E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan layanan informasi dari pemerintahan ke warganya, bisnis, dan antar pemerintah. Tujuannya adalah memberikan layanan publik yang lebih baik dan transparan serta meningkatkan efisiensi pemerintahan. Implementasi e-Government di Indonesia masih berfokus pada publikasi informasi di situs pemerintah.

1. E-Government
Baca Cepat tampilkan
E-Government Adalah – Pengertian, Makalah, Manfaat Dan Contohnya – Untuk
kesempatan kali kami akan mengulas mengenai e-government, yang dalam hal ini
seperti pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dan jenis. Untuk lebih jelasnya simak
saja uraian berikut ini.
Pengertian E-Government
E-Government ialah pemakian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan
meningkatkan hubungan diantara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya.
Ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari
elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov, pemerintah digital,
online pemerintah atau juga pemerintah transformasi.
Fungsi E-Government
Fungsi e-government ialah untuk bisa meningkatkan mutu dari pelayanan publik,
dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi.
Serta komunikasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa
terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan serta agar bisa untuk menjawab
tuntutan perubahan dengan efektif.
E-Government

2. Tujuan E-Government
Adapun tujuan e-goverment diantaranya yaitu:
Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak
dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau
masyarakat.
Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha.
Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga
negara serta penyediaan fasilitas dialog publik.
Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.
Manfaat E-Government
Dari kedua penjelasan yang telah diberikan ada penjelasan lain yang ingin
diberikan yaitu mengenai manfaat dari e-government, manfaat e-government
sendiri terbagi menjadi 3 yaitu:
Untuk dapat memperbaiki sebuah kauliatas layanan dari pemerintahan pada
para stakeholder, yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja efektivitas dan
juga efisiensi pada berbagai bidang kehidupan bernegara.
Supaya meningkatkan transparansi kontrol dan juga akuntabilitas
penyelenggraan pemerintahan yakni di dalam sebuah rangka penerapan
kosep Good Corporate Governance.
Agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi
beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan
dari aktivitas sehari-hari.
Jenis-Jenis E-Government
Adapun jenis-jenis e-government yang diantaranya yaitu:
Government to Citizen (G2C)
Government to Citize (G2C) ialah sebuah teknologi informasi yang memiliki sebuah
tujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan

3. masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai
informasi mengenai pemerintahan.
Government to Business (G2B)
Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah
dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan seorang relasi yang sangat baik,
diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah
kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pembisnis.
Government to Government (G2G)
Government to Goverment (G2G) ialah sebuah web pemerintahan yang dibuat
dengan tujuan agar dapat memenuhi berbagai macam dari informasi yang
dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk
memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-
pemerintah yang bersangkut.
Government to Employees (G2E)
Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan yang juga ditujukan
supaya para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan
kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu
institusi pemerintah.
Pengertian e-Government
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan layanan
informasi dari pemerintahan ke warganya (G2C), dan bisnis (G2B), serta hubungan
antar pemerintah (G2G).
Batas model dan kegiatan e-Government dapat dibagi menjadi:
Government-to-Citizen or Government-to-Customer (G2C) : Pemerintah-ke-
Warga Negara (disingkat G2C) yang online non-komersial interaksi antara
pemerintah daerah dan pusat dan pribadi individu, bukan pada sektor bisnis
komersial Misalnya Pemerintah menjadi sektor tampak terbuka untuk umum
melalui Portal. Sehingga informasi dan pelayanan publik dapat diakses oleh

