Dokumen ini membahas forum peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik menuju sukses pemilu 2024. Forum ini bertujuan meningkatkan kapasitas partai politik dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel

1. FORUM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK MENUJU
SUKSES PEMILU 2024
Oleh:
Dedi Taryadi, SH M.Si
Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Parpol
Langsa, 9 Maret 2023
1

2. Kantor
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Gedung F Lantai 5,
Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Telp : (021) 3845367
Mobile : 081381763038
Dedi Taryadi, SH. M.Si.
NIP. 19670202 199303 1 002
KASUBDIT FASILITASI KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
Direktorat Politik Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Riwayat Pendidkan
 S1 Ilmu Hukum
 S2 Magister Administrasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

3. PEMILIHAN UMUM
“Pemilu merupakan Triger agar
masyarakat berpartisipasi dan terlibat
secara langsung dalam setiap proses
politik praktis”
“Pemilu diharapkan menjadi konsolidasi
nasional dalam memberikan legitimasi
pada pemerintahan yang efektif dan
kuat”
“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat
untuk memilih anggota DPR, anggota
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan
untuk memilih anggota DPRD yang
dilaksanakan secara langsung umum,
bebas, rahasia , jujur dan adil dalam
NKRI berdasarkan Pancasila”
“Pemilu Memberikan:
 Jaminan Representasi Politik
(keadilan, kejujuran dan kebebsan
untuk memilih)
 Merepresentasikan demokrasi yang
baik
 nilai tambah baik pada nilai-nilai
budaya maupun nilai tambah secara
ekonomi”
TUJUAN PEMILU:
1. Melaksanakan
kedaulatan rakyat
2. Sebagai perwujudan
hak asasi politik
rakyat
3. Memilih wakil-wakil
rakyat yang duduk
di DPR, DPD dan
DPRD, serta memilih
Presiden dan Wakil
Presiden
4. Melaksanakan
pergantian personal
pemerintahan secara
damai, aman, dan
tertib (secara
konstitusional).
5. Menjamin
Kesinambungan
Pembangunan
Nasional.
3

4. 4
PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

5. 2024
INDONESIA
Kontestasi Pemilu dan
Pemilihan tahun 2024
Pemilu
2024
Pemilihan
Kepala
Daerah
27 November
2024
1 Oktober 2024
Pelantikan DPR RI dan
DPD RI
14 Februari 2024
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI,
DPD RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota
Gugatan hasil di
Mahkamah Konstitusi
20 Oktober 2024
Pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden Terpilih
Serentak 2 Kotak Suara
Serentak 5 Kotak Suara
Pemilu tahun 2024 akan
memilih Presiden dan
Wakil Presiden, DPR RI,
DPD RI, DPRD Prov dan
DPRD Kab/Kota pada bulan
Februari dan memilih kepala
daerah di 514 Kab/Kota dan
38 Provinsi pada bulan
November 2024
Pasal 167 ayat (7) : “Penetapan Pasangan
Calon terpilih paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum berakhirnya masa
jabatan Presiden dan Wakil Presiden”
Presiden
Wakil Presiden
580 Anggota
DPR RI
19.817 Anggota
DPRD Prov/kab/kota
136 Anggota
DPD RI
544 Kepala Daerah
Prov/kab/kota
14 Juni 2022 (20 bulan sebelum pemungutan suara)
TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
5

