GCG AIA

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD
CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. AIA
FINANCIAL INDONESIA
TUGAS 2 – KELAS MAGISTER MANAGEMENT
Dosen : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
DISUSUN OLEH:
ADE CASWITO (55116120090)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA 2017

DAFTAR ISI
ABSTRAK.......................................................................................................................1
BAB 1 .........................................................................................................................................2
I. PENDAHULUAN..............................................................................................2
1. Latar Belakang ...................................................................................................2
1. Tujuan.................................................................................................................5
2. Batasan Masalah.................................................................................................5
BAB II..............................................................................................................................6
LANDASAN TEORI.......................................................................................................6
1. Definisi Good Corporate Governance................................................................6
2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.....................................................7
3. Penerapan Good Corporate Governance PT AIA FINANCIAL.......................8
5. Pedoman Good Corporate Governance............................................................12
6. Hubungan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi .......................................16
7. Perjanjian keagenan asuransi ...........................................................................18
8. Skema Kerangka Pemikiran.............................................................................19
III. METODE PENULISAN..........................................................................................19
IV. ANALISA & PEMBAHASAN........................................................................20
4.1. Sejarah Perusahaan...............................................................................................20
4.2. Pernyataan Visi dan Misi Asuransi AIA Financial ...............................................21
4.4. Misi Asuransi AIA Financial: ...............................................................................22
4.5. Prinsip GCG Yang Diterapkan Agen Asuransi AIA Financial.............................22
4.6. Tanggung Jawab Direksi Agency AIA Financial dalam pengelolaan Perusahaan26
V. KESIMPULAN & SARAN ......................................................................................29
1. KESIMPULAN :..............................................................................................30
2. SARAN ............................................................................................................30
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................31

1
ABSTRAK
Good Corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang
digunakan perusahaan asuransi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan setiap
stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika
yang mana harus dijalankan oleh setiap direksi agency mengingat agen
merupakan wali dari perusahaan asuransi.
Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana Penerapan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT AIA Financial berdasarkan
Direksi Agency. Agen asuransi merupakan perantara dari perusahaan asuransi
dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam
penyelesaian klaim asuransi. Agen bisa suatu badan hukum dan bisa juga orang
perorangan, yang melakukan tugasnya untuk dan atas nama penanggung
( principalnya). Perusahaan asuransi merupakan salah satu kekuatan ekonomi
nasional sehingga perlu menumbuhkan korporasi dan profesionalisme antara lain
melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang mana harus dilakukan
berdasarkan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate
Governance ) Dalam penerapannya Good Corporate Governance mempunyai
beberapa prinsip dasar, antara lain : transparency ( transparansi), independency
(kemandirian), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggung
jawaban) dan fairness (kewajaran).

2
I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia yang
bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (uncertainty) yang
dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun
sebagai pelaku bisnis. Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik
oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Melihat dari banyaknya
kebutuhan usaha dan kegiatan dibidang perasuransian perlu terlebih dahulu
untuk diketahui bahwa asuransi memiliki beberapa pengertian baik dari sudut
pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, itu berarti bisa empat defenisi bagi
asuransi.
1) Pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk
mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengkombinasikan
ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Jadi,
berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan
dan mengkombinasikan risiko.
2) Sudut pandang hukum,asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian)
pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung.
Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko
yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung
membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung
mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan
pembayaran tertentu yang relatif kecil.
3) Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang
usaha utamanya menerima/ menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak
lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (sharing of
risk) di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga
merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana (berupa
premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu
dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).
4) Sudut pandang sosial, asuransi didefenisikan sebagai organisasi sosial yang
menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-
anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada

3
masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan
terjadi pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah
mengalami kerugian dari sudut pandang sosial merupakan
penyumbang terhadap organisasi. Hal itu berarti kerugian anggota
dipikul bersama.
Lembaga Asuransi dikenal di Indonesia sejak masuknya Negara- Negara Eropa
ke Indonesia. Lembaga asuransi resmi masuk ke Indonesia sejak diberlakukan
KUHD yang berlaku untuk Indonesia atas dasar azas konkordansi yang dimuat
dalam Stb. 1943 No. 23 yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai
berlaku pada tanggal 11 mei 1948. dengan dikenalnya Lembaga Asuransi di
Indonesia maka perkembangan selanjutnya berdirinya perusahaan-perusahaan
asuransi di Indonesia diantaranya adalah Asuransi AIA Financial.
PT. AIA Financial merupakan suatu perseroan yang bergerak dibidang asuransi.
Dalam menjalankan kegiatannya tersebut PT. AIA Financial sebagian besar
menjual asuransinya melalui agen. Agen menghubungi para konsumen atau
nasabah dan melaporkan secara langsung kepada pihak penanggung atau
perusahaan asuransi Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu
mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang makin
terbuka dan kompetitif, perusahaan asuransi perlu menumbuhkan korporasi dan
profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya.
Pengurusan dan pengawasan perusahaan asuransi harus dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip efisiensi dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance). Korporasi-korporasi di Indonesia baik perusahaan-
perusahaan publik maupun terbuka di pasar modal harus mulai melihat Good
Corporate Governance bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi suatu sistem nilai
dan praktek terbaik (best practice) yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai
perusahaan dan menuntut pendekatan holistik dalam penerapannya. Mengapa
GCG? Secara teoritis, praktik Good Corporate Governance (GCG) dapat
meningkatkan nilai ( valuation ) perusahaan dengan meningkatkan kinerja.
Prinsip Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik) adalah
sebagai perangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus ( pengelola perusahaan) misalnya direksi, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengatur

4
dan mengendalikan perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam perusahaan
asuransi melibatkan semua jajaran didalam perusahaan asuransi tersebut yang
salah satunya adalah agen asuransi. Yang mana pengelola perusahaan menduduki
jabatan sebagai direksi agency. Walaupun direksi agency hanya mewakili
perusahaan di setiap daerah,direksi agency juga mempunyai tugas dan tanggung
jawab dalam penerapan prinsip GCG ini yang apabila ditinjau lebih lanjut, tugas
dan tanggung jawab direksi agency tidak jauh berbeda dengan tugas dan tanggung
jawab direksi perusahaan pada umumnya yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Salah satu prinsip
yang diatur dalam Good Corporate Governance adalah keterbukaan. Dimana para
pemegang saham berhak atas penerimaan informasi dengan benar dan tepat pada
waktunya mengenai perusahaan dan dapat ikut berperan serta dalam
pengambilan keputusan mengenai perubahanperubahan yang mendasar atas
perusahaan serta turut serta memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
Implementasi prinsip responsibilitas ( responsibility ) tercermin juga dari tugas
direksi yang menjamin aktivitas bisnisnya dijalankan berdasarkan prinsip
korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan
berlaku, bekerjasama secara aktif bagi manfaat bersama, serta berupaya
berkontribusi nyata kepada masyarakat. Pengungkapan informasi materil dan
relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara jelas,
memadai, dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan
haknya merupakan implementasi prinsip keterbukaan (transparency) yang tidak
mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan
dan pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan
prinsip terakhir dalam penerapan GCG ini adalah Kemandirian (Independency).
Yang mana pengelolaan perusahaansecara profesional tanpa ada benturan
kepentingan atau pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat.