4. semua.
Government-to-Business (G2B) : online non-komersial interaksi antara
pemerintah daerah dan pusat bisnis komersial dan sektor swasta daripada
individu (G2C). Misalnya http://www.dti.gov.uk adalah sebuah situs web
pemerintah di mana perusahaan dapat memperoleh informasi dan saran
mengenai ‘ praktek terbaik ‘ e-bisnis.
Government-to-Government (G2G) : non-komersial online interaksi antara
Pemerintah organisasi, departemen, dan wewenang Pemerintah dan
organisasi lainnya, departemen, dan wewenang. Ada yang umum digunakan
di Inggris, bersama dengan G2C, online non-komersial interaksi antara
pemerintah pusat dan swasta dan individu, dan G2B online non-komersial
interaksi antara pemerintah daerah dan pusat komersial dan sektor usaha.
Government-to-Employees (G2E) : solusi tentang pemberdayaan karyawan
mereka sendiri, sehingga mereka dapat mendukung masyarakat dalam
banyak cara yang lebih baik dan lebih cepat, kecepatan mereka internal
proses administrasi dan memberikan solusi optimal.
Sekilas tentang E-Government
E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti:wide
area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang
mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan
warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi
ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan
pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan
dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau
manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa
pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan,
pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya. Berdasarkan fakta yang
ada pelaksanaan e-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap
publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi.
Dari definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur obyek, tujuan dan alatnya sebagai
terlihat pada gambar berikut:

5. Gambar 1: Unsur-unsur pada definisi e-government
Tujuan e-Government
Tujuan dari e-Government adalah:
1. Memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk
berinteraksi dengan jajaran pemda
2. Memperbaiki kepekaan dan respon pemda terhadap kebutuhan warga
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan
pemerintahan
4. Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif
untuk meningkatkan perekonomian sosial
5. Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan dan
efisien antar lembaga pemerintah.
Manfaat e-Government
Dengan melihat definisi e-governement diatas dapat dilihat ada banyak manfaat
dan
kegunaan yang dapat diambil dari implementasi e-government ini, yaitu:
Memberikan layanan dan informasi tanpa ada batasan waktu dan tempat.
Masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan tanpa harus terikat
batasan waktu dan tempat. Informasi dan layanan disediakan 24 jam sehari 7
hari seminggu dengan pencari informasi tidak harus datang secara fisik ke
kantor pemerintah penyedia informasi dan layanan yang diperlukannya.
Memperluas jangkauan pemberian layanan dan informasi. Dengan

6. menggunakan Internet sebagai salah satu media penyampaian layanan dan
informasi, seorang investor Amerika dan Eropa dapat mengetahui potensi
sumberdaya alam yang ada di propoinsi Lampung misalnya dengan hanya melihat
informasi tersebut pada ofisial website dari propinsi tersebut.
Memberikan layanan yang lebih berkualitas. Dengan adanya teknologi
informasi dan komunikasi, layanan yang diberikan dalam bentuk elektronik dan
multimedia (electronic form) bisa lebih menarik dan berkualitas dibandingkan
layanan dan informasi yang berbasis kertas (paper form) saja.
Mengurangi total biaya administrasi dan waktu yang dikeluarkan oleh
masyarakat. Informasi dan layanan dapat diperoleh oleh masyarakat dengan
lebih gampang tanpa harus melewati berbagai meja birokrasi dan
mengeluarkan banyak biaya administrasi untuk mendapatkannya.
Menjamin transparansi, akuntabilitas dan kontrol dari masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good
corporate governance. Transparansi, akuntabilitas dan kontrol yang baik dapat
menghilangkan kecurigaan dan kekesalan dari masing-masing pihak.
Memberikan media pembelajaran terhadap masayarakat. Masyarakat
diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih metoda atau cara terbaik
dan ternyaman yang dapat digunakan untuk memperoleh layanan dan
informasi dari pemerintahnya.
Menciptakan koordinasi kepemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagai
contoh koordinasi antar staff disuatu dinas pemerintahan yang letaknya
masing-masing berjauhan dapat dilakukan melalui media email, Internet Relay
Chat (IRC) atau bahkan konfrensi video secara online dan real time.
Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah didalam proses
pengambilan kebijakan publik. Dengan e-goverment dapat dibuat media
umpan balik (feedback) dari masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk
menyampaikan pendapat dan pandangan, sehingga dapat mendorong
terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.
Jadi dapat dilihat bahwa penerapan e-government atau penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi di suatu daerah bukanlah merupakan suatu tujuan akhir,
akan tetapi kesejahteraan dari masyarakatlah yang menjadi tujuan akhirnya.
Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari faktor-faktor seperti; kemampuan

