SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENdiluarnegeri Bahan Bimtek PPLN untukPemiluPresidendanWakilPresidentahun 2009 Oleh: AhsanulMinan (Konsultan UNDP Election-MDP untukBawaslu RI)
PENGANTAR UMUM
VISI Terciptanya pengawasan pemilu yang efektif  dan efisien melalui pengawas pemilu yang berintegritas dan professional untuk mewujudkan  pemilu yang demokratis •  3
MISI ,[object Object]
Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas pengawas pemilu.
Menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan serta lembaga penegak hukum.
Membangun dan meningkatkan pengawasan pemilu yang partisipatif.•  4
PENGAWASAN PEMILU  Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Bawaslu No 4/2008)  •  5
STRATEGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM Problem potensial Preemptive Skenario building PENCEGAHAN Problem latent PENGAWASAN YANG  EFEKTIF Panwas Preventive Rapid respons Problem mencuat Represive Sistem penanganan Problem terbuka PENGAWASAN PARTISIPATIF
Apa yang harus diprioritaskan ,[object Object]
Pre-emptive = menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran (peserta menjadi takut untuk melakukan pelanggaran), misalnya dengan mempublikasikan ancaman sanksi atas pelanggaran, informasikan bahwa Panwaslu akan memelototi semua tahapan dan semua peserta pemilu.
Preventif = melakukan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya  situasi di atas, mislanya menjalin dan memperkuat kerja sama dengan Gakumdu, kerja sama dengan pemantau, media massa, dll.Pencegahan diimplementasikan dengan menyusun scenario building. ,[object Object],[object Object]
Kenali & analisa problem latent= masalah/konflik yang pernah muncul dan saat ini masih terpendam (api dalam sekam), yang diperkirakan dapat terulang lagi.,[object Object]
Strategi Pengawasan Identifikasi Titik Rawan dan Pelanggaran: Identifikasi dan petakan titik rawan pelanggaran di daerah pengawasan masing-masing Pengawas Pemilu. Pencegahan: Mencegah kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara menyampaikan masukan kepada KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota sebagai pembuat peraturan teknis Pemilu dan penggerak serta pengendali Pemilu. Peringatan: Memperingatkan kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara memberitahukan secara tertutup (melalui surat khusus) dan atau secara terbuka (melalui media massa) kepada KPU dan jajarannya agar mereka segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran tersebut. Pelaporan: Melaporkan dan atau menindaklanjuti peristiwa kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam dalam tahapan kampanye Pemilu, kepada lembaga yang berwenang agar mereka cepat bertindak sesuai dengan kapasitas hukum yang dimilikinya.
PENGAWASAN PILPRES DI LUAR NEGERI
TAHAPAN PILPRES Penyusunan Daftar Pemilih; PendaftaranBakalPasanganCalon; Penetapan Pasangan Calon; Masa Kampanye; Masa tenang; Pemungutan dan penghitungan suara; PenetapanhasilPemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
Aspekpenting non-tahapan yang perludiawasi Pengadaandandistribusilogistik Pelaporandanakampanye Penyusunanregulasi KPU
BEBERAPA PERBEDAAN PILEG DAN PILPRES UNTUK PEMILIHAN DI LUAR NEGERI
PRIORITAS PENGAWASAN PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN ISU Netralitasdanimparsialitaspejabatdan PNS di KBRI Netralitasdanimparsialitas PPLN Kepatuhan PPLN kepadaketentuanperaturan PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN TAHAPAN Tahapkampanye Tahappemungutandanpenghitungansuara Tahaprekapitulasisuara
DASAR HUKUM UU Nomor 42 tahun 2008 Peraturan KPU nomor 28 tahun 2009 tentangPedomanTeknisKampanyePemilupresidendanWakilpresidentahun 2009 Peraturan KPU nomor 14 tahun 2009 tentangPenyusunanDaftarPemilihTetap PP nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara bagiPejabat Negara DalamMelakukanKampanyePemilu Peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 tentangKodeEtikPenyelenggaraPemilu
PROBLEMATIKA PENGAWASAN DI LUAR NEGERI KeterbatasanpersonelPengawas LN Luasnyawilayah yang harusdiawasi Terbatasnyainstrumenpenegakanhukumpemilu Terbatasnyakerangkahukum yang mengaturtentangteknispenyelenggaraanpilpresdi LN
STRATEGI PENGAWASAN Memperhatikandanmempertimbangkanproblematikatersebutdiatas, makastrategipengawasanPemiluPresidendanWakilPresidendiLuarNegeriperludilakukansebagaiberikut: ,[object Object]
Pemetaanpotensipelanggaran
Sosialisasibentuk-bentukpelanggaran
Law enforcement
Membangunkemitraandalampengawasanpemiludenganasosiasipelajar, TKI, dllAdapunstrategitersebutdilaksanakandenganmenggunakanpendekatan: ,[object Object]
Pendekatansinergidengan stakeholder,[object Object]
Manipulasi laporan dana kampanye
Sumbangan yang melanggar UUTitik Rawan Utama: ,[object Object]
Politik uang
Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara
Pelibatan anakTitik Rawan Utama: ,[object Object]
Pemilih fiktif

