STRATEGI PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENdiluarnegeri<br />Bahan Bimtek PPLN untukPemiluPresidendanWakilPresi...
PENGANTAR UMUM<br />
VISI<br />Terciptanya pengawasan pemilu yang efektif  dan efisien melalui pengawas pemilu yang berintegritas dan professio...
MISI<br /><ul><li>Melaksanakan pengawasan pemilusecara taat asas dan taat aturan.
Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas pengawas pemilu.
Menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan serta lembaga penegak hukum.
Membangun dan meningkatkan pengawasan pemilu yang partisipatif.</li></ul>• <br />4<br />
PENGAWASAN PEMILU <br />Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan...
STRATEGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM<br />Problem potensial<br />Preemptive<br />Skenario building<br />PENCEGAHAN<br /...
Apa yang harus diprioritaskan<br /><ul><li>Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Pencegahan melalui:
Pre-emptive = menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran (peserta menjadi takut untuk melakukan pelang...
Preventif = melakukan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya  situasi di atas, mislanya menjalin dan memperkuat kerja s...
Kenali & analisa problem latent= masalah/konflik yang pernah muncul dan saat ini masih terpendam (api dalam sekam), yang d...
Strategi Pengawasan<br />Identifikasi Titik Rawan dan Pelanggaran: Identifikasi dan petakan titik rawan pelanggaran di dae...
PENGAWASAN PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
TAHAPAN PILPRES<br />Penyusunan Daftar Pemilih;<br />PendaftaranBakalPasanganCalon;<br />Penetapan Pasangan Calon;<br />Ma...
Aspekpenting non-tahapan yang perludiawasi<br />Pengadaandandistribusilogistik<br />Pelaporandanakampanye<br />Penyusunanr...
BEBERAPA PERBEDAAN PILEG DAN PILPRES UNTUK PEMILIHAN DI LUAR NEGERI<br />
PRIORITAS PENGAWASAN<br />PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN ISU<br />Netralitasdanimparsialitaspejabatdan PNS di KBRI<br />...
DASAR HUKUM<br />UU Nomor 42 tahun 2008<br />Peraturan KPU nomor 28 tahun 2009 tentangPedomanTeknisKampanyePemilupresidend...
PROBLEMATIKA PENGAWASAN DI LUAR NEGERI<br />KeterbatasanpersonelPengawas LN<br />Luasnyawilayah yang harusdiawasi<br />Ter...
STRATEGI PENGAWASAN<br />Memperhatikandanmempertimbangkanproblematikatersebutdiatas, makastrategipengawasanPemiluPresidend...
Pemetaanpotensipelanggaran
Sosialisasibentuk-bentukpelanggaran
Law enforcement
Membangunkemitraandalampengawasanpemiludenganasosiasipelajar, TKI, dll</li></ul>Adapunstrategitersebutdilaksanakandenganme...
Pendekatansinergidengan stakeholder</li></li></ul><li>TIMELINE & TITIK KRUSIAL DALAM PENGAWASAN PILPRES<br />1 Maret-15 Me...
Manipulasi laporan dana kampanye
Sumbangan yang melanggar UU</li></ul>Titik Rawan Utama:<br /><ul><li>Kampanye di luar jadawal
Politik uang
Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara
Pelibatan anak</li></ul>Titik Rawan Utama:<br /><ul><li>Pemilih ganda,
Pemilih fiktif
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden

5,594 views

Published on

Published in: News & Politics
2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
222
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden

  1. 1. STRATEGI PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENdiluarnegeri<br />Bahan Bimtek PPLN untukPemiluPresidendanWakilPresidentahun 2009<br />Oleh: AhsanulMinan<br />(Konsultan UNDP Election-MDP untukBawaslu RI)<br />
  2. 2. PENGANTAR UMUM<br />
  3. 3. VISI<br />Terciptanya pengawasan pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawas pemilu yang berintegritas dan professional untuk mewujudkan <br />pemilu yang demokratis<br />• <br />3<br />
  4. 4. MISI<br /><ul><li>Melaksanakan pengawasan pemilusecara taat asas dan taat aturan.
  5. 5. Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas pengawas pemilu.
  6. 6. Menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan serta lembaga penegak hukum.
  7. 7. Membangun dan meningkatkan pengawasan pemilu yang partisipatif.</li></ul>• <br />4<br />
  8. 8. PENGAWASAN PEMILU <br />Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Bawaslu No 4/2008) <br />• <br />5<br />
  9. 9. STRATEGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM<br />Problem potensial<br />Preemptive<br />Skenario building<br />PENCEGAHAN<br />Problem latent<br />PENGAWASAN<br />YANG <br />EFEKTIF<br />Panwas<br />Preventive<br />Rapid respons<br />Problem mencuat<br />Represive<br />Sistem penanganan<br />Problem terbuka<br />PENGAWASAN PARTISIPATIF<br />
  10. 10. Apa yang harus diprioritaskan<br /><ul><li>Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Pencegahan melalui:
  11. 11. Pre-emptive = menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran (peserta menjadi takut untuk melakukan pelanggaran), misalnya dengan mempublikasikan ancaman sanksi atas pelanggaran, informasikan bahwa Panwaslu akan memelototi semua tahapan dan semua peserta pemilu.
  12. 12. Preventif = melakukan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya situasi di atas, mislanya menjalin dan memperkuat kerja sama dengan Gakumdu, kerja sama dengan pemantau, media massa, dll.</li></ul>Pencegahan diimplementasikan dengan menyusun scenario building.<br /><ul><li>Represive: penegakan hukum, melalui memperkuat sistem penanganan pelanggaran</li></li></ul><li>KENALI DAN CEGAH PELANGGARAN<br /><ul><li>Kenali & analisa problem potensial= masalah yang secara logis diperkirakan akan muncul sebagai akibat dari kelemahan sistem, aturan dan tehnis.
  13. 13. Kenali & analisa problem latent= masalah/konflik yang pernah muncul dan saat ini masih terpendam (api dalam sekam), yang diperkirakan dapat terulang lagi.</li></li></ul><li>SCENARIO BUILDING<br />ANALISIS<br />KESIMPULAN<br />RAPID RESPONS<br />Penegakan Hukum<br />SKENARIO AKSI<br />ANALISIS PELANGGARAN MASA LALU<br />Penegakan hukum<br />TREND / PREDIKSI THD MASALAH YG AKAN TERJADI<br />REKOMENDASI<br />Monitoring <br />PELANGGARAN SAAT INI DAN FAKTOR-FAKTOR PENTING SAAT INI<br />Preemptive dan Preventive<br />Represive<br />
  14. 14. Strategi Pengawasan<br />Identifikasi Titik Rawan dan Pelanggaran: Identifikasi dan petakan titik rawan pelanggaran di daerah pengawasan masing-masing Pengawas Pemilu.<br />Pencegahan: Mencegah kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara menyampaikan masukan kepada KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota sebagai pembuat peraturan teknis Pemilu dan penggerak serta pengendali Pemilu.<br />Peringatan: Memperingatkan kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara memberitahukan secara tertutup (melalui surat khusus) dan atau secara terbuka (melalui media massa) kepada KPU dan jajarannya agar mereka segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran tersebut.<br />Pelaporan: Melaporkan dan atau menindaklanjuti peristiwa kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam dalam tahapan kampanye Pemilu, kepada lembaga yang berwenang agar mereka cepat bertindak sesuai dengan kapasitas hukum yang dimilikinya.<br />
  15. 15. PENGAWASAN PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
  16. 16. TAHAPAN PILPRES<br />Penyusunan Daftar Pemilih;<br />PendaftaranBakalPasanganCalon;<br />Penetapan Pasangan Calon;<br />Masa Kampanye;<br />Masa tenang;<br />Pemungutan dan penghitungan suara;<br />PenetapanhasilPemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan<br />Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.<br />
  17. 17. Aspekpenting non-tahapan yang perludiawasi<br />Pengadaandandistribusilogistik<br />Pelaporandanakampanye<br />Penyusunanregulasi KPU<br />
  18. 18. BEBERAPA PERBEDAAN PILEG DAN PILPRES UNTUK PEMILIHAN DI LUAR NEGERI<br />
  19. 19. PRIORITAS PENGAWASAN<br />PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN ISU<br />Netralitasdanimparsialitaspejabatdan PNS di KBRI<br />Netralitasdanimparsialitas PPLN<br />Kepatuhan PPLN kepadaketentuanperaturan<br />PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN TAHAPAN<br />Tahapkampanye<br />Tahappemungutandanpenghitungansuara<br />Tahaprekapitulasisuara<br />
  20. 20. DASAR HUKUM<br />UU Nomor 42 tahun 2008<br />Peraturan KPU nomor 28 tahun 2009 tentangPedomanTeknisKampanyePemilupresidendanWakilpresidentahun 2009<br />Peraturan KPU nomor 14 tahun 2009 tentangPenyusunanDaftarPemilihTetap<br />PP nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara bagiPejabat Negara DalamMelakukanKampanyePemilu<br />Peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 tentangKodeEtikPenyelenggaraPemilu<br />
  21. 21. PROBLEMATIKA PENGAWASAN DI LUAR NEGERI<br />KeterbatasanpersonelPengawas LN<br />Luasnyawilayah yang harusdiawasi<br />Terbatasnyainstrumenpenegakanhukumpemilu<br />Terbatasnyakerangkahukum yang mengaturtentangteknispenyelenggaraanpilpresdi LN<br />
