SlideShare a Scribd company logo
BIMBINGAN TEKNIS BAGI ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS Pilkades)
PILKADES 21 DESEMBER 2017
Berdasarkan :
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
Barru, 10 Desember 2017
DASAR HUKUM
 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015
 PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
 PERDA KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
PERUBAHAN PERTAMA :
PERDA 14/2016
 Dasar : PUTUSAN Mahkamah Agung
NO : 128/PUU/XII/2016
 ISI : Pasal 15 Huruf g yang berbunyi
“terdaftar sebagai penduduk Desa
dan bertempat tinggal di Desa
setempat paling kurang 1 (satu)
tahun sebelum pendaftaran yang
dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk, kartu keluarga, dan
bukti fisik tempat tinggal calon serta
surat keterangan tempat tinggal dari
pejabat yang berwenang”.
 Pasal 15 tadi
sudah “dihapus”
PERUBAHAN KEDUA : PERDA
6/2017
 Dasar : Evaluasi Pnyelenggaraan Pilkades
Serentak 19 desember 2016.
 Pasal 8 SKPD Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Desa
 Pasal 10 Kewenangan membentuk KPPS
 Pasal 37 Waktu Pemungutan Suara 07.00-
14:00 dan pendelegasian pengaturan
Banyaknya wajib pilih.
 Pasal 44 Penghitungan yang diawali
pembauran isi kotak suara
ASAS DAN ETIKA
PENYELENGGARA
PILKADES
LUBER JURDIL
 LANGSUNG = WAJIB PILIH TERDAFTAR DPT
 UMUM = SEMUA MASYARAKAT YANG MEMENUHI SYARAT
 BEBAS = MEMILIH TANPA TEKANAN
 RAHASIA = PILIHAN TIDAK BOLEH DIKETAHUI SIAPAPUN
 JUJUR = PENYELENGGARA PILKADES
 ADIL = MEMPERLAKUKAN SAMA SESUAI ATURAN
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
 ASAS MANDIRI DAN ADIL
 ASAS JUJUR, TERBUKA, DAN AKUNTABEL
 ASAS KEPENTINGAN UMUM
 ASAS PROPORSIONALITAS
 ASAS PROFESIONALITAS, EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS
ASAS TERTIB
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA Membentuk
KPPS yang ditetapkan oleh KEPALA DESA/Pj KADES)
KPPS, minimal 8 Orang
 1 (Satu) Orang sebagai Ketua Zona
KPPS merangkap anggota
 1 (Satu) Orang sebagai Sekretaris
merangkap anggota
 + 6 (Enam) orang sebagai Anggota
 Catatan : Melibatkan unsur
perempuan
DIMENSI KPPS PILKADES
 RUANGNYA : ZONA KPPS
 WAKTU :
HARI H SAMPAI JAM
SELESAINYA PEMUNGUTAN
TUGAS DAN KEWAJIBAN KPPS PILKADES
 Melaksanakan pemungutan suara
 Menyelesaikan permasalahan pada saat pemungutan suara dan dapat
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh saksi dan wajib pilih
 Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara pada saat
pemungutan suara sampai diterimanya kotak suara oleh panitia
pemilihan tingkat desa
 Membuat berita acara pemungutan suara
 Menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel, surat suara sisa
(rusak atau tidak terpakai) dan berita acara pemungutan suara kepada
panitia pemilihan tingkat desa disertai berita acara serah terima;
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat
Desa (Membantu distribusi surat panggilan, menandatangani surat suara, dst)
TITIK RAWAN PENGAWASAN
PRA PEMUNGUTAN SUARA
 Akurasi jumlah suara
sesuai jumlah pemilih
 Distribusi Undangan
 Kesiapan TPS/Zona KPPS
termasuk DPT
 Potensi Money Politik,
Intimidasi, dan Mobilisasi
pemilih
PEMUNGUTAN SUARA
 Pengecekan jumlah surat
suara dan kelengkapannya
 Potensi pemilih yang
memberi suara lebih dari 1
kali
 Potensi Anggota KPPS
curang mencoblos suara
sisa
 Potensi Money Politik,
Intimidasi, dan Mobilisasi
pemilih
TITIK RAWAN PENGAWASAN
PENGHITUNGAN SUARA
 Konsistensi Panitia Pilkades Tingkat Desa dalam
penentuan Sah/Tidak Sah suara
 Akurasi dalam penghitungan
 Kecermatan dan akurasi dalam mengisi format
yang ada
 Potensi manipulasi suara
 Potensi tidak menyerahkan salinan ke Saksi,
BPD, dan Panitia Pilkades Kabupaten
PERLU PEMAHAMAN SEMUA PIHAK
ATAS KEWENANGAN, PROSEDUR,
DAN MEKANISME PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA KHUSUSNYA
RENCANA DAN LATIHAN YANG SEMPURNA
