Tahapan pilkada serentak tahun 2015

1
TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
By: Bagus Setiawan
1.1. Tahapan-Tahapan Pilkada serentak 2015
Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 telah ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2015 Tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan peraturan KPU, tahapan dan jadwal
pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 yang perlu diperhatikan oleh para kader PDI Perjuangan di
Provinsi Jawa Barat, khususnya tim pemenangan (BP Pemilu) Pilkada adalah tahapan Pilkada yang
dimulai dari tahapan pencalonan dan tahapan paska pemungutan-penghitungan suara.
Berikut ini jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 berdasarkan PKPU No. 2
Tahun 2015:
1) Pencalonan
a. Pendaftaran
 Pengumuman pendaftaran pasangan calon (14-25 Juli 2015);
 Pendaftaran pasangan calon – selama 3 hari (26-28 Juli 2015);
 Pemeriksaan kesehatan (26 Juli 2015);
 Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan (1-2 Agustus 2015).
b. Syarat pendaftaran dan verifikasi
 Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon (28 Juli-3Agustus 2015);
 Pemberitahuan hasil penelitian (3-4Agustus 2015);
 Perbaikan syarat pencalonan parpol atau gabungan parpol (4-7 Agustus 2015);
 Perbaikan syarat pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol (4-7 Agustus 2015);
 Penelitian perbaikan syarat pencalonan parpol atau gabungan parpol (8-14 Agustus
2015);
 Penelitian perbaikan syarat calon (8-4 Agustus 2015);
 Penetapan pasangan calon (24 Agustus 2015);
 Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon (25-26 Agustus 2015).
2) Sengketa TUN pemilihan
Sengketa TUN pemilihan adalah sengketa yang muncul akibat dari ketidakpuasan pasangan
calon, parpol, atau gabungan parpol, terkait penetapan KPU terhadap pasangan calon yang

2
berhak mengikuti Pilkada. Pengajuan gugatan sengketa TUN dilakukan dalam beberapa
tahapan berikut ini:
a. Pengajuan gugatan
 Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu
Kabupaten/Kota (24-26 Agustus 2015);
 Perbaikan permohonan sengketa (27-29 Agustus 2015);
 Penyelesaian sengketa dan putusan (30 Agustus-30 September 2015);
 Pengajuan gugatan atas sengketa TUN (11-13 September 2015);
 Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan (14-16 September).
b. Pelaksanaan pengadilan tinggi TUN
Pengadilan tinggi TUN dilaksanakan jika para pihak yang bersengketa, baik salah satu
maupun kedua belah pihak, merasa tidak puas dengan putusan pengadilan TUN pada
tingkat pertama, sehingga dilakukan usaha banding ke pengadilan tinggi TUN. Tahapannya
adalah sebagai berikut:
 Pengadilan Tinggi TUN memeriksa dan memutus gugatan (17 September-8 Oktober
2015);
 KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil
putusan Pengadilan Tinggi TUN (9-11 Oktober 2015);
 Kasasi pada tingkat Mahkamah Agung (MA) (8-15 Oktober 2015);
 MA memeriksa dan memutuskan kasasi (16 Oktober-14 November 2015);
 KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan
MA (5-17 November 2015).
3) Data pemilih
Berdasarkan PKPU No. 4 Tahun 2015, yang masuk dalam kategori data pemilih adalah sebagai
berikut:
a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah, berisi data penduduk yang memenuhi
persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
b. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
DPS adalah data pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilu atau
pemilihan terakhir.
c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

3
DPT adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
d. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1)
DPTb-1 adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi
memenuhi syarat sebagai pemilih dan didaftarkan paling lambat 7 hari setelah
pengumuman DPT.
e. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 (DPTb-2)
DPTb-2 adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 tetapi memenuhi
syarat sebagai pemilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal
pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga
(KK), Paspor, dan/atau identitas lainnya.
f. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
DPPh adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang
menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
Jadwal pengolahan DP4 yang telah ditetapkan oleh KPU adalah sebagai berikut:
 Penerimaan DP4 oleh KPU (3 Juni 2015);
 Analisis DP4 (4-10 Juni 2015);
 Sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih pemilu terakhir (11-19 Juni 2015);
 Penyampaian hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU Kabupaten/Kota (20-23 Juni 2015);
 Pengumuman hasil analisis DP4 (24 Juni 2015).
Sedangkan jadwal proses penyusunan daftar pemilih yang akan digunakan pada Pilkada
serentak Tahun 2015 (DPS, DPT, dan DPTb-1) adalah sebagai berikut:
 Penyusunan daftar pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS
(24 Juni-14 Juli 2015);
 Pemutakhiran daftar pemilih (15 Juli-26 Agustus 2015);
 Pencocokan daftar pemilih (15 Juli-19 Agustus 2015);
 Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran (20-26 Agustus 2015);
 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan
penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK (27-29 Agustus 2015);
 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan (30-31 Agustus 2015);
 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan
sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) (1-2 September 2015);

4
 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai
Daftar Pemilih Sementara (DPS) (2-3 September 2015);
 Penyampaian DPS kepada PPS (3-9 September 2015);
 Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS (10-19 September 2015);
 Perbaikan DPS (20-25 September 2015);
 Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS
hasil perbaikan kepada PPK (26-28 September 2015);
 Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan (29-30 September 2015);
 Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota utnuk ditetapkan sebagai DPT (1-2
Oktober 2015);
 Penyampaian DPT kepada PPS (3-12 Oktober 2015);
 Pengumuman DPT oleh PPS (12 Oktober-9 Desember 2015);
 Rekapitulasi DPT tingkat provinsi (3-4 Oktober 2015);
 Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1 (13-20
Oktober 2015);
 Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPTB-1 oleh PPS
kepada PPK (21-23 Oktober 2015);
 Rekapitulasi DPTB-1 tingkat kecamatan (24-26 Oktober 2015);
 Rekapitulasi dan penetapan DPTB-1 tingkat kabupaten/kota (27-28 Oktober 2015);
 Penyampaian DPTB-1 kepada PPS (29 Oktober-27 November 2015);
 Rekapitulasi DPTb-1 tingkat provinsi (29-30 Oktober 2015);
 Pengumuman DPTb-1 oleh PPS (7-9 Desember 2015).
4) Kampanye
Kegiatan kampanye berdasarkan penyelenggaranya dibagi menjadi 2 yaitu:
a. Kampanye yang diselenggarakan oleh masing-masing pasangan calon dan/atau tim
kampanye
Jadwal kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye
adalah sebagai berikut:
 Pertemuan terbatas (27 Agustus-5 September 2015);
 Pertemuan tatap muka dan dialog (27 Agustus-5 September 2015);
 Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan/atau peraturan perundang-
undangan (27 Agustus-5 September 2015).

