penanganan pelanggaran pemilu

1. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018
1
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU
BAWASLU PROVINSI JATENG

2. STRATEGI
PENGAWASAN
PENCEGAHAN PENINDAKAN
Partisipasi
masyarakat
Penguatan
kelembagaan
Kerja sama
dengan mitra
Pengawasan
melekat

3. PARTISIPASI
MASYARAKAT
Sosialisasi
Pendidikan
politik bagi
pemilih
Penghitungan
cepat hasil
pemilu
Survei atau
jajak pendapat
tentang pemilu
Pasal 448 UU No.7/2017
Bentuk partisipasi masyarakat dengan ketentuan :
a.Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan/merugikan peserta
pemilu;
b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
d.Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu
yang aman, dama, tertib dan lancar.

4. PENINDAKAN
TUGAS
PANWASCAM
TEMUAN
LAPORAN
Pelapor : 1. WNI yang punya hak pilih;
2. Peserta pemilu;
3. Pemantau pemilu
Laporan memenuhi unsur formil dan materiil

5. SYARAT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
Syarat formil meliputi:
a. Pihak yang berhak melaporkan (WNI yang mempunyai hak pilih;
Peserta pemilu dan Pemantau pemilu);
b. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
c. Keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:
1. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan
Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
2. tanggal dan waktu.
Syarat materil meliputi:
a. Identitas pelapor;
b. Nama dan alamat terlapor;
c. Peristiwa dan uraian kejadian;
d. Waktu dan tempat peristiwa terjadi;
e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

6. Laporan dugaan
pelanggaran Pelapor wajib mengisi dan
menandatangani form
penerimaan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilu
Lampirkan Foto
copy KTP atau
identitas lain
Petugas pengawas
melakukan
penelitian berkas
laporan
Berkas
lengkap
Petugas membuat tanda bukti
penerimaan laporan
(rangkap 2): 1 rangkap tanda
bukti untuk pelapor ; 1 untuk
pengawas pemilu
Petugas pengawas mencatat
dan merekap penerimaan
laporan dugaan pelanggaran
dalam buku register
penerimaan laporan
MEKANISME PENERIMAAN LAPORAN
PELANGGARAN
Petugas meneruskan ke pengawas
pemilu divisi divisi penindakan
Jika tidak lengkap, petugas penerima
konfirmasi ulang ke Pelapor untuk
melengkapi dengan memperhatikan
batas waktu laporan
Atau bisa menjadi informasi awal
sehingga menjadi Temuan

7. PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
DAN PEMILU 2019
TEMUAN
LAPORAN
KAJIAN
PLENO
SENGKETA
BUKAN PELANGGARAN
PELANGGARAN
ADMINISTRASI KODE ETIK
PIDANA
WAKTU
PENGKAJIAN
3 HARI + 2
HARI
(Pilkada)
7 HARI + 7
HARI
(PEMILU)
DKPP
Dasar Hukum :
UU No. 10/2016
UU No.7/2017
DILAPORKAN
PALING LAMBAT
7 HARI SEJAK
DIKETAHUI DAN
ATAU
DITEMUKANNYA
PELANGGARAN
TEMUAN
PENGAWAS
DITERUSKAN
PALING
LAMBAT 7 HARI
SEJAK
DIKETAHUI
DAN /
DITEMUKANNY
A DUGAAN
PELANGGARAN
HASIL
PENGKAJIAN :
D I T E R U S K A N K E :
Sentra Gakkumdu

8. PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILIHAN 2018 DAN PEMILU 2019
LAPORAN
PENGAWAS
PEMILU
TEMUAN
KAJIAN PANWAS
14 hari
PLENO PANWAS
HASIL KAJIAN
PELANGGARAN
ADMINISTRASI
REKOMENDASI
(pemilihan)
KPU
SESUAI JENJANG
PUTUSAN (pemilu)
KECUALI UNTUK
PELANGGARAN MP TSM

9. JENIS SENGKETA
1.Sengketa
antar peserta
pemilihan
2. Sengketa antar
peserta
pemilihan
dengan
penyelenggara
pemilihan
Sengketa
Sengketa
Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
oleh Panwas sesuai dengan jenjang
tingkatannya (Pasal 143 UU No. 1 Tahun
2015)

10. DASAR HUKUM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
1.UU No.1/2015
2. UU No.8/2015
3. UU No.10/2016
1. Perbawaslu No.8 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur, Walikota dan
Bupati
2. Perbawaslu No.7 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Perbawaslu No.8
Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur,
Walikota dan Bupati
3. Perbawaslu No.15 Tahun 2017 (baru)

11. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DARI SEGI
WAKTU DIPISAHKAN MENJADI:
• Proses penyelesaian sengketa Pemilihan yang dilakukan
dengan cara musyawarah dalam jangka waktu paling lama 12
hari yaitu terkait dengan sengketa antara peserta pemilihan
dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat
dikeluarkannya Keputasan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dan sengketa antarpeserta pemilihan.
• Musyawarah Penyelesaian sengketa pemilihan dengan acara
cepat. Musyawarah dengan acara cepat dilakukan khusus
dalam sengketa antar peserta peilihan dalam hal sengketa atau
peristiwa yang bersifat mendesak dan berlangsung pada
tahapan yang singkat dan dapat diselesaikan di tempat
kejadian.