5
1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pembahasan etika bisnis ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses penerapan prinsip Good Corporate Governance
(GCG) pada perusahaan asuransi.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara agen dengan
perusahaan asuransi dalam perjanjian keagenan asuransi..
2. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penulisan ini adalah hanya terbatas membahas proses
penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan asuransi
yang dilakukan oleh PT. AIA Financial.

6
BAB II
LANDASAN TEORI
1. Definisi Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para
shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini
dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham
dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan
tertentu Center for European Policy Studies (CEPS), punya formula lain. GCG,
papar pusat studi ini, merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak
(right), proses, serta pengendalian, baik yang ada didalam maupun diluar
manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak disini adalah hak seluruh
stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak adalah berbagai
kekuatan yang dimiliki stakeholders secara individual untuk mempengaruhi
manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun
pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholders menerima
informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.
Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG
mengandung empat nilai utama yaitu: accountability, transparency, predictability
dan participation. Pengertian lain datang dari Finance Comitte on Corporate
Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses
serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan
urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas
perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka
panjang tetapi tetap memerhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya.
Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli Ada berbagai
pengertian Good Corporate Governance yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara
manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku
kepentingan lainnya. (OECD dalam Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, 2007:17)
Corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam
menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang
saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan

7
stakeholders yang lain. (IICG dalam G. Suprayitno, et all, 2004:18)
Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur
perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban
tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan,
dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan
tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu
mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara
unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang
pada hakekatnya merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu negara yang sangat
berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan
masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal
perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon
kreditor perseroan. Corporate governance adalah suatu konsep yang luas. (Sutan
Remy Sjahdeini, 1999:1)
Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan
prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran
(fairness). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum). Berdasarkan uraian mengenai
corporate governance tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate
Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk
meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai
etika yang berlaku secara umum.
2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Dalam praktik corporate governance berbeda disetiap negara dan perusahaan
karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan
budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu
kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa
aturan, pedoman, atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan corporate
governance juga akan berbeda (G. Suprayitno, et all, 2000:18). Konsentrasi
kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi
kualitas implementasi Good Corporate Governance perusahaan (Deni Darmawati,

8
2006). Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG harus
mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh
dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya. (Wilson Arafat,
2008:9). Prinsip-prinsip mengenai corporate governance memiliki banyak versi,
namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan. Untuk penelitian ini prinsip-
prinsip Good Corporate Governance yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang
dikenal sebagai “TARIF” (transparency, accountability, responsibility,
independency, fairness).
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan umum
memberikan definisi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:
“Pertama transparansi (transparency) diartikan sebagai keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas
(accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pertangungjawaban bank sehingga
pengelolaannya berjalan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu
kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (independency)
yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak
manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam
memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.
3. Penerapan Good Corporate Governance PT AIA FINANCIAL
PT AIA FINANCIAL (“Perusahaan”) senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada setiap aspek bisnisnya
dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.
05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya serta peraturan pelaksanaannya.
Pelaksanaan tugas dan kewenangan organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat
Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa
mengacu kepada prinsip-prinsip umum dan fungsional yang diatur dalam Undang-
undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan memiliki unit
bisnis syariah dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) yang diangkat oleh

9
RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS mempunyai tugas dan
fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha unit bisnis syariah
Perusahaan.
Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi keterbukaan (transparency),
akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian
(independency) dan kesetaraan dan kewajaran (fairness).
1. Keterbukaan (Transparency)
Dalam mewujudkan keterbukaan, Perusahaan menyediakan berbagai
informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku
kepentingan. Perusahaan mengkomunikasikan visi, sasaran dan strateginya
secara berkesinambungan dan berkelanjutan kepada manajemen, karyawan dan
pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai aktivitas pertemuan dan
penyediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah. Salah satu bentuk
komunikasi yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan secara teratur kepada
karyawan adalah melalui pertemuan bersama karyawan (townhall) yang
diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Dalam
townhall manajemen memaparkan, antara lain, pencapaian Perusahaan dan arah
strategi bisnis Perusahaan kepada karyawan.
Perusahaan secara teratur menyampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan
berdampak signifikan pada kinerja Perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
Disamping itu, perusahaan juga menyediakan informasi mengenai laporan
keuangan dalam web site Perusahaan serta informasi penting lainnya yang
dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Terdapat kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban
diantara organ-organ Perusahaan yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat
Umum Pemegang Saham yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh
komite-komite yang memiliki tugas dan fungsi khusus. Perusahaan memiliki
komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Komite
yang dibentuk oleh Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko yang bertujuan menunjang pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.

10
Untuk menunjang pelaksanaan tugas Direksi terutama terkait dengan
pengendalian internal, Perusahaan membentuk Komite Investasi, Komite
Klaim, Komite Pengendalian Produk, Market Conduct Committee and Appeal
Board, Komite Kepatuhan dan Etik, Komite Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Asset-Liability
Management Committee. Komite-komite tersebut bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan perusahaan sehingga kinerja
Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.
Dewan Komisaris dan berbagai komite baik yang didirikan oleh Dewan
Komisaris maupun Direksi, melakukan pengawasan serta pemantauan atas
pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi sebagai bentuk
pelaksanaan mekanisme check and balances.
Disamping itu Perusahaan juga memiliki berbagai pedoman terkait
kebijakan Perusahaan, Kode Etik, sistem deteksi dini, penerapan penghargaan
dan tindakan disiplin, serta struktur pengendalian internal yang tepat dan baik..
3. Tanggung Jawab (Responsibility)
Pengelolaan Perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perusahaan telah menetapkan standard Kode Etik sebagai pedoman bagi
seluruh manajemen, karyawan dan agen Perusahaan dalam mengambil
keputusan yang tepat pada setiap keadaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai
etika serta standar, prinsip dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian
yang sehat
Direksi wajib melakukan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab. Itikad baik dalam hal ini mengandung pengertian bahwa
Direksi dalam menjalankan kepengurusan mengutamakan kepentingan
Perusahaan semata-mata, serta tidak memanfaatkan kedudukannya sebagai
Direksi untuk mengambil keuntungan secara pribadi baik langsung maupun
tidak langsung dari Perusahaan secara tidak adil. Direksi wajib untuk sebisa
mungkin menghindari terjadinya benturan kepentingan serta wajib untuk
mengungkapkan apabila terdapat benturan kepentingan ataupun potensi
benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.
Perusahaan juga senantiasa dan secara berkelanjutan melaksanakan