5
b. Kampanye yang diselenggarakan/difasilitasi oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota
Jadwal kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan/atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon (27 Agustus-5 Desember 2015);
 Penyebaran bahan kampanye kepada umum (27 Agustus-5 September 2015);
 Pemasangan alat peraga (27 Agustus-5 September 2015);
 Iklan media massa cetak dan elektronik (14 hari sebelum masa tenang).
Terkait dengan kegiatan pelaporan dana kampanye, KPU menetapkan jadwal tahapan
kegiatannya sebagai berikut:
 Penyerahan laporan awal dana kampanye (26 Agustus 2015);
 Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye (27 Agustus 2015);
 Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (16 Oktober 2015);
 Pengumuman penerimaan laporan sumbangan dana kampanye (17 Oktober 2015);
 Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) (6 Desember
2015);
 Penyerahan LPPDK kepada KAP (7-8 Desember 2015);
 Audit LPPDK (7-22 Desember 2015).
5) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
Jadwal kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (10 September-
November 2015);
 Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (5
Oktober-8 Desember 2015).
6) Pungut-Hitung
Kegiatan ini dibagi menjadi kedalam 2 kegiatan utama, yaitu:
a. Pemungutan suara
 Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih (6-8 Desember 2015);
 Pungut hitung suara di TPS (9 Desember 2015);
 Pengumuman hasil hitung suara di TPS (9-15 Desember 2015);
 Penyampaian hasil hitung suara dari KPPS kepada PPS (9 Desember 2015).

6
b. Penghitungan suara
 Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK (9-10 Desember);
 Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil
rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota (10-16 Desember 2015);
 Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (11-17 Desember 2015);
 Rekapitulasi hasil penghitungan suara tiangkat kabupaten/kota, penetapan hasil
rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi (16-18 Desember 2015);
 Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota (17-23 Desember 2015);
 Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapannya (18-19
Desember 2015);
 Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi (19-27 Desember 2015).
7) Penetapan pasangan calon pemenang
Tahapan kegiatan yang dilakukan KPU dalam menetapkan pasangan calon terpilih adalah
sebagai berikut:
 Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU
Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota
dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;
 KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan
penetapan pasangan calon terpilih dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
8) Sengketa perselisihan hasil pemilihan
Setelah penetapan calon bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota terpilih
pada tanggal 21-22 Desember 2015, maka pada tanggal 23-29 Desember 2015, ditetapkan
pasangan calon terpilih ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil
walikota. Akan tetapi, jika ada pihak lain (pasangan calon dan/atau parpol atau gabungan
parpol lain) yang tidak puas, atau merasa telah terjadi kecurangan dalam proses pilkada yang
telah diselenggarakan, maka sebelum penetapan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota
dan wakil walikota terpilih, dibuka mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan hasil
pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tahapan sebagai berikut:
 Pengajuan permohonan/gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan (18-21 Desember
2015);
 Perbaikan permohonan/gugatan (21-24 Desember 2015);
 Verifikasi berkas permohonan (24-27 Desember 2015);

7
 Penyelesaian sengketa dan putusan (28 Desember 2015-12 Februari 2016).
Paska putusan MK yang menetapkan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan sekaligus
menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota
terpilih, maka ditetapkan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota terpilih
pada tanggal 12 Februari-13 Maret 2016.
1.2. Penjelasan Tahapan Pilkada Serentak 2015
Untuk mensukseskan upaya pemenangan pasangan calon yang akan diusung PDI Perjuangan,
segenap kader partai, khususnya BP Pemilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dan Tim Kampanye
yang berada di Kabupaten/Kota dan para kader yang akan terlibat langsung dalam proses pemenangan
Pilkada di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, harus memahami apa saja yang menjadi tahapan dalam
pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015. Dengan memahami tahapan-tahapan tersebut dengan baik,
diharapkan para kader dapat menyusun berbagai langkah taktis sesuai dengan strategi yang telah
ditetapkan dan berdasarkan kepada kondisi kekinian di wilayah masing-masing.
Penjelasan tahapan Pilkada serentak Tahun 2015 di bawah ini, dijelaskan berdasarkan peraturan
terkait (peraturan teknis penyelenggaraan tahapan) dengan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015.
Dengan demikian, maka berbagai langkah taktis-strategis yang nantinya ditetapkan dan dilaksanakan
tidak akan menabrak dan melanggar kaidah-kaidah hukum yang ada. Di sisi lain, dengan adanya
penjelasan ini, diharapkan seluruh kader, khususnya tim kampanye dan tim sukses, mampu
mengantisipasi berbagai langkah-langkah yang melanggar kaidah dan aturan hukum yang dilakukan oleh
pihak lawan, sehingga bisa diolah menjadi satu kekuatan pendorong bagi suksesi pasangan calon yang
akan didorong dan diperjuangkan oleh partai. Output terjauh dari hal ini adalah, PDI Perjuangan Jawa
Barat mampu menjadi kekuatan yang ikut menjaga dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan proses
Pilkada yang jujur dan adil.
1.2.1. Syarat Pencalonan
Dasar hukum atau ketentuan utama dalam syarat pencalonan pada Pilkada serentak Tahun 2015
diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketentuan utama dalam UU No. 8
Tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