12. PERISTIWA/
KEJADIAN
PELAPOR
Sepakat Tiidak sepakat
Buat Putusan
VERIFIKASI
TERLAPOR
Laporan
Temuan
Buat Putusan
ALASAN
TEMPAT
CARA
WAKTU
PERBUATAN
BUKTI
PESERTA
PEMILIHAN
Pemberitahuan
kepada para Pihak
KPU Provinsi /KPU
Kab/Kota
D
I
u
M
u
m
k
a
n
Berita acara
Musyawarah
Konsultasi Ke
bawaslu Prov.
Panwas kab/Kota
B
a
w
a
s
L
u
p
r
o
v.
K
a
b
/
K
O
T
a
Penyelesaian sengketa acara
cepat dapat dilakukan oleh
Panwas Kecamatan atas nama
Panwas Kabupaten/Kota
dengan wajib melaporkan
terlebih dahulu kepada
Panwas Kabupaten/Kota
KESEPAKATAN
1. Tidak boleh bertentangan
dengan UU
2. Kesepakatan dituangkan
dalam berita acara
kesepakatan musyawarah
penyelesaian sengketa
3. BA ditetapkan dalam
Putusan
TIDAK ADA KESEPAKATAN
1. Panwas membuat Putusan
2. Putusan dibacakan secara
terbuka dihadiri oleh para
pihak
Sengketa diputuskan pada hari
yang sama di tempat
terjadinya sengketa
TEMUAN/
LAPORAN

13. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA ACARA CEPAT
Pengawas Pemilihan
 Membuka forum musyawarah
 Memeriksa identitas para pihak yang bersengketa
 Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk
menyampaikan permasalahan yang disengketakan.
Pemohon Menyampaikan permasalahan yang disengketakan.
Pengawas
Pemilihan
Memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk
memberikan tanggapan.
Termohon Menjelaskan kejadian sesuai dengan versi termohon.
Pengawas Pemilihan
 Meminta keterangan dari saksi-saksi dan memeriksa bukti
 Menawarkan alternatif Penyelesaian Sengketa.
 Membuat BA jika terjadi kesepakan.
 Menbuat Putusan (jika tidak terjadi kesepakatan antara
Pemohon dan Termohon).
Pengawas
Pemilihan
Menuangkan Putusan dalam formulir pemeriksaan cepat
penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu (Formulir PSP-

14.  Pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa
acara cepat pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota
dan wakil walikota, dapat melibatkan:
 tokoh masyarakat
 tokoh agama
 tokoh adat
 orang perorang yang dianggap dapat
membantu menyelesaikan sengketa
antarpeserta pemilihan.
Orang perorang sebagaimana dimaksud diatas,
harus bersikap adil, netral dan tidak memihak
Pemohon/Termohon.

15. ILUSTRASI KASUS:
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN MELALUI ACARA CEPAT
Pada tanggal 30 November 2017 Pukul 10.45 WIB Panwascam Pejuang yang
bernama Purnomo mendapatkan informasi melalui telepon dari Brigadir Johan
(Anggota Kepolisian Polsek Pejuang) yang meminta datang ke Jl.Perjuangan karena
terdapat peristiwa ribut-ribut antara Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati AA dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
BB, untuk dapat diselesaikan oleh Panwascam.
Segera setelah itu, Panwascam Pejuang mendatangi tempat kejadian.Setiba di
tempat kejadian Panwascam Pejuang melihat Aparat Kepolisian sedang berusaha
menenangkan kedua Tim Kampanye yang sedang berselisih agar tidak melakukan
hal-hal yang anarkis.
Panwascam Pejuang segera meminta penjelasan terkait hal yang dipermasalahkan.
Selanjutnya salah seorang Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
AA yang bernama Jaka Sutrisna menyampaikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati AA akan melaksanakan Kampanye Pertemuan terbuka di
Lapanganyang ada di Jalan Perjuangan tersebut, Pada hari ini Sabtu tanggal 30
November 2017 Pukul 14.00 WIB nanti, dan sudah sesuai jadwal yang ditetapkan
KPU Kabupaten Tebing Curam, tetapi di seberang jalan yang berhadapan dengan
lapangan terdapat rumah warga yang cukup besar dan di rumah tersebut pada hari
ini Pada tanggal 30 November 2017 Pukul 10.00 WIB Tim Kampanye Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati BB, melaksanakn pertemuan tertutup di rumah
tersebut dengan dihadiri oleh masyarakat setempat, dan Tim kampanye Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati AA keberatan dengan kegiatan Tim Kampanye
Pasangan Calon BB, dan meminta kegiatan tersebut untuk dihentikan. Tetapi Tim
Kampanye Pasangan Calon BB menolak untuk menghentikan kegiatan di rumah
salah seorang warga yang kebetulan berhadapan dengan lapangan tempat Pasangan
Calon AA melaksanakan Kampanye.
Atas kejadian tersebut Panwascam Pejuang meminta salah satu wakil dari Tim
Kampanye Pasangan Calon AA dan Wakil dari Tim Kampanye Pasangan Calon BB
untuk musyawarah, dan meminta ijin kepada Ketua RT setempat agar dapat
menggunakan rumahnya untuk pelaksanaan musyawarah, segera musyawarah
dilaksanakan, dengan Penjagaan oleh aparat Kepolisian.