SlideShare a Scribd company logo

3124663.ppt

Road Map E-Gov

1 of 23
Download to read offline
MODEL, STRATEGI, dan
ROADMAP E-GOVERNMENT
1
Faktor-faktor Risiko dalam Penerapan
e-Government
2
Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan
penerapan e-government di negara berkembang meliputi:
Kurangnya kesepakatan dalam sistem administrasi
publik: penolakan internal oleh pemerintah
Kurangnya rencana dan strategi: e-government
diperkenalkan dengan setengah-setengah dan tidak
sistematik
Kurangnya SDM: kurangnya pengembangan kapasitas
institusi dan personel
Tidak adanya rencana investasi
Kurangnya vendor sistem dan TI
Ketidakmatangan teknologi: terlalu menekankan teknologi
atau penerapan yang berorientasi teknologi
Implementasi yang terburu-buru tanpa persiapan dan
e-Government di Masa Depan
3
Cepatnya perkembangan teknologi memunculkan sejumlah alternatif bagi
penerapan e-government. Teknologi baru memiliki potensi untuk menyediakan
layanan yang lebih baik bagi masyarakat dan kalangan bisnis. Tahap-tahap
e-government dapat digambarkan seperti pada Tabel 2.
Keberlanjutan dan
Pengembangan
 Roadmap menuju tahap e-government selanjutnya
 Merujuk pada renstra TIK yang ada
4
Peran Pemerintah G2G
Antar Instansi
Pemerintah
G2C
Pemerintah ke Warga
G2B
Pemerintah ke
Dunia Usaha
Perdagangan Sistem Pengadaan Barang
Terpusat
Layanan keluhan bagi
masyarakat secara on-line
Sistem pembayaran
secara terpusat
Pendidikan Sistem Pelatihan Berbasis
Komputer
E-learning bagi sekolah-
sekolah
Pelatihan on-line utk
pengembangan UKM
Keuangan Basis data keuangan
terpusat
Pembayaran pajak secara
on-line
E-Procurement
Ketenagakerjaan Basis data PNS on-line Sistem informasi lowongan
pekerjaan
Sistem pembaruan
visa on-line
Transportasi Basis data angkutan
umum massal
Sistem informasi kondisi
lalu-lintas
Basis data tarif
transportasi on-line
Kesehatan &
Pelayanan Sosial
Sistem asuransi kesehatan
on-line bagi PNS
Sistem jaminan kesehatan
dan sosial
Basis data demografi
on-line
2.1.Model e-Government
Banyak lembaga pemerintah telah
memanfaatkan revolusi dijital dan menyediakan
berbagai layanan pemerintah dan layanan
informasi publik secara online untuk para
stakeholder e-government. Stakeholder tersebut
meliputi:
Masyarakat
Kalangan bisnis
Pegawai pemerintah
 Lembaga, departemen, dan kementerian
pemerintah
 Pemimpin perserikatan
 Pemimpin masyarakat, organisasi nirlaba
 Politikus
 Investor Asing 5
2.1.Model e-Government
E-Government memiliki dua tipe
kemitraan:
1. Kemitraan internal
Kemitraan antara cabang-cabang
pemerintahan (eksekutif, legislatif,
dan yudikatif)
1. Kemitraan Eksternal
Merujuk kepada hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat dan
kalangan bisnis 6

Recommended

A general framework for eGoverment
A general framework for eGovermentA general framework for eGoverment
A general framework for eGovermentArif Alfian
 
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...Suzan Tengku Susan
 
Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMohamad Adriyanto
 
komputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahankomputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahanEcepDenistira
 
Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital AlberthaBano
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!YessicaClaudian
 

More Related Content

Similar to 3124663.ppt

Komputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahanKomputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahankristi_12345
 
Makalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanMakalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanviqrialfi
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
 
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and OpportunitiesTantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
 
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...NoveniaSembiring
 
Makalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment UnbajaMakalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment UnbajaDede Muhimat
 
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptxUmmuFaizah4
 
Amelia fitri handayani
Amelia fitri handayani Amelia fitri handayani
Amelia fitri handayani Muhlizar
 
Presentasi komputer dalam pemerintahan
Presentasi komputer dalam pemerintahanPresentasi komputer dalam pemerintahan
Presentasi komputer dalam pemerintahankristi_12345
 
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDaKerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDaAr Tinambunan
 
E_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfE_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfssuser2715681
 
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptxADHILKURNIAWANI
 

Similar to 3124663.ppt (20)

Komputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahanKomputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahan
 
Makalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanMakalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahan
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
 
e-government
e-governmente-government
e-government
 
Kommas p4-kom di pemerintahan
Kommas p4-kom di pemerintahanKommas p4-kom di pemerintahan
Kommas p4-kom di pemerintahan
 
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and OpportunitiesTantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
Sim, 7, novenia sembring, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sis...
 
Makalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment UnbajaMakalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment Unbaja
 
Bahan e gov
Bahan e govBahan e gov
Bahan e gov
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
 
Amelia fitri handayani
Amelia fitri handayani Amelia fitri handayani
Amelia fitri handayani
 
Presentasi komputer dalam pemerintahan
Presentasi komputer dalam pemerintahanPresentasi komputer dalam pemerintahan
Presentasi komputer dalam pemerintahan
 
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDaKerangka Acuan Kerja SIMPeDa
Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa
 
E government
E governmentE government
E government
 
BAB 2
BAB 2BAB 2
BAB 2
 
E_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfE_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdf
 
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
 
E government
E governmentE government
E government
 

More from pikipardede1

Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptpikipardede1
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfpikipardede1
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxpikipardede1
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfpikipardede1
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfpikipardede1
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfpikipardede1
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptpikipardede1
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxpikipardede1
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxpikipardede1
 
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.pptpikipardede1
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxpikipardede1
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.pptpikipardede1
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdfpikipardede1
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfpikipardede1
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfpikipardede1
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxpikipardede1
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdfpikipardede1
 
1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
1 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt1 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.pptpikipardede1
 
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdfpikipardede1
 

More from pikipardede1 (20)

Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
 
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
 
1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
1 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt1 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
 