8
1) Perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang
bersangkutan. (Pasal 40 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015).
2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon
menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan
itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. (Pasal 40 ayat (3) UU No.8 Tahun 2015).
Ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2015 tersebut diatur dan dinyatakan kembali dalam Pasal 5 ayat
(2) dan (3) PKPU No. 9 Tahun 2015. Sebagai penjelasan tambahan, terkait dengan rumus penghitungan
syarat pencalonan dan penetapan serta penyampaian hasil penghitungan syarat pencalonan, dalam
Pasal 5 ayat (4), (5), dan (6) PKPU No. 9 Tahun 2015 dinyatakan:
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:
a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu
Terakhir x 20/100; dan
b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
(5) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang
penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang
penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
(6) Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
Dalam proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, yang dilakukan oleh partai politik tingkat Kabupaten/Kota, haruslah disertai dengan Surat
Keputusan dari Pengurus Pusat Partai Politik tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 42
ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015, yaitu:
Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai
Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan
Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh
Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

9
Sedangkan untuk pendaftaran pasangan calon yang dilakukan gabungan partai politik pada tingkat
Kabupaten/Kota, maka dalam proses pendaftaran haruslah dilengkapi dengan tanda tangan dari masing-
masing Ketua dan Sekretaris Partai pengusung, di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dan disertai
dengan Surat Keputusan dari masing-masing Pengurus Pusat Parpol pengusung. Hal ini seperti yang
diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015, yaitu:
Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh
gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris
Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai
Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai
Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai
Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.
Surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus partai politik atau gabungan partai politik tentang
pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota, baik di tingkatan Kabupaten/Kota atau Provinsi serta pada tingkatan pusat,
dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dalam
menerima pendaftaran pasangan calon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PKPU No. 9
Tahun 2015, yaitu:
Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6),
menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam
penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
Terkait dengan pelampiran surat keputusan pengurus parpol dalam gabungan parpol, jika salah
satu parpol tidak melampirkan surat keputusan pencalonan pasangan calon, maka KPU Provinsi/KIP
Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat mencoret parpol tersebut dari dokumen persyaratan
pencalonan pasangan calon. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (3), (4), dan (5) PKPU No. 9 Tahun 2015,
yaitu sebagai berikut:
(3) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik
tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai
Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam dokumen persyaratan

10
pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik
pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
(5) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik
tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik
tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi
Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat
pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon dari
Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.
Disamping syarat-syarat tersebut, dalam Pasal 44 ayat (1) PKPU No. 9 Tahun 2015 juga diatur
tentang syarat lainnya, yaitu sebagai berikut:
Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan:
a. mendaftarkan Tim Kampanye;
b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
Ketentuan tersebut merujuk kepada bunyi Pasal 39 butir g dan butir h PKPU No. 9 Tahun 2015 yang
menyatakan bahwa dalam proses pendaftaran calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota
menerima:
1) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan
kecamatan;
2) menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan
bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon.
Setelah syarat pencalonan terpenuhi, hal berikutnya yang harus diperharikan dalam proses
pencalonan ini adalah masa penndaftaran calon. Dalam hal ini, partai beserta calon-calon yang akan
diusung oleh partai harus sudah mempersiapkan syarat-syarat pencalonan sebelum diumumkannya
masa pendaftaran calon oleh KPU. Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2015, masa
pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Wakil Walikota, dilakukan paling lama 3 hari setelah pengumuman pendaftaran pasangan
calon diumumkan oleh KPU setempat. Hal tersebut kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 37 ayat (3)
dan (4) PKPU No. 9 Tahun 2015, yaitu:
(3) Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari
terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling
lambat pukul 16.00 waktu setempat.

11
Terkait dengan adanya sengketa internal Parpol yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak 2015,
maka dalam Pasal 36 PKPU No. 9 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat
pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses
penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan
terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan
Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima
pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri
tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian
untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-
undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima
pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang
penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
1.2.2. Daftar Pemilih
Daftar pemilih merupakan daftar para pemilih yang disusun dan disediakan oleh KPU. Daftar
pemilih tersebut akan digunakan juga untuk membagi jumlah pemilih untuk setiap TPS. Dalam hal ini
KPU telah menetapkan bahwa jumlah pemilih untuk tiap TPS paling banyak adalah 800 pemilih.
Daftar pemilih yang akan digunakan oleh KPU dalam melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2015,
seperti yang dijelaskan pada bagian 2.1 tentang daftar pemilih, terdiri dari Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih
Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 (DPTb-2), dan Daftar Pemilih Pindahan
(DPPh). Terkait dengan proses analisa DP4 yang dilakukan oleh KPU, dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 8
Tahun 2015, dinyatakan:
1) KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
2) KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
3) KPU menvampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil
sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan pemutakhiran.
4) KPU Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK
berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21
(dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

12
5) Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membagi
Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus} orang, dengan
memperhatikan:
 tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 memudahkan Pemilih;
 hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu
pemungutan suara.
Data pemilih yang disusun berdasarkan DPS tersebut diserahkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dan hardcopy
(Pasal 9 PKPU No. 4 Tahun 2015).
Terkait dengan telah ditetapkannya DPT dan DPTb-1, maka DPT dan DPTb-1 tersebut tidak dapat
diubah dalam jangka waktu 6 hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat pemilih yang tidak
memenuhi syarat (Pasal 26 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2015). Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih
yang tidak memenuhi syarat, dalam Pasal 26 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2015 dinyatakan:
a. meninggal dunia;
b. pindah domisili;
c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.
Dengan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka PPS harus mencoret dan
member keterangan pada DPT dan DPTB-1 (Pasal 26 ayat (3) PKPU No. 4 Tahun 2015).
Ketentuan terkait dengan DPTb-2 dinyatakan dalam Pasal 27 PKPU No. 4 Tahun 2015, yaitu sebagai
berikut:
(1) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan
membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam
DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya
menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK.
(2) Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar
Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
(3) PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan

13
desa/kelurahan atau sebutan lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan data
Pemilih.
Sedangkan ketentuan tentang DPPh dinyatakan pada Pasal 28 PKPU No. 4 Tahun 2015 yaitu
sebagai berikut:
(1) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22
dapat dilengkapi dengan DPPh.
(2) DPPh sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pernilih yang telah
terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu
tidak dapat menggunakan haknya untuk rnemilih di TPS tempat yang
bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
(3) Keadaan tertentu sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) meliputi:
(4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan forrnulir Model
A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelurn hari pemungutan suara.
Pemilih yang dapat dimasukan ke dalam DPPh haruslah memenuhi beberapa ketentuan,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 PKPU No. 4 Tahun 2015, yaitu sebagai berikut:
(1) Untuk dapat diasukkan ke dalarn DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah
terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal
untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalarn forrnulir Model A.5-KWK
yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum hari pemungutan suara.
(3) Dalarn hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A,5-KWK paling lambat 10
(sepuluh} hari sebelum hari pemungutan suara.