11
praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat bagi para pemangku
kepentingan yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab
sosial Perusahaan kepada masyarakat.
4. Independensi (Independency)
Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan
nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha
perasuransian yang sehat.
Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan
bisnis, Perusahaan telah mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan
praktek terutama pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi demi
terlaksananya pengelolaan Perusahaan yang mandiri dan professional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian dan nilai-nilai
etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian
yang sehat.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fainess)
Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip kesetaraan dan
kewajaran dalam hubungannya dengan Pemangku Kepentingan termasuk
tertanggung, pemegang polis, karyawan dan mitra bisnis. Untuk memastikan
prinsip ini berjalan dengan baik Perusahaan menetapkan kebijakan internal,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prosedur terkait lainnya.
Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku
kepentingan untuk memberikan masukkan dan menyampaikan pendapat bagi
kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip
keterbukaan. Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kewajaran
yaitu diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan
karyawan, berkarir dan melaksanakan tugas secara professional tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik
Menurut Christian Herdinata (2008), prinsip-prinsip GCG memegang peranan
penting, antara lain:
1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu
perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau
calon investor untuk menanamkan modalnya;

12
2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan
wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris
perusahaan;
3. Perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan
setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di
negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk
peraturan dibidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan,
perpajakan, perlindungan konsumen, dan sebagainya.
Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar (Wilson
Arafat, 2008:10), yaitu:
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Meningkatkan corporate value.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatkan shareholder‟s value dan dividen.
5. Pedoman Good Corporate Governance
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), GCG diperlukan untuk
mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan
peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar
yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia
usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa
dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar
adalah:
a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan
yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan,
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum
secara konsisten (consistent law enforcement).
b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman
dasar pelaksanaan usaha.
c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak

13
yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan
kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif
dan bertanggung jawab.
Stijn Claessen dan Charles P. Oman sebagaimana dikutip oleh Leo J. Susilo dan
Karlen Simarmata (2007:15) melihat bahwa corporate governance mempunyai dua
aspek:
1. Aspek pertama berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku aktor dalam
perseroan. Perilaku manajemen dengan karyawan; perilaku perseroan
dengan pemasok, dengan kreditor, dan lain-lain. Indikator yang digunakan
untuk melihat bagaimana perilaku ini memberikan manfaat adalah
bagaimanakah tingkat efisiensi perusahaan, bagaimanakah kinerja
perusahaan, pertumbuhan, perlakuan kepada pemegang saham dan
pemangku kepentingan, dan lain-lain. Aspek ini disebut aspek perilaku
korporasi dan sasarannya adalah peningkatan kinerja (performance).
2. Aspek kedua berkaitan dengan seperangkat peraturan dan norma yang
membentuk perilaku di atas. Hal ini meliputi hukum perusahaan, peraturan
perundang-undangan lainnya, standar dan norma, seperti kode etik profesi,
pedoman etika korporasi, dan lain-lain. Semua ini disebut aspek normatif
dari corporate governance dan sasarannya adalah kepatuhan
(comformance).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan adanya perangkat hukum atau
pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance. Di
Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi,
Keuangan dan Industri No. Kep/31/M.EKUIN/08/1999, telah membentuk suatu
badan yang diberi nama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance
(KNKCG)). Komite Nasional ini bertugas untuk merumuskan dan
merekomendasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan perusahaan. Komite
Nasional ini telah merumuskan suatu Kerangka Kerja Good Corporate Governance
atau Pedoman Good Corporate Governance.
Pedoman Good Corporate Governance yang dikeluarkan KNKCG telah beberapa
kali disempurnakan, yakni pada tahun 2001 dan 2006. Berdasarkan pemikiran
bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang tidak
sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan
Indonesia.

14
Untuk industri perbankan Indonesia saat ini terdapat tiga dokumen yang dapat
dijadikan acuan penerapan GCG pada bank umum. (Leo J. Susilo dan Karlen
Simarmata, 2007:76). Sesuai dengan tahun terbitnya, ketiga dokumen tersebut
adalah:
 “Enhanching Corporate Governance for Banking Organization” yang
diterbitkan pertama kali tahun 1999 oleh Basel Committee on Banking
Supervisoion, Bank for International Settlement, dan direvisi pada bulan
Februari 2006;
 “Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia” yang
diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance
(KNKCG) pada bulan Januari 2004;
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang perubahan PBI
No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi
Bank Umum, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari dan 5 Oktober
2006.
Pedoman dari Basel Committee bersifat imperatif secara moral, karena anggota
Bank for International Settlement (BIS) adalah bank-bank sentral dari berbagai
negara, termasuk Bank Indonesia. Pedoman dari KNKCG bersifat sukarela dan
tidak mempunyai sifat mengikat maupun imperative bagi bank umum serta
berfungsi sebagai acuan saja. Sedangkan pedoman penerapan GCG yang
diterbitkan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank di Indonesia
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut maka Bank Umum
wajib melaksanakan GCG. Apabila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi. Namun,
sekiranya pedoman tersebut bukan dianggap sebagai tempelan saja, sekedar untuk
memenuhi persyaratan seperti yang diunggapkan oleh Wilson Arafat (2008:37)
bahwa perbankan masih memandang GCG sebatas beban yang merepotkan alias
regulation as barrier, sama sekali tidak menyambut GCG sebagai sebuah
keniscayaan. Padahal GCG bukan sekedar proses dan prosedur control ataupun
peraturan „mati‟ an sich. Lebih dari semua itu pelaksanaan GCG sejati adalah
merupakan sebuah produk budaya perusahaan.
Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelarasan dari prinsip-

