Prinsip Prinsip digital

1. Prinsip-Prinsip Dasar Digital
Goverment
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
2022

2. Impian E-Gov
• Mempublikasikan informasi vital
secara on-line
• Menyederhanakan proses
adminitrasi, manajerial dan
transaksional bagi kepentingan
masyarakat
• Membangun interaksi elektronik yang
harmonis dengan masyarakat.

3. Tujuan E-Gov?
Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam
penerapan Sistem Informasi (SI) untuk
mempromosikan pemerintahan yang lebih
efektif dan efisien, memfasilitasi akses
layanan informasi dan transaksi dengan
akses yang luas dan adil, membentuk
pemerintahan yang lebih akuntabel
terhadap masyarakat, serta membentuk
masyarakat yang berbasis informasi atau
pengetahuan ( knowledge-based society).

4. Prinsip Digital Government
Menjamin pemerintahan yang transparan, terbuka, dan
inklusif
Mendorong partisipasi publik, swasta, dan masyarakat
dalam penyusunan kebijakan serta perancangan dan
penyelenggaraan layanan publik
Menciptakan data-driven culture dalam layanan publik. Dan,
Mengadopsi keamanan informasi untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat.

5. 3 Elemen Utama E-Government
Masyarakat
Operator
Pengambil
Keputusan
Masyarakat semakin mudah
memperoleh KTP melalui e-
KTP, pembayaran pajak, Cloud
Bertugas mengoperasikan SI,
menghandle keamanan data,
layanan jaringan, input data
Pengambil keputusan adalah
pemerintah.

6. Manfaat E-Governance
• Meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat,
swasta, sesama pemerintah dan tenaga kerja (melalui G2G, G2C, dan
G2B) berbasis internet dan intranet
• Menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana
komunikasi, transportasi
• Mewujudkan layanan transparansi pemerintahan,
meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
• Meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan
pemerintahan
• Mewujudkan demokrasi secara lebih baik

7. Digital government overview
 G2C (Gov’t to Citizen)
 GTB (Gov’t to Business)
 GTG (Gov’t to Gov’t)
 There are three levels:

8. Model 1: Government to Citizen (G-C)
• Merupakan bentuk hubungan antara pemerintah
(Government) dengan masyarakat (Citizen) di dalam
wilayah pemerintahannya, yang dilakukan dengan
berbasiskan Teknologi Informasi Masyarakat.
• Mencakup perorangan maupun kelompok.
• Bentuk penerapan:
1) Layanan komunikasi berbasis teks menggunakan e-
Mail
2) Layanan berita dan informasi dalam bentuk website
dan sistem informasi pemerintahan dan layanan
publik secara online
3) Penyediaan teleconference baik dalam bentuk Video
Conference, VOIP (Voice Over Internet Protocol)

9. Interaksi pada Government to Citizen (G-C)
 Pemerintah dalam hal ini bertugas untuk menangani
segala macam urusan administrasi pemerintahan,
yang dibagi ke dalam setiap unit berupa
kementerian, pemerintah daerah hingga aparat
hukum
 Masyarakat (citizen) memperoleh bentuk layanan
online dan informasi.
 Jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat
adalah Service (layanan) yang bertugas menjembatani tugas
yang dikerjakan oleh pemerintah dengan apa yang harus
diperoleh oleh masyarakat dan diberikan oleh masyarakat
(dalam bentuk data dan informasi, dalam konteks Teknologi
Informasi)

10. Model 2: Government to Government (G-G)
Bentuk hubungan antara pemerintah antar
negara maupun antar dalam satu negara,
missal antar instansi, antar departemen,
antar kementerian, antar wilayah daerah.
Tujuannya untuk memudahkan proses
berbagi informasi pada level E-Government

11. Bentuk hubungan antara pemerintah dengan
pelaku bisnis baik pihak swasta, wirausaha,
BUMN yang dilakukan secara online.
3 sisi utama pada Government to Business:
1) Infrastruktur Organisasi
2) Infrastruktur Teknologi
3) Business driver (penggerak bisnis)
Model 4: Government to Business (G-B)

12. Referensi
Pratama.2014. Komputer & Masyarakat.
Bandung: Informatika