asiadevs.ppt
asiadevs.pptasiadevs.ppt
asiadevs.ppt
 
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
 

3124663.ppt

  • 2. Faktor-faktor Risiko dalam Penerapan e-Government 2 Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan penerapan e-government di negara berkembang meliputi: Kurangnya kesepakatan dalam sistem administrasi publik: penolakan internal oleh pemerintah Kurangnya rencana dan strategi: e-government diperkenalkan dengan setengah-setengah dan tidak sistematik Kurangnya SDM: kurangnya pengembangan kapasitas institusi dan personel Tidak adanya rencana investasi Kurangnya vendor sistem dan TI Ketidakmatangan teknologi: terlalu menekankan teknologi atau penerapan yang berorientasi teknologi Implementasi yang terburu-buru tanpa persiapan dan
  • 3. e-Government di Masa Depan 3 Cepatnya perkembangan teknologi memunculkan sejumlah alternatif bagi penerapan e-government. Teknologi baru memiliki potensi untuk menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat dan kalangan bisnis. Tahap-tahap e-government dapat digambarkan seperti pada Tabel 2.
  • 4. Keberlanjutan dan Pengembangan  Roadmap menuju tahap e-government selanjutnya  Merujuk pada renstra TIK yang ada 4 Peran Pemerintah G2G Antar Instansi Pemerintah G2C Pemerintah ke Warga G2B Pemerintah ke Dunia Usaha Perdagangan Sistem Pengadaan Barang Terpusat Layanan keluhan bagi masyarakat secara on-line Sistem pembayaran secara terpusat Pendidikan Sistem Pelatihan Berbasis Komputer E-learning bagi sekolah- sekolah Pelatihan on-line utk pengembangan UKM Keuangan Basis data keuangan terpusat Pembayaran pajak secara on-line E-Procurement Ketenagakerjaan Basis data PNS on-line Sistem informasi lowongan pekerjaan Sistem pembaruan visa on-line Transportasi Basis data angkutan umum massal Sistem informasi kondisi lalu-lintas Basis data tarif transportasi on-line Kesehatan & Pelayanan Sosial Sistem asuransi kesehatan on-line bagi PNS Sistem jaminan kesehatan dan sosial Basis data demografi on-line
  • 5. 2.1.Model e-Government Banyak lembaga pemerintah telah memanfaatkan revolusi dijital dan menyediakan berbagai layanan pemerintah dan layanan informasi publik secara online untuk para stakeholder e-government. Stakeholder tersebut meliputi: Masyarakat Kalangan bisnis Pegawai pemerintah  Lembaga, departemen, dan kementerian pemerintah  Pemimpin perserikatan  Pemimpin masyarakat, organisasi nirlaba  Politikus  Investor Asing 5
  • 6. 2.1.Model e-Government E-Government memiliki dua tipe kemitraan: 1. Kemitraan internal Kemitraan antara cabang-cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) 1. Kemitraan Eksternal Merujuk kepada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan bisnis 6
  • 7. Model e-Government berdasarkan Jenis Interaksi Antar Stakeholder 8 Model atau Jenis e-Government: 1)Pemerintah ke masyarakat (G2C) => Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat; 2)Masyarakat ke pemerintah (C2G) => Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. 3)Pemerintah ke bisnis (G2B) => transaksi-transaksielektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Contoh: sistem e-procurement 4)Bisnis ke pemerintah (B2G) => Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien; peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem e-procurementadalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G. 7
  • 8. Model e-Government berdasarkan Jenis Interaksi Antar Stakeholder – lanjutan.. 5) Pemerintah ke pegawai (G2E) => Terdiri dari inisiatif- inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintahan. 6)Pemerintah ke pemerintah (G2G) => Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi onlineantar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasisehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas. 7)Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N) => Pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial. 8)Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G) => Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial. 8
  • 10. Tahapan dasar dalam pengembangan e-Government Riset dan dokumnetasi praktik-praktik terbaik di berbagai negara menyarankan tiga tahapan dasar dalam mengembangkan e-government : 1. Pembangunan konektivitas dan infrastruktur 2. Pengembangan konten dan aplikasi 3. Sistem atau integrasi 10
  • 11. 2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang 11 Gambar : Pengembangan Sistem Nasional e- Mexico
  • 12. 2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang – lanjutan.. Meksiko mereka mengadopsi : 1.Konektivitas => mengatasi kesenjangan digital dengan menyediakan akses publik terhadap perangkat teknologi informasi dan pelatihan, misal Digital Community Centres. 2.Prioritas dalam pengembangan konten dan Aplikasi => e-learning, e-health, e-economy dan e-government. Pada langkah ini juga dikembangkan situs web dan portal pemerintah baik di level departemen atau kementerian 3. Pengintergrasian/Pengkoneksian semua sistem atau portal untuk menyediakan one- stop service bagi masyarakat dan kalangan bisnis. 12
  • 13. 2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-GovernmentdiNegara Berkembang- Lanjutan Menteri keuangan Fiji, Ratu Jone Kubuabola menyatakan: “e-Government berencana untuk membantu mengembangkan fungsionalitas pemerintah untuk dapat memberikan hasil kebijakan yang lebih baik, layanan yang lebih baik dan lebih efisien serta interaksi yang lebih baik dengan masyarakat.” (Hansad report, Dec 1 2005). 13
  • 14. 2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-GovernmentdiNegara Berkembang- Lanjutan  “Proyek e-Government akan membuat bisnis pemerintah secara online(e-Government)  (e-Community), Komunitas juga mengakses layanan pemerintah yang tersedia secara online(G2C).”  Bisnis akan mengakses layanan pemerintah langsung yang(G2B) tersedia online.  Roadmap e-Government, perencanaan strategis, tahapan implementasi dan aspek manajemen dan tata kelola terkait.  Cetak Biru e-Government: visi dan misi, goal dan objektif”. 14