15
prinsip yang dituangkan dalam pedoman-pedoman GCG di atas dengan kebijakan
manajemen (management policy) dan pedoman operasional (standard operating
procedures) lain (Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, 2007:24). Selain itu,
perusahaan dapat membuat Code of Corporate and Business Conduct sebagai
pedoman bagi seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari (Muh. Arief Effendi, 2005). Wujudnya berupa kodifikasi
kebijakan perusahaan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibuat
bersama antara perusahaan dengan pegawai yang harus dijadikan pedoman
sewaktu menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
(Wilson Arafat, 2008:36)
Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata (2007:136) mengemukakan bahwa terdapat
tiga kelompok pelaku kegiatan dalam pelaksanaan GCG pada bank umum.
Kelompok pertama terdiri dari organ perseroan dan organ pendukung, atau secara
sederhana disebut boards. Kelompok ini terdiri dari RUPS, Direksi, Komisaris,
Komite Audit, Komite Nominasi dan Renumerasi, Komite Pemantau Risiko,
komite lainnya dari komisaris, bila ada dan Satuan Kerja Audit Intern atau Satuan
Pengawas Intern. Sedangkan kelompok kedua merupakan seluruh jajaran
karyawan atau disebut sebagai enterprise-wide, yang menjadi sarana Direksi untuk
melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan. Kelompok ketiga adalah pihak luar
atau stakeholders, yaitu regulator, nasabah, dan lain sebagainya yang berinteraksi
dengan baik.
Ketiga kelompok pelaku di atas terlibat dalam berbagai aktivitas pelaksanaan
GCG untuk memastikan:
1. Kepatuhan (Compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Setiap kebijakan corporate governance atau kebijakan perusahaan
harus mengacu dan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan
yang berlaku (regulatory driven).
2. Kesesuaian (Comformance) antara berbagai kebijakan corporate
governance termasuk pedoman etika usaha dan etika kerja dengan
kebijakan manajemen dan berbagai prosedur kerja yang diberlakukan
dalam rangka menggerakkan proses bisnis perusahaan. Dalam proses ini,
terjadi internalisasi prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai etika kedalam
proses bisnis maupun sikap kerja sehari-hari yang pada gilirannya akan
muncul suatu budaya GCG dalam perusahaan (ethics driven).

16
3. Pencapaian kinerja (Performance), baik itu kinerja perusahaan, unit bisnis,
departemen, seksi dan seluruh jajaran baik secara kolektif maupun
perorangan mulai dari level Komisaris, Direksi, sampai kepada karyawan
level paling terendah (market driven).
6. Hubungan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi
Dalam suatu perusahaan asuransi, sifat dasar asuransi yaitu kerja sama.Kenyataan
bahwa perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya dengan penuh
semangat bersaing dengan perusahaan lain. Di dalam beberapa hal keadaan ini
timbul dari kepentingan ekonomi. Banyak kerja sama organisasi dibentuk dan
didukung oleh kelompok perusahaan asuransi yang berarti melipatgandakan
kemampuan pertanggungan dibandingkan jika setiap perusahaan asuransi
melaksanakan secara sendiri-sendiri. Kerja sama seperti itu biasanya disebut
konsorsium. Agency system dapat timbul karena memberikan keuntungan bagi
perusahaan asuransi. Sebagian besar perusahaan asuransi berpendapat bahwa
tidaklah ekonomis mempunyai agen sendiri yang ditempatkan di wilayah tertentu
yang dilakukan dalam asuransi jiwa dengan harapan agar agen tersebut hanya
mewakili satu perusahaan saja. Ada sejumlah hal yang mendukung pernyataan
tersebut :
 Kapasitas financial perusahaan asuransi terbatas untuk menangani seluruh
aktivitas yang ditawarkan kepadanya dalam satu wilayah tertentu, karena
kekhawatiran terkonsentrasinya risiko. Dengan kekhawatiran itu,
perusahaan asuransi akan menolak tawaran tersebut dan para agen akan
kehilangan komisi. Disamping itu, konsumen akan mencari keuntungan
kesana kemari untuk menentukan perusahaan asuransi mana yang bersedia
memberikan penutupan kepadanya. Hal itu dapat disederhanakan apabila
agen mewakili beberapa asuransi. Dengan demikian, agen akan dapat
memasarkan produkproduk yang ditanganinya.
 Sekalipun perusahaan asuransi menerima seluruh transaksi yang
ditawarkan, tetapi masih diragukan apakah seorang agen akan dapat
memperoleh gaji yang memadai untuk menopang hidupnya seperti apabila
dia menangani beberapa perusahaan asuransi. Potensi konsumen yang
mencari pelayanan asuransi dalam suatu wilayah adalah terbatas dan akan
terbagi diantara beberapa perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agen yang

17
mewakili satu perusahaan asuransi saja tidak akan dapat memperoleh
pendapatan yang memadai, dan karena itu tidak akan bersedia untuk
melakukan hal tersebut.
 Jika perusahaan asuransi memasuki wilayah baru, harus menyediakan
sejumlah servis minimal kepada konsumen, klaim-klaim harus ditangani,
pengumpulan premi, pemberian kredit dan emnjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh para konsumen. Perusahaan asuransi
diharapkan melakukan sejumlah hal secara mendetil yang sangat mungkin
tidak akan dilakukannya secara langsung. Perusahaan asuransi belum
mampu melaksanakan tugas itu melalui wakilnya yang digaji tetap
sehingga volume usaha diwilayah tersebut cukup besar untuk menutup
biaya-biaya yang diperlukan. Dengan demikian, untuk menangani hal-hal
tersebut diperlukan jasa agen.
Dalam perusahaan asuransi AIA Financial hubungan agen asuransi dengan
perusahaan asuransi adalah sebagai partner kerja. Hal itu tercantum dalam
syaratsyarat agen asuransi yaitu :
1. Agen hanya mewakili perusahaan
Seluruh surat permohonan asuransi yang diterima oleh agen, harus
diserahkan kepada Perusahaan dan seluruh surat permohonan asuransi
yang diterima oleh agen harus terlebih dahulu diserahakn kepada
perusahaan. Apabila perusahaan menolak atau tidak menyetujui
permohonan tersebut, maka permohonan tersebut akan diserahkan kepada
perusahaan lain yang merupakan anggota dari AIA GROUP. Selama
perjanjian ini berlaku, agen setuju untuk mengikatkan diri untuk tidak
memasarkan atau menjual, baik langsung maupun tidak langsung dan
dengan cara apapun, produk asuransi dari perusahaan lain atau
perseorangan kecuali dengan izin tertulis dari perusahaan.
2. Agen sebagai wali
Seluruh uang, barang-barang maupun jaminan yang diterima oleh agen
untuk dan atas nama perusahaan dikuasai oleh agen hanya sebagai wali.
Agen dilarang menggunakan, memanfaatkan atau menjual dengan cara
apapun uang, barang-barang atau jaminan tersebut, dan agen wajib
,melaporkan danmenyerahkan kepada perusahaan seluruh uang, barang-
barang atau jaminan yang berada dalam penguasaan agen tersebut, paling