14
Dalam penyusunan data dan daftar pemilih, KPU menggunakan beberapa jenis atau model formulir
dengan kode-kode tertentu. Model formulir-formulir tersebut ditunjukan dalam table di bawah ini:
Tabel 1.1 Jenis Formulir dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
No Kode Nama
1 A-KWK Data Pemilih
2 AA-KWK Data Pemilih Baru
3 AA.1-KWK Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4 AA.2-KWK Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5 A1-KWK Daftar Pemilih Sementara
6 A1.1-1KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
7 A1.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
8 A1.3-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
9 A1.4-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
10 A1.A-KWK Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
11 A2-KWK Daftar Tanggapan Masyarakat
12 A3-KWK Daftar Pemilih Tetap
13 A3.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
14 A3.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
15 A3.3-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
16 A3.4-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
17 ATb.1-KWK Daftar Pemilih Tetap Tambahan
18 ATb 1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Desa/Kelurahan
19 ATb 1.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
20 ATb 1.3-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kabupaten/Kota
21 ATb 1.4-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Provinsi
22 A.4-KWK Daftar Pemilih Tambahan
23 A.5-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
24 A.Tb 2-KWK Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2)

15
1.2.3. Kampanye
Kampenye dalam Pilkada serentak 2015 akan berbeda dengan kampanye pada Pemilu sebelumnya,
khususnya dalam mekanisme pelaksanaannya. Menurut Pasal 65 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015, bentuk-
bentuk kampanye yang akan dilaksanakan pada pemilu-pemilu berikutnya, termasuk Pilkada serentak
Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
c. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga;
f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, mengacu kepada pengaturan pada UU No. 8 Tahun 2015, ada beberapa
catatan penting, yaitu sebagai berikut:
1) Kampenye seperti yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 dilaksanakan 3
hari setelah penetapan pasangan calon. (Pasal 67 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015);
2) Debat publik/debat terbuka antar calon dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 68 ayat (1) UU No. 8/2015 dan Pasal 21 ayat (4) PKPU
No. 7/2015);
3) Kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye
kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa cetak dan media massa
elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD. (Pasal 65
ayat (2) UU No. 8/2015);
4) Lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota. (Pasal 66 ayat (5) UU No. 8/2015).
Kampanye dilaksanakan dengan menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut (Pasal 4 PKPU No. 7
Tahun 2015):
1) jujur;
2) terbuka; dan
3) dialogis.

16
Secara spesifik, pelaksanaan kampanye pada Pilkada serentak Tahun 2015 dinyatakan dalam Pasal
5 PKPU No. 7 Tahun 2015 yaitu:
(1) Kampanye dilaksanakan oleh:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
(2) Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan
dengan metode:
a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
(3) Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(4) Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
(5) Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
Dalam kegiatan kampanye pada pilkada serentak 2015, diatur juga tentang Tim Kampanye dan Tim
Penghubung. Tentang Tim Kampanye dan Tim Pengubung tersebut, pada Pasal 7 PKPU No. 7 Tahun
2015 dinyatakan bahwa:
(1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim
Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
(2) Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota
pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
(3) Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk
disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
d. sebagai arsip Pasangan Calon.
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama
Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada
papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

17
Tugas dari Tim Kampanye dan Tim Pengubung tersebut dinyatakan dalam Pasal 8 PKPU No. 7
Tahun 2015, yaitu:
1) Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung
jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
2) Tim Pengubung bertugas:
a. menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
Tim Kampanye tersebut dapat dibentuk hingga tingkat kecamatan, hal ini sesuai dengan
kete tua Pasal ayat PKPU No. Tahu ya g e yataka : Dalam pelaksanaan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon dan/atau Tim
Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
Dalam rangka menunjang kinerja dan tugas dari Tim Kampanye, maka Tim Kampanye dapat
menunjuk para Petugas Kampanye. Hal yang terkait dengan Petugas Kampanye ini diatur dalam
ketentuan Pasal 10 PKPU No. 7 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk
Petugas Kampanye.
(2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh
petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
(3) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara
Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
c. menyebarkan Bahan Kampanye.
(4) Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan
ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
(5) Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari
setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari
sebelum penyelenggaraan Kampanye.
(6) Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:

18
Pelaksanaan kegiatan teknis kampanye tidak harus dilaksanakan langsung oleh Tim Kampanye.
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi kerja, Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi tertentu
sebagai pelaksana kegiatan kampanye. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 11 PKPU No. 7 Tahun 2015
yang menyatakan:
(1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat
menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
(2) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik.
(3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
Selain dilaksanakan oleh organisasi yang ditunjuk oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye,
kegiatan kampanye juga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh perorangan atau oleh para relawan.
Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) PKPU No. 7 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Selain KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
a. orang-seorang;
b. relawan.
(2) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak memilih.
(3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendukung
Pasangan Calon yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela.
Para relawan kampanye ini haruslah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU
Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (4) dan (5) PKPU No. 7 Tahun 2015 yang
menyatakan:
(4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan
relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai
dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
(5) Pendaftaran orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Kegiatan kampanye tidak terlepas dari berbagai atribut dan bahan penunjangnya. Jika pada Pemilu
sebelumnya, baik Pileg maupun Pilpres 2014, seluruh hal yang menyangkut bahan kampanye, termasuk

19
pendistribusiannya, dilakukan oleh masing-masing Pasangan Calon/Caleg, akan tetapi dalam Pilkada
serentak Tahun 2015, distribusi/penyebaran bahan kampanye akan melibatkan pihak KPU
Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 23
PKPU No. 7 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan
metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf b.
(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi
terlipat 21 cm x 10 cm;
c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
Terkait dengan pembiayaan desain dan materi bahan kampanye, maka biaya desain dan materi
bahan kampanye menjadi tanggung jawab pihak Pasangan Calon, sedangkan biaya pencetakan bahan
kampanye akan dibebankan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU Kabupaten Kota. Hal
tersebut seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24 PKPU No. 7 Tahun 2015 yaitu:
(1) Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai
dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi,
program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai
Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi
Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye
sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan
menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
Ketentuan terkait banyaknya jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
dan/atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan dalam Pasal 25 PKPU No. 7 Tahun 2015, yaitu:
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) paling banyak sejumlah kepala
keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala

20
keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye
yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Bahan
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penghubung Pasangan
Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye.
Selain bahan kampanye yang akan dicetak oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU
Kabupaten/Kota, dimungkinkan juga dicetak bahan kampanye lainnya oleh masing-masing Pasangan
Calon sesuai kebutuhan. Dalam Pasal 26 ayat (1) PKPU No. 7 Tahun 2015 dinyatakan jenis-jenis bahan
kampanye yang dapat dicetak oleh masing-masing Pasangan Calon adalah:
a. kaos;
b. topi;
c. mug;
d. kalender;
e. kartu nama;
f. pin;
g. ballpoint;
h. payung; dan/atau
i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
Terkait dengan pendistribusian bahan kampanye lainnya, dalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa
Stiker tidak boleh ditempel di tempat umum, yang meliputi:
a. tempat ibadah termasuk halaman;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
e. jalan-jalan protokol;
f. jalan bebas hambatan;
g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. taman dan pepohonan.
Seluruh bahan kampanye lainnya yang dicetak sendiri oleh para Pasangan Calon memiliki
ketentuan batas maksimal nilai jika dikonversikan dalam bentuk uang. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3)
PKPU No. Tahu di yataka : Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu
rupiah).

21
Selain bahan kampanye, terdapat juga Alat Peraga Kampanye (APK). Pembuatan dan pemasangan
APK untuk setiap Pasangan Calon akan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU
Kabupaten/Kota seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 PKPU No. 7 Tahun 2015 yaitu:
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan
dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf c.
(2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5
(lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh)
buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap
Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
Terkait dengan desain dan pembiayaan, maka desain dan pembiayaan pembuatan APK menjadi
tanggung jawab masing-masing Pasangan Calon. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 PKPU No. 7
Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai
dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi,
program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai
Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Alat Peraga
Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan
Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
APK yang telah didistribusikan dan dipasang akan dijaga keamanannya oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
dan/atau KPU Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 30 ayat (6) PKPU No. 7 Tahun 2015).
Sedangkan untuk pembersihan APK menjelang masa tenang, dalam ketentuan Pasal 31 PKPU No. 7
Tahu di yataka : KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga
Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara .

22
Kegiatan kampanye tidak hanya sebatas menggunakan bahan kampanye dan APK saja tetapi juga
bisa menggunakan media lainnya. Salah satu media kampanye lainnya yang diperbolehkan dalam
Pilkada serentak Tahun 2015 adalah penayangan iklan kampanye di media massa yang difasilitasi oleh
KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Terkait dengan penayangan iklan kampanye
tersebut, dalam Pasal 32 PKPU No. 7 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan
Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d pada:
a. media massa cetak;
b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan
(online); dan/atau
c. lembaga penyiaran;dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan
masyarakat.
(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan dan
menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.
Terkait dengan pembuatan dan pembiayaan materi iklan kampanye, maka pembuatan dan
pembiayaannya menjadi tanggung jawab masing-masing Pasangan Calon. Hal tersebut diatur dalam
Pasal 33 PKPU No. 7 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibuat dan
dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau
durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat
informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik.
(3) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. tulisan;
b. suara;
c. gambar;
d. tulisan dan gambar; dan/atau
e. suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak
interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
(4) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
(5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye
Kabupaten/Kota.
(6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menayangkan Iklan
Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau
Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

23
Terkait dengan waktu dan jumlah penayangan iklan kampanye di media massa, maka dalam Pasal
34 PKPU No. 7 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon,
paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh)
detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling
banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk
setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
Dalam melaksanakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan masing-masing oleh Pasangan Calon
bersama dengan Tim Kampanyenya, para Pasangan Calon dan Tim Kampanye masing-masing, harus
memperhatikan secara seksama syarat-syarat pelaksanaan kegiatan kampanye yang ditetapkan oleh
KPU. Ada 2 bentuk kampanye yang dapat dilaksanakan secara masing-masing oleh Pasangan Calon
bersama dengan Tim Kampanyenya, yaitu Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan Kampanye
dalam bentuk pertemuan tatap muka dan dialog. Dalam Pasal 37 PKPU No. 7 Tahun 2015, dinyatakan
syarat-syarat Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, yaitu:
(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, di dalam ruangan atau
gedung tertutup.
(2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan
oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:
a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
(3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam,
tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
Sedangkan dalam Pasal 39 PKPU No. 7 Tahun 2015 dinyatakan syarat-syarat Kampanye dalam
bentuk tatap muka dan dialog, yaitu:
(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka
dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b secara interaktif.
(2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan di:
a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
b. luar ruangan.

24
(3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau
gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
(4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan
kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum
lainnya.
Selain 2 bentuk kampanye tersebut, Pasangan Calon bersama dengan Tim Kampanyenya juga bisa
melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya. Kampanye dalam bentuk lain tersebut, sesuai
dengan ketentuan Pasal 41 PKPU No. 7 Tahun 2015 adalah:
a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
e. kampanye melalui media sosial.
Ketentuan terkait dengan pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum terdapat dalam Pasal
42 PKPU No. 7 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dimulai pukul 09.00
waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan
menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
(2) Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di
lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
(3) Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda
gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda
gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.Rapat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:
a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota.
Dalam pelaksanaan rapat umum, petugas kampanye wajib menunjuk satu orang atau lebih dari
anggotanya untuk menjadi Koordinator lapangan (Korlap). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal
44 PKPU No. 7 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1
(satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.

25
(2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat
keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
Dalam menentukan waktu pelaksanaan rapat umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU
Kabupaten/Kota harus menyusun jadwal pelaksanaan rapat umum bagi masing-masing Pasangan Calon
dengan terlebih dahulu dengan masing-masing Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebelum jadwal
tersebut ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 50 PKPU No. 7 Tahun 2015 yang
menyatakan:
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye
rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk setiap
Pasangan Calon.
(2) Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
sesuai tingkatan, provinsi, kabupaten/kota.
(3) Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim
Kampanye.
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan
tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah provinsi
dan/atau pemerintah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
Untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan rapat umum, maka Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dapat melibatkan satuan tugas (Satgas) atau sebutan
lainnya. Keterlibatan Satgas dalam pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum diatur dalam
Pasal 45 PKPU No. 7 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
(2) Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti
ketentuan:
a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga
ketertiban dan keamanan Kampanye.
(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan Kampanye.