ADALAH JAMINAN 90 PERSEN KEBERHASILAN
TUGAS….!!!
GLADI KPPS PADA
ZONA KPPS
 Dilakukan 1 (Satu) hari sebelum
hari Pemungutan Suara yang
bertujuan untuk :
1. Dilakukan untuk memahami tugas,
wewenang, dan tanggung jawab
masing-masing anggota KPPS;
2. Menguasai tata cara pemungutan
suara;
3. Memahami pengisisan formulir dan
penggunaan sarana keperluan
pemungutan suara dalam Zona KPPS
a. Ketua KPPS menjelaskan
kedudukan dan tugas masing-
masing anggota KPPS sesuai Bintek
hari ini;
b. Anggota KPPS memerankan
tugasnya masing-masing dan
menanyakan kepada Ketua KPPS
apabila terdapat hal yang belum
jelas;
c. Ketua KPPS berkonsultasi kepada
Panitia Tingkat Desa jika ada yang
tidak/belum dipahami pada saat
gladi;
d. Ketua KPPS menjelaskan perlunya
membantu penyandang
disabilitas/cacat dalam
memberikan suara.
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
 Ketua KPPS harus
memastikan perlengkapan
pemungutan suara serta
dukungan perlengkapan
lainnya sudah harus diterima
1(satu) hari sebelum hari H;
 Jumlah dan jenis
perlengkapan harus sesuai
aturan dan jika kurang atau
belum diterima maka dapat
segera melaporkan kepada
Panitia Tingkat desa;
Perlengkapan Meliputi :
Surat Suara, Kotak suara,
Bilik Suara,
Tinta, Segel, Sampul,
Formulir-formulir, Berita
acara, Salinan DPT, Karet
Pengikat, Lem perekat,
kantong plastik, Ballpoint,
Spidol, Tali pengikat Paku,
Paku pencoblos, Gembok dan
kunci gembok
PENYIAPAN ZONA KPPS
 ZONA KPPS SUDAH HARUS DISIAPKAN PALING
LAMBAT SEHARI SEBELUM HARI H PEMUNGUTAN
SUARA
MELIPUTI : KURSI PEMILIH, KURSI SAKSI,
MEJA, PEMBATAS ZONA KPPS, PAPAN
INFORMASI, TANDA PINTU MASUK DAN PINTU
KELUAR, ATRIBUT MEJA/KURSI.
21 Desember 2017
-----Hari H-----
HARI H
DIMULAI DENGAN RAPAT ANGGOTA KPPS
 Ketua KPPS Membuka Rapat Anggota KPPS tepat pada Pukul 07:00 Waktu
setempat dengan disaksikan oleh pemilih dan saksi calon.
 Mekanisme Rapat Pemungutan Suara dilakukan :
 1. Pembacaan pakta integritas anggota KPPS dipimpin Ketua KPPS;
 2. Ketua KPPS Membuka dan memeriksa Perlengkapan Pemungutan Suara
 Membuka dan menghitung kertas suara, memastikan kotak suara kosong dan
menguncinya kembali, membuka segel sampul surat suara dengan memperlihatkan
kepada Saksi/Pemilih.
 Menghitung dan memeriksa kondisi kertas suara serta memastikan keseuaian antara
surat suara dengan daerah pemilihan.
 3. Menjelaskan tata cara pemberian suara kepada saksi dan pemilih yang ada.
ZONA KPPS adalah Area Penyelenggaraan Pemungutan Suara.
Bilik suara (Minimal 2 s/d 6 Bilik)
Kursi Pemilih
Min 20 Kursi
Meja Saksi
Kursi Calon
Kades (Jika
ada)
Kotak
Suara
Peng
arah
Sek
ret
aris
Ketua
Pem
bant
u
Pener
ima
Pengh
ubung
Meja
Tinta
4
6
LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA
LANGKAH 1 : MENERIMA DAN MEMERIKSA NAMA PEMILIH
Pada Meja Penerima :
1. Menerima pemilih dan memeriksa Format AE (Surat Pemberitahuan) dengan
Mencocokan dengan DPT
2. Memeriksa Jari Tangan Pemilih untuk Pastikan tidak ada Tinta Tanda Telah
Memilih
3. Membuat dan mengisi daftar hadir dan menulis nomor urut kedatangan
4. Meminta pemilih duduk pada tempat yang disediakan
5. Memberikan Format AE (Surat pemberitahuan) kepada Ketua Zona KPPS
secara berkala
6. Memberikan kesempatan pada pemilih yang tidak membawa Format AE untuk
mengecek pada DPT
LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA
LANGKAH 2 : PEMBERIAN SURAT SUARA
Pada Meja Ketua
1. Berdasarkan Format AE (Surat pemberitahuan) Sekretaris atau Anggota KPPS
Pembantu mengisi nama dan nomor Zona KPPS pada surat suara
2. Memberi surat suara kepada Ketua Zona KPPS untuk ditandatangani
3. Ketua Zona KPPS memanggil Pemilih berdasarkan Urutan Kedatangan dan
memberikan Surat Suara yang telah ditandatangani
4. Apabila surat suara rusak, Ketua Zona KPPS memberikan surat suara pengganti
paling banyak 1 (Satu) Kali
5. Ketua KPPS dapat meminta kepada pengarah dalam hal pemilih adalah
penyandang disabilitas/cacat untuk membentu memberikan hak pilihnya.
LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA
LANGKAH 3 : MEMBERIKAN SURAT SUARA PADA BILIK SUARA
Pada Bilik Suara dan Kotak Suara
1. Anggota KPPS selaku pengarah mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik
yang kosong untuk memberikan suara
2. Anggota KPPS selaku pengarah dapat membantu pemilih yang
disabilitas/cacat yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara apabila
diminta oleh pemilih yang bersangkutan.
LANGKAH 4 : MEMASUKKAN SURAT SUARA KE KOTAK SUARA
1. Mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ada
2. Mempersilahkan pemilih untuk menuju ke meja Tinta dekat pintu keluar.
LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA
LANGKAH 5 : MENANDAI JARI TANGAN SEBAGAI TANDA TELAH MEMILIH
Pada Meja Tinta
1. Anggota KPPS selaku Pengamanan dan juga meja tinta mempersilahkan
pemilih memasukkan surat suara kedalam botol tinta dan memastikan bahwa
tinta telah membasahi kuku jari tersebut.
2. Memastikan tinta pada jari pemilih tidak dihapus dan bagi pemilih yang tidak
memiliki jari maka dapat diberi tanda pada salah satu jari kakinya.
3. Mempersilahkan pemilih yang telah memilih untuk keluar dari Zona KPPS
dan/atau TPS.
PUKUL 13;00 WAKTU SETEMPAT
 Ketua Zona KPPS Mengumumkan
1. Pemungutan suara akan ditutup;
2. kepada BPD, Panitia Tingkat Desa/KPPS, Calon,
Saksi serta Pemilih untuk segera menggunakan hak
pilihnya.
3. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka
pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan
hak ilihnya kecuali pemilih yang hadir dalam TPS
dan sedang menunggu giliran untuk memberikan
suara.
PUKUL 14;00 WAKTU SETEMPAT
 Ketua Zona KPPS mengumumkan bahwa
pemungutan suara telah ditutup dan hanya
memberikan kesempatan kepada pemilih yang
telah hadir didalam Zona KPPS dan sedang
menunggu giliran untuk memberikan suara.
 Ketua Zona KPPS juga meminta kepada Anggota
KPPS pada Meja Penerima untuk menutup meja
penerima dan tidak lagi menerima.
STUDI KASUS
PILKADES 2016
Berdasarkan Keberatan/Gugatan Desa
Pilkades 2016.
 1. bahwa ada 30 (tiga puluh) orang pemilih yang menyetor surat panggilannya
mulai dari Jam 08:00 s/d 23:00, tapi panitia tidak pernah memanggil yang
bersangkutan; (Bertentangan dengan Pasal 42 (1) “Pemilih yang hadir diberi
selembar surat suara melalui panggilan berdasarkan urutan daftar hadir..”)
 2. bahwa ada sekitar 20 orang pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga dan
KTP yang menyetorkan sesudah jam pemungutan berakhir-14:00
(Bertentangan dengan Pasal 57 “Ketua panitia tidak dibenarkan menutup
menutup pemungutan suara sebelum pukul 14:00)
 3. Bahwa terdapat pemilih yang dua kali memilih.
 4. Berita acara pemilihan tidak diserahkan.
PEMUNGUTAN SUARA DIBATALKAN, JIKA
 Panitia Pemilihan Tingkat Desa sengaja
tidak menerapkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2)
dan Ayat (3) Pasal 42 dan Pasal 43
(Aturan Pemungutan suara)
sebagaimana mestinya dengan maksud
terbukti berkehendak untuk
menguntungkan atau merugikan calon
tertentu.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAPAT
DIBATALKAN, JIKA :
 Terbukti sengaja sengaja menerapkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 dan Pasal 45 (Aturan
Penghitungan Suara) tidak sebagaimana
mestinya dengan maksud menguntungkan
atau merugikan calon tertentu.
ARDI SUSANTO
Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Barru
dan
Pembina Lembaga Riset dan Pelatihan
“Acca Celebes Indonesia”
Alamat : Jalan Pramuka No. 199, Tuwung
Kec. Barru, Kabupaten Barru.
Facebook : Ardi Drafter
HP. : 081 355 555 453
Email : ardibarru@gmail.com
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
CristianoKunto
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
Ryadhi EthniCitizen
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
Nabrisi Rohid
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
AN ASYUF
 
