PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
UUD 1945
Undang – Undang 7 tahun 2023 perubahan Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi
Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal Pemilihan Umum
3 Elemen penting dalam Pemilu
Penyelenggara
Peserta Pemilu
Pemilih
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. Sinergi adalah kunci
sukses pemilu 2024
Oleh :
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan
Haryanto Nugroho, S,STP., M.A.P
2. ✘ Nama : Haryanto Nugroho, S.STP, M.AP
✘ Alamat : Ds. Pododadi RT 01/ RW 04, Dk.Bangunadi Lor, Kec.
Karanganyar
✘ TTL : Pekalongan, 04 Desember 1979
✘ Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
✘ NIP : 19791204 199810 1 001
✘ Status : K-3
✘ Istri : Irmawati, SE
BIODATA
Riwayat Pendidikan
1. SDN Kauman (1991)
2. SMP N 1 Wiradesa (1994)
3. SMA N 3 Pekalongan (1997)
4. STPDN Jatinangor (2002)
5. MAP FISIP UNTAG Semarang (2022)
Organisasi
Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan
Wawasan Kebangsaan DPK KORPRI Kab. Pekalongan
3. Riwayat Jabatan
1. Kasi Kesos Petungkriyono
2. Kasi HAL dan Politik Kantor Kesbangpol
3. Kabid Pemerintahan dan Sosbud Bappeda
4. Camat Doro
5. Kabag Umum Setda Kab. Pekalongan
6. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Pekalongan
7. plt. Ka. Dindikbud
8. plt. Ka. DKPP
9. Sekretaris Bakesbangpol / plt. Kaban Kesbangpol
10. Kepala Badan Kesbangpol
Pendidikan & Pelatihan
1. DIKLATPIM TK. IV ( ADUM ) BADIKLAT DEPDAGRI
2. DIKLATPIM TK. III BADAN DIKLAT PROV.JATENG
3. DIKBANGTAS INTELIJEN PUSDIK INTELIJEN LEMDIKLAT POLRI
4. DIKBANGTAS INTELIJEN KEMENDAGRI & PUSDIKINTEL KODIKLATAD
5. DIKLAT INTELIJEN BADAN KESBANGPOLINMAS PROV. JATENG & BIN
4. PEMILU DAN PILKADA
TAHUN 2024
2024
INDONESIA
Kontestasi Pemilu dan
Pemilihan tahun 2024
Pemilu
2024
Pemilihan
Kepala
Daerah
27 November 2024
1 Oktober Pelantikan DPR RI
dan DPD RI
3 September DPRD Prov.
Jateng
14 Agustus DPRD Kab.
Pekalongan
Pencalonan
Pemilu
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI,
DPD RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota
Gugatan hasil di
Mahkamah Konstitusi
20 Oktober Pelantikan Presiden
dan Wakil Presiden Terpilih
Serentak 2 Kotak Suara
Serentak 5 Kotak Suara
14 Februari 2024
Pemilu tahun 2024 akan
memilih Presiden dan Wakil
Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD
Prov dan DPRD Kab/Kota pada
14 Februari 2024 dan memilih
kepala daerah di 514 Kab/Kota
dan 34 Provinsi pada 27
November 2024. Untuk 3 DOB
menunggu aturan
Pasal 167 ayat (7) : “Penetapan Pasangan
Calon terpilih paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden”
5. AKTOR SUKSES PELAKSANAAN PEMILU
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
MASYARAKAT
PEMERINTAH
PESERTA PEMILIHAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN
KPU, Bawaslu dan DKPP :
Harus on the track pada tugas, fungsi
dan kewenangannya;
Bertindak netral dan berintegritas; dan
Menjamin hak pilih setiap masyarakat.
Partai Politik, Caleg, dan Paslon:
Mendeklarasikan taat prosedur dan
mekanisme Pemilihan;
Mengikuti proses pemilihan dgn baik,
siap menang dan siap kalah; dan
Menjauhi politik uang, black campaign,
hoaks dan kecurangan lainnya.
Memberikan dukungan penyelenggaraan;
Menjamin ketersediaan anggaran; dan
Memberikan fasilitasi bagi penyelenggara,
peserta dan masyarakat sebagaimana
yang diatur dalam perundang-undangan.
