Tugas TATA KELOLA TI

1. PENGERTIAN
E-Government (e-gov) adalah suatu upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang
berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan
sebuah proses kerja di lingkungan pemerintah dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi. Penggunaan suatu teknologi informasi oleh
pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, untuk urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada
para legislatif, yudikatif, atau bagian administrasi publik, guna
meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan
publik, atau proses kepemerintahan yang lebih demokratis.

2. Ada empat jenis e-government, antara lain :
Government-to-Customer (G2C)
Government-to-Business (G2B)
Government-to-Government (G2G)
Government-to-Employe (G2E)

3. Tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah sebuah pembentukan
jaringan dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan
letak lokasi, serta biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Secara umum, penerapan e-Government di berbagai negara mempunyai tujuan
sebagai berikut:
Meningkatkan persentase kualitas layanan masyarakat, terutama kepada hal
mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat;
Meningkatkan moda transparansi pemerintahan dengan cara memperbanyak
akses informasi public;
Meningkatkan pertanggungjawaban dari pemerintah dengan cara
menyediakan lebih banyak pelayanan dan jaringan informasi, serta
menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat; Mengurangi waktu dan
uang serta sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang
terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan publik tersebut.

4. Manfaat dari e-Government, yaitu :
Membuat mudah bagi setiap warga negara untuk memperoleh sebuah pelayanan
dan interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki efisien dan efektivitas dan
memperbaiki tanggapan atau tanggung jawab sistem pemerintahan kepada
warga negaranya. Kemudian akan memberikan value, seperti : penyederhanaan
pelayanan, menghilangkan adanya lapisan-lapisan pada pelayanan publik,
memungkinkan semua warga negara dapat memperoleh informasi dan
pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui suatu integrasi dari sistem
pemerintahan dan suatu aliran operasional sistem pemerintahan dapat
dilakukan lebih cepat.
Meningkatkan persentase kualitas pelayanan kepada masyarakat, mereduksi
biaya transaksi, memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas di
lingkungan pemerintahan, terjalin suatu komunikasi dan interaksi pada proses
pemerintahan dan menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang
lebih memiliki kualitas.
Pemerintah tidak tertutup dengan warga negara karena tersedianya akses
informasi, pelayanan publik yang lebih modern, antar lembaga pemerintah dapat
berkomunikasi dan kerja lebih efisien dan efektif serta memungkinkan untuk
meningkatkan pendapatan dari pajak.