Materi tentang konsep transformasi e-government dan tipe relasi dari e-government

1. KONSEP TRANSFORMASI DAN TIPE RELASI E-
GOVERNMENT
RusliyawatiRusliyawati
Mata Kuliah e-Government

2. POKOK PEMBAHASAN
Klasifikasi
e-Govern
ment
Transforma
si Points
Konsep
Fungsi e-
Govern
ment

3. KONSEP DAN FUNGSI E-GOVERMENT
Konsep e-government merupakan sebuah tantangan transformasi
Fungsi e-government selain sebagai penunjang manajemen pemerintahan
yang ada, juga merupakan driver of change atau sebagai hal yang
menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern

4. TAHAPAN PROSES TRANSFORMASI E-GOVERNMENT
Sumber: United Kingdom Cabinet Office

5. TAHAPAN PROSES TRANSFORMASI E-GOVERNMENT
Presence
Sebuah komunikasi pasif satu arah antara pemerintah
dengan masyarakat dan mereka yang berkepentingan
dengan menggunakan teknologi internet semacam
website
Masyarakat mendapatkan informasi mengenai
pemerintahan secara sendiri melalui teknologi browsing
internet

6. TAHAPAN PROSES TRANSFORMASI E-GOVERNMENT
Interaction
Interaction
• Mulai terjadi komunikasi dua arah
antara pemerintah dengan
mereka yang berkepentingan
dengan menggunakan teknologi
internet dan fasilitas multimedia
• Setiap individu dapat
berhubungan dengan siapa saja
wakil di pemerintahan secara one
to one, namun tetap efektif dan
efisien

7. TAHAPAN PROSES TRANSFORMASI E-GOVERNMENT
Transaction
Sebuah transaksi yang
merupakan proses pertukaran
barang atau jasa melalui dunia
maya, yang melibatkan sumber
daya finansial, manusia,
informasi, dll
Integration
Pemerintah sebagai sebuah
entity telah menyediakan
dirinya untuk dihubungkan atau
diintegrasikan dengan entity-
entity lain semacam
perusahaan (bisnis), perguruan
tinggi, lembaga-lembaga non
pemerintah, organisasi politik,
pemerintah negara lain, institusi
internasional, dll

8. TRANSFORMASI POINTS
Sumber: Oracle Service Industries

9. Awal evolusi e-government, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk
memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Akhir transformasi diharapkan masyarakat dapat melayani diri sendiri melalui
system e-government
Fungsi pemerintah berubah dari pengatur menjadi fasilitator
Adanya beberapa aplikasi yang dapat menggantikan fungsi manusia atau hal-hal yang
memerlukan sumber daya fisik menjadi fungsi digital
From “Service to Citizens” To “Service by
Citizens”

10. From “Citizens to Line” To “Citizens on Line”
Masyarakat antri untuk
mendapatkan
pelayanan
DAHULU
Masyarakat tidak
mengantri dan
membayar mahat
untuk
mendapatkan
pelayanan (online)
SEKARANG

11.  Fenomena kesenjangan digital
 Berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan TI untuk
meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas
kehidupan masyarakat, serta terhambat dan
tertinggalnya negara yang bersangkutan dari kemajuan
negara-negara lain yang tidak memiliki kesenjangan
digital
 Adanya lingkungan “dari, oleh, dan untuk” masyarakat
yang berinteraksi secara digital
From “Digital Divide” To “Digital Democracy”

12. From “Paper Based” To “Government Online”
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintaha
Meningkatkan kualitas kehidupan bernegara
Pemerintah secara tidak langsung membuka diri sebagai mitra
kerja dari siapa saja yang membutuhkannya, dari berbagai lapisan
masyarakat tanpa terkecuali

13. Physical Knowledge adalah karena
proses penciptaan dan
penyebaran pengetahuan secara
digital jauh lebih mudah dan
murah dibandingkan dengan
proses penyebaran pengetahuan
secara konvensional yang
membutuhkan banyak sekali
fasilitas dan asset fisik
Digital Knowledge adalah bagaimana hasil
pengolahan data dan informasi yang
mengalir di dalam infrastruktur e-
government dapat dimanfaatkan dan
dijadikan sumber pengetahuan berharga
bagi siapa saja yang membutuhkan
From “Digital Knowledge” To “Physical Knowledge”

14. Implementasi konsep e-government merupakan
sebuah tantangan transformasi.
Fungsi TI tidak sekedar sebagai penunjang
manajemen pemerintah yang ada, tetapi merupakan
driver of change yang menawarkan terjadinya
perubahan-perubahan mendasar sehubungan
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era
modern
CONCLUSION