tugas kuliah

1. Menjadi Pemilih Cerdas dan Bermartabat
Titi Anggraini
Anggota Divisi Kajian LPPA
IG: @tanggraini, Twitter: @titianggraini, YouTube: Titi Anggraini

2. Apa itu Demokrasi?
1. Sebuah sistem politik di mana pemerintahan dipilih dan diganti
melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.
2. Partisipasi aktif masyarakat, sebagai warga negara, dalam
kehidupan sipil dan politik.
3. Perlindungan atas hak-hak asasi manusia setiap warga negara.
4. Adanya rule of law, di mana perundangan dan prosedur hukum
yang berlaku diterapkan secara sama dan setara untuk semua
warga negara tanpa terkecuali.
Larry Diamond, 2004

3. Pemilu sebagai mandat dan agenda UUD NRI Tahun 1945

4. Pemilu Bermartabat: Pemilu yang Berkala dan Murni
1
Tersedia kerangka
hukum pemilu
yang demokratis.
2
Diselenggarakan
penyelenggara
pemilu yang
independen,
profesional, dan
berintegritas.
3
Diikuti peserta
pemilu yang
kompetitif,
bersaing dalam
arena kontestasi
yang adil dan
setara.
4
Penegakan hukum
pemilu dilakukan
efektif dan
berkeadilan
(terwujud electoral
justice atau
keadilan pemilu).
5
Birokrasi dan
aparat kemananan
netral dan
profesional.
6
Pemilih berdaya dan
terinformasi baik (well
informed voters).
Membuat keputusan
bermakna
berdasarkan informasi
yang kredibel.
Titi Anggraini, 2023

5. Pemilih Cerdas dan Bermartabat
• Cerdas: Sempurna
perkembangan akal budinya
(untuk berpikir, mengerti, dan
sebagainya); tajam pikiran.
• Bermartabat: Mempunyai
martabat. Martabat adalah
tingkat harkat kemanusiaan,
harga diri.

6. Mengapa harus pemilih cerdas dan bermartabat?
• Demokrasi sudah disepakati sebagai agenda Konstitusi untuk mengisi dan mengganti jabatan-
jabatan strategis pemerintahan. Keputusan yang diambil oleh pemilih akan membentuk masa
depan bangsa. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang mendalam tentang kandidat, isu-isu
penting, dan implikasi dari pilihan sebagai pemilih adalah bagian dari menjaga integritas
demokrasi.
• Setiap pemilih hanya punya satu suara yang bernilai satu (satu orang satu suara satu nilai atau
one person one vote one value (OPOVOV)). Suara adalah cerminan martabat diri sebagai warga
negara.
• Keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada partisipasi aktif warganya, tetapi tanpa
pengetahuan yang memadai, keputusan yang diambil dapat merugikan banyak orang. Maka,
melibatkan diri dalam mendalami platform dan visi misi kandidat, serta memahami isu-isu global
dan lokal, adalah upaya penting untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
• Penting menjadi pemilih cerdas sebab hasil dari pemilu akan memengaruhi segala aspek
kehidupan warga, mulai dari ekonomi hingga lingkungan melalui aturan dan anggaran yang
dibuat oleh pejabat publik yang dihasilkan melalui pemilu.
• Pemilih cerdas memiliki kemampuan untuk menilai integritas calon, kecocokan visi misi dengan
kebutuhan masyarakat, dan dampak kebijakan yang diusung.
• Pemilih cerdas dapat memastikan bahwa suaranya merupakan suara yang berkontribusi positif
terhadap pembangunan masyarakat. Pendidikan politik dan partisipasi aktif dalam proses
pemilihan adalah investasi bagi masa depan negara dan kesejahteraan Masyarakat.

7. PEMILU
UU No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (mengatur
Penyelenggara Pemilu, Pilpres,
dan Pileg) jo. UU 7/2023.
PEMILIHAN (PILKADA)
UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10
Tahun 2016, dan UU No. 6 Tahun 2020
KERANGKA HUKUM PEMILU DAN PILKADA
Regulasi
Teknis
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Mahkamah Agung
6. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa
Agung tentang Sentra Gakkumdu

9. Sistem Pemilu Serentak 2024
• Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres): Sistem Mayoritas dengan Dua
Putaran (Majority Run Off Two Round System). Pasangan calon Presiden dan wakil
Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam
pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang
memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden
(Pasal 6A Ayat (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945).
• Pemilu DPR dan DPRD: Sistem Proporsionalitas Terbuka dengan Suara Terbanyak.
Persentase perolehan kursi partai proporsional atau berimbang dengan persentase
perolehan suara partai. Kursi yang diperoleh partai diberikan kepada caleg yang
memperoleh suara terbanyak dari partai tersebut sesuai dengan jumlah kursi yang
didapat. Pemilih bisa mencoblos langsung caleg dari partai politik yang dipilihnya
pada surat suara.
• Pemilu DPD: Sistem Distrik Berwakil Banyak (Single Nontransferable Vote). Ada 4
anggota DPD yang akan duduk mewakili tiap provinsi. Pemilih memilih satu caleg
DPD yang ada di surat suara dan yang akan terpilih adalah caleg DPD yang
memperoleh suara terbanyak peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

19. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu
Info Profil Kandidat, Partai, dan Caleg

