Dokumen tersebut membahas tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 di Indonesia, mulai dari perencanaan, pendaftaran calon, kampanye, hingga proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Dibahas pula badan penyelenggara pemilu, logistik, dan kategori pemilih yang berhak memberikan suara."

1. Penyelenggaraan Pemilu 2014
BY GEBRIL DAULAI
1

2. TAHAPAN PEMILU 2014
Perencanaan program dan anggaran
Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
Penetapan peserta Pemilu
Tahapan Yang
Sudah Tuntas
Penetapan
pemilihan
jumlah
kursi
dan
Pencalonan anggota DPR, DPD,
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
daerah
DPRD
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan
daftar pemilih
BY GEBRIL DAULAI
2

3. TAHAPAN PEMILU 2014
Tahapan Yang
Sedang Berjalan
Pelaksanaan kampanye
Masa tenang
Tahapan Yang
Akan Berjalan
Pemungutan dan penghitungan suara
Penetapan Hasil Pemilu
Pengucapan sumpah/janji anggota DPR,
DPD dan DPRD
BY GEBRIL DAULAI
3

4. BADAN PENYELENGGARA TETAP
KPU
(NASIONAL)
KPU
(PROVINSI)
33 PROV
KPU
(KABUPATEN/KOTA)
497
KAB/KOTA
 KOMISIONER 7 ORANG
 SEKRETARIAT JENDERAL + 450 ORANG
 KOMISIONER 5 ORANG
TOTAL KOMISIONER =165 ORANG
 SEKRETARIAT : + 990 ORANG
(33X30 ORANG)
KOMISIONER 5 ORANG (KAB/KOTA)
TOTAL KOMISIONER = 2.485 ORANG
 SEKRETARIAT : + 12.425 ORANG
(497X25 ORANG)
KOMISIONER : 2.657
SEKRETARIAT : 13.865
TOTAL : 16.522
BY GEBRIL DAULAI
4

5. BADAN PENYELENGGARA PEMILU 2014
(Kepts KPU No.630/KPU/Tahun 2013)
BADAN ADHOC (PPK/PPS/KPPS)
KPU KABUPATEN/KOTA)
497 K/K
JUMLAH PPK 5 ORANG
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK)
6.994 PPK
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS)
81.458 PPS
TOTAL 34.900 PERSON (6.980X 5 PERSON)
 SEKRETARIAT :
+ 20.982 ORANG
(6.994 X 3 ORANG)
 JUMLAH PPS 3 ORANG
TOTAL 244.374 ORANG (81.458 X 3 ORANG)
 SEKRETARIAT PPS DISESUAIKAN DENGAN
KEBUTUHAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)
 JUMLAH KPPS 7 ORANG)
3.914.967 ORANG
(± 559.281 TPS X7 ORANG)
BY GEBRIL DAULAI
5

6. BADAN PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2014
(Kepts KPU No.630/KPU/Tahun 2013)
BADAN ADHOC
(PPLN & KPPLN)
PPLN
PANITIA PEMILIHAN LUAR
NEGERI
(PPLN)
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMILIHAN LUAR NEGERI
(KPPSLN)
PPLN
5 ORANG X 130 NEGARA =
650 ORANG
SEKRETARIAT :
+ 260 ORANG
(130 X 2 ORANG)
KPPSLN
7 ORANG X 873 KPPS =
6.111 ORANG
NOTES : PPLN BERTANGGUNGAWAB KEPADA KPU
6
TOTAL PENYELENGGARA
DALAM DAN LUAR NEGERI
+ 5.000.000 ORANG
BY GEBRIL DAULAI

7. DAPIL DAN ALOKASI KURSI
PEMILU 2014
PARLEMEN
DAERAH
PEMILIHAN
KURSI
1. DPR
77
560
2. DPD
33
132
259
2.112
4. DPRD KAB/KOTA
2.102
16.895
TOTAL
2.471
19.699
3. DPRD PROV
BY GEBRIL DAULAI
7

8. PESERTA PEMILU
1
NASDEM
7
Demokrat
2
PKB
8
PAN
3
PKS
9
PPP
4
PDIP
10
HANURA
5
GOLKAR
14
PBB
Gerindra
15
PKPI
6
BY GEBRIL DAULAI
8

9. PARTAI LOKAL Di ACEH
11
12
BY GEBRIL DAULAI
13
9

10. JUMLAH PEMILIH
No
Tahapan
DPT DN
DPT LN
1
DP4
190.463.184
2.213.605
2
DPS
187.977.268
2.040.368
3
DPSHP
181.140.282
2.100.000
4
DPT 4 Nov 186.612.255
2.010.280
5
DPT 4 Des 186.172.508
2.010.280
BY GEBRIL DAULAI
10