6. 6
Februari
Maret
Februari
Desember
November
Oktober
Juli Juni Maret
Desember
November
Oktober
September
Agustus Januari
Januari
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Juli
Agustus
2022 2023 2024
Pemilu Pilpres Putaran II
Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan
peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
• Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, 14 juni
2022 – 14 juni 2024
• Penyusunan Peraturan KPU, 14 Juni 2022 – 14 Des 2023
Juni
Penetapan Jumlah Kursi dan
Penetapan Daerah Pemilihan
14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023
Pemutakhiran Data Pemilih dan
penyusunan daftar pemilih
14 Oktober – 21 Juni 2023
Mei April
Pencalonan Anggota DPD
6 Desember 2022 –
25 November 2023
Pencalonan Anggota DPR &
DPRD, 24 April 2023 – 25
November 2023
Penetapan DCT Anggota
DPR, DPD, DPRD
25 Nov 2023
Penetapan Pasangan
Calon Presiden & Wapres
25 Nov 2023
Pencalonan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden
19 Oktober 2023 –
25 November 2023
Kampanye 75 Hari:
• Pertemuan terbatas
• Pertemuan tatap muka
• Penyebaran bahan kampanye
• Pemasangan alat peraga
28 Nov 2023 - 10 Feb 2024
September
Kampanye:
• Rapat Umum
• Iklan Media Massa
21 Jan – 10 Feb 2024
Masa Tenang
11 – 13 Feb 2024
Penghitungan Suara
14 Feb – 15 Feb 2024
April Mei
Penetapan Calon terpilih
Presiden dan Wapres,
3 Hari Pasca Putusan MK
Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pilpres Putaran II
22 Maret – 25 April 2024
Kampanye Pilpress Putaran II
2 Juni – 22 Juni 2024
Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu
14 Desember 2022
Tahapan Rawan
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara
15 Feb – 20 Mar 2024
Masa Tenang Pilpres Putaran II
23 Juni – 24 Juni 2024
Penghitungan Suara
26 Juni – 27 Juni 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pilpres Putaran II,
27 Juni – 20 Juli 2024
Penetapan Calon terpilih Presiden dan
Wapres Pilpres Putaran II,
3 Hari Pasca Putusan MK
Pengucapan Sumpah Janji
•DPR RI dan DPD RI 1 Oktober 2024
•Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024
Pemungutan &
Penghitungan Suara
14 Feb 2024
Pemungutan &
Penghitungan Suara
Pilpres Putaran II
26 Juni 2024
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU “14 FEBRUARI 2024”
(PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024)
Keterangan:
Tahun
Tahapan

7. 7
SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024
Memastikan Alokasi anggaran Kegiatan
Pilkada dibebankan pada APBD Tahun 2023
dan APBD Tahun 2024 dalam bentuk belanja
hibah pada SKPD Badan Kesbangpol Prov,
kab/kota
Pemda (Badan Kesbangpol) Prov/Kab/Kota
berkoordinasi dengan KPU Prov/Kab/Kota
dan Bawaslu Prov/Kab/Kota, untuk segera
mengajukan usulan kebutuhan anggaran
Kegiatan Pilkada
Pembahasan Usulan Kebutuhan Pilkada
oleh TAPD dan Badan Kesbangpol Bersama
KPUD dan TAPD dan Badan Kesbangpol
Bersama Bawaslu, mempedomani standar
satuan biaya kebutuhan pendanaan
Kegiatan Pemilihan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
merupakan batas tertinggi yang tidak dapat
dilampaui
1 2
3

8. 8
Standar harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan,
berpedoman pada ketentua peraturan perundang· undangan di
bidang pengelolaan APBN.
Penganggaran untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala
Daerah, diusulkan oleh KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) dan
Bawaslu (Prov, Kab/Kota) kepada Kepala Daerah (Gubernur,
Bupati/Walikota) berdasarkan standar kebutuhan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Usulan anggaran

9. 9

10. 10
STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN
Hasil pembahasan Bersama menjadi
dasar penganggaran BELANJA
HIBAH pendanaan kegiatan
pemilihan yang ditetapkan dalam
APBD sesuai degan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Besaran Dana Hibah Disepakati bersama
oleh TAPD dengan KPU Prov,Kab/Kota
dan Bawaslu Prov, Kab/Kota dituangkan
dalam Berlta Acara untuk menjadi dasar
pencantuman besaran anggaran Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota
dan Wakil
Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD
TA 2024
Penyediaan dana hibah kegiatan
gubernur dan wakil gubernur, bupati
dan wakil bupati serta walikota dan
wakil walikota wajib dianggarkan
pada TA 2023 sebesar 40% dan TA
2024 sebesar 60% dari besaran dana
hibah yang disepakati bersama

11. 11

12. 12
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh
Peserta Pemilu Tahun 2024
24

13. 13
PERAN STRATEGIS PARTAI POLITIK
DALAM KONSTITUSI
Pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah partai politik”
Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum
sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

14. PENGERTIAN PARTAI POLITIK
“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
“DEMOKRASI SEJATINYA BERADA DALAM PARTAI POLITIK KARENA PARTAI
POLITIK MENJADI JEMBATAN PENGHUBUNG KEKUASAAN ANTARA RAKYAT DAN
PEMERINTAH YANG MENJADI PEMEGANG MANDAT KEKUASAAN RAKYAT.”
Partai Politik Pilar Demokrasi
14