More Related Content

What's hot

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraAhsanul Minan
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxJubair13
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarAhsanul Minan
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifAhsanul Minan
 
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasPemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasMuktar Eneste
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Strategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kadaStrategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kadaAhsanul Minan
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedAhsanul Minan
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaAhsanul Minan
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxJubair13
 
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfPENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfHaniefAbdillah
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluAhsanul Minan
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxHardiFadli1
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptCristianoKunto
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaBima Faqih
 

What's hot (20)

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
 
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasPemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Strategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kadaStrategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kada
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkada
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
 
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfPENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
 
Materi Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptxMateri Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptx
 

Similar to STRATEGI PENGAWASAN PEMILU

BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptxBIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptxkorwilcamkemranjen
 
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.pptBahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.pptSutriDestemiElsi
 
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptxAPEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptxSatoeKandeman
 
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxPaparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxMuhammad Fatikhun
 
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanyeYanto Chaniago
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptxIMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptxAngkasAwan1
 
Macmorris · SlidesCarnival.pptx
Macmorris · SlidesCarnival.pptxMacmorris · SlidesCarnival.pptx
Macmorris · SlidesCarnival.pptxHadiAgungSaputra1
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
Bahan ugm 13 agustus 2021
Bahan ugm 13 agustus 2021Bahan ugm 13 agustus 2021
Bahan ugm 13 agustus 2021baskoro3105
 
Penyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi Banten
Penyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi BantenPenyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi Banten
Penyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi BantenAndes Asmuni
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Election Commision
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfSosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfpieterpattiasina2
 
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdfUpaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdfsurtiningsih3
 
Modul Training Staf Sekretariat Panwaslu.pdf
Modul Training Staf Sekretariat Panwaslu.pdfModul Training Staf Sekretariat Panwaslu.pdf
Modul Training Staf Sekretariat Panwaslu.pdfDataDesanatuna
 
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptLorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptAniMaseri
 
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfBUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfZainul Ulum
 
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Maiton Gurik Putra Papua
 

Similar to STRATEGI PENGAWASAN PEMILU (20)

BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptxBIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
 
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.pptBahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
 
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptxAPEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
 
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxPaparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
 
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptxIMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
 
Macmorris · SlidesCarnival.pptx
Macmorris · SlidesCarnival.pptxMacmorris · SlidesCarnival.pptx
Macmorris · SlidesCarnival.pptx
 
POLRES LAMONGAN.ppt
POLRES LAMONGAN.pptPOLRES LAMONGAN.ppt
POLRES LAMONGAN.ppt
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
Bahan ugm 13 agustus 2021
Bahan ugm 13 agustus 2021Bahan ugm 13 agustus 2021
Bahan ugm 13 agustus 2021
 
Penyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi Banten
Penyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi BantenPenyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi Banten
Penyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi Banten
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfSosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
 
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdfUpaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
 
BAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdfBAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdf
 
Modul Training Staf Sekretariat Panwaslu.pdf
Modul Training Staf Sekretariat Panwaslu.pdfModul Training Staf Sekretariat Panwaslu.pdf
Modul Training Staf Sekretariat Panwaslu.pdf
 
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptLorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
 
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfBUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
 
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
 

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaAhsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 