  22. 22. STRATEGI PENGAWASAN<br />Memperhatikandanmempertimbangkanproblematikatersebutdiatas, makastrategipengawasanPemiluPresidendanWakilPresidendiLuarNegeriperludilakukansebagaiberikut:<br /><ul><li>Strategi preventive dan pre-emptive yang dilakukanmelalui:
  23. 23. Pemetaanpotensipelanggaran
  24. 24. Sosialisasibentuk-bentukpelanggaran
  25. 25. Law enforcement
  26. 26. Membangunkemitraandalampengawasanpemiludenganasosiasipelajar, TKI, dll</li></ul>Adapunstrategitersebutdilaksanakandenganmenggunakanpendekatan:<br /><ul><li>Pendekatan pro-aktif
  27. 27. Pendekatansinergidengan stakeholder</li></li></ul><li>TIMELINE & TITIK KRUSIAL DALAM PENGAWASAN PILPRES<br />1 Maret-15 Mei 2009<br />1 April- 9 Juni ‘09<br />9 Juni - 7 juli ‘09<br />1 Maret-15 Mei ‘09<br />12 Juni-29 Mei ‘09<br />8 Juli-24 Juli ‘09<br />25 – 27 Juli ‘09<br />Penyusunan daftar Pemilih<br />Pencalonan dan Pentetapan Calon Presiden dan Wapres<br />Pencetakan dan Distribusi Surat Suara<br />Kampanye dan Masa Tenang<br />Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara<br />Penetapan Hasil Pilpres I<br />Dana Kampanye<br />Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu<br />Level Pengawasan:Bawaslu<br />Level Pengawasan: Bawaslu<br />Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu<br />Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu<br />Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu<br />Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu<br />Titik Rawan Utama:<br /><ul><li>Keterlambatan dalam penyerahan laporan dana kampanye
  28. 28. Manipulasi laporan dana kampanye
  29. 29. Sumbangan yang melanggar UU</li></ul>Titik Rawan Utama:<br /><ul><li>Kampanye di luar jadawal
  30. 30. Politik uang
  31. 31. Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara
  32. 32. Pelibatan anak</li></ul>Titik Rawan Utama:<br /><ul><li>Pemilih ganda,
  33. 33. Pemilih fiktif
  34. 34. Manipulasi daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu
  35. 35. Pemilihtakterdaftar</li></ul>Titik Rawan Utama:<br />Keterlambatan dalam pencetakan dan distribusi surat suara<br />Titik Rawan Utama:<br /><ul><li>Pemilih tidak terdaftar memberikan suara
  36. 36. Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali
  37. 37. Penggelembungan dan atau manipulasi suara</li></ul>Titik Rawan Utama:<br />Manipulasi hasil pemilu<br />Titik Rawan Utama:<br />Pelanggaran persayaratan calon<br />
  38. 38. STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI (1)<br />
  39. 39. STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH tambahan DI LUAR NEGERI (2)<br />
  40. 40. STRATEGI PENGAWASAN LOGISTIK PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
  41. 41. STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
  42. 42. STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
  43. 43. STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
  44. 44. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
  45. 45. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
  46. 46. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
  47. 47. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI<br />
  48. 48. BAB XIX<br />KETENTUAN PIDANA<br />Pasal 207<br />Setiapanggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidakmenindaklanjutitemuanBawaslu, Panwasluprovinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslukecamatan, PengawasPemiluLapangan, danPengawasPemiluLuarNegeridalammelakukanenyusunandanpengumumanDaftarPemilihSementara, perbaikanDaftarPemilihSementara, penetapanDaftarPemilihTetap, yang merugikanWarga Negara Indonesia yang memilikihakpilihsebagaimanadimaksuddalamPasal 32 ayat (2), dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 36 (tigapuluhenam) bulandandenda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluhenamjuta rupiah). <br />Pasal 249<br />Ketuadananggota KPPS/KPPSLN yang dengansengajatidakmembuatdan/ataumenandatanganiberitaacaraperolehansuaraPasanganCalon, dipidanadenganpidanapenjara paling singkat12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelasjuta rupiah).<br />
  49. 49. Pasal 258<br />KetuadananggotaBawaslu, Panwasluprovinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslukecamatan, PengawasPemiluLapangan, atauPengawasPemiluLuarNegeri yang dengansengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaranPemiluPresidendanWakilPresiden yang dilakukanolehanggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalamsetiaptahapanpenyelenggaraanPemiluPresidendanWakilPresiden, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluhenamjuta rupiah).<br />Pasal 250<br />Setiap KPPS/KPPSLN yang dengansengajatidakmemberikansalinansatueksemplarberita acara pemungutan dan penghitungansuaradan/atausertifikathasilpenghitungansuarakepadasaksiPasanganCalon, PengawasPemiluLapangan, PengawasPemiluLuarNegeri, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimanadimaksuddalamPasal 139 ayat (2) danayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelasjuta rupiah).<br />
  50. 50. Pasal 251<br />Setiap KPPS/KPPSLN yang tidakmenjaga, mengamankankeutuhankotaksuara, danmenyerahkankotaksuaratersegel yang berisisuratsuara, beritaacarapemungutansuara, dansertifikathasilpenghitungansuara, kepada PPK melalui PPS ataukepada PPLN bagi KPPSLN padahari yang samasebagaimanadimaksuddalamPasal 139 ayat (4) danayat (5), dipidanadenganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapanbelas) bulandandenda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapanbelasjuta rupiah).<br />
  51. 51. THANK YOU<br />

×