26
Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan kampanye tidak hanya dijalankan dalam dunia nyata saja,
tetapi juga dijalankan dalam dunia maya/virtual dengan menggunakan media internet. Dengan
menggunakan fungsi pertukaran data dan informasi yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu,
kegiatan kampanye dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Salah satu kegiatan kampanye paling
populer dengan menggunakan media internet adalah kampanye melalui media sosial (medsos). Media
sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai aplikasi yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi
secara langsung dengan pengguna lainnya sehingga membentuk sebuah ruang sosial virtual, telah
menjadi media kampanye yang cukup efektif, khususnya dalam menciptakan opini publik dan pencitraan
pasangan calon.
Melihat kepada fakta tersebut, maka dalam Pilkada serentak Tahun 2015 ini, KPU juga mengatur
tentang Kampanye pada media sosial. Ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 46 PKPU No. 7
(1) Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e
dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
(2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media
sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
(3) Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan Kampanye.
(4) Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Selanjutnya, terkait dengan materi kampanye dalam media sosial, pada Pasal 47 PKPU No. 7 Tahun
2015 dinyatakan:
(1) Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
dapat berupa:
a. tulisan;
b. suara;
c. gambar;
d. tulisan dan gambar; dan/atau
e. suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak
interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
(2) Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan undang-undang tentang Pemilihan.

27
Pelaksanaan kegiatan kampanye melalui media sosial ini dibatasi dalam jangka waktu tertentu.
Batas waktu Kampanye melalui media sosial diatur dalam ketentuan Pasal 48 PKPU No.7 Tahun 2015
yang menyataka : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial
paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan kampanye, masing-masing Pasangan Calon haruslah
ditunjang dengan kemampuan financial untuk mendanai seluruh rangkaian kegiatan kampanyenya. Arus
perputaran uang dengan label dana kampanye seringkali tidak terawasi dan tidak dapat diperhitungkan
se ara rill pe ggu aa ya, sehi gga da a ka pa ye seri gkali e jadi da a silu a ya g eruju g
pada tindakan pencucian uang dan praktek money politic. Dalam Pasal 74 ayat (5) dan (6) UU No. 8
Tahun 2015 diatur ketentuan mengenai dana kampanye yaitu sebagai berikut:
(5) Sumbangan dana Kampanye dari perseorangan paling banyak Rp.50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon
dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui
pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye
yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Untuk mengantisipasi tidak terjadinya tindakan pencucian uang dan politik uang dengan
memanfaatkan dana kampanye, maka diatur ketentuan terkait dengan pembatasan dana kampanye.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 PKPU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye,
jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya
daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis,
logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
(2) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung
total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya
daerah;
c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp
25.000,00;
e. jasa manajemen/konsultan.
(3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai Politik atau

28
Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk
mendapatkan masukan.
(4) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan
memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Dana yang akan digunakan oleh masing-masing Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan
kampanyenya, haruslah disimpan dalam satu rekening khusus dana kampanye. Hal tersebut diatur
dalam Pasal 14 PKPU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.
(2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak
dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
(3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat
pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.
Seluruh arus keluar-masuknya dana kampenye masing-masing Pasangan Calon harus dilaporkan
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Pelaporan dana kampanye tersebut
diatur dalam ketentuan Pasal 19 PKPU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota.
(2) Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang
akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Selanjutnya, terkait dengan proses penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye diatur
dalam Pasal 20 PKPU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan:
Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang
terdiri atas:
a. LADK (Laporan Awal Dana Kampanye);
b. LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye); dan
c. LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

29
Ketentuan terkait dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diatur dalam Pasal 21 PKPU No. 8
(1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah pembukuan yang
memuat informasi:
a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
(2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup pada saat
penetapan Pasangan Calon.
LADK yang telah disusun oleh masing-masing Pasangan Calon selanjutnya akan diserahkan kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 22 PKPU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
(2) LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
Lalu pada Pasal 23 PKPU No. 8 Tahun 2015 dinyatakan kembali terkait proses pelaporan LADK yaitu
sebagai berikut:
(1) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat
disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan
surat tugas.
Dana kampanye yang digunakan oleh masing-masing Pasangan Calon dalam kegiatan kampanyenya
dapat bersumber dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari sumbangan dana kampanye.
Masuknya sumbangan dana kampanye ini juga harus dilaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau
KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
tersebut diatur dalam Pasal 28 PKPU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi

30
Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.
(2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP
Selanjutnya pada Pasal 29 PKPU No. 8 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat disampaikan oleh
Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan
surat tugas.
Dalam penggunaan dana kampanye, masing-masing Pasangan Calon juga diwajibkan untuk
menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Ketentuan mengenai
hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 34 PKPU No. 8 Tahun 2015 yaitu:
(1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling
lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
(2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP
Masing-masing Pasangan Calon yang tidak memenuhi ketentuan dan kewajibannya terkait dengan
dana kampanye seperti yang telah diatur dan ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU No. 8
Tahun 2015, akan mendapatkan sanksi. Bentuk-bentuk sanksi terkait dana kampanye tersebut adalah:
1) Pasal 53 PKPU No. 8/2015 menyataka ahwa: Pasangan Calon yang melanggar ketentuan
pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4),
dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
2) Pasal 54 PKPU No. / e yataka ahwa: Pasangan Calon yang terlambat
menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai
batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),
dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
3) Pasal 56 PKPU No. 8/2015 menyatakan bahwa: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenai sanksi berupa
pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
4) Pasal 63 PKPU No. / e yataka ahwa: Dana Kampanye dilarang digunakan untuk
membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

