Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS Kabupaten Tegal

2.  UU 1/2015, UU 8/2015, UU No 10/2016 Tentang
Pemilihan gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
 UU No 7/2017 Tentang Pemilihan Umum
 PKPU 3/2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
 PKPU 12 Tahun 2017 Perubahan atas PKPU 03/2015

3. 1. Jumlah angota PPK 5 orang (disebutkan dalam pasal
16 UU 10/2016)
2. Syarat2 menjadi anggota PPK,PPS,KPPS mengacu
pada persyaratan dlm UU 7/2017 (Pasal 72)
3. Belum pernah menjabat dua kali sebagai PPK,PPK
dan KPPS
4. Seleksi PPS dilaksanakan secara terbuka (Pasal 19
UU 10/2016)

4.  Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat
berdasarkan Undang-Undang.
 Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka
dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan
kemandirian calon anggota PPK
 Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang
dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan.
 PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon
sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan
ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan
Bupati/Walikota.

5. 1. Warga Negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal
Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan
dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-
kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi
anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;

6. 6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS;
7. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota atau DKPP; dan
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan
KPPS.

7. 1. Pengumuman Pendaftaran Calon PPK
2. Pendaftaran Calon PPK
3. Seleksi Administrasi
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5. Seleksi Tertulis

8. 6. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis
7. Tanggapan Masyarakat
8. Seleksi Wawancara
9. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara
dan Penetapan anggota PPK terpilih
10.Pelantikan dan pengambilan sumpah
janji

9. 1. Pengumuman pendaftaran calon PPS
2. Pendaftaran calon PPS (di kantor kecamatan)
3. Seleksi Administrasi PPS oleh PPK
4. Pengumuman Hasil Seleksi PPS oleh PPK
5. Seleksi wawancara PPS oleh PPK
6. Pengumuman hasil seleksi wawancara oleh
PPK
7. Penetapan dan Pengumuman PPS terpilih
8. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji PPS

10. No Tahapan Waktu
1 Pengumuman 12 – 16 Oktober
2 Pendaftaran 13 – 17 Oktober
3 Seleksi Administrasi 13 - 18 Oktober
4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 19 Oktober
5 Seleksi tertulis 22 Oktober
6 Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis 23 Oktober
7 Tanggapan Masyarakat 23 – 27 Oktober
8 Seleksi Wawancara 27 – 30 Oktober
9 Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 31 Oktober
10 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji 1 November

11. No Tahapan Waktu
1 Pengumuman 12 – 28 Oktober
2 Pendaftaran di Kantor Kecamatan 13 Okto – 1 November
3 Seleksi Administrasi oleh PPK 2 – 4 November
4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 5 November
5 Tanggapan Masyarakat 5 – 8 November
6 Seleksi Wawancara calon PPS oleh PPK 6 – 8 November
7 Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 9 November
8 Penetapan dan pengumuman PPS
terpilih
10 November
9 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Janji
11 November

12. 1. Formulir pendaftaran PPK dapat diperoleh di kantor KPU
Kabupaten Tegal Jl. Ade Irma Suryani No.02 Dukuhwringin, Slawi,
Tegal atau melalui website : http://www.kpud-tegalkab.go.id/;
2. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran pada tanggal 13 - 17
Oktober 2017 pukul 08.00 – 15.00 WIB di kantor KPU
Kabupaten Tegal Jl. Ade Irma Suryani No.02 Dukuhwringin,
Slawi, Tegal.

13. 1. Formulir pendaftaran PPS dapat diperoleh di kantor KPU
Kabupaten Tegal Jl. Ade Irma Suryani No.02 Dukuhwringin,
Slawi, Tegal atau melalui website : http://www.kpud-
tegalkab.go.id/;
2. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran pada tanggal 13
Oktober - 1 November 2017 (sesuai jam kerja) di kantor
Kecamatan setempat.

14. 1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat
yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
b. independen dan tidak berpihak;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.

15. 5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dibuktikan dengan:
a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan:
1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2) independen dan tidak berpihak;
3) sehat jasmani dan rohani.
b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang
bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten
melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan sekretaris dan
staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

16. 7. PPK melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama
calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati
atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu)
nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau
Walikota.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
dan
b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan
logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sama dengan masa tugas PPK.

17. 1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh
Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS
yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan
lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada kepala
desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan
pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
b. independen dan tidak berpihak;
c. sehat jasmani dan rohani.

18. 5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan:
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
b. independen dan tidak berpihak;
c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau
sebutan lainnya.

19. 7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis
penyelenggaraan Pemilihan; dan
b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha,
keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sama dengan masa tugas PPS.