SIide Presentasi Sosialisasi Pilkada Kabupaten Pandeglang di Kecamatan Carita

1. SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015
DI KECAMATAN CARITA
Oleh:
Edi Brata, M.Pd.
(PPK Carita)

4. PILKADA …?

5. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah
provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih
Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, sertaWalikota danWakil
Walikota secara langsung dan demokratis.

6. ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN
• ASAS. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
• PRINSIP. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima)
tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pemungutan suara SERENTAK NASIONAL tahun 2027.
• Masa Peralihan: Desember 2015 (2020), Februari
2017 (2022), Juni 2018 (2023), 2027.

7. DINAMIKA PILKADA 2015
UU 22/2014
pada
24 Sep 2014
Perppu
1/2014 dan
UU 1/2015
UU 8/2015
Kepala Daerah dipilih oleh DPRD
Perppu dikeluarkan Presiden SBY pada akhir masa jabatannya
• Kepala Daerah dipilih rakyat secara langsung
• Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh Kepala DaerahTerpilih
• Uji Publik terhadap Calion Kepala daerah
Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
di pilih rakyat secara langsung

8. TAHAPAN
PEMILIHAN

9. perencanaan program
dan Anggaran
penyusunan
peraturan
perencanaan
penyelenggaraan: tata cara
dan jadwal tahapan
pembentukan
PPK, PPS, dan
KPPS
pemutakhiran dan
penyusunan daftar pemilih
penyerahan DP4
pemberitahuan dan
pendaftaran
pemantau Pemilihan
pembentukan Panwas
Kab/Kota, Panwascam, PPL,
dan PengawasTPS
Tahapan Persiapan

10. Pengumuman
Pendaftaran Paslon
Pendaftaran
Paslon
Penelitian Persyaratan
Paslon
Penetapan Paslon
Kampanye
pengusulan pengesahan
pengangkatan calon
terpilih
Penyelesaian Pelanggaran
dan Sengketa
Penetapan Calon
Terpilih
Penghitungan
dan Rekap
Pemungutan
Suara
Tahapan Penyelenggaraan

11. DAFTAR
PEMILIH

12. Alur
Mutarlih
DP4 DPS DPT
SIAPAKAH WARGA YANG MEMILIKI HAK
PILIH?
 Berumur 17 tahun (9 Desember 2015);
 Pernah kawin;
 Bukan TNI/Polri;
 Tidak sedang dicabut hak politiknya;
 Tidak terganggu jiwanya;
 Berdomisili di Dapil minimal 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya DPS;
Analisis/Coklit
HPS
DPTb-2
DPTb-1
DPPh

13. DAFTAR PEMILIH TETAP

14. DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1

15. APAKAH BAPAK/IBU
TERDAFTAR?

16. PENCALONAN

17. PESERTA PEMILIHAN
Diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik
Perseorangan yang mendaftarkan diri

18. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL
CALON DARI PARTAI/GABUNGAN POLITIK
Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;

19. SEBARAN KURSI DPRD PANDEGLANG
SYARAT DUKUNGAN
MINIMAL 20
PERSEN KURSIGolkar, 8, 16%
Gerindra, 7, 14%
Demokrat, 6, 12%
PKB, 5, 10%
PKS, 5, 10%
PDIP, 5, 10%
PPP, 5, 10%
Nasdem, 4, 8%
Hanura, 2, 4% PBB, 2,
4%
PAN, 1, 2%
TIDAK ADA PARPOL
YANG MEMPEROLEH
20 PERSEN KURSI

20. PEROLEHAN SUARA PILEG 2014 PANDEGLANG
SYARAT DUKUNGAN
MINIMAL 25 %
SUARA SAHGerindra, 89,767 ,
15%
Golkar, 86,494 , 14%
PDI Perjuangan,
60,340 , 10%
PPP, 59,326 ,
10%
Demokrat,
54,909 , 9%
Nasdem, 54,230
, 9%
PKB, 51,829 , 9%
PKS, 48,952 , 8%
Hanura, 33,064 , 5%
PBB,
31,392 ,
5%
PAN, 27,264 , 5%
PKPI, 4,784 , 1%
TIDAK ADA PARPOL
YANG MENCAPAI 25
% SUARA SAH
PKPI TIDAK BISA
MENGUSUNG CALON
KARENA TIDAK
PUNYA KURSI

21. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL
CALON PERSEORANGAN
Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan

22. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL
CALON PERSEORANGAN
Data Kependudukan Kab. Pandeglang (DAK Kemendagri)
Jumlah Penduduk 1.139.840 jiwa
Jumlah Kecamatan 35
Dukungan Minimal Kab. Pandeglang
Penduduk 6,5 % x 1.139.840 = 74.090 Jiwa
Sebaran 50 % x 35= 18 kecamatan

23. PESERTA PEMILIHAN
(CALON)

24. Partai Politik/Gabungan Partai Politik
yang Mengajukan Pasangan Calon
1. Partai Gerakan Indonesia Raya = 7
kursi
2. Partai Kebangkitan Bangsa = 5 kursi
3. Partai Keadilan Sejahtera = 5 kursi
4. Partai NaDem = 4 kursi
5. Partai Bulan Bintang = 2 kursi
6. Partai Hati Nurani Rakyat = 2 kursi
7. Partai Amanat Nasional = 1 kursi
Jumlah Total Kursi = 26 kursi
Partai Politik/Gabungan Partai Politik
yang Mengajukan Pasangan Calon
1. Partai Demokrat = 6 kursi
2. Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan = 5 kursi
Jumlah Total Kursi = 11 Kursi
Mendapatkan 93.269 (Sembilan puluh
tiga ribu dua ratus enam puluh
Sembilan) dukungan dari 74.090 (tujuh
puluh empat ribu Sembilan puluh)
dukungan minimal