11. TUNGSURA
PANTARLIH
NSPK
Peraturan
Pengelolaan Aset
LOGISTIK
PEMILU
Pengiriman
Logistik
Pedoman
Teknis
Pengadaan
Barang
Spesifikasi
Logistik
Keputusan
KPU
Pengelolaan
Data
BY GEBRIL DAULAI
Jumlah dan alokasi
Logistik
11

12. PENGADAAN LOGISTIK
Pengadaan Logistik oleh KPU
Pengadaan Logistik oleh KPU
Provinsi
Pengadaan Logistik oleh KPU
Kabupaten/Kota
9 April 2014
Distribusi Logistik
ke Kab/kota
Distribusi ke TPS
Jan-Mar 2014
Sep-Des 2013
Mar-Apr 2014
TPS
TA 2013
TA 2014
Lelang Logistik untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan pada
Pemilu Tahun 2013 dan pengadaannya dilakukan tahun 2014. Untuk lelang
logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Dilaksanakan Tahun 2014
BY GEBRIL DAULAI
12

13. TAHAPAN KAMPANYE
METODE KAMPANYE
1
• Pertemuan tatap muka
• Penyebaran bahan Kampanye
2
• Pemasangan alat peraga
• Iklan di media massa
3
• Rapat umum
• Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan kampanye dan peraturan
BY GEBRIL DAULAI
13

14. JADWAL KAMPANYE
BY GEBRIL DAULAI
14

15. TEROBOSAN KPU DALAM PENGATURAN
KAMPANYE
Pemasangan baliho hanya diperbolehkan untuk parpol,
sementara caleg hanya diperbolehkan memasang spanduk
Pemasangan baliho dibatasi maksimal 1 per desa/kelurahan dan
spanduk 1 per zona
Terobosan
KPU
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon
Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan
layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media
elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari
pemungutan suara
Parpol didorong untuk melakukan pertemuan langsung dengan
konstituennya
BY GEBRIL DAULAI
15

16. TUNGSURA di TPS
Kategorisasi Pemilih
Pemilih yang terdaftar dalam DPT
di TPS yang bersangkutan
Pemilih yang terdaftar dalam DPTb
Pemilih khusus
dalam DPK
yang
terdaftar
Pemilih khusus tambahan yang
terdaftar dalam DPKTb
BY GEBRIL DAULAI
16

17. Alasan Menjadi DPTb
Menjalankan tugas di tempat lain pada hari
dan tanggal pemungutan suara
Menjalani rawat inap di rumah sakit
Menjadi tahanan di Rutan atau LP
Tugas belajar, pindah domisili dan tertimpa
bencana alam
BY GEBRIL DAULAI
17

18. Pengelolaan DPTb
Melapor kepada PPS asal untuk memperoleh formulir Model
A5-KPU
PPS menandatangani dan memberikan formulir Model A5-KPU serta
mencoret nama Pemilih tersebut dari DPT pada TPS asal
Pemilih melapor kepada PPS tempat Pemilih akan
memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
hari dan tanggal pemungutan suara
Menunjukkan identitas berupa KTP atau Identitas Lain dan
formulir Model A5-KPU
Yang tidak sempat melapor ke PPS tetap dapat menggunakan
hak pilihnya pada saat pemungutan suara
Pemilih diberikan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
Diberi kesempatan memilih dari pukul 07.00-13.00 WIB
BY GEBRIL DAULAI
18

19. Pengelolaan DPK
Melapor kepada PPS sejak tanggal ditetapkan DPT oleh KPU
Kabupaten/Kota- paling lambat 14 hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara
Menunjukkan KTP atau identitas lain dari RT/RW/kepala dusun/
kepala desa/lurah setempat
Dicatat dalam DPK dan disampaikan oleh PPS kepada KPU
Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan
oleh KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara
Memberikan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau
nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP atau
Identitas Lain atau Paspor
BY GEBRIL DAULAI
19

20. Pengelolaan DPK Tb
Memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di
TPS RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera
dalam KTP dan KK atau nama sejenisnya atau Paspor
Mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP
dan KK atau nama sejenisnya atau Pasport
Memberikan suara di TPS 1 (satu) jam sebelum berakhirnya
waktu pemungutan suara
BY GEBRIL DAULAI
20

21. PEMUNGUTAN SUARA
Persiapan
KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta
nama TPS kepada Pemilih paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan
tanggal Pemungutan Suara
KPPS menyampaikan formulir Model C6 untuk memberikan suara kepada
Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK paling lambat 3 hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
Jika terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan
belum menerima formulir Model C6, atau formulir Model C6 tersebut
hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan
suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau Paspor
BY GEBRIL DAULAI
21

22. Kegiatan Pra Pemungutan Suara
Membuka kotak suara
Mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib
dan teratur
Mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen
dan peralatan
Memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam
keadaan disegel
Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara
benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan
meletakkannya di tempat yang telah ditentukan
Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat
suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang
tercantum dalam DPT
Memastikan kesesuaian dengan dapil dan menandatangani Surat
Suara yang akan digunakan
BY GEBRIL DAULAI
22