18
lambat 1 ( satu ) hari kerja sejak uang, barang-barang atau jaminan tersebut
diterima.
7. Perjanjian keagenan asuransi
Dalam usaha perasuransian, kedudukan agen asuransi sangatlah penting
karena selain berperan memasarkan produk asuransi yang pada akhirnya akan
mening katkan penghasilan perusahaan, agen asuransi juga bertindak sebagai
mediator antara kepentingan tertanggung dan penanggung, baik ketika dalam
proses klaim ataupun jika terdapat permasalahan.
Secara hukum, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, agen asuransi dilarang terikat
lebih dari satu perjanjian keagenan dengan satu perusahaan asuransi. Oleh karena
itu, agen asuransi hanya diperkenankan terikat dengan satu perusahaan asuransi.
Meskipun terikat dengan suatu perusahaan asuransi dan mendapatkan penghasilan
dari satu perusahaan asuransi, agen bukanlah pekerja/ karyawan perusahaan
asuransi. Kedudukan agen asuransi tetap sebagai pihak diluar perusahaan asuransi
yang bertindak untuk dan atas nama perusaaan asuransi.
Satu hal yang menarik dari perjanjian keagenan asuransi, meskipun
kedudukannya adalah sebagai pihak diluar perusahaan asuransi (mitra
perusahaan), yang sekilas dapat disimpulkan memiliki hubungan sama tinggi atau
sederajat dengan perusahaan asuransi, pada umumnya, perjanjian keagenan
asuransi dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi dalam suatu perjanjian
standar (perjanjian baku) Hukum memang tidak menegaskan larangan
diadakannya perjanjian baku atau perjanjian standar, namun karena isi atau klausul
perjanjian tersebut dibuat secara sepihak, tentunya kedudukan agen asuransi
berada dibawah kedudukan perusahaan asuransi. Dalam hal ini, kedudukan
perusahaan asuransi lebih bersifat apriori, berkuasa untuk menentukan isi klausul
perjanjian dan agen asuransi tertutup untuk melakukan negoisasi atas klausul-
klausul perjanjian tersebut sehingga dengan demikian perusahaan asuransi
cenderung lebih diuntungkan dalam banyak hal.
Contoh nyata, banyak ditemukan dalam perjanjian keagenan terdapat klausul yang
pada pokoknya perusahaan asuransi dapat melakukan pemutusan hubungan
keagenan secara sepihak tanpa harus membayar apa yang seharusnya menjadi hak-
hak seorang agen. Klausul ini, dalam hukum perjanjian disebut dengan klausul

19
eksenorasi yaitu klasula perjanjian yang memuat alasan salah satu pihak guna
menghindari diri dari kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas
yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Dengan klausul
eksenorasi ini, dimunkinkan hanya dengan alasan kinerja agen tidak memuaskan,
perusahaan asuransi dapat melakukan pemutusan hubungan keagenan secara
sepihak tanpa membayar/ memberikan kompensasi yang seharusnya menjadi hak
seorang agen.
Lalu, apakah dengan dimuatnya klausul eksenorasi tersebut seorang agen asuransi
yang diputuskan secara sepihak masih dapat menuntut hak-haknya ?
Jawabnya, agen asuransi tersebut tetap dapat menuntut perusahaan asuransi selama
agen asuransi tersebut dapat membuktikan bahwasanya :
 Klausul pemutusan sepihak hubungan keagenan tersebut bertentangan
dengan kesusilaan, sehingga klausul tersebut batal menurut hukum
 Klausul pemutusan sepihak dibuat dengan menyalahgunakan keadaan
perjanjian, sehingga klausul tersebut secara hukum dapat dibatalkan.
 Pelaksanaan pemutusan sepihak hubungan keagenan tersebut tidak
diberitahukan secara patut dan pantas.
8. Skema Kerangka Pemikiran
III. METODE PENULISAN
PT AIA FINANCIAL
Good Corporate Governance
 Keterbukaam (Transparance)
 Akuntabilitas (Accountability)
 Pertanggung Jawaban (Responsibility)
 Independensi (Independency)
 Kewajaran (Fairness)
Metode Analisis
Hasil Analisis
Rekomendasi
Gambar 1 Kerangka
Berpikir
Sumber: Diolah oleh
Penulis (2017)

20
Pada penulisan ini, informasi yang didapatkan oleh penulis bersumber dari
internet yang berkaitan dengan Good Corporate Governance agar rumusan dan
tujuan penulisan ini dapat terjawab. Data dalam penulisan ini menggunakan data
sekunder. Dimana pengertian Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan
kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan,
artikel dan lain-lain.
IV. ANALISA & PEMBAHASAN
4.1. Sejarah Perusahaan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi
jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pada tahun 2009, PT AIG Life berubah nama menjadi PT AIA Financial
Berdasarkan surat nomor 042/LGL-AIGL/Srt/V/2009 tanggal 27 Mei 2009. dan
sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT AIG Life nomor
35 tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh notaris Merryana Suryana, SH dan
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 21773.AH.01.02 Tahun 2009
tanggal 19 Mei 2009 menyatakan bahwa surat Menteri Keunagan nomor S-
078/MK.5/2005 tanggal 1 Februari 2005 berlaku untuk nama baru PT. AIA
Financial yang sebelum nya PT AIG Life.
AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA
menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah,
yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi
yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, program
pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan
oleh lebih dari 10.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui
beragam jalur distribusi seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions
(Pension & Employee Benefits).
Di era bisnis global dewasa ini, penerapan Good Corporate Governance