STRATEGI PENGAWASAN PEMILU

  • 1. STRATEGI PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENdiluarnegeri Bahan Bimtek PPLN untukPemiluPresidendanWakilPresidentahun 2009 Oleh: AhsanulMinan (Konsultan UNDP Election-MDP untukBawaslu RI)
  • 3. VISI Terciptanya pengawasan pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawas pemilu yang berintegritas dan professional untuk mewujudkan pemilu yang demokratis • 3
  • 4.
  • 5. Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas pengawas pemilu.
  • 6. Menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan serta lembaga penegak hukum.
  • 7. Membangun dan meningkatkan pengawasan pemilu yang partisipatif.• 4
  • 8. PENGAWASAN PEMILU Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Bawaslu No 4/2008) • 5
  • 9. STRATEGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM Problem potensial Preemptive Skenario building PENCEGAHAN Problem latent PENGAWASAN YANG EFEKTIF Panwas Preventive Rapid respons Problem mencuat Represive Sistem penanganan Problem terbuka PENGAWASAN PARTISIPATIF
  • 10.
  • 11. Pre-emptive = menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran (peserta menjadi takut untuk melakukan pelanggaran), misalnya dengan mempublikasikan ancaman sanksi atas pelanggaran, informasikan bahwa Panwaslu akan memelototi semua tahapan dan semua peserta pemilu.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Strategi Pengawasan Identifikasi Titik Rawan dan Pelanggaran: Identifikasi dan petakan titik rawan pelanggaran di daerah pengawasan masing-masing Pengawas Pemilu. Pencegahan: Mencegah kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara menyampaikan masukan kepada KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota sebagai pembuat peraturan teknis Pemilu dan penggerak serta pengendali Pemilu. Peringatan: Memperingatkan kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara memberitahukan secara tertutup (melalui surat khusus) dan atau secara terbuka (melalui media massa) kepada KPU dan jajarannya agar mereka segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran tersebut. Pelaporan: Melaporkan dan atau menindaklanjuti peristiwa kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam dalam tahapan kampanye Pemilu, kepada lembaga yang berwenang agar mereka cepat bertindak sesuai dengan kapasitas hukum yang dimilikinya.
  • 15. PENGAWASAN PILPRES DI LUAR NEGERI
  • 16. TAHAPAN PILPRES Penyusunan Daftar Pemilih; PendaftaranBakalPasanganCalon; Penetapan Pasangan Calon; Masa Kampanye; Masa tenang; Pemungutan dan penghitungan suara; PenetapanhasilPemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
  • 17. Aspekpenting non-tahapan yang perludiawasi Pengadaandandistribusilogistik Pelaporandanakampanye Penyusunanregulasi KPU
  • 18. BEBERAPA PERBEDAAN PILEG DAN PILPRES UNTUK PEMILIHAN DI LUAR NEGERI
  • 19. PRIORITAS PENGAWASAN PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN ISU Netralitasdanimparsialitaspejabatdan PNS di KBRI Netralitasdanimparsialitas PPLN Kepatuhan PPLN kepadaketentuanperaturan PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN TAHAPAN Tahapkampanye Tahappemungutandanpenghitungansuara Tahaprekapitulasisuara
  • 20. DASAR HUKUM UU Nomor 42 tahun 2008 Peraturan KPU nomor 28 tahun 2009 tentangPedomanTeknisKampanyePemilupresidendanWakilpresidentahun 2009 Peraturan KPU nomor 14 tahun 2009 tentangPenyusunanDaftarPemilihTetap PP nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara bagiPejabat Negara DalamMelakukanKampanyePemilu Peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 tentangKodeEtikPenyelenggaraPemilu
  • 21. PROBLEMATIKA PENGAWASAN DI LUAR NEGERI KeterbatasanpersonelPengawas LN Luasnyawilayah yang harusdiawasi Terbatasnyainstrumenpenegakanhukumpemilu Terbatasnyakerangkahukum yang mengaturtentangteknispenyelenggaraanpilpresdi LN
  • 22.
  • 26.
  • 27.
  • 29.
  • 31. Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara
  • 32.
  • 34. Manipulasi daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu
  • 35.
  • 36. Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali
  • 37. Penggelembungan dan atau manipulasi suaraTitik Rawan Utama: Manipulasi hasil pemilu Titik Rawan Utama: Pelanggaran persayaratan calon
  • 38. STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI (1)
  • 39. STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH tambahan DI LUAR NEGERI (2)
  • 40. STRATEGI PENGAWASAN LOGISTIK PILPRES DI LUAR NEGERI
  • 41. STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI
  • 42. STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI
  • 43. STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI
  • 44. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI
  • 45. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI
  • 46. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI
  • 47. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI
  • 48. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 207 Setiapanggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidakmenindaklanjutitemuanBawaslu, Panwasluprovinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslukecamatan, PengawasPemiluLapangan, danPengawasPemiluLuarNegeridalammelakukanenyusunandanpengumumanDaftarPemilihSementara, perbaikanDaftarPemilihSementara, penetapanDaftarPemilihTetap, yang merugikanWarga Negara Indonesia yang memilikihakpilihsebagaimanadimaksuddalamPasal 32 ayat (2), dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 36 (tigapuluhenam) bulandandenda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluhenamjuta rupiah). Pasal 249 Ketuadananggota KPPS/KPPSLN yang dengansengajatidakmembuatdan/ataumenandatanganiberitaacaraperolehansuaraPasanganCalon, dipidanadenganpidanapenjara paling singkat12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelasjuta rupiah).
  • 49. Pasal 258 KetuadananggotaBawaslu, Panwasluprovinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslukecamatan, PengawasPemiluLapangan, atauPengawasPemiluLuarNegeri yang dengansengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaranPemiluPresidendanWakilPresiden yang dilakukanolehanggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalamsetiaptahapanpenyelenggaraanPemiluPresidendanWakilPresiden, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluhenamjuta rupiah). Pasal 250 Setiap KPPS/KPPSLN yang dengansengajatidakmemberikansalinansatueksemplarberita acara pemungutan dan penghitungansuaradan/atausertifikathasilpenghitungansuarakepadasaksiPasanganCalon, PengawasPemiluLapangan, PengawasPemiluLuarNegeri, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimanadimaksuddalamPasal 139 ayat (2) danayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelasjuta rupiah).
  • 50. Pasal 251 Setiap KPPS/KPPSLN yang tidakmenjaga, mengamankankeutuhankotaksuara, danmenyerahkankotaksuaratersegel yang berisisuratsuara, beritaacarapemungutansuara, dansertifikathasilpenghitungansuara, kepada PPK melalui PPS ataukepada PPLN bagi KPPSLN padahari yang samasebagaimanadimaksuddalamPasal 139 ayat (4) danayat (5), dipidanadenganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapanbelas) bulandandenda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapanbelasjuta rupiah).