7. ekonomi dan daya beli, tingkat daya saing yang tinggi, indeks sumberdaya manusia
yang tinggi, serta akses informasi yang memadai. Sehingga penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi hanya merupakan wahana untuk mewujudkan tingkat
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Macam interaksi antar pelaku dalam E-Government
E-government bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar pelaku. Dari definisi di
atas terdapat interaksi antar pelaku sebagai berikut:
Gambar 2: Macam interaksi dalam e-government
Macam cara/alur interaksi dengan Pemerintah dalam E-Government
Disamping cara interaksi tradisional, e-government memberi kemudahan bagi
warga dan dunia usaha untuk mengakses layanan pemerintah. Dalam hal ini,
terdapat beberapa macam cara atau alur interaksi dari pengguna layanan ke
pemberi layanan (Pemerintah) seperti dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3: Macam cara interaksi dengan Pemerintah dalam e-government
Penerapan E-Government di Indonesia
Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan e-Government di Indonesia sebagian

8. besar barulah
pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian
informasi. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka
situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan
kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85
situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari
2003). Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa e-Government bukan hanya sekedar
publikasi situs oleh pemerintah.
Pemberian pelayanan sampai dengan tahap full-electronic delivery service perlu
diupayakan. Situs institusi publik di Indonesia selain dapat diakses secara langsung
dapat diakses melalui entry point lembaga publik Indonesia www.indonesia.go.id
yang merupakan portal nasional Indonesia. Dari situs ini selain memperoleh
informasi pengunjung juga dapat mengakses secara langsung beberapa situs
institusi publik dan media. Beberapa contoh implementasi e-Government yang
mendominasi di seluruh dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara
antar lain pendaftaran kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat, perhitungan
pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran
bisnis, perizinan kendaraan dsb.
Kebijakan Aplikasi E-Gov di Indonesia
Sebagai negara berkembang, aplikasi e-gov di Indonesia sebenarnya tidak
termasuk menggembirakan kendatipun pemerintah sudah berusaha untuk
merumuskan banyak peraturan perundangan terkait dengan teknologi informasi.
Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, misalnya,
tampak sekali bahwa aplikasi e-gov Indonesia masih tertinggal.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini, dan tentu saja yang
paling menentukan adalah kurang adanya komitmen untuk memperkecil
kesenjangan digital kita dengan negara-negara maju disamping faktor infrastruktur
dan kondisi geografis yang menyulitkan. Saat ini sebenarnya perangkat
perundangan mengenai e-gov di Indonesia sudah cukup lengkap walaupun

9. dibandingkan dengan negara-negara maju relatif terlambat. Dukungan pemerintah
mengenai pentingnya e-gov baru mulai tampak pada awal tahun 1990-an walaupun
di sektor swasta sudah banyak pelaku bisnis besar yang menggunakan teknologi
dengan konsep e-commerce, e-banking atau tele-marketing.
Menyadari pentingnya penerapan konsep e-gov, pemerintah menerbitkan Inpres
No.3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan E-Government. Instruksi
Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan
E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi
komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi pengembangan
E-goverment?
Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun
pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain:
1. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal,
terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain,
perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah
negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal
informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem
manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
2. Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan
pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah
ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat
mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
3. Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan
interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah.
Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan
informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing,
e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah
untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran
lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
4. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan

10. mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran
yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat
pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan
pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
5. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik
pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan
meningkatkan e-literacy masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan
pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur
Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan empat
tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
Langkah-Langkah pengembangan E-Government
Berdasarkan perkembangan e-Gov di berbagai negara, khususnya Indonesia,
maka dapat diperoleh lesson learned dari good practices dan bad practices yang
masing-masing negara alami. Apabila lesson learned dipadukan dengan teori yang
ada, maka dapat diusulkan suatu metodologi (langkah-langkah) pengembangan
e-Gov yang bisa dijadikan panduan untuk lingkungan pemerintah di Indonesia.
Menurut Center for Democracy and Technology dan InfoDev, proses implementasi
e-Government terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan itu harus dilakukan secara
berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari
e-Government. Adapun ketiga tahapan tersebut, antara lain, yaitu :
1. Publish, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk
meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan cara
pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya
manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik,
serta penyiapan sarana akses yang mudah..
Beberapa contoh implementasi e-government yang termasuk tahap publish ini
adalah
Masyarakat dapat melihat profil pejabat serta wakil rakyat di daerahnya,
peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan, Rencana Anggaran Belanja
Daerah (RAPBD).