21
(GCG) telah menjadi satu kebutuhan. GCG berperan penting dalam membangun
citra perusahaan. Implementasi GCG adalah bukti perusahaan telah dikelola dan
diawasi dengan baik. Pengelolaan perusahaan ini haruslah sesuai dengan prinsip
GCG dan UU guna melindungi kepentingan stakeholders. Keberhasilan
implementasi GCG sangat ditentukan oleh komitmen seluruh jajaran perusahaan.
Kesiapan dan kelengkapan organ pendukung (infrastruktur GCG) serta kebijakan
GCG lainnya (soft structure) juga turut berperan dengan memerhatikan
kesesuaian, karakteristik bisnis, dan kebutuhan perusahaan.
Arti penting GCG dalam meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis
jangka panjang sangat disadari oleh PT AIA Financial. Karenanya, Asuransi AIA
Financial berkomitmen mengimplementasikan GCG secara konsisten. Hal ini
diwujudkan melalui penyusunan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Asuransi
AIA Financial yang selanjutnya disebut Code of Conduct Asuransi AIA Financial.
Code of Conduct Asuransi AIA Financial adalah pernyataan tertulis Asuransi AIA
Financial mengenai GCG terhadap Manajemen, Karyawan, dan Stakeholders
lainnya. Pernyataan ini menjelaskan filsafat bisnis serta nilai-nilai dalam
mengelola perusahaan secara menyeluruh guna mencapai tujuan bisnis sesuai visi
dan misinya. Code of Conduct Asuransi AIA Financial adalah sekumpulan
komitmen berisi etika bisnis Asuransi AIA Financial dan etika kerja segenap
jajaran Manajemen dan Karyawan yang sifatnya sukarela. Etika bisnis dan etika
kerja ini disusun untuk memengaruhi, membentuk, mengatur, dan menciptakan
kesesuaian tingkah laku. Tujuannya adalah menghasilkan keluaran yang konsisten
dalam mencapai visi dan misi Asuransi AIA Financial. Asuransi AIA Financial
akan mengkomunikasikan kebijakan ini secara aktif kepada para pemegang saham,
tertanggung, agen asuransi, lembaga keuangan, mitra kerja, dan stakeholders
lainnya. Tujuannya adalah menciptakan sinergi yang sejalan dengan penerapan
Code of Conduct ini.
Dikarenakan sifat pedomannya yang dinamis, Code of Conduct
Asuransi AIA Financial akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai
dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap
perubahannya, Asuransi AIA Financial tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang
ada demi keuntungan jangka pendek.
4.2. Pernyataan Visi dan Misi Asuransi AIA Financial

22
Code of Conduct ini diharapkan menjadi acuan dalam membentuk nilai, norma,
dan etika jajaran manajemen dan karyawan. Tujuannya adalah membangun
hubungan yang lebih sehat, harmonis, dan fair dengan para pemegang saham,
komisaris, pelanggan, agen asuransi, lembaga keuangan, mitra kerja, dan
masyarakat sehingga mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas yang
signifikan.Hal lainnya akan terwujud jika terdapat hubungan erat antara aspek
dalam Code of Conduct Asuransi AIA Financial dengan visi dan misi perusahaan
yang dimiliki.
4.3.Visi Asuransi AIA Financial:
Menjadi penyedia jasa keuangan yang paling dibutuhkan dan terpercaya di
Indonesia. Kami akan menjadi pemimpin di setiap jalur usaha dengan menawarkan
beragam produk & layanan yang fleksibel, inovatif dan bernilai tinggi; melalui
berbagai jalur distribusi yang terbaik di Indonesia.
4.4. Misi Asuransi AIA Financial:
Untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia
dengan memenuhi kebutuhan finansial mereka yang senantiasa berubah sambil
memahami harapan para pemegang polis, mitra perusahaan, dan pemegang saham.
4.5. Prinsip GCG Yang Diterapkan Agen Asuransi AIA Financial
Agen Asuransi AIA Financial melakukan kegiatan usahanya dengan
cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tercantum dalam surat perjanjian
agen. Prinsip GCG yang diterapkan oleh agen asuransi AIA Financial yang secara
jelas dijabarkan adalah prinsip transparansi ( transparency ). Agen, pada saat
diminta oleh perusahaan, wajib untuk memberikan laporan terperinci kepada
perusahaan mengenai polis-polis, surat permohonan asuransi, tanda terima, atau
catatan yang berada dalam penguasaannya untuk diserahkan kepada atau diambil
oleh pemegang polis, mengenai polis-polis, surat permohonan asuransi, tanda
terima yang dikembalikan oleh pemegang polis kepada agen untuk dibatalkan oleh
perusahaan, dan mengenai setiap transaksi yang dilakukan oleh agen. Agen, pada
saat diminta oleh perusahaan, juga harus memberikan secara terperinci atas
seluruh uang, barangbarang atau jaminan milik perusahaan yang berada dalam
penguasaan agen. Seluruh laporan dan pertanggung jawaban yang diberikan agen
kepada perusahaan wajib ditanda tangani sendiri oleh agen. Apabila laporan dan
pertanggung jawaban tersebut menunjukan bahwa agen telah menguasai uang,

23
barang-barang atau jaminan milik perusahaan, maka pada saat diminta oleh
perusahaan, agen wajib segera menyerahkan uang, barang-barang atau jaminan
tersebut kepadaperusahaan.Selain itu, Agen wajib untuk mengungkapkan secara
benar kepada perusahaan setiap fakta dan keadaan calon pemegang polis dan
tertanggung yang berkaitan dengan penerimaan risiko yang akan dilakukan oleh
perusahaan dan secara akurat memberitahu perusahaan mengenai semua fakta
yang diberikan kepadanya oleh calon pemegang polis atau tertanggung dan/ atau
orang lain yang berkaitan dengan penerimaan risiko tersebut oleh perusahaan.
Prinsip transparansi ( transparency ) yang diterapkan kepada agen
asuransi AIA Financial bukan hanya pada beberapa kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh agen asuransi AIA Financial. Tetapi juga pada beberapa
larangan yang dicantumkan dalam perjanjian agen tersebut seperti :
a. Larangan perubahan dokumen
 Agen dilarang mengubah, menambah dan/atau menghapus data-data
yang tercantum dalam dokumen milik perusahaan, atau surat
permohonan asuransi atau data pemegang polis dan tertanggung yang ,
dari waktu ke waktu, berada dalam penguasaan agen.
 Agen dilarang menggunakan atau menyediakan ilustrasi, surat
pemahaman, brosur, bahan pemasaran atau dokumen apapun baik
dalam bentuk tertulis ataupun elektronik kepada calon pemegang polis
atau pihak manapun selain ilustrasi, surat pemahaman, brosur, bahan
pemasaran atau dokumen lain yang telah disediakan atau diberikan oleh
perusahaan kepada agen untuk digunakan.
 Agen harus memastikan bahwa setiap perubahan yang dibuat/
dilakukan dalam asli surat permohonan asuransi ditandatangani oleh
pemegang polis dan agen. Ketentuan ini tidak berlaku apabila surat
permohonan asuransi dikirimkan dalam bentuk elektronik.
b. Batas kewenangan agen
 Agen dilarang untuk melakukan negosiasi, mengikatkan diri ke dalam
kontrak dan/atau perjanjian untuk dan atas nama perusahaan, dan oleh
karena itu perusahaan tidak akan terikat oleh kontrak dan atau
perjanjian apapun yang dibuat oleh agen. Namun demikian, ketentuan
dalam pasal ini tidak mempengaruhi atau mengurangi hak agen untuk