Materi tes tertulis dan wawancara ppk
Materi tes tertulis dan wawancara ppkMateri tes tertulis dan wawancara ppk
Materi tes tertulis dan wawancara ppk
AnnaArbaatin
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
Pemdes Seboro Sadang
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku register
Dede Subhan
 
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Aji Sahdi Sutisna
 
Surat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSurat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sah
Sendy Halim Toana
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Yudhi Aldriand
 
fasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptxfasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptx
TaufiqFredrikPasiak
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Dody Wijaya
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
Strobillus Found
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
 
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan KelurahanPemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
Siti Sahati
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Wak Wak
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
Strobillus Found
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Yudhi Aldriand
 
Timses Jokowi-Ma'ruf Amin
Timses Jokowi-Ma'ruf AminTimses Jokowi-Ma'ruf Amin
Timses Jokowi-Ma'ruf Amin
IndahMutiaraKami
 

What's hot (20)

MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
Materi tes tertulis dan wawancara ppk
Materi tes tertulis dan wawancara ppkMateri tes tertulis dan wawancara ppk
Materi tes tertulis dan wawancara ppk
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku register
 
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
 
Surat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSurat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sah
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
 
fasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptxfasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptx
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan KelurahanPemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
 
Timses Jokowi-Ma'ruf Amin
Timses Jokowi-Ma'ruf AminTimses Jokowi-Ma'ruf Amin
Timses Jokowi-Ma'ruf Amin
 

Similar to Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

(1) Pemungutan Suara (1).pptx
(1) Pemungutan Suara (1).pptx(1) Pemungutan Suara (1).pptx
(1) Pemungutan Suara (1).pptx
karanganyardemak
 
(1) Pemungutan Suara (1).pptx
(1) Pemungutan Suara (1).pptx(1) Pemungutan Suara (1).pptx
(1) Pemungutan Suara (1).pptx
karanganyardemak
 
MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx
MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptxMATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx
MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx
ChristoTito3
 
Materi Pungut Hitung ... Dese 2023.pptx
Materi Pungut Hitung ...  Dese 2023.pptxMateri Pungut Hitung ...  Dese 2023.pptx
Materi Pungut Hitung ... Dese 2023.pptx
pkmroga
 
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptx
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptxpengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptx
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptx
divpencegahankrg
 
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan).pdf
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan).pdfV2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan).pdf
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan).pdf
DhimasAgum
 
bimtek kPPS PEMILIAHAN UMUM TAHUN 2024 OK
bimtek kPPS PEMILIAHAN UMUM TAHUN 2024 OKbimtek kPPS PEMILIAHAN UMUM TAHUN 2024 OK
bimtek kPPS PEMILIAHAN UMUM TAHUN 2024 OK
GoesToKluyuran
 
MATERI PEMBEKALAN PTPS PANWASLU KECAMATAN NANGA PINOH.pptx
MATERI PEMBEKALAN PTPS PANWASLU KECAMATAN NANGA PINOH.pptxMATERI PEMBEKALAN PTPS PANWASLU KECAMATAN NANGA PINOH.pptx
MATERI PEMBEKALAN PTPS PANWASLU KECAMATAN NANGA PINOH.pptx
sdmohubdatinbawasluw
 
OKE Bimtek Tungsura PPS pasca PKPU 25.pptx
OKE Bimtek Tungsura PPS pasca PKPU 25.pptxOKE Bimtek Tungsura PPS pasca PKPU 25.pptx
OKE Bimtek Tungsura PPS pasca PKPU 25.pptx
MohAsroni1
 
PPT BIMTEK TUNGSURA jejejddjdjdjrDN.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA jejejddjdjdjrDN.pptxPPT BIMTEK TUNGSURA jejejddjdjdjrDN.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA jejejddjdjdjrDN.pptx
imacahyadi
 
MODUL 2 tata Kerja KPPS Untuk Pemilu 2024
MODUL 2 tata Kerja KPPS Untuk Pemilu 2024MODUL 2 tata Kerja KPPS Untuk Pemilu 2024
MODUL 2 tata Kerja KPPS Untuk Pemilu 2024
pemdescendonomaju
 
MATERI BIMTEK PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAG 2.pptx
MATERI BIMTEK PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAG 2.pptxMATERI BIMTEK PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAG 2.pptx
MATERI BIMTEK PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAG 2.pptx
FachrudienAssukabumi1
 
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
YessicaClaudian
 
SOSILISASI -KPPS POKJA-PILKADES-2022 (1).pptx
SOSILISASI -KPPS POKJA-PILKADES-2022 (1).pptxSOSILISASI -KPPS POKJA-PILKADES-2022 (1).pptx
SOSILISASI -KPPS POKJA-PILKADES-2022 (1).pptx
UnkahaTV
 
materi tungsura pra bimtek pemilu 2024.ppt
materi tungsura pra bimtek pemilu 2024.pptmateri tungsura pra bimtek pemilu 2024.ppt
materi tungsura pra bimtek pemilu 2024.ppt
totoyuliarto2
 
PPT BIMTEK TUNGSURA KPPS MEKARLUYU.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA KPPS MEKARLUYU.pptxPPT BIMTEK TUNGSURA KPPS MEKARLUYU.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA KPPS MEKARLUYU.pptx
abunaufal13
 
(2) Penghitungan Suara.pptx
(2) Penghitungan Suara.pptx(2) Penghitungan Suara.pptx
(2) Penghitungan Suara.pptx
karanganyardemak
 
v1 TUNGSURA - Pemungutan dan Penghitungan Suara.pptx
v1 TUNGSURA - Pemungutan dan Penghitungan Suara.pptxv1 TUNGSURA - Pemungutan dan Penghitungan Suara.pptx
v1 TUNGSURA - Pemungutan dan Penghitungan Suara.pptx
ssuser7c5d7d
 
1. V1 PPT BIMTEK TUNGSURA.pdf untuk penyelenggara
1. V1 PPT BIMTEK TUNGSURA.pdf untuk penyelenggara1. V1 PPT BIMTEK TUNGSURA.pdf untuk penyelenggara
1. V1 PPT BIMTEK TUNGSURA.pdf untuk penyelenggara
EnjangHasanudin2
 