11. Seorang peneliti dapat melihat data statistik daerah tersebut untuk menjadi
bahan kajian dan penelitiannya.
Seorang investor dapat mengetahui prosedur dan persyaratan yang harus
dipenuhi untuk melakukan investasi di daerah tersebut.
Masyarakat dapat melihat pengumuman lowongan dan penerimaan calon
pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) di kabupatennya.
Wisatawan dari luar daerah dapat melihat potensi pariwisata yang dimiliki,
pilihan transportasi serta hotel.
2. Interact, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan,
misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik,
serta adanya antarmuka yang terhubung dengan lembaga lain.Contoh
aplikasi yang dapat digunakan adalah; situs portal, e-mail, mailing list,
Internet Relay Chatting, tele-conference, web-TV dan sebagainya.
Beberapa contoh penerapan e-government pada tahap ini adalah:
Seorang pasien dapat melakukan pendaftaran ke puskesmas atau rumah sakit
yang diinginkan didalam pemeriksaan penyakitnya.
Suatu dinas pemerintahan yang membuka lowongan kerja dapat melakukan
tes penerimaan secara langsung dan online melalui Internet.
Masyarakat dapat berdiskusi secara langsung melalui metoda mailing list
dengan wakil rakyatnya.
Suatu perusahaan swasta yang akan membuka cabang disuatu daerah dapat
berdiskusi dan tanya jawab dengan instansi terkait mengenai prosedur dan
persyaratan yang harus ditempuh.
Masyarakat dapat memilih atau memberikan pendapat tentang wakil rakyat
dan pejabat secara langsung menggunakan media elektronik (electronic
voting).
3. Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara Pada tahap
transaction juga terjadi interaksi dua arah seperti halnya pada tahap
interactivity. Hanya disini user dapat mencari dan membeli suatu produk,
atau membayar jasa layanan dan mengumpulkan suatu informasi yang
akan diolah. Aplikasi yang digunakan disini jauh lebih kompleks, serta
melibatkan sistem kemanan (security) yang baik agar perpindahan uang

12. dapat dilakukan dengan aman dan melindungi hak-hak privacy pihak
yang bertransaksi.
Contoh implementasi e-government apda tahap ini adalah:
Masyarakat dapat mengurus permohonan baru atau memperpanjang KTP,
SIM atau passport secara langsung melalui Internet.
Wajib pajak dapat langsung mengisi formulir-formulir pajak yang panjang serta
membayar kewajibanya secara online melalui Internet.
Proses tender berbagai proyek pemerintah dapat dilangsungkan secara online
dan relatime melalui media Internet (konsep e-Procurement).
Petani dan nelayan dapat menjual produknya pada pasca panen ke institusi
yang berkaitan.
Gambar 4: Tingkatan layanan e-government
Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam
melaksanakan pengembangan egovernment secara sistematik melalui tahapan
yang realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan
tingkat pertama dalam pengembangan e-government di Indonesia dengan sasaran
agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada
informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam
pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.
Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat

13. dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu :
Tingkat 1 – Persiapan
1. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap
lembaga.
2. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
3. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan
e-government
4. Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk Multipurpose
Community Center (MCC), warung dan kios internet dan lain-lain
5. Pengembangan motivasi kepemimpinan (e-leadership) dan kesadaran akan
pentingnya manfaat e-government (awareness buliding).
6. Penyiapan peraturan pendukung
Tingkat 2 – Pematangan
Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif, antara lain
dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (search engine), fasilitas tanya
jawab dan lain-lain.
Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain (hyperlink).
Tingkat 3 – Pemantapan
Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.
Pembuatan penyatuan penggunaan (interoperabilitas) aplikasi dan data
dengan lembaga lain.
Tingkat 4 – Pemanfaatan
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to
Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to
Consumers (G2C) yang terintegrasi.( Buku Panduan Penyelenggaran situs
Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003 ).
Pengembangan proses layanan e-government yang efektif dan efisien
Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice).