15. 15
1 2 3 4 5
PENDIDIKAN POLITIK
BAGI ANGGOTA DAN
MASYARAKAT AGAR
SADAR AKAN HAK
DAN KEWAJIBANNYA
DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
TERCIPTANYA IKLIM
YG KONDUSIF BAGI
PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA
INDONESIA UNTUK
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
PENYERAP
PENGHIMPUN DAN
PENYALUR ASPIRASI
POLITIK
MASYARAKAT
DALAM
MERUSMUSKAN DAN
MENETAPKAN
KEBIJAKAN NEGARA
PARTISIPASI
POLITIK WARGA
NEGARA
REKRUTMEN POLITIK
DALAM PROSES
PENGISIAN JABATAN
POLITIK MELALUI
MEKANISME
DEMOKRASI DENGAN
MEMPERHATIKAN
KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER
FUNGSI STRATEGIS
PARTAI POLITIK
(Pasal 11 UU No.2/2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2/2011)

16. 16
PARTAI POLITIK
MERUPAKAN SALAH
SATU PILAR
DEMOKRASI
PARTAI POLITIK
SEBAGAI INSTITUSI
PENSUPLAI KADER
TERBAIKNYA DI
EKSEKUTIF MAUPUN
LEGISLATIF
PARTAI POLITIK
MENGEMBAN FUNGSI
PENTING, ANTARA LAIN
REKRUITMEN POLITIK,
PENDIDIKAN POLITIK,
KADERISASI, DAN
KANDIDASI
PARTAI POLITIK YANG
KUAT AKAN DAPAT
MENDORONG
TERCIPTANYA
PEMERINTAHAN YG
BERSIH, EFEKTIF,
DEMOKRATIS, DAN
TERPERCAYA
MENGEMBANGKAN
KAPASITAS BERSAING
DALAM PEMILU, DAN
BERKONTRIBUSI
SECARA KREATIF
DALAM PERDEBATAN
KEBIJAKAN PUBLIK
PERAN PARTAI POLITIK

17. 17
SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 900/2310/POLPUM TANGGAL 6 APRIL 2021 TENTANG
PERMOHONAN BANTUAN FASILITASI KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

18. 18
TATA CARA PENILAIAN USULAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
(Sesuai Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Permendagri No 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri No 78 Tahun 2020)
04
02
01 03
PENGAJUAN
SURAT USULAN
Pemerintah
provinsi
mengajukan surat
permohonan
persetujuan
kenaikan Banpol
kepada Menteri
melalui Dirjen
Polpum yang
ditandatangani
oleh Kepala
Daerah.
TIM PENILAIAN
Penilaian terhadap
permohonan
kenaikan Banpol
oleh tim penilaian
tingkat pusat yang
dibentuk melalui SK
Mendagri terdiri
dari: Ditjen Polpum,
Ditjen Keuda, Itjen
Kemendagri, Biro
Hukum Setjen
Kemendagri, Biro
Perencanaan Setjen
Kemendagri, dan
unsur pejabat
terkait.
PERSETUJUAN
MENTERI
Persetujuan
Menteri melalui
Dirjen Polpum
menjadi dasar
pencatuman
kebijakan umum
APBD dan
prioritas dan
plafon anggaran
sementara
(KUAPPAS)
DASAR
PENILAIAN
Persetujuan
diberikan
berdasarkan
penilaian dengan
kriteria meliputi:
a. Kondisi
kemampuan
keuangan
daerah;dan
b. Nilai per suara
bantuan
keuangan
tahun
anggaran
sebelumnya.
PERSETUJUAN
KENAIKAN
BANTUAN
KEUANGAN
PARPOL

19. Swedia 70%
Perancis 50%
Inggris 30%
Italia 30%
Australia 30%
Uzbekistan 100%
Jerman 35%
Meksiko 70%
Turki 90%
Korea Selatan 40%
Jepang 20%
Selandia Baru 0%
Saat ini
di Indonesia baru
memenuhi sekitar
1,5%
dari kebutuhan
Partai Politik
Sumber: Diolah kembali dari Perludem (2019), IFES (2018), KPK & LIPI (2019)
PERSENTASE PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA
19

