Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Indonesia sesuai instruksi presiden nomor 3 tahun 2003. Dokumen tersebut menjelaskan dasar pertimbangan, definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan strategi penerapan e-government di Indonesia.

1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
DI INDONESIA
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
Awang ANWARUDDIN
Lembaga Administrasi Negara

2. Dibarengi rasa syukur kepada Alloh swt dan disertai niat tulus untuk
berbagi ilmu dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat
berbasis pengetahuan di Indonesia, kami sajikan slide tentang “Kebijakan
dan Strategi Pengembangan e-Government di Indonesia.” Materi pada
slide ini merupakan hasil kajian yang dilakukan berdasarkan pada
referensi, best evidence, dan benchmarking dari berbagai sumber.
Kami berharap, materi pada slide ini akan semakin memperluas wawasan dan
pengetahuan para pembaca. Selanjutnya kami persilakan pembaca untuk mengunduh dan
mememanfaatkan materi dalam slide ini sebagai referensi dalam karya tulis atau sebagai
bahan ajar pada Diklat, Seminar, Workshop, Bimtek atau kegiatan lainnya. Komunikasi
interaktif melalui e-Mail sangat kami harapkan untuk kelengkapan materi dalam slide ini.
Terima kasih.
Jakarta, 3 September 2013
Awang ANWARUDDIN
eMail awang@lan.go.id; awanglanri@gmail.com
Assalamu’alaikum

3. Dasar Pertimbangan
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 2

4. Masyarakat Berbasis Pengetahuan
Develop
Regulation, Law,
Incentive Systems
Develop
National Information
Infrastructure
Enhance
On-going HRD and
Capacity Building
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 3
2025  Indonesia to Reach a Knowledge-based Society
2020  Recognized as a Country based on ICT
2015  Entering an Indonesian Information Society
2010  Reaching 80% Accessibility
2006 – 2009  Government Transparency through e-Government
2005  National Campaign, Law and Regulations
Dasar Pertimbangan (2)

5. Mindset dan
Culture Set
Birokrasi
Organisasi
Pemerintahan
Peraturan
Perundangan
Fungsi dan
Kewenangan
Jumlah dan
Komposisi
Pegawai
Kualitas
Pelayanan
Publik
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
Manajemen
Kepegawaian
Sistem
Pengawasan
Internal
Benang Kusut Birokrasi Indonesia
Dasar Pertimbangan (3)

6. Grand Design Reformasi Birokrasi
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 4
PerubahanMindsetDan
CultureSet
SDM Aparatur
Kelembagaan
Ketatalaksanaan
KerangkaKebijakan
NasionalReformasiBirokrasi
Monitoring Dan Evaluasi
Manajemen Perubahan
ProfilBirokrasi2025
Pengawasan
Pengelolaan Pengetahuan Reformasi Birokrasi
Quick Wins
Trust
Akuntabilitas
PerubahanMindsetdan
CultureSet
Birokrasi
yang bersih,
dan bebas
KKN
Peningkatan
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja
Peningkatan
kualitas
pelayanan
Trust
PROFILBIROKRASI2025
KERANGKAKEBIJAKANNASIONAL
REFORMASIBIROKRASI
Monitoring dan Evaluasi
Manajemen Perubahan
Pengelolaan Pengetahuan Reformasi Birokrasi

7. Pelayanan publik yang
mampu memenuhi
kepentingan masyarakat
luas, andal, terpercaya,
dan mudah dijangkau.
Fasilitas yang memadai
untuk partisipasi dan
dialog publik dalam
perumusan kebijakan.
Dua tuntutan utama masyarakat
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 6

8. Pemerintah yang Diharapkan
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 6
E- GOV
GOOD
GOV
mengembangkan sistem manajemen modern
sehingga dapat memperpendek dengan organisasi
berjaringan pengambilan keputusan
memanfaatkan kemajuan TIK untuk mengolah,
mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan
informasi dan meningkatkan pelayanan publik
mengembangkan sistem dan proses kerja fleksibel
untuk memfasilitasi interaksi dengan lembaga lain,
masyarakat, dunia usaha, dan internasional
mengembangkan sistem manajemen modern
sehingga dapat memperpendek dengan organisasi
berjaringan pengambilan keputusan