23. SUARA TIDAK SAH (INVALID VOTES) YANG MASIH SANGAT TINGGI
TAHUN
PEMILU
ANGGOTA
DPR RI
PEMILIH
TERDAFTAR
METODE
PEMBERIAN
SUARA
SUARA SAH SUARA TIDAK SAH PARTISIPASI
PEMILIH
(Voter
turnout)
JUMLAH % JUMLAH %
1999 117.749.271 Coblos 105.786.661 96,61% 3.708.386 3,39% 92,99%
2004 148.000.369 Coblos 113.462.414 91,19% 10.957.925 8,81% 84,07%
2009 171.265.441 Centang 104.099.785 85,62% 17.488.581 14,38% 70,99%
2014 185.826.024 Coblos 124.972.491 89,54% 14.601.436 10,46% 75,11%
2019 192.770.611 Coblos 139.971.260 88,88% 17.503.953 11,12% 81,69%
PEMILU ANGGOTA DPD RI (2019)
Suara sah = 126.938.049 atau 81,00%
Suara tidak sah = 29.777.821 atau 19,00%
UKURAN SURAT SUARA PEMILU SERENTAK 2019
PILPRES = 22 x 31 cm
DPR RI = 51 x 82 CM (Maks. 10 kursi/dapil)
DPD RI = 58 x 78 CM (Maks. 60 calon)
Bilik pemungutan suara berbentuk huruf u (u shape) dengan lebar dan tinggi pada
sisi tengah paling kecil 60 cm & dan pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 cm

24. Tips Coblosan Agar Bernilai Suara Sah
• Ketahui akan memilih di dapil mana. Kenali dapil DPR, dapil DPRD Provinsi,
dapil DPRD Kabupaten/Kota. Ingat beda dapil, beda calon. Bisa menelusuri
melalui Google Search atau membaca Peraturan KPU No. 6 Tahun 2023
tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan.
• Pemilih memulai penggunaan hak pilih dengan membentangkan surat suara
secara utuh, lalu mengamati semua gambar dan tulisan dalam surat suara.
• Cobloslah dengan tenang kandidat yang akan dipilih. Ini penting agar lubang
coblosan tidak melebar ke luar kolom kandidat yang dikehendaki.
• Untuk Pemilu DPR dan DPRD, karena pemilih diberi kesempatan memilih
caleg langsung, langsung coblos di nama caleg dan pastikan lubang coblosan
tidak keluar kolom.
• Jika masih bimbang mau pilih caleg yang mana, dianjurkan memilih caleg
perempuan atau caleg disabilitas dari partai politik yang secara ideologi paling
dekat dengan pemilih.

25. JUMLAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMILU
68
PUTUSAN
361
PUTUSAN
174
PUTUSAN
PEMILIHAN 2018 PEMILU 2019 PEMILIHAN 2020
TREN PUTUSAN:
❑ Netralitas kepala Desa & ASN, Pasal
188 Jo. Pasal 71 (33 Putusan)
❑ Menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah & Pendidkan, Pasal 187
ayat (3) (7 Putusan)
❑ Politik Uang, Pasal 187A (6 Putusan)
❑ Kampanye di luar jadwal, Pasal 187
ayat (1) (4 Putusan)
TREN PUTUSAN:
❑ Politik Uang, Pasal 523 & Pasal
521 (83 Putusan)
❑ Mencoblos lebih dari sekali, Pasal
516 & 533 (65 Putusan)
❑ Menyebabkan suara tidak bernilai,
adanya tambahan atau
pengurangan hasil suara, Pasal
532 (43 Putusan)
❑ Netralitas kepala Desa, Pasal 490
(31 Putusan)
TREN PUTUSAN:
❑ Netralitas kepala Desa & ASN, Pasal
188 Jo. Pasal 71 (73 Putusan)
❑ Politik Uang, Pasal 187A (23 Putusan)
❑ Memberi suara lebih dari sekali, Pasal
178B (13 Putusan)
❑ Menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah & Pendidkan, Pasal 187
ayat (3) (10 Putusan)

26. Tantangan Pemilu 2024
Orientasi pemilih terfokus pada Pilpres
Kerentanan tinggi pada jual beli suara (politik uang)
Kapasitas dan Integritas pemilih: kesulitan dalam pemberian suara (tingginya suara tidak sah
atau invalid votes), abai pada pemilu legislatif, kurang peduli pada rekam jejak dan politik
gagasan/program.
Hoaks dan disinformasi/fitnah pemilu di tengah propaganda global

27. Partisipasi Pemilih Cerdas dan Bermartabat
1. Perkuat terus literasi kepemiluan dan kewarganegaraan (voter and civic educations).
• Mampu mendapatkan akses dan menggunakan sumber informasi pemilu yang akurat,
valid, dan kredibel. Misal, situs/website resmi KPU, Bawasu, DKPP, Partai Politik,
medsos calon yang centang biru (verified).
• Memahami prosedur pemilu dan bisa menggunakan hak pilih dengan cara yang
benar.
• Memilih berbasis ide, gagasan, dan program (tahu rekam jejak dan konsekuensi dari
pilihan). Tidak sekadar gimik atau hiburan politik. Janji bisa ditulis dengan manis, tapi
rekam jejak tidak akan berdusta.
• Terbebas dari berbagai intimidasi (fisik, verbal, uang, mental, ataupun
hoaks/informasi sesat).
2. Mau memantau dan mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu agar
berlangsung seusai asas dan prinsip pemilu yang demokratis.
3. Ikuti penghitungan suara di TPS dan fota hasil yang ada di Plano Formulir C.Hasil yang
ada pada papan penghitungan. Unggah di media sosial atau aplikasi jaga suara sebagai
kontrol bersama publik.
4. Mau melaporkan pelanggaran atau kecurangan pemilu yang terjadi. Bisa berkoordinasi
dengan komunitas-komunitas pendamping. Misal, jagasuaramu.id (aplikasi dan website),
jagapemilu.com.