24
memasarkan atau menjual produk asuransi dan/atau anuitas dengan
tujuan untuk mewujudkan perjanjian asuransi antara perusahaan dengan
seseorang atau suatu badan usaha yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.
 Agen tidak mempunyai kewenangan untuk membuat, mengubah atau
membatalkan perjanjian apapun, atau menghapuskan atau
menimbulkan kewajiban atau hutang atau piutang perusahaan; atau
menerima ung yang menjadi atau akan menjadi jatuh tempo kepada
perusahaan, kecuali atas dasar tanda terima premi yang telah
ditandatangani oleh petugas perusahaan yang berwenang yang hanya
diberikan kepada agen untuk ditagihkan apabila telah mematuhi syarat
dan ketentuan yang tercantum dalam tanda terima tersebut. Agen tidak
berwenang untuk mengkredit atau memotong premi yang belum secara
sah diterima menurut perjanjian dan instruksi perusahaan. Kewenangan
agen hanya sebatas yang telah dinyatakan secara tegas dalam perjanjian
ini.
 Agen wajib untuk segera melaporkan kepada perusahaan atas klaim
yang diajukan oleh pemegang polis atau yang ditunjuk untuk menerima
manfaat asuransi (beneficiary ), dan agen, dalam keadaan apapun,
dilarang untuk mengakui suatu kewajiban atau menawarkan jasa untuk
menyelesaikan klaim atas nama perusahaan.
 Agen dilarang untuk membuat dan atau menyampaikan pernyataan,
gambaran, perbandingan apapun baik secara tertulis maupun lisan, yang
menurut sepengetahuan agen tidak benar, palsu atau belum dibuktikan
kebenarannya, yang berkaitan dengan produk asuransi atau informasi
keuangan. Agen akan mematuhi atau tunduk pada setiap peraturan
dalam bentuk apapun baik yang dikeluarkan oleh perusahaan,
pemerintah maupun asosiasi perusahaan.
c. Larangan penerbitan atau pemasangan iklan oleh agen
Agen dilarang untuk menerbitkan atau menyebabkan diterbitkannya
iklan apapun mengenai perusahaan atau perusahaan asuransi yang lain
di surat kabar, majalah atau jenis media lainnya (baik tercetak, tertulis
maupun dalam bentuk elektronis) tanpa mendapatkan ijin tertulis
terlebih dahulu dari perusahaan. Agen juga dilarang untuk

25
membagikan, mendistribusikan atau menyebabkan diterbitkannya atau
didistribusikannya surat edaran atau tulisan, atau menyebabkan
dituliskannya suatu berita di surat kabar, majalah, publikasi, media lain
atau kepada pihak yang berwenang, tentang perusahaan atau
perusahaan asuransi lainnya tanpa mendapatkan izin tertulis terlebih
dahulu dari perusahaan. Dalam hal terjadi tuntutan hukum terhadap
perusahaan sebagai akibat tindakan atau pernyataan agen yang
melebihi batas kewenangannya, maka seluruh biaya dan kerugian yang
timbul akan menjadi tanggung jawab agen secara pribadi.
d. Larangan pemberian potongan harga atau bujukan
 Agen, selama perjanjian berlaku atau setelah perjanjian berakhir,
dilarang untuk membayarkan atau memberikan, atau menawarkan untuk
membayarkan atau memberikan potongan premi sebagai bujukan
terhadap seseorang untuk mengikuti asuransi. Agen dilarang untuk
berupaya atau mencoba untuk membujuk, baik secara lansung maupun
tidak langsung, agen lainnya atau wakil perusahaan untuk menghentikan
kerjasamanya dengan perusahaan atau mengakhiri perjanjian
keagenannya dengan perusahaan ( sebagaimana berlaku).
 Agen, selama perjanjian berlaku atau setelah perjanjian berakhir,
dilarang untuk turut serta dalam suatu rencana atau membujuk
pemegang polis atau siapapun, untuk membuat klaim asuransi apapun
yang tidak wajar dan tidak sah dan agen dilarang untuk menerima atau
berusaha untuk menerima pembayaran uang apapun baik sebagian atau
sepenuhnya, dari klaim yang dibayarkan oleh perusahaan yang terbukti
sah maupun dari hasil penyelesaian atas klaim.
 Tanpa mengesampingkan butir (a) dan (b), jika seorang agen sebelum
menjadi agen dari perusahaan adalah agen dari perusahaan asuransi lain,
maka agen dilarang secara sadar menyebabkan seorang pemegang polis
dari perusahaan asuransi lain untuk mengubah, menghentikan,
membatalkan atau mengganti polis yang dimilikinya.
 Selama jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak perjanjian ini berakhir, agen
dilarang untuk membujuk atau menerima atau berusaha membujuk, baik
secara langsung maupun tidak langsung, agen lainnya, agency leader,

26
karyawan atau wakil perusahaan untuk meninggalkan atau mengakhiri
perjanjiannya atau perjanjian lainnya dengan perusahaan ( apabila ada ).
Dengan adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang agen
asuransi AIA Financial maka telah jelaslah bahwa penerapan prinsip
keterbukaan benar-benar dijalankan oleh seorang agen. Setiap kegiatan yang
dilakukan oleh agen asuransi AIA financial harus dilakukan secara terbuka dan
dengan sepengetahuan Perusahaan Asuransi AIA financial. Karena agen hanya
merupakan wali dari perusahaan.
4.6. Tanggung Jawab Direksi Agency AIA Financial dalam pengelolaan
Perusahaan
Perusahaan yang berbadan hukum baik yang berbentuk perseroan
terbuka maupun perusahaan tertutup mensyaratkan direksi merupakan pihak yang
paling memiliki peranan penting baik dalam mengatur perusahaan, mengelola
maupun untuk memajukannya. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik
didalam maupun diluar pengadilan ( persona standi in judicio). Setiap anggota
direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
demi kepentingan dan usaha perseroan.
Setiap direksi bertanggung jawab penuh apabila yang bersangkutan bersalah dan
lalai menjalankan tugasnya. Dengan ketentuan mengenai tugas direksi seperti ini
maka direksi mempunyai tugas terhadap perseroan yaitu duty of loyalty dan duty
of care. Kerangka hukum perdata terhadap pertanggungjawaban direksi yang
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya adalah ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 1365 KUH Perdata dijadikan sebagai landasan hukum ganti rugi dan benteng
terakhir ( last resort ) bagi pihak yang dirugikan atas tindakan direksi, sehingga
direksi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dapat dianalogikan sebagai
perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad ). Oleh karena itu analogi terhadap
perbuatan melawan hukum harus diartikan secara luas yaitu perbuatan melawan
hukum bukan saja perbuatan melawan undang-undang akan tetapi juga harus
diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan
dalam mesyarakat baik terhadap diri maupun benda orang lain.
Prinsip duty of loyalty adalah prinsip tanggung jawab direksi yang lahir karena

