Dimuat pada Buletin Akselerasi Kinerja

1. Transparansi Informasi?
Teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan sangat pesat. Bentuk yang sangat mudah
berubah, dari selebaran kertas hingga informasi yang ditampilkan secara digital. Media
informasi yang digunakan berbentuk media cetak, spanduk (banner), hingga situs yang dapat
diakses melalui internet atau yang lebih dikenal dengan website. Informasi yang diberikan
beragam, baik informasi ringan hingga informasi yang benar-benar harus diketahui publik.
Publik berhak mengetahui informasi yang jelas dan akurat dari pelayan publik. Hal ini guna
menunjang kepastian dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan langsung dengan
roda pembangunan.
Ketersediaan informasi publik yang menjadi hak dari masyarakat luas harus didukung dengan
dasar hukum yang kuat juga. Sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dari pelayan
publik secara legal. Di Indonesia sendiri, jaminan untuk memperoleh informasi secara legal
diperkuat dengan adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 14
Tahun 2008 bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik. Berdasarkan undang-undang tersebut, publik berhak mendapatkan informasi
dari pemerintah. Baik informasi yang berasal dari Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Badan Publik tersebut mencakup lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Sekarang ini sering kita dengar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang lazim
disebut sebagai Information and Communications Technology (ICT). Teknologi informasi
dan teknologi komunikasi merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena teknologi
informasi merupakan seperangkat alat pendukung untuk mengumpulkan data yang diolah
menjadi informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan
informasi yang akan disampaikan.
Seolah tak ingin ketinggalan dengan negara maju, lembaga-lembaga publik di Indonesia
berlomba-lomba menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyampaikan
informasi kepada publik. Hal ini diterapkan dalam rangka merubah paradigma bahwa negara
dilayani menjadi negara adalah pelayan publik. Jika pada beberapa tahun silam masyarakat
sangat sulit mengakses informasi dari lembaga publik, sekarang masyarakat dapat dengan
mudah mendapatkan informasi. Kemudahan tersebut didukung dengan penerapan ICT pada
Badan Publik. Bahkan ada beberapa Badan Publik yang menerapkan komunikasi dua arah
menggunakan ICT melalui surat elektronik atau yang sering kita dengar sebagai e-mail.
Penerapan ICT juga bertujuan untuk mengurangi pertemuan langsung antara masyarakat
dengan Badan Publik. Dengan berkurangnya intensitas pertemuan tersebut, maka proses
kolusi, korupsi dan nepotisme dapat diminimalisir.

2. Seolah menjemput bola, sekarang ini Badan Publik memberikan informasi bukan ketika
masyarakat membutuhkan, akan tetapi informasi diberikan sebelum masyarakat
membutuhkan. Media yang sangat digandrungi sekarang ini oleh setiap instansi pemerintahan
adalah situs (website). Hampir semua Badan Publik memiliki situs untuk menyampaikan
informasi yang dibutuhkan oleh publik. Informasi yang diberikan biasanya berupa profil dari
instansit tersebut dan informasi kegiatan yang akan dilakukan serta informasi tentang
kegiatan yang telah dilaksanakan. Adanya penyampaian informasi tersebut dapat
menghilangkan preseden buruk dari masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
oleh Badan Publik. Karena anggaran belanja Badan Publik berasal dari masyarakat.
Bayangkan saja ketika dilaksanakan suatu kegiatan, tanpa informasi yang jelas terhadap
masyarakat, maka publik dapat menganggap bahwa kegiatan tersebut hanya sebagai ajang
pemborosan anggaran negara. Sedangkan bila informasi yang diberikan cukup jelas, maka
esensi sebuah kegiatan tersebut dapat tercapai dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi
masyarakat luas.
Penggunaan situs oleh Badan Publik dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses
informasi. Kemudahan tersebut bukan hanya dalam faktor birokrasi, tetapi masyarakat dapat
lebih hemat biaya dan waktu dalam mendapatkan informasi. Bayangkan saja ketika
masyarakat di sebuah daerah harus datang ke ibukota hanya untuk mendapatkan sebuah
informasi dari sebuah Badan Publik. Entah berapa banyak biaya dan waktu yang harus
dikeluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Keterbatasan tersebut dapat dipersingkat
dengan adanya situs sebuah Badan Publik.
Informasi yang diberikan sebuah situs Badan Publik juga harus selalu diperbarui secara
berkala. Agar informasi yang diterima masyarakat dapat bermanfaat. Informasi yang
diberikan melalui situs Badan Publik sebaiknya merupakan informasi-informasi terbaru.
Idealnya informasi yang disajikan merupakan informasi yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat luas. Sedangkan faktanya, tidak sedikit Badan Publik yang memberikan informasi
melalui situsnya dengan setengah hati. Ada kesan bahwa situs yang dibangun hanya sebagai
bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Sedangkan informasi
yang disajikan jarang sekali diperbarui. Sesuai dengan asas-asas tata pemerintahan yang baik,
menyajikan informasi merupakan bagian dari akuntabilitas sebuah Badan Publik. Masyarakat
dapat berperan serta dalam mengawasi sebuah Badan Publik melalui keterbukaan informasi
publik.
Pemerintah sendiri juga turut berperan serta dalam pengawasan keterbukaan informasi
publik. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). KIP akan
memberikan penilaian penyampaian informasi Badan Publik melalui situs. Pada tahun 2010
situs Mabes Polri mendapatkan penilaian peringkat teratas penghargaan dalam keterbukaan
informasi publik. Sedangkan tahun 2011 penghargaan diberikan kepada Kementerian
Komunikasi dan Informasi. Keterbukaan informasi tentang regulasi keuangan, profil instansi
serta kinerja dari sebuah Badan Publik dapat juga membantu evaluasi terhadap kinerja
lembaga-lembaga negara.