kuantitas dan kontinuitas.
Pasal 7 ayat 1  Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat di
lingkungan pelayanannya;
 Kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMN/BUMD; dan
 Keterpaduan pembangunan infrastruktur
Penetapan wilayah
pelayanan Badan
Usaha

23. III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS
(lanjutan ...4)
MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN SPAM OLEH BADAN USAHA
terhadap kinerja
3K
standar, diberikan
Penyesuaian
pengaduan
melaporkan
penyelesaian
pengaduan
atau Pemda
perbaikan
san
SPAM pengelolaan
BU menyusun
dokumen
rencana (DED, Pempus/Pemda
spesifikasi memberikan izin
teknis, rencana Penyelenggaraa
pengelolaan) n SPAM
Konstruksi dan
pengelolaan SPAM
(mengikuti ketentuan
SPAM JP)
(Dilaporkan kepada
Pempusat/ pemda)
Pengawasan Kualitas,
Kuantitas, Kontinuitas
dilakukan oleh:
• Pempus/Pemda
• Badan Usaha melalui
Pelaporan dan/atau
pengaduan kepada
BU, Pempus atau
Pemda
• Evaluasi oleh
Pemerintah
puast/pemda
pemenuhan standar
• Jika tidak memenuhi
teguran tertulis atau
dicabut izin nya
Evaluasi dokumen rencana
oleh Pempus/Pemda atas
rekomendasi BUMN/BUMD
sesuai dengan
kewenangannya
Penetapan tarif
masterplan dan
Air Minum (6
DED sesuai
bulan setelah
ketentuan
diterbitkan izin)
peraturan
perundang-
undangan
mengenai SPAM
JP (jika ada
perbaikan)
tindak lanjut
masyarakat dan
tindak lanjut
kepada Pempus
Pengajuan Izin Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Pengawa Evaluasi dan

24. III. 4. c. PERMEN PUPR 25/PRT/M/2016 TENTANG BUKS
(lanjutan ...5)
Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan izin
 Surat keterangan izin dari Menteri, gubernur,
 Cakupan pelayanan berupa penjelasan rencana sambungan
dokumen rencana yang diajukan
IZIN
PENYELENGGARAAN
SPAM
Pasal 9
Pasal 8 ayat 1
Wajib menyusun
dokumen rencana
penyelenggaraan
SPAM JP yang terdiri
dari:
 RencanaTeknis
Badan Usaha Terinci/DED
 SpesifikasiTeknis
 Rencana Pengelolaan
Pasal 8 ayat 2
Melaksanakan
Penyelenggaraan
SPAM dengan
memiliki SIPA
sesuai ketentuan
peraturan
perundangan
Dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana
Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
atas rekomendasi teknis BUMN/BUMD sesuai kewenangannya
Setelah melakukan evaluasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah
penyelenggaraanSPAM kepada Badan Usaha meliputi:
bupati/walikota;
 Delineasi wilayah pelayanan sesuai rekomendasi teknis
yang diberikan oleh BUMN atau BUMD berupa gambar dan
keterangan
rumah dan/atau jumlah pelanggan yang disetujui oleh
Menteri, gubernur, bupati/walikota;
 Keterangan rekomendasi perbaikan atau persetujuan atas
Dalam hal izin penyelenggaraan SPAM diberikan keterangan
rekomendasi perbaikan, Badan usaha melakukan penyesuaian
masterplan dan DED sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku

25. III. 4. d. PERMEN PUPR 27/PRT/M/2016 TENTANG
PENYELLEANNGDGAASRAANPSEPNAYMELENGGARA
AN
SPAM
Kebijakan dan
Strategi
Landasan
Penyelenggaraan
SPAM
Rencana Induk
SPAM
Wewenang
Menteri
Gubernur
Bupati/Walikota
Jenis
Lintas Provinsi
Lintas Kab/Kota
Kabupaten/Kota
Wewenang
Menteri
Gubernur
Bupati/Walikota
Jenis
Nasional
Provinsi
Kabupaten/Kota

26. III. 4. d. PERMEN PUPR 27/PRT/M/2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN SPAM (LANJUTAN ...2)
PROSES DASAR MANAJEMEN
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PEMANTAUAN