PPT BIMTEK TUNGSURA DN.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA DN.pptxPPT BIMTEK TUNGSURA DN.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA DN.pptx
yusmaradewi1
 

Similar to Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (20)

(1) Pemungutan Suara (1).pptx
(1) Pemungutan Suara (1).pptx(1) Pemungutan Suara (1).pptx
(1) Pemungutan Suara (1).pptx
 
(1) Pemungutan Suara (1).pptx
(1) Pemungutan Suara (1).pptx(1) Pemungutan Suara (1).pptx
(1) Pemungutan Suara (1).pptx
 
MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx
MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptxMATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx
MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx
 
Materi Pungut Hitung ... Dese 2023.pptx
Materi Pungut Hitung ...  Dese 2023.pptxMateri Pungut Hitung ...  Dese 2023.pptx
Materi Pungut Hitung ... Dese 2023.pptx
 
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptx
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptxpengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptx
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptx
 
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan).pdf
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan).pdfV2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan).pdf
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan).pdf
 
bimtek kPPS PEMILIAHAN UMUM TAHUN 2024 OK
bimtek kPPS PEMILIAHAN UMUM TAHUN 2024 OKbimtek kPPS PEMILIAHAN UMUM TAHUN 2024 OK
bimtek kPPS PEMILIAHAN UMUM TAHUN 2024 OK
 
MATERI PEMBEKALAN PTPS PANWASLU KECAMATAN NANGA PINOH.pptx
MATERI PEMBEKALAN PTPS PANWASLU KECAMATAN NANGA PINOH.pptxMATERI PEMBEKALAN PTPS PANWASLU KECAMATAN NANGA PINOH.pptx
MATERI PEMBEKALAN PTPS PANWASLU KECAMATAN NANGA PINOH.pptx
 
OKE Bimtek Tungsura PPS pasca PKPU 25.pptx
OKE Bimtek Tungsura PPS pasca PKPU 25.pptxOKE Bimtek Tungsura PPS pasca PKPU 25.pptx
OKE Bimtek Tungsura PPS pasca PKPU 25.pptx
 
PPT BIMTEK TUNGSURA jejejddjdjdjrDN.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA jejejddjdjdjrDN.pptxPPT BIMTEK TUNGSURA jejejddjdjdjrDN.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA jejejddjdjdjrDN.pptx
 
MODUL 2 tata Kerja KPPS Untuk Pemilu 2024
MODUL 2 tata Kerja KPPS Untuk Pemilu 2024MODUL 2 tata Kerja KPPS Untuk Pemilu 2024
MODUL 2 tata Kerja KPPS Untuk Pemilu 2024
 
MATERI BIMTEK PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAG 2.pptx
MATERI BIMTEK PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAG 2.pptxMATERI BIMTEK PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAG 2.pptx
MATERI BIMTEK PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAG 2.pptx
 
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
 
SOSILISASI -KPPS POKJA-PILKADES-2022 (1).pptx
SOSILISASI -KPPS POKJA-PILKADES-2022 (1).pptxSOSILISASI -KPPS POKJA-PILKADES-2022 (1).pptx
SOSILISASI -KPPS POKJA-PILKADES-2022 (1).pptx
 
materi tungsura pra bimtek pemilu 2024.ppt
materi tungsura pra bimtek pemilu 2024.pptmateri tungsura pra bimtek pemilu 2024.ppt
materi tungsura pra bimtek pemilu 2024.ppt
 
PPT BIMTEK TUNGSURA KPPS MEKARLUYU.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA KPPS MEKARLUYU.pptxPPT BIMTEK TUNGSURA KPPS MEKARLUYU.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA KPPS MEKARLUYU.pptx
 
(2) Penghitungan Suara.pptx
(2) Penghitungan Suara.pptx(2) Penghitungan Suara.pptx
(2) Penghitungan Suara.pptx
 
v1 TUNGSURA - Pemungutan dan Penghitungan Suara.pptx
v1 TUNGSURA - Pemungutan dan Penghitungan Suara.pptxv1 TUNGSURA - Pemungutan dan Penghitungan Suara.pptx
v1 TUNGSURA - Pemungutan dan Penghitungan Suara.pptx
 
1. V1 PPT BIMTEK TUNGSURA.pdf untuk penyelenggara
1. V1 PPT BIMTEK TUNGSURA.pdf untuk penyelenggara1. V1 PPT BIMTEK TUNGSURA.pdf untuk penyelenggara
1. V1 PPT BIMTEK TUNGSURA.pdf untuk penyelenggara
 
PPT BIMTEK TUNGSURA DN.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA DN.pptxPPT BIMTEK TUNGSURA DN.pptx
PPT BIMTEK TUNGSURA DN.pptx
 

More from Ardi Susanto

Ideopolstratak Aktualisasi Masyarakat Madani Intermediete Training Nasional H...
Ideopolstratak Aktualisasi Masyarakat Madani Intermediete Training Nasional H...Ideopolstratak Aktualisasi Masyarakat Madani Intermediete Training Nasional H...
Ideopolstratak Aktualisasi Masyarakat Madani Intermediete Training Nasional H...
Ardi Susanto
 