23. Tata Cara Pemberian Suara
Memastikan Surat Suara yang
ditandatangani oleh Ketua KPPS
diterima
telah
Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos
Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku
Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar,
dan nama Partai Politik Peserta Pemilu
Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon
Mencoblos pada Partai Politik Peserta Pemilu yang sama
Pemberian suara pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD
dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut calon atau
foto calon atau nama calon sepanjang dalam satu kolom calon
yang sama
BY GEBRIL DAULAI
23

24. Pemberian Suara Bagi Pemilih Khusus Tambahan
Memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu
Pemungutan Suara di TPS berakhir
KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih dengan
mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS
Jika Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih khusus
diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang
terdekat
TPS lain yang terdekat masih dalam satu wilayah kerja PPS
sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum
dalam KTP dan KK atau Identitas lain atau Paspor
BY GEBRIL DAULAI
24

25. Pemberian Bantuan untuk Pemilih
Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang
ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan
pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri
Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan
tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu
mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan
disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS
Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib
merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan
menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan
Formulir Model C3
BY GEBRIL DAULAI
25

26. PENGHITUNGAN SUARA
Pencatatan Surat Suara ke Dalam Formulir C1
Jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara
Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara
Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara
Jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP dan
KK atau Identitas lain atau Paspor (DPKTb)
Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak
atau keliru mencoblos
Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai
Jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai
Pencatatan surat suara dimulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota
BY GEBRIL DAULAI
26

27. Tata Cara Penghitungan Suara
Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir
Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara
Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut
kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan
Mencatat hasil penghitungan surat suara yang diumumkan sebagaimana
dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1
Menetapkan jumlah surat suara yang telah diumumkan dengan yang
disaksikan oleh yang hadir dan/atau Saksi
Penghitungan dan pencatatan hasil dimulai dari surat suara anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
BY GEBRIL DAULAI
27

28. Suara Sah
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan
nama Partai Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon
anggota, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan
dari Partai Politik yang mencalonkan
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan
nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor
urut dan nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, suaranya
dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik
yang mencalonkan
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan
nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada
kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang
sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon
anggota DPD, suaranya dinyatakan sah untuk Calon Anggota DPD yang
bersangkutan
BY GEBRIL DAULAI
28

29. Kegiatan Setelah Penghitungan Suara
Menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya
dinyatakan sah untuk suara sah masing-masing Partai Politik dan suara sah masingmasing calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian
diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas
Menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan
suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing calon Anggota DPD,
kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas
Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah,
masing-masing dipisahkan untuk suara tidak sah Pemilu Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian masing-masing
diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas
Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah
untuk Pemilu Anggota DPD, kemudian diikat dengan karet dan
dimasukkan ke dalam sampul kertas
Hasil penyusunan/penghitungan suara dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara
berdasarkan pencatatan pada Formulir Model C1 DPR Plano Berhologram, Model
C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1
DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram
BY GEBRIL DAULAI
29

30. Penyusunan dan Pengisian Formulir C
Menyusun dan mengisi formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1
DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota,
berdasarkan formulir penghitungan suara yang Berhologram
Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran
Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran
Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel
Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model
C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota dimasukkan ke dalam sampul
kertas dan disegel
Sampul dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilu Anggota DPR, dan pada bagian luar kotak suara
ditempel label serta segel dan dikunci
Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR
Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi
Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dan Lampiran Model
C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1
DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota
KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir
Dalam hal Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang hadir tidak bersedia
menandatangani formulir cukup ditandatangani oleh Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota
DPD yang bersedia menandatangani
Penandatanganan formulir dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai
BY GEBRIL DAULAI
30

31. Hak Saksi Partai Politik
Salinan DPT, Salinan DPTb
Salinan DPK dan Salinan A.T.Khusus-KPU
Formulir Model C
Formulir Model C1, Lampiran Model C1
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan
Model C2
BY GEBRIL DAULAI
31

32. Hak Saksi Calon Anggota DPD
Salinan DPT
Salinan DPTb
Salinan DPK (Model A Khusus KPU)
Salinan A.T.Khusus-KPU
Formulir Model C
Formulir Model C1 DPD, Lampiran Model
C1 DPD, dan Model C2
BY GEBRIL DAULAI
32

33. Penyelesaian Keberatan
Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan
perolehan suara kepada KPPS
Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan
selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1 Plano
Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan
Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka
yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi
Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS
meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir
KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL
KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat penghitungan suara pada formulir Model C2
DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan
hasil penghitungan suara
Dokumen dapat berupa foto atau video
BY GEBRIL DAULAI
33

34. Penutup
Sekian
Terima Kasih
BY GEBRIL DAULAI
34