14. Selain itu tahapan yang harus dilalui oleh suatu negara dalam pengembangan
e-government yang relatif sama di rekomendasikan oleh United Nations Online
Network in Public Administration and Finance (www.unpan.org), yang merupakan
organ PBB yang menjembatani studi di bidang administrasi publik dan keuangan.
Tahapan-tahapan tersebut adalah:
1. Emerging: yaitu, tahapan di mana negara melakukan komitmen awal untuk
menjadi pelaku e-government. Beberapa situs internet dibuat untuk
menyediakan informasi poliltik dan organisasional pemerintahan. Situs-situs ini
menyediakan informasi kontak (contact information) bagi penggunanya,
namun pada banyak kasus tidak terdapat fitur FAQ (Frequently Asked
Questions) dalam situs tersebut. Situs inipun jarang di-
2. Enhanced: yaitu tahapan di mana kehadiran suatu negara di Internet semakin
diperkukuh dengan bertambahnya situs-situs departemen dan lembaga-
lembaga pemerintahan. Isinya pun semakin kaya dengan informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat dan up-to-date. Publikasi pemerintah, legislasi,
dan bulettin digital (newsletter) mulai tersedia, lengkap dengan fitur pencarian
dokumen, alamat e-mail, dan lain-lain.
3. Interactive: Pada tahapan ini, terbukalah akses yang luas terhadap bermacam-
macam situs institusi dan pelayanan pemerintah. Situs-situs ini mulai
menawarkan interaksi kepada penggunanya yang sedang online lewat e-mail
maupun ruang untuk memberikan komentar (chat box). Kapasitas data yang
tersedia semakin banyak, dan data-data ini diperbaharui (update) secara
teratur.
4. Transactional: pada tahapan ini, telah tersedia layanan yang menyeluruh dan
aman untuk digunakan sebagai media transaksi. Masyarakat, misalnya, dapat
mengurus paspor, visa, berbagai surat izin, dan dapat melakukan pembayaran
pajak dan bukan pajak secara online. Tahapan ini membutuhkan infrastruktur
internet yang “kebal” terhadap serangan cyber crime yang dilakukan oleh para
cracker atau black hackers.
5. Fully Integrated: pada tahapan akhir ini, telah tercapai kapasitas atau
kemampuan untuk mendapatkan seluruh aspek-aspek pelayanan pemerintah.
Di sini, tidak ada garis pemisah antara departemen pemerintah yang satu
dengan yang lainnya. Pembayaran pajak, misalnya, dapat juga dilakukan pada
situs Kepolisian. Layanan akan di-cluster-kan ke dalam kebutuhan masyarakat

15. yang paling umum.
Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan
informasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang
transparan, pengembangan e-government berorientasi pada kerangka arsitektur
dibawah ini.
Gambar 5. Kerangka Arsitektur e-Government
Dapat diterangkan bahwa kerangka arsitektur e-government terdiri dari empat lapis
struktur, yakni :
Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang
dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
Portal Pelayanan Publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia
layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan
pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang
terkait.
Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung
(back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi
dan dokumen elektronik.
Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat
keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan,