Retorika dan Publik Speaking Ardi Susanto_Forkami 2022.pdf
Retorika dan Publik Speaking Ardi Susanto_Forkami 2022.pdfRetorika dan Publik Speaking Ardi Susanto_Forkami 2022.pdf
Retorika dan Publik Speaking Ardi Susanto_Forkami 2022.pdf
Ardi Susanto
 
Manajemen Strategi Ardi Susanto
Manajemen Strategi Ardi SusantoManajemen Strategi Ardi Susanto
Manajemen Strategi Ardi Susanto
Ardi Susanto
 
Penguatan Komunikasi Era Society 5.0 melalui Publik Speaking_Ardi Susanto
Penguatan Komunikasi Era Society 5.0 melalui Publik Speaking_Ardi SusantoPenguatan Komunikasi Era Society 5.0 melalui Publik Speaking_Ardi Susanto
Penguatan Komunikasi Era Society 5.0 melalui Publik Speaking_Ardi Susanto
Ardi Susanto
 
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...
Ardi Susanto
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Ardi Susanto
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Ardi Susanto
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Ardi Susanto
 
Manajemen strategi
Manajemen strategiManajemen strategi
Manajemen strategi
Ardi Susanto
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
Ardi Susanto
 
Keorganisasian dalam Lima Dimensi HMI
Keorganisasian dalam Lima Dimensi HMIKeorganisasian dalam Lima Dimensi HMI
Keorganisasian dalam Lima Dimensi HMI
Ardi Susanto
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Ardi Susanto
 
Problem Solving Skill
Problem Solving SkillProblem Solving Skill
Problem Solving Skill
Ardi Susanto
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Ardi Susanto
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
Ardi Susanto
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan Bupati
Ardi Susanto
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Ardi Susanto
 
Perda Ketentraman dan Ketertiban
Perda Ketentraman dan KetertibanPerda Ketentraman dan Ketertiban
Perda Ketentraman dan Ketertiban
Ardi Susanto
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Ardi Susanto
 
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Jadwal Retensi Arsip FasilitatifJadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Ardi Susanto
 

More from Ardi Susanto (20)

Ideopolstratak Aktualisasi Masyarakat Madani Intermediete Training Nasional H...
Ideopolstratak Aktualisasi Masyarakat Madani Intermediete Training Nasional H...Ideopolstratak Aktualisasi Masyarakat Madani Intermediete Training Nasional H...
Ideopolstratak Aktualisasi Masyarakat Madani Intermediete Training Nasional H...
 
Retorika dan Publik Speaking Ardi Susanto_Forkami 2022.pdf
Retorika dan Publik Speaking Ardi Susanto_Forkami 2022.pdfRetorika dan Publik Speaking Ardi Susanto_Forkami 2022.pdf
Retorika dan Publik Speaking Ardi Susanto_Forkami 2022.pdf
 
Manajemen Strategi Ardi Susanto
Manajemen Strategi Ardi SusantoManajemen Strategi Ardi Susanto
Manajemen Strategi Ardi Susanto
 
Penguatan Komunikasi Era Society 5.0 melalui Publik Speaking_Ardi Susanto
Penguatan Komunikasi Era Society 5.0 melalui Publik Speaking_Ardi SusantoPenguatan Komunikasi Era Society 5.0 melalui Publik Speaking_Ardi Susanto
Penguatan Komunikasi Era Society 5.0 melalui Publik Speaking_Ardi Susanto
 
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
Manajemen strategi
Manajemen strategiManajemen strategi
Manajemen strategi
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
Keorganisasian dalam Lima Dimensi HMI
Keorganisasian dalam Lima Dimensi HMIKeorganisasian dalam Lima Dimensi HMI
Keorganisasian dalam Lima Dimensi HMI
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
Problem Solving Skill
Problem Solving SkillProblem Solving Skill
Problem Solving Skill
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan Bupati
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
Perda Ketentraman dan Ketertiban
Perda Ketentraman dan KetertibanPerda Ketentraman dan Ketertiban
Perda Ketentraman dan Ketertiban
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Jadwal Retensi Arsip FasilitatifJadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
 

Recently uploaded

Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuMateri PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
RezabagoesWidyantoro
 
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.pptMateri UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
RezabagoesWidyantoro
 
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptxbahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
satresnarkobareskoba
 
sejarah alternatif penyelesaian sengketa
sejarah alternatif penyelesaian sengketasejarah alternatif penyelesaian sengketa
sejarah alternatif penyelesaian sengketa
Natasya442441
 
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdfLaporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
kaharuddin52
 
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptxMateri UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
RezabagoesWidyantoro
 
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
CI kumparan
 
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptxMateri Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
RezabagoesWidyantoro
 

Recently uploaded (8)

Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuMateri PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.pptMateri UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
 
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptxbahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
 
sejarah alternatif penyelesaian sengketa
sejarah alternatif penyelesaian sengketasejarah alternatif penyelesaian sengketa
sejarah alternatif penyelesaian sengketa
 