25. KAMPANYE

26. Kampanye
Oleh KPU
Debat
Selebaran/flyer, brosur, pamflet,
poster
Baliho, umbul-umbul, dan spanduk
Iklan di Media Masa, Cetak dan
Elektronik
Oleh Calon
Rapat Umum
Pertemuan Terbatas
Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
Kegiatan Lain yang tidak
Melanggar Larangan Kampanye

27. ALAT PERAGA
KAMPANYE

28. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
CIBALIUNGPAGELARAN
MANDALAWANGI

29. Pejabat BUMN dan/atau BUMD, ASN,
Anggota Kepolisian dan Anggota TNI,
serta Kepala Desa dan perangkat
Desa di larang terlibat dalam
kampanye pasangan calon

30. PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

31. ASAS
a. Langsung;
b. Umum;
c. Bebas;
d. Rahasia;
e. Jujur;
f. Adil;
g. Efektif
h. Efisien;
i. Mandiri;
j. Kepastian hukum;
k. Tertib
l. Kepentingan umum;
m. Keterbukaan;
n. Proporsionalitas;
o. Akuntabilitas; dan
p. aksebilitas

33. Pemungutan suara di TPS
dilaksanakan mulai pukul
07.00 sampai dengan pukul
13.00 waktu setempat

34. TPS
1. TPS dapat di buat di halaman atau ruangan/gedung
sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung
tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik
pemerintah termasuk halamannya.
2. Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud,
terlebih dahulu harus mendapat izin dari
pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas
gedung/kantor tersebut
3. TPS harus bebas dari atribut Pasangan calon atau Partai
Politik dalam radius 200 (dua ratus) meter

38. TATA CARA PEMBERIAN SUARA
1. Memastikan susu yang diterima telah di
tanda tangani oleh ketua KPPS;
2. Pemberian suara dilakukan dengan cara
mencoblos menggunakan alat coblos yang
telah disediakan berupa paku;
3. Pemberian suara pada susu dilakukan
dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada
kolom yang berisi nomor urut, pas foto, &
atau nama paslon.

39. SAH!

40. SAH!

41. SAH!

42. TIDAK SAH!

43. TIDAK SAH!

44. TIDAK SAH!

45. PEMUNGUTAN SUARA
DI RUMAH SAKIT ATAU RUMAH
TAHANAN

46. PEMUNGUTAN SUARA
BAGI PEMILIH DISABILITAS

47. PENGHITUNGAN SUARA

49. SAH!

50. SAH!

51. TIDAK SAH!

52. TIDAK SAH!

53. LOGISTIK, PUNGUT-HITUNG, DAN REKAP
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK
Proses pengadaan: 10 Sep - 15 Nop
Produksi dan distribusi: 5 Okt – 8 Des
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
Pemungutan dan penghitungan di TPS: 9 Des
Pengumuman hasill di di TPS: 9 – 15 Des
REKAPITULASI
Rekapitulasi di PPK: 10-16 Des
Rekap dan penetapan di KPU Kab/Kota; 16-18 Des

54. PENETAPAN DAN SENGKETA PHP
PENETAPAN PASLON TANPA PHP
• 21-22 Desember 2015
SENGKETA PHP
• 18 Desember 2015 – 12 Februari 2016
PENETAPAN PASLON PASCA PUTUSAN MK
• 12 Februari – 13 Maret 2016

55. PENGESAHAN DAN EVALUASI
PENGUSULAN PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN BUPATI/ WAKIL BUPATI
•Tanpa PHP: 23-29 Desember 2015
•Dengan PHP: 13 Feb – 14 Maret 2016
EVALUASI DAN PELAPORAN
•Tidak ada PHP: 31 Des 2015 – 1 Februari 2016
•Ada PHP: 16 Maret – 14 April 2016

56. MEMILIH BUPATI ….
HAK ATAU WAJIB?

57. BERAPA LAMA WAKTU YANG
DIBUTUHKAN UNTUK
MEMBERIKAN HAK SUARA?
BERAPA LAMA WAKTU YANG
KITA TANGGUNG DI PIMPIN OLEH
BUPATI TERPILIH?
BERAPA BESAR BIAYA PILKADA
PANDEGLANG?
Rp48.000.000.000

58. KETENTUAN PIDANA

59. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
Pasal 177
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan
yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain
tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar
pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda
paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

60. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
Pasal 178
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain
kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

61. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
Pasal 179
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang
menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan
untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk
digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat
sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

62. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
Pasal 181
Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa
suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan,
menggunakannya, atau menyuruh orang lain
menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan
dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda
paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh
dua juta rupiah).

63. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
Pasal 184
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan
yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-
olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang
diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur,
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati,
Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan
dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda
paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh
dua juta rupiah).

64. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
Pasal 185
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan
yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu
untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi
calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan
calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil
Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12
(dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).

66. Setiap warga negara, kelompok,
ormas,organisasi keagamaan, kelompok
adat, badan hukum, lembaga pendidikan &
media masa cetak/elektronik dapat
berpartisipasi pada setiap tahapan
pemilihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

67. @edibrata 53E13CBD
edibrata@ymail.com; www.edibrata.net; edibrata.wordpress.com