20. DATA PROVINSI YANG TELAH MENAIKKAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2020 S.D 2023
SUMATERA
KALIMANTAN
JAWA
BALI & NUSA TENGGARA
SULAWESI
MALUKU
PAPUA
1. Kep. Bangka Belitung (TA. 2021):
Rp1.708,- menjadi Rp6.000,-
2. Sumatera Utara (TA. 2022):
Rp1.200,- menjadi Rp5.000,-
3. Bengkulu (TA. 2022):
Rp1.808,- menjadi Rp3.500,-
4. Aceh (TA. 2022):
Rp1.200,- menjadi Rp2.000,-
5. Kep. Riau (TA. 2022):
Rp1.989,- menjadi Rp2.984,-
6. Riau (TA. 2022):
Rp1.200,- menjadi Rp5.000,-
7. Jambi (TA. 2022):
Rp1.200,- menjadi Rp3.000,
8. Sumatera Selatan (TA. 2023):
Rp1.200,- menjadi Rp3.000,
9. Lampung (TA. 2023):
Rp1.200,- menjadi Rp2.400,
1. Kalimantan Barat (TA. 2020):
Rp1.200,- menjadi Rp2.500,-
2. Kalimantan Tengah (TA. 2021):
Rp1.235,- menjadi Rp5.000,-
3. Kalimantan Selatan (TA. 2022):
Rp1.200,- menjadi Rp5.000,-
4. Kalimantan Timur (TA. 2023):
Rp1.200,- menjadi Rp5.000,-
1. DKI Jakarta (TA. 2020):
Rp2.500,- menjadi Rp5.000,-
2. Banten (TA. 2023):
Rp3.500,- menjadi Rp5.000,-
3. Jawa Barat (TA. 2023):
Rp2.500,- menjadi Rp7.500,-
4. Jawa Timur (TA. 2022):
Rp1.200,- menjadi Rp2.500,-
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (TA. 2023):
Rp1.200,- menjadi Rp 5.000,-
1. Bali (TA. 2022):
Rp5.000,- menjadi Rp7.500,-
Belum Ada Pengajuan Kenaikan
Belum Ada Pengajuan Kenaikan
1. Papua Barat (TA. 2022):
Rp2.946,- menjadi Rp4.716,-
Sumber: Data diolah oleh Ditjen Polpum
20

21. DATA BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
SELURUH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022
SUMATERA
KALIMANTAN
JAWA
BALI & NUSA TENGGARA
SULAWESI
MALUKU
PAPUA
1. Aceh : Rp2.000,-
2. Sumut : Rp5.000,-
3. Sumsel : Rp3.000,-
4. Sumbar : Rp1.200,-
5. Bengkulu : Rp3.500,-
6. Riau : Rp5.000,-
7. Kepri : Rp2.984,-
8. Jambi : Rp3.000,-
9. Lampung : Rp2.400,-
10.Babel : Rp6.000,-
1. Kalimantan Barat Rp2.500,-
2. Kalimantan Tengah : Rp5.000,-
3. Kalimantan Selatan : Rp5.000,-
4. Kalimantan Timur : Rp5.000,-
5. Kalimantan Utara : Rp7.887,53,-
1. DKI Jakarta : Rp5.000,-
2. Banten : Rp3.500,-
3. Jawa Barat : Rp7.500,-
4. Jawa Tengah: Rp1.200,-
5. Jawa Timur : Rp5.000,-
6. Yogyakarta : Rp5.000,-
1. Bali : Rp7.500,-
2. Nusa Tenggara Barat : Rp1.200,-
3. Nusa Tenggara Timur : Rp1.200,-
1. Gorontalo : Rp1.643,-
2. Sulbar : Rp1.600,-
3. Sulteng : Rp1.200,-
4. Sultra : Rp1.200,-
5. Sulsel : Rp1.200,-
6. Sulut : Rp1.200
1. Maluku: Rp1.965,-
2. Maluku Utara: Rp1.996,-
1. Papua : Rp1.200,-
2. Papua Barat: Rp4.716,-
“65% Provinsi Seluruh Indonesia Besaran
Bantuan Keuangan Partai Politik Lebih dari
”
Sumber:
Data diolah oleh Ditjen Polpum
21