9. Good governance is a new paradigm of development oriented to the
synergic and constructive interaction among the domains of state,
private sector, and society so as to implement a good and accountable
government and development.
Good Governance Definition
Private
sector
Society
State
Private
sector
Society
State
Society
State Private
sector
Society
State
Private
sector
Dictatorship or
Kingdom Countries
Indonesia During
The Old Era
Indonesia During
The New Era
Democratic and
Transp Countries
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

10. ORIENTASI
KONSENSUS
AKUNTABEL
TRANSPARAN
RESPONSIF
KEPENTINGAN
MASYARAKAT
EFEKTIF &
EFISIEN
KEPASTIAN
HUKUM
PARTISIPASI
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 7

11. E-Government adalah
pemanfaatan teknologi
informasi & komunikasi
(seperti local/wide area
networks, internet,
intranet atau mobiles)
oleh instansi pemerintah
agar mempermudah
interaksi dengan
masyarakat, sektor usaha,
instansi pemerintah lain,
dan para pegawai.
G2C
G2B
G2E
World Bank (www.worldbank.org )
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 1

12.  pengolahan data, pengelolaan informasi,
sistem manajemen dan proses kerja secara
elektronis.
 pemanfaatan kemajuan TIK agar pelayanan
publik dapat diakses secara mudah dan
murah;
E-Government adalah upaya pengembangan penye-
lenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik
guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 8

13. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan
publik dengan kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan
masyarakat luas, dan menjangkaui seluruh wilayah Indonesia.
Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha
untuk meningkatkan perekonomian nasional dan
menghadapi persaingan perdagangan internasional.
Pembentukan saluran komunikasi dengan lembaga negara
lain serta penyediaan fasilitas bagi masyarakat agar dapat
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
Sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar
lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
G2B
G2G
G4C
G4E
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 9

14. Berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara dalam
mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan TIK.
Berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi
serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
Berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan
informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan,
penyimpanan, penyaluran dan distribusinya.
Berkaitan dengan kondisi pasar, sistem bisnis, dan
regulasi yang mempengaruhi kelancaran informasi
antara pemerintah dengan masyarakat & dunia usaha.
Berkaitan dengan difusi TIK dalam kegiatan
masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta
sejauh mana TIK disosialisasikan kepada masyarakat.
E-LEADERSHIP
INFRASTRUKTUR
JARINGAN
PENGELOLAAN
INFORMASI
LINGKUNGAN
BISNIS
LINGKUNGAN
BISNIS
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 10

15. “e-Leadership adalah kemampuan
seorang pemimpin dalam membawa
para pegawai di instansinya secara
bersama-sama melintas bangsa,
geografis, budaya dan batasan-batasan
lainnya melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dalam upaya
mencapai tujuan organisasi”
04 September 2013 14Awang Anwaruddin - e-Leadership

16. Enthusiasm
Listening
Empowering
Accountable
Directive
Effective & EfficientRisk-taker
Supportive
Humidity
Integrity
Participative
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 11

17. • TINGKAT PERSIAPAN, yang meliputi:
• Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
• Penyiapan SDM;
• Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan
sarana Multipurpose Community Center, Warnet, dll;
• Sosialisasi situs informas untuk internal maupun untuk publik.
1
• TINGKAT PEMATANGAN yang meliputi :
• Pembuatan situs informasi publik interaktif;
• Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
2
• TINGKAT PEMANTAPAN yang meliputi :
• Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
• Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan
lembaga lain.
3
• TINGKAT PEMANFAATAN yang meliputi :
• Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B
dan G2C yang terintegrasi.4
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 12

19. 04 September 2013 Awang Anwaruddin - e-Leadership 18
 Kantaya (Kantor Maya), berfungsi sebagai sarana pengiriman
laporan harian ke jajaran Pimpinan pada setiap unit kerja;
 Simduk (SIM Kependudukan), berfungsi sebagai aplikasi KTP dan
KK serta Rekapitulasi Data Penduduk;
 Simpeg (SIM Kepegawaian), berfungsi sebagai Aplikasi
Kepegawaian, Kartu Pegawai, Gaji Berkala, dll;
 Billing System, merupakan aplikasi di lingkungan Rumah Sakit
meliputi Rekam medis, data pasien, Jasa Medis dll.;
 Mapatda, aplikasi Dipenda seperti PAD, Retribusi, PBB dll.;
 SIM Perijinan, aplikasi di Kantor Pelayanan Terpadu, antara
lainAplikasi Perijinan (IMB, HO, SIUP dll).

20. pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang
oleh kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan
sumber daya manusia;
belum mapannya strategi serta tidak memadainya
anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-
government pada masing-masing instansi;
Implementasi e-Government secara sendiri-sendiri
mengabaikan standardisasi, keamanan informasi,
otentikasi, dan aplikasi dasar pelayanan publik;
Orientasi implementasi tersebut membatasi
aksebilitas masyarakat ke jaringan internet, sehingga
layanan publik masih belum efektif.
1
2
3
4
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 14

21. THE UNIQUE CHARACTERISTICS OF THE COUNTRY COMPARED TO OTHER COUNTRIES :
 Geographically consisting of more than 17,000 islands
 Uneven distribution of population with more than 250 millions people
 Diversified cultures with more than 520 ethnic groups and around 300 local languages
 Newly democracy with current multi-dimensional problems
 More rural than urban areas:  Urban Teledensity 11 – 25 %
 Rural Teledensity 0.2 %
 43.022 villages without phones (64.4%from 66.778villages)
INFRASTRUCTURES
 Telephone line : 9.4 millions (fixed) and 27.9 millions (mobile)
 Public phone : 382,000 units
 Internet Penetration : 1,2 millions subscriber and 12 millions users
 Internet Kiosks : 261,000
 Internet Exchanges (IX) : 3
 ISP : 140 licensees, 35 operational
 Radio Broadcasting : 1,400 stations (nation-wide and local)
 TV Broadcasting : 10 nation-wide networks
 Cable TV : 4 TV cables, 2 DBS TV
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 15

22. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan
terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah
dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Meningkatkan peran serta dunia usaha dan engembangan
industri Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Mengembangkan kapasitas SDM baik di lingkungan
instansi pemerintah meningkatkan e-literacy masyarakat.
Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui
tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.
1
2
3
4
5
6
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 16

23. (1) Akses
(2) Portal
Pelayanan Publik
(3) Organisasi
Pengelolaan &
Pengolahan
Informasi
(4) Infrastruktur
Dan Aplikasi Dasar
Kebijakan Kerangka
Aturan
4LAPISSTRUKTUR
4 PILAR
04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 17

24. 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 18

25. 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 19

27. 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 20

28. Awang Anwaruddin saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Litbang
Sistim Informasi dan Otomasi Administrasi Negara (SIOAN),
Lembaga Administrasi Negara (LAN), Republik Indonesia. Di samping
sebagai pejabat struktural, Awang juga aktif sebagai Widyaiswara pada
berbagai program Diklat Struktural dan Fungsional dan memberikan
konsultasi pada berbagai institusi.
Di sela-sela kegiatannya sebagai pejabat publik, Awang aktif sebagai penulis berbagai
artikel dan materi bidang Administrasi Publik pada berbagai jurnal ilmiah dan internet,
dan menjadi pembicara pada beberapa seminar nasional dan internasional. Beberapa
di antaranya adalah ‘the Launching NAPSIPAG Conference in Kuala Lumpur,
Malaysia (2004), the 2th NAPSIPAG Conference in Beijing, China (2005), the 3rd
NAPSIPAG Conference Sidney, Australia (2006), the IIAS/IISA International
Congress, 2010, Bali (2010), the 7th NAPSIPAG Conference in Kerala, India (2010),
dan the A4FPM International Conference di Surabaya (2012).
Selain dimuat di berbagai jurnal ilmiah, artikel Awang pernah diterbitkan oleh Intan-
Adb (Kuala Lumpur, 2005) and Springer India (New Delhi, 2013).