31
1.2.4. Logistik Pemilihan
Logistik pemilihan merupakan segala perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan penyelenggara
(KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota) dalam proses pemilihan, mulai dari proses
sosialisasi, pungut-hitung, hingga pengumuman dan penetapan calon terpilih. Dalam Pasal 2 ayat (2)
PKPU No. 6 Tahun 2015 dinyatakan bahwa perlengkapan penyelenggaraan pemilihan terdiri atas:
a. perlengkapan pemungutan suara;
b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
c. bahan sosialisasi dan kampanye.
Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
1) Surat suara
Dala Pasal ayat PKPU No. Tahu di yataka ahwa: Surat suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon .
Selanjutnya pada Pasal 13 PKPU No. 6 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya
yang dapat berupa mikroteks, hidden image atau tanda khusus lainnya.
(2) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.
Terkait dengan pengadaan surat suara, maka pada Pasal 30 PKPU No. 6 Tahun 2015 dinyatakan
bahwa:
(1) Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma
lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
(2) Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak
2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.
2) Alat untuk memberi tanda pilihan (Alat coblos)
Dalam Pasal 18 PKPU No. 6 Tahun 2015 dinyatakan:
Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat
disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
a. alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos;
atau
b. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara
elektronik.

32
“ela jut ya pada Pasal ayat PKPU No. Tahu di yataka juga ahwa: TPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang
disabilitas .
3) Alat Bantu Tunanetra
Pada Pasal 25 PKPU No. 6 Tahun 2015 dinyatakan bahwa:
(1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l disediakan
untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
(2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan
huruf braille atau bentuk lain.
(3) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. menggunakan bahan art carton;
b. berbentuk empat persegi panjang;
c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
4) Kotak Suara
Hal paling penting yang harus diperhatikan terkait dengan kotak suara adalah bagaimana
pergerakan kotak suara berlangsung. Pada Pasal 103 UU No. 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa:
Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara, PPS wajib
menyerahkan kepada PPK:
a. surat suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
dari TPS dalam kotak suara tersegel; dan
b. berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS di wilayahnya.
5) Jenis formulir pada saat proses pungut-hitung
Jenis-jenis formulir yang digunakan pada proses pungut-hitung dapat dilihat pada ketentuan
Pasal 5 PKPU No. 10 Tahun 2015 berikut ini:
(1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS, terdiri dari formulir:
a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS;
b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS;
c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Sah;
d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di TPS;

33
e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
f. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
g. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara
Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di
TPS kepada Saksi dan PPL;
i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada
Pemilih;
j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;
n. Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
o. Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak
pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor,
dan/atau Identitas Lain.
Selanjutnya ada perlengkapan dalam proses sosialisasi dan kampanye. Pada Pasal 6 PKPU No. 6
Tahun 2015 dinyatakan bahwa:
(1) Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf c, terdiri atas:
a. selebaran (flyer);
b. brosur (leaflet);
c. pamflet;
d. poster;
e. baliho;
f. spanduk;
g. umbul-umbul; dan/atau
h. bahan lainnya.
(2) Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur
tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.
1.2.5. Pungut-Hitung Suara
Pemungutan suara dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan jadwal
tahapan Pilkada serentak Tahun 2015 yang telah disampaikan sebelumnya. Proses pemungutan suara
dilakukan secara tertutup melalui pencoblosan pada surat suara oleh para pemilih yang dilakukan pada
bilik-bilik suara yang telah disediakan oleh KPPS. Setelah proses pemungutan suara selesai, proses
penting yang harus diperhatikan, khususnya oleh para saksi di tiap-tiap TPS adalah proses penghitungan

34
suara. Ketentuan tentang pemungutan suara tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (4), (5), (6), dan (7)
PKPU No. 10 Tahun 2015, yang menyatakan:
(4) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-
KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari
Pemungutan Suara.
(5) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS,
salinan formulir Model CKWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada
PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum
rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan
dari yang bersangkutan.
(6) Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada
formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir
Model C1-KWK Plano berhologram.
(7) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-
KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundangundangan.
Suara yang berada pada kotak suara setelah proses pemungutan suara selesai diserahkan kepada
PP“. Dala hal i i pada Pasal ayat PKPU No. Tahu di yataka : Penyerahan kotak suara
kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan PPL/Pengawas TPS.
Dalam hal terjadi gangguan atau tidak dapat dilaksanakannya penghitungan suara atau tidak dapat
digunakannya hasil pemungutan suara, maka dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terkait
dengan hal ini, dalam Pasal 115 UU No. 1 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan
suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan
Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara
tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan
perundangundangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau
menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh
Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS
yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.

35
Setelah dilakukan pemungutan suara ulang, maka selanjutnya dilakukan proses penghitungan
suara ulang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 113 UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan:
(1) Penghitungan suara ulang meliputi:
a. penghitungan ulang surat suara di TPS; atau
b. penghitungan ulang surat suara di PPS.
(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang
mendapat penerangan cahaya;
c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
e. Saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas;
f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah
ditentukan; dan/atau
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat
suara yang tidak sah.
(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi calon atau
PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang
bersangkutan.
(4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan
penghitungan suara ulang, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan
ulang surat suara di PPS.
(5) Penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPS harus dilaksanakan dan selesai
pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
Selain penghitungan dan pemungutan suara, terdapat proses lain dalam tahapan pungut-hitung
suara yang dapat dilaksanakan ulang jika terjadi keadaan-keadaan tertentu. Dalam hal ini, proses
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU
Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan-keadaan tertentu. Dalam Pasal 115 UU No. 8 Tahun 2015
yang dimaksud dengan keadaan-keadaan tertentu itu adalah sebagai berikut:
a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang
mendapatkan penerangan cahaya;
d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
f. saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat tidak
dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/ata

36
g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang
telah ditentukan.
Terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dalam Pasal 2 PKPU No. 11
Tahun 2015 menyatakan:
(1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
a. kecamatan; dan
b. kabupaten/kota.
(3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota;
dan
c. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.
Sedangkan jenis formulir yang digunakan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara,
dalam Pasal 2 ayat (4) PKPU No. 11 Tahun 2015 dinyatakan:
1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas formulir:
2) Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
3) Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di
setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
4) Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
5) Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di setiap tingkatan;
6) Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di setiap tingkatan;
7) Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
8) Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
9) Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;