16. transaksi, dan penyaluran informasi (antar back office, antar portal pelayanan
publik dengan back office), maupun antar portal pelayanan publik dengan
jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya. ( Buku Panduan
Penyelenggaran situs Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003 )
Oleh karena itu, siap tidaknya institusi pemerintahan maupun non pemerintahan
untuk mulai menerapkan konsep e-Government sangat bergantung pada 2 faktor
yang utama, yaitu: pertama, kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas
utama dari masyarakat di Negara terkait,dan yang kedua adalah ketersediaan
sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintah tersebut.
Beberapa implementasi yang bisa diterapkan pada penyelenggaraan e-government
diantaranya adalah :
1. Penyediaan sumber informasi yang sering dan banyak dicari masyarakat
seperti potensi daerah,pendapatan daerah, komoditas daerah serta kualitas
sumber daya masyarakat di suatu daerah.
1. Penyediaan mekanisme akses melaui kios informasi yang tersedia di kantor
pemerintahan dan tempat publik sehingga menjamin keseteraan kesempatan
mendapat informasi
2. E-procurement ; pemerintah dapat melakukan tender secara on line dan
transparan
Tantangan dan Hambatan Penerapan E-Government di
Indonesia
Jika dilihat dari keteranan di atas, tentunya sangat diinginkan adanya
E-Government di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau
tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Indonesia.
1. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan
mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang
mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum
yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi
ini.

17. 2. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita
hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal
kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga
menjadi bagian dari standar software engineering.
3. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah
bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang
handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di
lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu
penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan
kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan
menjual solusi yang salah dan mahal.
4. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi
Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah
di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik.
Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga
belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
5. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses
informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri,
pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access
point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di
Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan
tempat-tempat umum lainnya.
Hambatan-hambatan di atas sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah
Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain pun hal ini masih menjadi
masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet
masalah E-Government pun merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun
mereka tidak segan dan tidak takut untuk melakukan eksperimen. Sebagai contoh
adalah eksperimen yang dilakukan di California dimana mereka masih mencoba
meraba implementasi E-Government yang pas untuk mereka.
Solusi Penerapan E-Government di Indonesia
Berikut beberapa rekomendasi alternatif untuk memecahkan permasalahn

18. hambatan-hambatan dalam implementasi e-gov:
1. Untuk hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaran situs web
pemda maka pemerintah pusat perlu membuat master plan dan grand strategy
e-gov yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah
beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya karena implementasi membutuhkan
tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka. Selain itu
pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memikirkan anggaran
operasional serta anggaran pemeliharaan yang memadai. Oleh karenanya
perlu penekanan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan anggaran e-gov
pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta menempatkan program
e-gov sebagai skala prioritas di dalam pembangunan daerahnya.
2. Untuk mengatasi belum meratanya literacy masyarakat tentang penggunaan
e-gov maka diperlukan strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan
beberapa tahapan yaitu ;
Tahapan sosialisasi yang pertama adalah ditujukan kepada pimpinan lembaga
pemerintah. Karena secara kultur faktor pemimpin sangat memegang peranan
dalam implementasi e-government. Banyak contoh keberhasilan pelaksanaan
e-gov di berbagai negara, daerah atau kantor pemerintah disebabkan karena
faktor skill dan kepedulian manajemen para pemimpinnya.
Tahapan ke dua adalah memberikan penekanan dalam sosialisasi
e-government di kalangan para pimpinan tentang manfaat yang bisa diperoleh
dari penggunaan ICT dalam tata pemerintahan. Baik itu dari segi politis,
ekonomi, produktivitas kerja pegawai dan juga omage di mata masyarakat.
Tahapan ke tiga, adalah melibatkan semua bagian dalam lembaga pemerintah
termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan dan membuat
rencana induk (masterplan) pelaksanaan e-government daerah dan instansi.
Keterlibatan DPR memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan
e-gov semua elemen pemerintahan harus terlibat di dalamnya
Tahapan ke tiga dalam sosialisasi e-gov adalah memberikan brand awarness
kepada para masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk
layanan dalam e-gov. Mengingat beragamnya status sosial dan ekonomi
masyarakat maka yang pertama diberikan penekanan sosialisasi adalah
golongan masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas
terlebih dahulu, karena mereka lebih dekat dengan teknologi internet dan

