Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PEDOMAN PENCEGAHAN
Similar to PEDOMAN PENCEGAHAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
PEDOMAN PENCEGAHAN
- 1. Pedoman Tata Cara Pengawasan NPO & Strategi Pencegahan Tri Puji Raharjo Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PROMENSISKO Surabaya, 14-17 Maret 2023
- 2. 01 02 03 PERAN DAN FUNGSI PPATK DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PENERAPAN TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORMAS DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PERAN TIM TERPADU DALAM PENGAWASAN ORMAS 2 KERANGKA PAPARAN
- 3. PUSATPELAPORANDANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN DIDIRIKAN PADA 17 APRIL 2002, MERUJUK UU 25 TAHUN 2002 TIDAK BERADA DI BAWAH SUATU KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA NEGARA TANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN SELAKU SEKRETARIS KOMITE KOORDINASI NASIONAL TPPU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPT
- 4. PERANDANFUNGSIPPATKDALAMPENCEGAHAN PENDANAANTERORISME Monitoring & Supervision Pencantuman entitas ke dalam watch list sistem SIPENDAR dan Peningkatan Pertukaran Informasi Umum, Khusus dan Spesifik Merumuskan ketentuan tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan masyarakat oleh ormas Penyampaian Pedoman Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Program penjangkauan sosialisasi dan edukasi publik, pihak pelapor, regulator dan penegak hukum Pencantuman entitas ke dalam daftar DTTOT & UN List Targeted Financial Sanction Guidance & Outreach
- 6. KONSEPDEFINISI&RUANGLINGKUPNPO(ORMAS) Rekomendasi 8 FATF NPO merupakan badan hukum atau pengaturan atau organisasi yang pada intinya atau utamanya terlibat dalam pengumpulan/penggalangan dana atau penyaluran/distribusi dana yang bertujuan seperti amal, agama, budaya, pendidikan, sosial, atau persaudaraan (Ikatan/serikat) atau untuk melaksanakan jenis “pekerjaan yang baik” lainnya. UU 16/2017 Berdasarkan cakupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat Berbadan Hukum (Yayasan, Perkumpulan) dan Tidak Berbadan Hukum yang terdaftar. Perpres 18/2017 Ormas yang berdasarkan UU dapat menerima Sumbangan dari Luar Negeri dan/atau memberikan Sumbangan ke Luar Negeri Ormas yang sumber keuangannya secara signifikan atau sebagian besar dari Sumbangan Masyarakat untuk operasional, kas maupun kegiatan Ormas yang bersangkutan
- 7. LANDSKAPORMAS(NPO)DIINDONESIA PERJUNI2022 BERBADAN HUKUM TERDAFTAR & TIDAK BERBADAN HUKUM
- 8. KERANGKA HUKUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN ORMAS/NPO DI INDONESIA UU 17/2013 TENTANG ORMAS PERMENDAGRI 56/2017 TENTANG PENGAWASAN ORMAS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA PERMENDAGRI 58/2017 TENTANG KERJASAMA KEMENDAGRI DAN PEMDA DENGAN ORMAS DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM UU 16/2017 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 17 TAHUN 2013 PERPRES 18 /2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME PP 58/2016 TENTANG PELAKSANAAN UU 17/2013 TENTANG ORMAS PERPPU 2/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 17/2013 PERMENDAGRI 57/2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORMAS
- 9. Permendagri 56/2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah TIM TERPADU PENGAWASAN ORMAS Koordinator Pengawasan Ormas Tidak Badan Hukum dan Badan Hukum Indonesia secara Nasional dilakukan oleh Mendagri; Koordinator Pengawasan Ormas Yang Didirikan oleh WNA ditingkat Pusat dilakukan oleh Menlu; Koordinator Pengawasan Ormas ditingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur; Koordinator Pengawasan Ormas ditingkat Kab/Kota dilakukan oleh Bupati/Wali Kota; Meminta laporan kepada Ormas mengenai penerimaan dan pemberian sumbangan Meminta klarilikasi atau penjelasan mengenai penerimaan dan pemberian sumbangan PERPRES 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORMAS DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
- 10. 10 PENERAPAN TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORMAS DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME Ormas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menerima sumbangan dari luar negeri dan atau memberikan sumbangan ke luar negeri; Ruang Lingkup Ormas yang sumber keuangannya secara signifikan atau sebagian besar berasal dari sumbangan masyarakat baik untuk keperluan operasional, kas, maupun kegiatan ormas yang bersangkutan. Kewajiban Identifikasi & Verifikasi Sumbangan yang diberikan paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau yang nilainya setara; Sumbangan yang akan diterima berasal dari pemberi sumbangan yang berasal (WN atau Domisili) dari negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan konvensi dan standar internasional atau sumbangan diberikan kepada Penerima Sumbangan di negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan konvensi dan standar internasional Menolak Penerimaan & Pemberian Sumbangan Pemberi dan Penerima Sumbangan menolak untuk memberikan informasi identitas, Tujuan Pemberian dan Penerimaan, Bentuk dan Nilai Sumbangan Identitas Pemberi dan Penerima Sumbangan termasuk dalam orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris
- 11. MENERAPKAN STANDAR BAGI ORMAS YANG MEMILIKI PENGENDALIAN TERHADAP SUMBER KEUANGAN YANG SIGNIFIKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERISIKAN DETAIL RINCIAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MAMPU MEMASTIKAN SELURUH DANA DIHITUNG SELURUHNYA DAN DIBELANJAKAN DENGAN BENAR SESUAI DENGAN TUJUAN DAN SASARAN UTAMA ORMAS TERSEBUT MEMATUHI KETENTUAN “KNOW YOUR BENEFICIARIES” DAN KETENTUAN ORMAS TERKAIT MENJAGA SETIDAKNYA DALAM PERIODE 5 TAHUN MENGENAI TRANSAKSI DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL EFEKTIVITAS TINDAKLANJUT PENGAWASAN TRANSAKSI KEUANGAN ORMAS (NPO)
- 12. TERIMA KASIH