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdfLaporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
 
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptxMateri UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
 
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
 
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptxMateri Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
 

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

  • 1. BIMBINGAN TEKNIS BAGI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS Pilkades) PILKADES 21 DESEMBER 2017 Berdasarkan : PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA Barru, 10 Desember 2017
  • 2. DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015  PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA  PERDA KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
  • 3. PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PERUBAHAN PERTAMA : PERDA 14/2016  Dasar : PUTUSAN Mahkamah Agung NO : 128/PUU/XII/2016  ISI : Pasal 15 Huruf g yang berbunyi “terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan bukti fisik tempat tinggal calon serta surat keterangan tempat tinggal dari pejabat yang berwenang”.  Pasal 15 tadi sudah “dihapus” PERUBAHAN KEDUA : PERDA 6/2017  Dasar : Evaluasi Pnyelenggaraan Pilkades Serentak 19 desember 2016.  Pasal 8 SKPD Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa  Pasal 10 Kewenangan membentuk KPPS  Pasal 37 Waktu Pemungutan Suara 07.00- 14:00 dan pendelegasian pengaturan Banyaknya wajib pilih.  Pasal 44 Penghitungan yang diawali pembauran isi kotak suara
  • 5. LUBER JURDIL  LANGSUNG = WAJIB PILIH TERDAFTAR DPT  UMUM = SEMUA MASYARAKAT YANG MEMENUHI SYARAT  BEBAS = MEMILIH TANPA TEKANAN  RAHASIA = PILIHAN TIDAK BOLEH DIKETAHUI SIAPAPUN  JUJUR = PENYELENGGARA PILKADES  ADIL = MEMPERLAKUKAN SAMA SESUAI ATURAN
  • 6. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU  ASAS MANDIRI DAN ADIL  ASAS JUJUR, TERBUKA, DAN AKUNTABEL  ASAS KEPENTINGAN UMUM  ASAS PROPORSIONALITAS  ASAS PROFESIONALITAS, EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS ASAS TERTIB
  • 7. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA Membentuk KPPS yang ditetapkan oleh KEPALA DESA/Pj KADES) KPPS, minimal 8 Orang  1 (Satu) Orang sebagai Ketua Zona KPPS merangkap anggota  1 (Satu) Orang sebagai Sekretaris merangkap anggota  + 6 (Enam) orang sebagai Anggota  Catatan : Melibatkan unsur perempuan
  • 8. DIMENSI KPPS PILKADES  RUANGNYA : ZONA KPPS  WAKTU : HARI H SAMPAI JAM SELESAINYA PEMUNGUTAN
  • 9. TUGAS DAN KEWAJIBAN KPPS PILKADES  Melaksanakan pemungutan suara  Menyelesaikan permasalahan pada saat pemungutan suara dan dapat menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan wajib pilih  Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara sampai diterimanya kotak suara oleh panitia pemilihan tingkat desa  Membuat berita acara pemungutan suara  Menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel, surat suara sisa (rusak atau tidak terpakai) dan berita acara pemungutan suara kepada panitia pemilihan tingkat desa disertai berita acara serah terima;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa (Membantu distribusi surat panggilan, menandatangani surat suara, dst)
  • 10. TITIK RAWAN PENGAWASAN PRA PEMUNGUTAN SUARA  Akurasi jumlah suara sesuai jumlah pemilih  Distribusi Undangan  Kesiapan TPS/Zona KPPS termasuk DPT  Potensi Money Politik, Intimidasi, dan Mobilisasi pemilih PEMUNGUTAN SUARA  Pengecekan jumlah surat suara dan kelengkapannya  Potensi pemilih yang memberi suara lebih dari 1 kali  Potensi Anggota KPPS curang mencoblos suara sisa  Potensi Money Politik, Intimidasi, dan Mobilisasi pemilih
  • 11. TITIK RAWAN PENGAWASAN PENGHITUNGAN SUARA  Konsistensi Panitia Pilkades Tingkat Desa dalam penentuan Sah/Tidak Sah suara  Akurasi dalam penghitungan  Kecermatan dan akurasi dalam mengisi format yang ada  Potensi manipulasi suara  Potensi tidak menyerahkan salinan ke Saksi, BPD, dan Panitia Pilkades Kabupaten
  • 12. PERLU PEMAHAMAN SEMUA PIHAK ATAS KEWENANGAN, PROSEDUR, DAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA KHUSUSNYA RENCANA DAN LATIHAN YANG SEMPURNA ADALAH JAMINAN 90 PERSEN KEBERHASILAN TUGAS….!!!