27
tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (fiduciary
duty), sedangkan prinsip duty of care sebagai prinsip yang merujuk kepada
kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi ( duty of skill and care ). Kedua
prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan
itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.
Tanggung jawab direksi agency pada perusahaan asuransi AIA Financial
berdasarkan prinsip fiduciary duty dan duty of loyalty yang mana dapat
dihubungkan dengan prinsip – prinsip dalam GCG dijelaskan sebagai berikut :
 Direksi agency asuransi AIA Financial menjamin pengungkapan informasi
materil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi
lainnya secara jelas, memadai, dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh
stakeholders sesuai dengan haknya.
 Direksi agency asuransi AIA Financial menjamin pengelolaan perusahaan
secara profesional tanpa ada benturan kepentingan atau pengaruh dan
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 Direksi agency asuransi AIA Financial menjamin aktivitas bisnisnya
dijalankan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban
terhadap pemerintah sesuai peraturan berlaku, bekerjasama secara aktif bagi
manfaat bersama, serta berupaya berkontribusi nyata kepada masyarakat.
 Direksi agency asuransi AIA Financial menjamin perlakuan yang adil dan
setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direksi agency merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi serta
yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan agency yang
diwakilinya, bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di
luar pengadilan. Setiap direksi agency wajib pula dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha
perseroan. Untuk dapat menjadi direksi agency, seorang agen harus memenuhi
syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh perseroan. Salah satu diantaranya harus
mencapai suatu target dalam penjualan polis asuransi.
Direksi agency bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Artinya

28
adalah secara “Fiduciary” harus melaksanakan “ standard of care”. Yang dimaksud
dengan fiduciary duty adalah tugas yang dijalankan oleh direksi agency yang
penuh tanggung jawab untuk kepentingan orang atau pihak lain (perseroan).
Direksi agency melakukan tugad dan kewajibannya atas tindakan hukum
berlandaskan kemampuan serta kehati-hatian (duty of skill and care) yang
diperlukan untuk mewujudkan kepentingan perseroan.
Agar direksi sebagai orang sehari-hari mengurus perseroan dapat mencapai
prestasi yang besar, maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan
sesuatu tugas yang tertentu yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian
seseorang dikatakan mempunyai tugas fiduciary duty manakala ia dipercayakan
untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan seseorang lain atau untuk kepentingan
pihak ketiga, dimana seolah-olah berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri atau
suatu derajat keperdulian dan kehati-hatian yang sama jika seseorang karena
kepentingan sendiri umumnya melakukan tindakan terhadap masalahnya sendiri.
Criteria tugas direksi agency perseroan dapat dibada-bedakan sebagai berikut :
o Fiduciary Duty, dalam hal ini yang dimaksud adalah tugas yang terbit dari
hubungan fiduciary antara direksi berkedudukan sebagai trust. Maka
seseorang dereksi agency haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan
(duty of care and skill), itikad baik dan loyalitas, kejujuran terhadap
perusahaannya dengan derajat yang tinggi (high degree).
o Tugas memperdulikan ( duty of care ), tugas memperdulikan ( duty of care)
yang diharapkan dari direksi agency adalah duty of care sebagai mana
dimaksud dalam hal mana terdapat conflict of interest, seorang direksi
agency dilarang atau setidak-tidaknya dibatasi atau diawasi dalam
menjalankan tugasnya. Pengawas tersebut misalnya dengan
memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (disclosure) terhadap
transaksi yang ada.
Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan fiduciary duty tersebut diatas
kepercayaan dan kerahasiaan ( trust and confidence) yang dalam peran ini
meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), keterusterangan
(candor).
Jika diambil intisari dari pengaturan tentang direksi dalam Undang- Undang

29
Perseroan Terbatas, maka pada prinsipnya UUPT memberlakukan tugas fiduciary
duties terhadap direksi.
Karena kedudukannya yang bersifat fiduciary, yang dalam UUPT sampai batas-
batas tertentu diakui, maka tanggung jawab dari direksi menjadi sangat tinggi
(high degree). Dalam melaksanakan kriteria tugas-tugas yang disebutkan tersebut,
direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja
(dishonesty) tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan
mismanagement, kelalaian, atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting
bagi perusahaan.
V. KESIMPULAN & SARAN

30
1. KESIMPULAN :
Dari uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Good Corporate Governance merupakan seperangkat aturan yang dapat
dijadikan acuan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik,
benar, dan penuh integritas, serta membina hubungan dengan para stakeholders,
guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan,
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penerapan prinsip GCG di
Indonesia difokuskan pada lingkungan perusahaan-perusahaan BUMN dan
perusahaan terbuka (public listed company), salah satunya adalah PT. AIA
Financial. AIA Financial menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai alat untuk
meningkatkan kinerja perusahaan dan akuntabilitas kepada publik yang dilakukan
dengan cara mengembangkan dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang
dituangkan dalam code of conduct.
2. Direksi agency AIA financial mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
sebagian besar sama dengan tugas dan tanggung jawab direksi pada umumnya
hanya Direksi agency mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan yang
diwakilinya. Karena agen hanya merupakan wali dari perusahaan asuransi,
sehingga untuk menjadi seorang direksi agency seseorang harus memenuhi syarat
yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi yang salah satunya target dalam
penjualan polis.
2. SARAN

31
Selama ini prinsip-prinsip Good Corporate Governance, cenderung hanya sekedar
sebagai acuan moral bagi para pengelola Perseroan Terbatas (PT). Itu karena
dalam pengaturannya tidak jelas diatur mengenai jaminan perlindungan hukum
bagi pelaku yang menjalankan prinsip corporate governance, atau tentang sanksi
bagi perseroan yang telah mengabaikan prinsip corporate governance, sehingga
berpotensi mengundang kontroversi dalam penerapannya. Oleh karena itu, untuk
mengatasinya, maka sebaiknya ketentuan tentang GCG diatur lebih lanjut.
DAFTAR PUSTAKA

32
http://www.aia-financial.co.id/id/about-aia/good-corporate-governance.html
https://id.123dok.com/document/download/4yr35xpy#_=_
http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-good-corporate-
governance.html
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66255/Chapter%20I.p

GCG AIA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to GCG AIA

Similar to GCG AIA (20)

More from Ade Caswito

More from Ade Caswito (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

GCG AIA