37
10) Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
11) Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
12) Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.
Hasil penghitungan suara yang ada di KPPS selanjutnya disampaikan kepada PPK melalui PPS.
Terkait de ga hal i i, pada Pasal PKPU No. Tahu di yataka : KPPS menyampaikan kotak
suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK
melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
Proses selanjutnya dari penyampaian hasil penghitungan suara dinyatakan pada Pasal 4 PKPU No.
11 Tahun 2015 yaitu:
(1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK,
Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, PPS:
a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada
sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;
b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak
mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara,
atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara
dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
(2) Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian
kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
(3) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi
pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS menyampaikan kotak
suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
Pada tingkat PPK untuk menetapkan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan maka diadakan
rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK. Terkait dengan hal tersebut, pada Pasal 8 PKPU
No. 11 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

38
(2) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Saksi;
b. Panwas Kecamatan; dan
c. PPS dan Sekretariat PPS.
(3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan
ketentuan mengenai:
d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4
(empat) orang;
e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani
oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat
kabupaten/kota; dan
g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu
dan menyerahkan surat undangan rapat.
Terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPK tersebut, dalam
Pasal 15 PKPU No. 11 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok
dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK harus ditandatangani oleh Ketua,
Anggota PPK, dan para saksi yang hadir. Hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 16 PKPU No. 11
Tahun 2015 yaitu:
(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi
yang hadir.
(3) PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
a. Saksi; dan
b. Panwas Kecamatan.

39
Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPK tersebut, para saksi
dan/atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih
rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK. Prosedur pengajuan keberatan dalam proses
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 20 PKPU No. 11 Tahun
2015 yaitu:
(1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur
dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila
terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir
Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana
pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara
mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
(5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas
Kecamatan yang hadir.
(7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya
sebagaimana dimaksudpada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah
ditetapkan.
(8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian
khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di kabupaten/kota.
(9) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir
Model DA2-KWK.
(10)PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau
Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
(11)Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.
Setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan selesai dilaksanakan,
proses selanjutnya adalah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota.
Terkait dengan hal tersebut, pada Pasal 22 PKPU No. 11 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada
peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
(2) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

40
a. Saksi;
b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
c. PPK.
(3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan
ketentuan mengenai:
a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua)
orang;
e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani
oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat
kabupaten/kota; dan
g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu
dan menyerahkan surat undangan rapat.
(4) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau
Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi
terkait.
Dalam Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 PKPU No. 11
Tahun 2015, dinyatakan bahwa formulir berita acara sebagai bagian perlengkapan Rekapitulasi
Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari:
1) Model DB-KWK;
2) Model DB1-KWK;
3) Model DB2-KWK;
4) Model DB3-KWK;
5) Model DB4-KWK;
6) Model DB5-KWK;
7) Model DB6-KWK; dan
8) Model DB7-KWK.
Dalam Pasal 30 ayat (3) PKPU No. 11 Tahun 2015 dinyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyerahkan formulir-formulir berita acara rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan
tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
1) Saksi; dan
2) Panwas Kabupaten/Kota.
Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, jika para saksi dan/atau
Panwas Kabupaten/Kota merasa keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil

41
penghitungan suara, maka dapat mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota. Prosedur
pengajuan keberatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota tersebut diatur
pada Pasal 35 PKPU No. 11 Tahun 2015, yaitu:
(1) Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap
prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU/KIP
Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano
dan/atau Model DA1-KWK Plano.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota
sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika
melakukan pembetulan.
(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara
(5) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada
angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi
Panwas Kabupaten/Kota yang hadir.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai
jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
(8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota
mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk
ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat
rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas
Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan
Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
(11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau
video.

42
Dalam Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 PKPU No. 11
Tahun 2015, dinyatakan bahwa formulir berita acara sebagai bagian perlengkapan Rekapitulasi
Penghitungan Suara yang dipersiapkan oleh KIP Provinsi Aceh, terdiri dari:
1) Model DC-KWK;
2) Model DC1-KWK;
3) Model DC2-KWK;
4) Model DC3-KWK;
5) Model DC4-KWK;
6) Model DC5-KWK; dan
7) Model DC6-KWK.
Terkait dengan penyelesaian keberatan dalam wilayah kerja KIP Provinsi Aceh, pada Pasal 48
PKPU No. 11 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur
dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh
wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dengan formulir Model DB1- KWK dan lampirannya.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana
pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan
pembetulan.
(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara
(5) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada
angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), KPU Provinsi/KIP Aceh meminta pendapat dan rekomendasi
Bawaslu Provinsi yang hadir.
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di
wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi
yang telah ditetapkan.
(8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat
sebagai kejadian khusus pada formulir model DC2-KWK.
(9) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi
pada formulir Model DC2-KWK.
(10) KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi dan
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
(11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau
video.

43
1.2.6. Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Mekanisme Pembatalan Keputusan Penetapan
Tahapan selanjutnya setelah tahapan pungut-hitung suara adalah menetapkan Pasangan Calon
terpilih. Tentang Pasangan Calon terpilih tersebut, dalam Pasal 49 PKPU No. 11 Tahun 2015 dinyatakan:
(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara
terbanyak.
(2) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh
lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan
persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
Selanjutnya, terkait dengan penentuan Pasangan Calon terpilih, pada Pasal 51 PKPU No. 11 Tahun
2015 dinyatakan:
(1) Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang
sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan
suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
(2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan
berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau
sebutan lain/kelurahan.
(3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan
lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon
terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di
tingkat TPS.
Setelah diketahui dan ditentukan Pasangan Calon terpilih, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan
penetapan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Terkait dengan hal
tersebut, pada Pasal 54 ayat (1) dinyatakan:
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
c. Panwas Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, dalam Pasal 54 ayat (2), (3), (4), dan (5) PKPU No. 11 Tahun 2015, terkait dengan rapat
pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota penetapan pasangan calon terpilih, dinyatakan bahwa:
(2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita
Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pada hari yang sama kepada:

Tahapan pilkada serentak tahun 2015

Tahapan pilkada serentak tahun 2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Tahapan pilkada serentak tahun 2015

Similar to Tahapan pilkada serentak tahun 2015 (20)

Tahapan pilkada serentak tahun 2015