Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Morph PPT slides.pptx
Similar to Morph PPT slides.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Morph PPT slides.pptx
- 1. BEDAH BUKU PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERDA PENERBIT : FOKUS MEDIA PENULIS : DWI ENDRO P, SH
- 2. Sejarah Polisi Pamong Praja Polisi sebagai suatu lembaga telah mengakar di masyarakat diawali dengan pembentukan barisan Bhayangkara (Sangsekerta, yang berarti menakutkan) oleh Patih Gajah Mada di kerajaan Mojopahit guna memelihara dan mewujudkan keamanan dan ketenteraman masyarakat, baik untuk menghadapi bahaya dari luar maupun dari dalam kerajaan
- 4. BAILLUW Dibentuk oleh Gubernur VOC tahun 1602 sebagai polisi merangkap jaksa dan hakim untuk menjaga ketentraman dan ketertiban warga kota Batavia.
- 5. BESTUURPOLITIE Dibentuk oleh Raffles tahun 1814 sebagai polisi dibawah kendali penuh oleh Resident dan Asisstent Resident pada setiap karesidenan. Pada tanggal 11 Februari 1814 Raffles mengukuhkan dengan rincian : menjaga tuan umum mengawasi tindakan warga masyarakat yang menimbulkan kerugian menyidik semua tindak kejahatan yang ditujukan kepada negara maupun pribadi menjaga keamanan dan bila perlu dapat meminta bantuan kepada militer (KNIL) melaksanakan putusan pemidanaan mengawasi tahanan dipenjara (Oudang, 1952).
- 7. KEIMUBU / KEIBODAN Keimubu adalah Departemen Kepolisian pada zaman penjajahan Jepang dan membentuk pasukan anggota kepolisian dari kalangan pribumi yaitu Keibodan Keibodan adalah Barisan Pembantu Polisi atau Laskar Penjaga Keamanan rakyat yang dibentuk pada tahun1942 bersama dengan Seinendan yang dipimpin oleh Gunseikan.
- 9. DETASEMEN POLISI PAMONG PRAJA KEAMANAN KAPANEWON Dibentuk di Kapanewon Yogyakarta pada 30 Oktober 1948 sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di DIY No 1/1948 dengan susunan formasi: 1 pimpinan disebut Manteri Polisi 5 Agen Polisi 19 Pembantu Agen Polisi
- 10. DASAR HUKUM PERANAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERDA Pasal 255 (1 dan 2) “Membantu kepala daerah dalam penegakkan Perda, menyelenggarakan Tibum dan Tranmas Serta Linmas”, Kewenangan Satpol PP sebagai berikut: • Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; • Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menggangu Tibum Tranmas; • Melakukan tindakan penyidikan terhadapat masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada, dan; • Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda Pasal 255 “Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Tibum dan ketentraman serta menyelenggarakan Linmas”.
- 11. Pasal 65 Ayat (1) Huruf b Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Pasal 65 Ayat (1) Huruf b Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 12 Ayat (1) Huruf E Dibentuk Satpol PP untuk Menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat Pasal 225 Ayat (1) URUSAN TRAMTIBUMLINMAS SEBAGAI URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 7
- 12. KRONOLOGIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG SATPOL PP DAN SATLINMAS Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Ketentuan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dengan Peraturan Pemerintah Ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Pasal 256 Ayat (7) UU No. 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 14 PP No. 16 Tahun 2018 Permendagri No. 26 Tahun 2020 Pasal 255 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 13. AZAZ-AZAZ SATPOL PP Azaz Legalitas Anggota Satpol pp wajib melakukan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan apabila ditemukan permasalahan Azaz kewajiban Satpol pp dalam pelaksanaan tugas harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (TAP MPR, UU, KUHP, KUHAP, JUKLAP, JUKNIS, DLL)
- 14. AZAZ-AZAZ SATPOL PP Satpol pp dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif Azaz Partisipasi Satpol pp dapat melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya gangguan dan tidak melampaui kompetensi instansi lain Azaz Preventif
- 15. 3/30/2023 15 FUNGSI SATPOL PP Penyelenggaraan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja Penyusunan rencana program, pengendaliaan, evaluasi, dan pelaporan Penyelengaraan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan sosialisasi Pembinaan jabatan fungsional Pengelolaan UPT.
- 16. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP TUGAS • menegakkan Perda dan Perkada; • menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan • menyelenggarakan pelindungan masyarakat. FUNGSI • Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Trantibumlinmas; • Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Trantibumlinmas; • Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan instansi terkait; • Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; • Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan PerUU KEWENANGAN • Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; • Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; • Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; • Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- 17. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KUHAP pasal 6 ayat1 Penyidik adalah: • Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia • Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang; Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) pasal 7 ayat 2 bahwa untuk penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam pelaksanaan tetap berada di bawah Korwas Penyidik Polri. Undang-undang Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 ayat 1 : 1. Anggota Satpol PP dapat diangkat sebagai PPNS sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan 2. Penyidikan dan Penuntutan terhadap Pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan penuntut umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda
- 18. TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS): Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan Menyuruh berhenti menjadi tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka Melakukan penyitaan benda dan atau surat Mengambil sidik jari dan memotret seseorang Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau saksi Mendatangkan orang ahli yang perlu disalahkan dengan pemeriksaan perkara Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia mengisyaratkan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- 19. 01 07 04 03 02 Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Patroli Pengamanan Penertiban TUGAS SATPOL PP DAN SATLINMAS DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN2020 Pasal 3 06 05 Pengawalan Penanganan Unjuk Rasa dak Kerusuhan Masa Satpol PP menyelenggarakan Trantibum dan Tramas di Provinsi dan Kab/Kota sedangkan Kades/Lurah membantu Penyelenggaraanya di Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Camat Setiap Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan harus dilengkapi Surat Tugas Peralatan dan Perlengakapan 9 06