Sistem Informasi Manajemen mengenai e govenrment

1. Disusun oleh :
1. M. RIZKY FAADIHILAH (01031281924067)
2. TIARA KURNIA SARI (01031181924010)
3. ADILLA SHAFA NAFISA MARAHAENIS (01031281924027)
Dosen Pembimbing : ARISTA HAKIKI,SE,M.ACC,AK

2.  E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah
untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis,
serta hal lain-lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
 E-Government dapat di aplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau
administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan
pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.
 Keuntungan yang diharapkan dari e-government ini yaitu untuk peningkatan
efisiensi, kenyamanan, serta aksebilitas yang lebih baik dari pelayanan
publik.
 Kelemahan dari e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses
publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi
dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi opini publik.

3.  Input diartikan sebagai
segala sesuatu yang
masuk ke dalam sistem
yang yang mana input
tersebut sebagai dasar
dari sesuatu yang akan
diwujudkan dan
dilaksanakan sesuai
dengan apa yang telah
direncanakan.
Contoh : e-government
pada di bidang
perpajakan
membutuhkan imput
anatara lain jumlah
penghasilan, jumlah
tanggungan keluarga,
ataupun jenis pekerjaan
 Proses merupakan
komponen system yang
mempunyai peran
utama dalam mengolah
input agar
menghasilkan output
yang diinginkan. Pada
bagian ini data-data
mentah ini di olah dan
di proses dengan
demikian rupa dengan
berbagai indikator, teori
dan analisis mendalam.
 Output merupakan
unsur-unsur yang
memiliki berbagai
macam keluaran yang
dihasilkan dari proses
produksi.
Contoh : e-government
di bidang perpajakan
tadi setelah data
jumlah penghasilan
diketahui dan
selanjutnya di proses
otomatis oleh fiscus
maka output yang di
dapat adalah berapa
besaran pajak yang
wajib dibayar oleh
wajib pajak.

4. 1. Government To Citizen
merupakan aplikasi e-government yang paling umum, yaitu dimana
pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi
informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi
dengan masyarakat (rakyat). Contoh :
 Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat
untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga
pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan
perjalanan yang sesuai. Misalnya https://haji.kemenag.go.id/
 Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan SIM
atau STNK melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat
administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan
bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus
bersusah payah dating ke Komdak dan antri untuk memperoleh pelayanan.
Misalnya http://sim.korlantas.polri.go.id/

5. 2. Government To Bussines
Lingkungan bisnis pada era perkembangan teknologi yang masif ini
terus bergerak secara dinamis dalam melakukan aktivitas sehari-harinya,
entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak data dan
informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Contoh :
 Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi
berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke
pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet. Misalnya
https://djponline.pajak.go.id/
 Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak
swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya
transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan
pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of
Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang
berakhir dengan pengumuman pemenang tender. Misalnya
http://www.indotender.com

6. 3. Government To Government
Dalam perkembangan era globalisasi ini terlihat jelas adanya
kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara intens dari
hari ke hari. Berbagai penerapan e-government bertipe G to G ini yang telah
dikenal luas antara lain : Hubungan administrasi antara kantor-kantor
pemerintah setempat dengan sejulah kedutaan besar atau konsulat jendral
untuk mambantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan
oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.
4. Government To Employee
Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan
pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.
Contoh :
 Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan
untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia,
diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan
promosi seluruh karyawan pemerintahan misalnya
http://www.sdm.depkeu.go.id

7. 1. Publish
Dalam pelayanan publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi
satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi
yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh
masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.
Contoh :
 Para pengusaha dapat mengetahui prasyarat dan prosedur perijinan dalam
mendirikan usaha.
 Pelajar SMU dapat mengetahui informasi berbagai program studi yang
ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi beserta prasyaratnya.
 Masyarakat secara online dan real-time dapat mengetahui mekanisme
pelayanan pembuatan KTP, KK, dan pelayanan lainnya, serta dapat
mengetahui hasil sementara pemilihan umum.
 Ibu-ibu dapat memperoleh informasi mengenai cara hidup sehat dari situs
Departemen Kesehatan.
 Data-data informasi statistik yang di buat oleh badan pusat statistik.

8. 2. Interact
Pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah
dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa
dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait
memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau
informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal
dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang
berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Contoh:
 Perusahaan dapat melakukan Tanya jawab mengenai persyaratan tender untuk
berbagai proyek yang direncakan pemerintah melalui e-mail, chatting atau
guestbook
 Dosen dapat mencari informasi spesifik mengenai beasiswa lanjutan studi di
luar negeri yang dikoordinir oleh Dikti.
 Masyarkat dapat menyampaikan keluhannya kepada pemerintah melalui
mailing list atau e-mail atau berintaksi langsung melalui chatting,
 Pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit
yang dideritanya melalui web-TV (konsep tele-medicine).

9. 3. Transact
Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada
kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan
perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat
harus membayar jasa pelayanan jasa yang diberikan oleh pemerintah atau
mitra kerjanya).
Contoh :
 Para praktisi bisnis dapat membeli sejumlah hasil riset tentang data statistik
yang di siapkan pada web badan pusat statistik.
 Para petani yang telah panen dapat melakukan penjualan padi nya ke Badan
Urusan Logistik secara daring.
 Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau
perusahaan secara online melalui internet.

10. KELEBIHAN E-GOVERNMENT
 Pelayanan (servis) yang lebih baik
kepada masyarakat. Informasi itu
sudah disediakan 24 jam, 7 hari
didalam seminggu, tanpa harus
dibukanya kantor. Informasi itu
dapat ditemukan dari kantor, rumah
tanpa harus dating ke kantor
pemerintahan.
 Meningatkan sebuah hubungan
antara pemerintah, para pembisnis,
dan juga masyarakat umum.
 E-Government ini juga mendukung
pengelolaan pemerintah yang lebih
efisien, dan juga dapat
meningkatkan komunikasi antara
pemerintah itu dengan sektor usaha
serta industri.
KELEMAHAN E-GOVERNMENT
 Pelayanan yang diberikan situs
pemerintah belum ditunjang oleh
system manajemen dan proses
kerja yang efektif karna kesiapan
peraturan, prosedur dan
keterbatasan SDM sangat
membatasi penetrasi
komputerisasi ke dalam sistem
pemerintahan.
 Belum mapannya strategi serta
tidak memadainya anggaran yang
dialokasikan untuk
pengembangan e-government.
 Kesenjangan kemampuan
masyarakat untuk mengakses
jaringan internet.