Selaku pemilih harus mejadi aktor utama
terwujudnya Pemilihan yang bebas dari
politik uang;
mendorong terwujudnya suasana Pilkada
kondusif, aman, damai, tertib dan lancar
Masyarakat harus datang ke TPS, karena
kesadarannya terhadap pembangunan
daerah, bukan karena iming-iming uang
atau hadiah
6. PERAN PEMERINTAH
DAN PEMDA
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA BENTUK BANTUAN DAN FASILITASI
Penyusunan Data Kependudukan Pasal 201, 202, 204 dan 208
1 Menyiapkan Data Kependudukan DAK2 dan DP4
memberikan hak akses secara penuh ke KPU
Melakukan jemput bola perekaman KTP-el
Pelaksanaan Kampanye Pasal 306
2 Memberikan perlindungan hukum & keamanan pada saat kampanye
Dilarang melakukan tindakan yg menguntungkan atau merugikan
pelaksanaan kampanye
Percetakan dan Distribusi Logistik Pasal 341 dan 345
3 bantuan distribusi logistik
bantuan kendaraan operasional
Peran Linmas Pasal 351
4 Penanganan trantib dan keamanan
Penugasan personil sebanyak 2 personil / TPS
Pemantauan Pelaksanaan Pasal 440
5 Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Pemilu
Mendukung penyelenggara
Netralitas ASN/PNS Pasal 9, dan Pasal 87 UU No. 5 th 2014
6 Menjamin netralitas dari ASN/PNS
ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik
(Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
Penugasan personel pada Sekretariat PPK, Panwaslu
Kecamatan dan PPS
1
Penyediaan Sarana Ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu
Kecamatan dan PPS
2
Pelaksanaan sosialisasi
3
Pelaksanaan Pendidikan Politik
4
Kelancaran transportasi pengiriman logistik
5
Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu
6
Kegiatan lain sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu
7
7. PENYERAHAN DATA
KEPENDUDUKAN
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 201, 202, 204 dan 208 terkait dengan dukungan data
kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU yang akan digunakan untuk Menyusun daftar pemilih, jumlah kursi dan
daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
Kemendagri Menyerahkan Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar
Agregat Kependudukan per Kecamatan
(DAK2) sebagaimana amanat Undag-Undang
paling lambat 16 bulan sebelum hari
pemungutan suara
14 Oktober 2022
1
8. Pendidikan Politik
2
1 Kegiatan Pendidikan Politik konvensional
tatap muka dengan masyarakat berupa
sosialisasi
Pelaksanaan kegiatan Pendidikan politik guna peningkatan literasi politik masyarakat secara massif di daerah dengan target seluruh
lapisan masyarakat dan memanfaatkan berbagai platform yang tersedia baik digital maupun konvensional.
2 Podcast atau Bincang Politik dengan
memanfaatkan platform digital melalui
Youtube, IGTV, dan lainnya
3 Penyebaran Konten Politik dalam bentuk
Videografis guna meningkatkan literasi
politik
4 Iklan layanan masyarakat dengan materi
politik, pemilu dan pemilihan di fasilitas
umum yang ramai
5
Pelaksanaan kursus politik singkat dengan target
pemuda dan perempuan untuk menjadi agen
penyebaran informasi politik secara positif dan aktif
ditengah masyarakat
6 Penyebaran Konten Infografis di media
sosial dengan target milenial dan
pengguna medsos
7 Pendidikan Politik Partisipatif di daerah
(inisiasi Kampung Demokrasi)
TARGET
di 19 Kecamatan
80%
9. Dukungan Sumber
Daya Manusia
3
Penugasan personel pada Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS
Sekretariat PPK
Sekretariat PPS
Sekretariat Panwascam
Laki-laki Perempuan
Mendorong kepada Camat untuk menugaskan personil yang memiliki kualifikasi
dan pengalaman tugas sebagai pendukung PPK, PPS dan Panwascam.
1 Orang Sekretaris
dibantu 2 orang staf
1 Orang Sekretaris
dibantu 2 orang staf
1 Orang Sekretaris
dibantu 2 orang staf
19 Kecamatan
285 Desa/Kelurahan
Sumber : Permendagri No. 137 Tahun
2017
19 Kecamatan
10. DUKUNGAN ANGGARAN PILKADA
4
Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN
2024
2023 2024
Untuk dukungan anggaran diluar tahapan pilkada serentak tahun 2024, hibah dilaksanakan sesuai
dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemberian hibah dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, dapat diberikan kepada
penyelenggara namun bukan merupakan kewajiban apabila diluar tahapan pilkada sebagaimana telah
ditetapkan.
Dukungan penganggaran pada pelaksanaan tahapan pilkada serentak
tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Permendagri nomor 41 tahun
2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang
bersumber dari APBD.
11. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu, pemerintah
dan pemda melaksanakan pemantauan oleh Tim Pemantauan
Perkembangan Situasi Politik di Daerah dengan memotret
dinamika sosial politik di daerah, kesiapan partai politik,
pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai politik, ormas,
penyelenggara pemilihan, dan kelompok kepemiluan lainnya yang
ada di daerah serta melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini
guna meminimalisir terjadinya konflik sehingga stabilitas politik
tetap terjaga.
Pemantauan
perkembangan
situasi politik di
daerah secara
langsung
Target pemantauan
di daerah
Perkembangan situasi
politik di daerah
melalui monitoring di
media baik itu media
mainstream maupun
melalui media sosial
di 19 Kecamatan
PEMANTAUAN
PERKEMBANGAN POLITIK
5