22. DATA BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
SELURUH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022
SUMATERA
KALIMANTAN
JAWA
BALI & NUSA TENGGARA
SULAWESI
MALUKU
PAPUA
1. Kab. Lhoksumawe: Rp4.750,-
2. Kab. Gayo Luwes: Rp1.500,-
3. Kab. Pakpak Bharat: Rp24.363,-
4. Kab. Langkat : Rp1.672,-
5. Kab. Padang Panjang: Rp23.526,-
6. Kota Padang: Rp2.250,-
7. Kota Dumai: Rp16.920,-
8. Kota Pekanbaru: Rp2.953,-
9. Kota Prabumulih : Rp9.086,-
10. Kab. Oku Timur: Rp2.448,-
11. Kota Langsa : Rp9.300,-
1. Kab. Kayong Utara : Rp10.770,-
2. Kab. Sintang: Rp3.000,-
3. Kab. Sukamara: Rp21.227,-
4. Kab. Kotim: Rp4.693,-
5. Kab. Banjar Baru : Rp10.447,-
6. Kab. Kota Baru: Rp3.151,-
7. Kab. Tana Tidung: Rp68.675,-
8. Kab. Mahakam Ulu: Rp.22.116,
9. Kab. Tanah Laut: Rp. 8.350 -
10. Kab. Tabalong Rp. 8.500,-
1. Kota Cirebon: Rp9.264,-
2. Kota Bandung Rp5.500,-
3. Kab. Bogor: Rp1.500,-
4. Kota Magelang: Rp8.207,-
5. Kab. Brebes: Rp1.500,-
6. Kota Cilegon: Rp4.624,-
7. Kab. Serang: Rp1.500,-
8. Kota Mojokerto: Rp8.016,-
9. Kota. Malang: Rp15.000,-
1. Kab. Badung: Rp10.000,-
2. Kab. Karang Asem: Rp2.886,-
3. Kab. Sumbawa Barat: Rp5.735,-
4. Kab. Lombok Tengah: Rp1.609,-
5. Kota Sumba Barat: Rp16.844,-
6. Kab. Alor : Rp.1.500,-
1. Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro: Rp17.170,-
2. Kota Manado: Rp 4.908,-
3. Kab. Minahasa: Rp2.623,-
4. Kab. Buol : Rp11.045,-
5. Kab. Sigi : Rp3.657,-
6. Kota Pare-pare: Rp10.756,-
7. Kota Makassar: Rp18.55,85
8. Kab. Konawe Utara: Rp12.502,-
9. Kab. Konawe Selatan: Rp1.200,-
10.Kab. Bolaang Mongondow Utara: Rp. 13.824,-
11.Kab. Banggai Kepulauan: Rp. 9.157,-
1. Kab. Buru Selatan: Rp17.400,-
2. Kota Ambon: Rp1.500,-
3. Kab. HalBar: Rp 9.223,-
4. Kab. HalSel: Rp 6.205,-
5. Kab. Halut : Rp 7.100,-
1. Kota Jayapura: Rp256.705,-
2. Kab. Keerom: Rp1.500,-
3. Kab. Manokwari: Rp20.016,-
4. Kota Sorong: Rp8.450,-
“90% Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Besaran
Bantuan Keuangan Partai Politik sudah Lebih dari
”
Sumber:
Data diolah oleh Ditjen Polpum
Keterangan
Sample data besaran banpol
kab/kota TA 2022
22

23. KONSOLIDAS
I INTERNAL
PARTAI
KINERJA
ORGANISASI
PARPOL
terhubung dengan:
• STABILITAS SISTEM POLITIK;
• KONSOLIDASI DEMOKRASI;
• KESUKSESAN PENYELENGGARAN PEMILU
2024.
terhubung dengan:
• KINERJA DAN/ATAU FUNGSI PARTAI
POLITIK;
• PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA
PARTAI;
• PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILIH;
• AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
KEUANGAN.
AGENDA PENGUATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
23

24. 24
01
02
03
04
KEUANGAN FINANASIAL: Partai sebagai organisasi publik dapat memperoleh dana dari sumbangan
masyarakat, anggota, politisi/pejabat publik dan negara.
FUNGSIONAL: Sebagai organisasi publik: partai memiliki tanggungjawab fungsional--fungsi agregasi
kepentingan, aspirasi, kontrol terhadap pemerintahan.
DEMOKRASI INTERNAL: Sebagai institusi demokrasi utama [amanat UUD 1945] ada tanggungjawab
pengembangan budaya dan kultur demokrasi, baik internal maupun eksternal
KADERISASI DAN REKRUTMEN POLITIK: 1. Modernisasi organisasi parpol membutuhkan kader dan
pengkaderan 2. Sumber pengisian jabatan penting dalam demokrasi
PENUTUP
05 ETIK: Partai terikat oleh nilai-nilai dan norma sebagai landasan dalam berperilaku, baik sebagai
organisasi publik maupun sebagai politisi dan organisasi penting demokrasi.
06 INTEGRITAS & POLITIK YANG BERSIH: Partai memiliki tanggungjawab untuk menghadirkan
ekosistem politik organisasi yang bersih, jujur dan berintegritas

25. 25
TERIMA KASIH