19. konsep e-gov. Selain itu cara ini juga akan mampu menjadikan mereka untuk
menjadi stimulan pendorong bagi golongan masyarakat lain tentang
manfaat dan kegunaan e-gov.
Untuk hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di
bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi. Secara apragmatis
hendaknya pelatihan tersebut bersifat“inhouse” di tingkat penyelenggara
pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literacy yang menyeluruh
dikalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan
para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak
perguruan tingi yang ada. Sementara di tingkat pusat perlu diselenggarakan secara
sentralisasi (oleh Depkominfo melalui Diklat terpadu) dan secara desentralisasi
dengan membuat pusat-pusat diklat di lembaga pendidikan milik Depdagri atau
Lembaga Pendidikan milik swasta yang bekerjasama dengan Depkominfo, maupun
perguruan tinggi.
Selain itu diklat ini dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemda yang
lebih tahu kebutuhannya sendiri berkaitan dengan implementasi e-government.
Peningkatan SDM pegawai untuk implementasi e-government perlu penanganan
yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak
swasta. Yang paling penting dan utama untuk disampaikan dalam pelatihan
tersebut adalah perlu diubah pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan e-gov
bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia
yang mengelolanya Pada sisi manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan
e-government, baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pada struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan Lembaga
pemerintah Non Departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang
menangani egovernment disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur
organisasi yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan di dalam pengelolaan dan
implementasi e-government di pemerintahan daerah.
Hal lain yang perlu diingat, bahwa di dalam manajemen e-gov kepedulian pimpinan

20. baik dalam anggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi adalah penting.
Situs web pemda akan kelihatan lebih “cantik” bila bupati dan walikota bukan
sekedar nampang fotonya tetapi memberikan akses ruang publik untuk berinteraktif
melalui situs web pemda tersebut tanpa diwakilkan oleh admin. Fenomena ini akan
menjadikan akuntabilitas pemda beserta jajaran struktur di mata publik.
Berdasarkan pengamatan penulis, ada korelasi yang signifikan antara kemajuan
penyelenggaraan e-gov dengan IT literacy kepala daerah. Kepala daerah yang
memahami dan mengetahui kemampuan teknologi komunikasi dan informasi,
umumnya pembangunan e-gov di daerahnya relatif lebih maju dan lebih berprestasi
( situs web pemkot Yogyakarta ( www.jogja.go.id ).
Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana; maka diperlukan suatu solusi dalam
bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya provider
ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah
pihak. Sebagai contoh misalnya MOU yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak
Microsoft yang menuangkan kebijakan bahwa akan dilakukan pemutihan bagi
aplikasi software yang “bukan resmi” yang digunakan lembaga pemerintah adalah
merupakan terobosan dalam mengatasi infrastruktur yang mahal. Selain itu, secara
teknis pihak pemerintah daerah perlu membuat masterplan e-government yang bisa
melibatkan semua satker yang mencakup aspek pembangunan infrastruktur,
aplikasi, sumber daya manusia, perundang-undangan dan anggaran.
Bila di perlukan maka pihak pemda bisa melibatkan pihak ketiga (konsultan) dalam
membuat masterplan yang bisa memfasilitasi kebutuhan dan keinginan semua
satker. Akan tetapi harus diingat jangan sampai peran konsultan tersebut hanya
“menginduk” pada salah satu satker karena tidak menjadikan e-gov komprehensif,
selain itu perlu dipertimbangkan pilihan konsultan yang bukan money and
bussiness oriented tetapi lebih yang mengutamakan pada profesionalisme kerja.
Didalam masterpaln tersebut harus mendahulukan hal-hal yang bersentuhan dan
yang memiliki dampak langsung pada publik seperti masalah perizinan, pajak,
kependudukan dan sebagainya.
Setelah hal tersebut terpenuhi baru dipikirkan hal-hal kebijakan lain yang akan

21. dituangkan dalam implementasi e-gov. Yang terakhir dalam kasus ini, pihak
pemerintah pusat maupun daerah dibantu pihak swasta harus melakukan
penambahan akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi semua kalangan
masyarakat dari atas hingga bawah. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan
tarif yang transparan dan 10 terjangkau untuk semua kalangan. Kalau perlu pihak
pemerintah sedikit memberikan tekanan agar tercapai deferensiasif tarif khusus
untuk menunjang pelaksanaan e-gov.