  • 15. 2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-GovernmentdiNegara Berkembang- Lanjutan 5 Komponen Rencana e-Government di kepulauan Fiji dan Solomon 1. Cetak biru e-Government 2. Aplikasi e-Government 3. Pusat Data Pemerintah 4. Infrastruktur info-Komunikasi Pemerintah 5. Dan Pelatihan & Pengembangan Kompetensi TIK 15
  • 16. 2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang-Lanjutan Aplikasi e-Government terdiri dari fungsi-fungsi teknis dari keseluruhan arsitektur TI dimana di atasnya dibangun delapan aplikasi e- Government: ◦ e-learningbagi guru dan pelajar di daerah pedalaman, ◦ sistem e-scholarship, ◦ sistem administrasi penjara, ◦ basis data kriminalitas, ◦ sistem kesejahteraan sosial, ◦ sistem manajemen dokumen, ◦ sistem untuk bea cukai, dan ◦ sistem sumber daya manusia 16
  • 17. 2.2. Bidang-Bidang Prioritase-Governmentdi Negara Berkembang–Lanjutan Kasus berikut adalah contoh yang baik bagaimana membangun konektivitas bahkan jika Anda berada dipulau terpencil.  Hal-hal yang dapat dipelajari dari model TIK PFNet di kepulauan Solomon.  Gunakan skenario berikut: Di sebuah desa bernamaSasamunga di pedalaman pulau Choiseul, kira-kira 1,000 mil dari Honiara, ibukota Kepulauan Solomon.  Desa tersebut tidak memiliki listrik atau koneksi telepon. 17
  • 18. 2.2. Bidang-Bidang Prioritase-Government di Negara Berkembang–Lanjutan  Sistem komunikasi PFNet dibangun pada tahun 2001 sebagai proyek UNDP-UNOPS dan pada awalnya didanai sebagian oleh UNDP.  Saat ini terdapat 14 stasiun e-maildi Kepulauan Solomon, atau satu stasiun e-maildi setiap pulau besar. Setiap stasiun email diatur oleh seseorang dari Rural Development Volunteer Association (RDVA) dan ditempatkan di sebuah ruangan kecil, biasanya di klinik kesehatan provinsi, sekolah penduduk, atau di berbagai fasilitas umum yang aman dan terjangkau.  Bagaimana sistem PFnet bekerja? Secara teknologis pengoperasian sistem PFnet sangat sederhana. Peralatan teknis terdiri dari sebuah laptopyang digunakan untuk mengetik pesan e-mail dan pesan tersebut akan dikirimkanmelalui ‘radio gelombang pendek berfrekuensi tinggi’ yang akan mentransmisikan pesan e-mail ke ‘radio penerima yang lebih besar’ di warung Internet di Honiara dimana operator menerima pesan e-mail tersebut dan meneruskannya ke alamat yang dituju. Hal ini dilakukan beberapa kali sehari, yang berarti bahwa ada komunikasi konstan antara operator stasiun e-mail pedalaman dan operator di warung Internet di Honiara .  Di setiap stasiun e-mail,pesan e-mail“diproses” sebagai berikut: seorang pelanggan membawa pesan ke stasiun dalam bentuk tulisan tangan di atas kertas atau secara verbal mendiktekan pesan tersebut ke operator yang akan mengetik pesan tersebut dan mengirimkannya ke warung Internet di Honiara. Karena operator di tiap stasiun melakukan fungsi pengetikan dan pengiriman pesan atas nama pelanggan, buta huruf bukanlah hambatan dalam penggunaan layanan PFnet.  Biayanya sekitar US$2.000 dan dioperasikan melalui tenaga surya (tanpa listrik). 18
  • 19. 2.2 . Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang–Lanjutan Dalam kasus Bangladesh, prioritas pengembangan e- government adalah membangun konektivitas terlebih dulu. Salah satu prioritas pembangunan e-government adalah membangun Digital Community Center(DCC). Berikut penjelasan empat contoh membangan konektivitas. 1). Community Information Centre(CIC): Model berorientasi laba CIC di Bangladesh didirikan pada tahun 2006 oleh Grameen Phone, operator telekomunikasi terbesar di Bangladesh. 16 CIC pertama diluncurkan Februaryi2006 sebagai pilot project. CICs masing-masing dilengkapi dengan minimal sebuah komputer, printer, scanner, webcam, dan modemuntuk akses Internet menggunakan konektivitas EDGE. CIC dioperasikan dalam bentuk waralaba dari Grameen Phone. CIC membantu warga desa untuk berhubungan dengan teman dan keluarga yang berada di luar negeri dengan email, fax, dan pesan instan. 19
  • 20. 2) GHAT: Rural ICT Centre (RIC)  RIC diluncurkan pada tahun 2006 oleh Digital Equity Networkdengan dukungan dari KATALYST, sebuah konsorsium multi donor yang bergerak di Bangladesh.  RIC adalah infrastruktur fisik dengan fasilitas TIK dasar (telepon, komputer, printer, scanner, koneksi Internetdan kamera digital,dll).  Moto dari model ini adalah untuk mengembangkan dan memajukan layanan TIK untuk memenuhi kebutuhan informasi dan nasihat untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pedalaman Bangladesh.  Layanan information berbasis konten menerima perhatian. RIC menyebarkan informasi bisnis bagi bisnis-bisnis lokal di sektor-sektortertentu seperti peternakan, perikanan, dan perkebunan kentangyang dominan di masing-masing daerah.  RIC juga menyediakan berbagai informasi sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. 20 2.2 . Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang–Lanjutan
  • 21. 3) RTC (Rural Technology Centre)  RTC pertama kali didirikan di Rajoir, Madaripur, Sarishabari, dan Jamalpur di tahun 2006 oleh Practical Action Bangladesh. RTC memenuhi mandatnya untuk membuat teknologi terjangkau untuk mengakses layanan ICT. 4) Internet Learning Centre(ILC): School Based Telecentre Relief  International-School Online mengawali program ini dengan riset di tahun 2003.  ILC, didirikan tahun 2005, adalah sebuah program dari Relief International School Online. Saat ini terdapat 27 ILC yang beroperasi di sekolah-sekolah sepanjang Bangladesh, mayoritas (16) terletak di Chittagong. Dhaka (4), Comilla (3), Jessore (2), Khulna and Rajshahi masing-masing satu ‘telecentres’.  Masing-masing dilengkapi dengan 5-10 komputer, satu scanner, satu kamera digital, dan koneksi Internetdengan UPS. Di tempat tertentu, dilengkapi juga dengan koneksi internet broadband maupun dial-up. 21 2.2 . Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang–Lanjutan
  • 22. LatihanKelompok Jelaskan pembagian prioritas untuk penerapan e-government berdasarkan stakeholder (warga, bisnis, investor luar negeri,pegawai pemerintah, pemimpin serikat, organisasi nirlaba) 22
  • 23. 23