27. IV. DAFTAR NSPK
NO PERA
TURAN
1. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
4. PP No. 122 Tahun 2015 tentang SPAM
5. Perpres No. 90 Tahun 2016 tentang BPPSPAM
6. Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
7. Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM
8. Peraturan Menteri PUPR No. 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha
9. Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
10. Peraturan Menteri PUPR No. 36/PRT/M/2016 tentang Stuktur Organisasi dan Tusi BPPSPAM
11. Peraturan Menteri PUPR No. 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan KSB dan PKS
12. Keputusan Menteri PUPR No. 452 Tahun 2018 tentang KKNI Bidang Pengelolaan SPAM
13. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 129 Tahun 2017 tentang Pembentukan PKS dan KSB di lingkungan DJCK

28. IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...2)
pembawa
SNI Yang Berlaku
UNIT SPAM Fungsi Tipe/Komponen
No Judul SNI
Unit Air Baku
Intake bebas SNI 7829:2012 bangunan pengambilan air baku untuk instalasi pengolahan air minum
Intake Sumuran
Bangunan
Pengambilan
sumuran
sumur dalam
intake bendung
intake jembatan
infiltration galleries
SNI 6785-2002
alat pengukuran
dan pemantauan
- Pengukuran
debit v-notch SNI 03-6381-2000 Spesifikasi bangunan ukur debit Cipoletti
cipoletti
SNI 03-6455.2-
2000
Metode pengukuran debit pada saluran terbuka dengan bangunan ukur ambang V-rata
Romijn SNI 0140:2007 Cara pengukuran debit air
Crump de Gruyter SNI 3414:2008
Tata cara pengambilan contoh muatan sedimen melayang di sungai dengan cara integrasi kedalaman
berdasarkan pembagian debit
SNI 6467.2:2012
Tata cara pengukuran debit pada saluran terbuka secara tidak langsung dengan metode kemiringan luas
SNI 03-2414-1991 Metode pengukuran debit banjir
SNI 03-3412-1994 Metode perhitungan debit sungai harian
SNI 8066:2015 Tata cara pengukuran debit aliran sungai dan saluran terbuka menggunakan alat ukur arus dan pelampung
SNI 8137:2015 Pengukuran debit pada saluran terbuka menggunakan bangunan ukur tipe pelimpah atas
bangunan sarana Syphon
Gorong-Gorong SNI 03-6367-2000 Spesifikasi pipa beton untuk air buangan, saluran peluapan dari gorong-gorong
SNI 03-6368-2000 Spesifikasi pipa beton untuk saluran air limbah, saluran air hujan dan gorong-gorong
Talang Air

29. IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...3)
Berlaku Judul SNI
golahan air
asarkan sumber
ku gambut Tata cara perencanaan instalasi pengolahan air gambut
UNIT SPAM
Fungsi Tipe/Komponen
SNI Yang
No
Unit Produksi
Pen
berd
air ba
air baku dari air
air baku dari air laut Tata cara perencanaan instalasi pengolahan air dengan sistem membran
air baku dari mata air SNI 03-3981-1995 Tata cara perencanaan instalasi saringan pasir lambat
3981:2008 perencanaan instalasi saringan pasir lambat
air baku dari air sungai SNI 19-6774-2002 Tata cara perencanaan unit paket Instalasi Penjernihan Air
SNI 19-6773-2002 Spesifikasi unit paket instalasi penjernihan air sistem konvensional dengan struktur baja
Konstruksi IPA IPA Beton
SNI DT 91-0002-
2007 Perencanaan unit paket instalasi pengolahan air
SNI 6774:2008 Tata cara perencanaan unit paket Instalasi Pengolahan Air
SNI 7831:2012 Perencanaan sistem penyediaan air minum
SNI 7830:2012 Tata cara pengendalian mutu pembangunan instalasi pengolahan air minum
Pengolahan air
berdasarkan sumber air
baku air baku air gambut
air baku air laut
Konstruksi IPA
IPA Beton Supervisi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
Spesifikasi teknis beton kedap air untuk IPA dan reservoir
Tata cara uprating IPA Paket
Koagulasi
Tata cara perbaikan dan penggantian IPA
Flokulasi
06-3822.1-2000 Spesifikasi Poly- Alumunium Khlorida cair untuk pengolahan air
Sedimentasi
03-2917-1992 Spesifikasi Instalasi Air Minum Tipe Cikapayang 5

30. IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...4)
UNIT SPAM Fungsi Tipe/Komponen SNI Yang Berlaku
Judul SNI
No
Unit Produksi
06-6396-2000 (Pd S-
12-2000-03) Spesifikasi Soda Abu Untuk Pengolahan Air Bersih
19-6449-2000 Metode Pengujian Koagulasi dan Flokulasi dengan cara Jar
19-6773-2002 Spesifikasi Unit Paket Instalasi Penjernihan Air Sistem Konvensional dengan Struktur Baja
19-6774-2002 (SK
SNI T-16-1993-03) Tata Cara Perencanaan Unit Paket Instalasi Penjernihan Air
19-6775-2002 (SK
SNI T-17-1993-03) Pengoperasian dan Pemeliharaan Unit Paket Instalasi Penjernihan Air Kapasitas di Atas 5 liter/detik
19-6776-2002 Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Unit Paket Instalasi Penjernihan Air
19-6784-2002 Metode Pengujian Koagulasi, Flokulasi dan Filtrasi bertekanan
2418.2:2009
Pengukuran aliran air dalam saluran tertutup untuk meter air minum Bagian 2 : Persyaratan pemasangan
meter air minum
SNI 03-6860-2002 metode pengujian angka bau dalam air
03-6859-2002 pengujian angka rasa
19-6776-2002 tata cara pengoperasiaan dan pemeliharaan unit paket instalasi penjernihan air
7629:2008 tata cara commissioning instalasi pengolahan air
06-4592-1998 petunjuk pengambilan contoh air minum dan air untuk pengolahan makanan minuman
7531:2009 alat pengolah air dengan membran ultra
6775:2008 Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Unit Paket Instalasi pengolahan Air

31. IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...5)
UNIT SPAM Fungsi Tipe/Komponen SNI Yang Berlaku
Judul SNI
No
Unit
Produksi
6773:2008 Spesifikasi Unit Paket Instalasi pengolahan Air
05-6375-2000 tata cara pengambilan air dari saluran tertutup
05-2418-1991 Metode Pengujian Meter Air Bersih (Ukuran 13 mm Sampai Dengan 40 mm)
05-2419-1991 Metode Pengambilan Contoh Meter Air Bersih (Ukuran 13 mm sampai dengan 40 mm)
05-2547-1991 Spesifikasi Meter Air Bersih (Ukuran 13 mm Sampai Dengan 40 mm)
05-6375-2000 (Pd
T-03-2000-03) Tata Cara Pengambilan Contoh Air dari Saluran Tertutup
Unit
Distribusi
Perencanaan
teknis unit
distribusi reservoir SNI 03-2495-1991 Spesifikasi Bahan Tambahan Untuk Beton
SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal
SNI 03-6468-2000 Tata cara perencanaan campuran beton berkekuatan tinggi dengan semen portland dan abu terbang
SNI 03-6889-2002 Tata Cara Pengambilan Contoh Agrerat
SNI 03-6861.2-2002 Spesifikasi bahan bangunan - Bagian B: Bahan bangunan dari besi/baja
SNI 03-6817-2002 Metode pengujian mutu air untuk digunakan dalam beton
SNI 03-2460-1991 Spesifikasi Abu Terbang Sebagai Bahan Tambahan Untuk Campuran Beton

32. IV. DAFTAR NSPK (LANJUTAN ...6)
UNIT SPAM
Alat Ukur
Fungsi Tipe/Komponen
SNI Yang Berlaku
Judul SNI
No
Alat Ukur dan
pemantauan Debit
V-Notch SNI 03-6381-2000 Spesifikasi bangunan ukur debit Cipoletti
Unit Pelayanan Perpipaan SNI 03-7065-2005 Tata cara perencanaan sistem plumbing
AWWA Manual M11 Steel Pipe design and Installation
Unit Pelayanan
Sambungan Rumah Tata cara pemasangan Sambungan Rumah (SR)
Alat pengukuran Meter Air Spesifikasi teknis meter air kelas C
Tata cara pemasangan meter air kelas C
SNI 2418.3:2009
Pengukuran aliran air dalam saluran tertutup untuk meter air minum Bagian 3: Metode peralatan
pengujian meter air minum (ISO 4064-3:2005,MOD)
SNI 2418.2:2009
Pengukuran aliran air dalam saluran tertutup untuk meter air Bagian 2: Persyaratan
pemasangan meter air minum (ISO 4064:2005,MOD)
SNI 2547:2008 Spesifikasi meter air
SNI 05-0666-1997 Persyaratan umum rumah meter air
SNI 05-2419-1991 Meter air bersih(ukuran 13 mm s/d 40 mm), Metode pengambilan contoh
SNI 7427:2011 Katup meter air
katup SNI 03-0122-1998 Keran air rumah tangga jenis katup pintu