  • 13. GLADI KPPS PADA ZONA KPPS  Dilakukan 1 (Satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara yang bertujuan untuk : 1. Dilakukan untuk memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing anggota KPPS; 2. Menguasai tata cara pemungutan suara; 3. Memahami pengisisan formulir dan penggunaan sarana keperluan pemungutan suara dalam Zona KPPS a. Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing- masing anggota KPPS sesuai Bintek hari ini; b. Anggota KPPS memerankan tugasnya masing-masing dan menanyakan kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal yang belum jelas; c. Ketua KPPS berkonsultasi kepada Panitia Tingkat Desa jika ada yang tidak/belum dipahami pada saat gladi; d. Ketua KPPS menjelaskan perlunya membantu penyandang disabilitas/cacat dalam memberikan suara.
  • 14. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA  Ketua KPPS harus memastikan perlengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sudah harus diterima 1(satu) hari sebelum hari H;  Jumlah dan jenis perlengkapan harus sesuai aturan dan jika kurang atau belum diterima maka dapat segera melaporkan kepada Panitia Tingkat desa; Perlengkapan Meliputi : Surat Suara, Kotak suara, Bilik Suara, Tinta, Segel, Sampul, Formulir-formulir, Berita acara, Salinan DPT, Karet Pengikat, Lem perekat, kantong plastik, Ballpoint, Spidol, Tali pengikat Paku, Paku pencoblos, Gembok dan kunci gembok
  • 15. PENYIAPAN ZONA KPPS  ZONA KPPS SUDAH HARUS DISIAPKAN PALING LAMBAT SEHARI SEBELUM HARI H PEMUNGUTAN SUARA MELIPUTI : KURSI PEMILIH, KURSI SAKSI, MEJA, PEMBATAS ZONA KPPS, PAPAN INFORMASI, TANDA PINTU MASUK DAN PINTU KELUAR, ATRIBUT MEJA/KURSI.
  • 17. HARI H DIMULAI DENGAN RAPAT ANGGOTA KPPS  Ketua KPPS Membuka Rapat Anggota KPPS tepat pada Pukul 07:00 Waktu setempat dengan disaksikan oleh pemilih dan saksi calon.  Mekanisme Rapat Pemungutan Suara dilakukan :  1. Pembacaan pakta integritas anggota KPPS dipimpin Ketua KPPS;  2. Ketua KPPS Membuka dan memeriksa Perlengkapan Pemungutan Suara  Membuka dan menghitung kertas suara, memastikan kotak suara kosong dan menguncinya kembali, membuka segel sampul surat suara dengan memperlihatkan kepada Saksi/Pemilih.  Menghitung dan memeriksa kondisi kertas suara serta memastikan keseuaian antara surat suara dengan daerah pemilihan.  3. Menjelaskan tata cara pemberian suara kepada saksi dan pemilih yang ada.
  • 18. ZONA KPPS adalah Area Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Bilik suara (Minimal 2 s/d 6 Bilik) Kursi Pemilih Min 20 Kursi Meja Saksi Kursi Calon Kades (Jika ada) Kotak Suara Peng arah Sek ret aris Ketua Pem bant u Pener ima Pengh ubung Meja Tinta 4 6
  • 19. LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA LANGKAH 1 : MENERIMA DAN MEMERIKSA NAMA PEMILIH Pada Meja Penerima : 1. Menerima pemilih dan memeriksa Format AE (Surat Pemberitahuan) dengan Mencocokan dengan DPT 2. Memeriksa Jari Tangan Pemilih untuk Pastikan tidak ada Tinta Tanda Telah Memilih 3. Membuat dan mengisi daftar hadir dan menulis nomor urut kedatangan 4. Meminta pemilih duduk pada tempat yang disediakan 5. Memberikan Format AE (Surat pemberitahuan) kepada Ketua Zona KPPS secara berkala 6. Memberikan kesempatan pada pemilih yang tidak membawa Format AE untuk mengecek pada DPT
  • 20. LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA LANGKAH 2 : PEMBERIAN SURAT SUARA Pada Meja Ketua 1. Berdasarkan Format AE (Surat pemberitahuan) Sekretaris atau Anggota KPPS Pembantu mengisi nama dan nomor Zona KPPS pada surat suara 2. Memberi surat suara kepada Ketua Zona KPPS untuk ditandatangani 3. Ketua Zona KPPS memanggil Pemilih berdasarkan Urutan Kedatangan dan memberikan Surat Suara yang telah ditandatangani 4. Apabila surat suara rusak, Ketua Zona KPPS memberikan surat suara pengganti paling banyak 1 (Satu) Kali 5. Ketua KPPS dapat meminta kepada pengarah dalam hal pemilih adalah penyandang disabilitas/cacat untuk membentu memberikan hak pilihnya.
  • 21. LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA LANGKAH 3 : MEMBERIKAN SURAT SUARA PADA BILIK SUARA Pada Bilik Suara dan Kotak Suara 1. Anggota KPPS selaku pengarah mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik yang kosong untuk memberikan suara 2. Anggota KPPS selaku pengarah dapat membantu pemilih yang disabilitas/cacat yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan. LANGKAH 4 : MEMASUKKAN SURAT SUARA KE KOTAK SUARA 1. Mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ada 2. Mempersilahkan pemilih untuk menuju ke meja Tinta dekat pintu keluar.
  • 22. LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA LANGKAH 5 : MENANDAI JARI TANGAN SEBAGAI TANDA TELAH MEMILIH Pada Meja Tinta 1. Anggota KPPS selaku Pengamanan dan juga meja tinta mempersilahkan pemilih memasukkan surat suara kedalam botol tinta dan memastikan bahwa tinta telah membasahi kuku jari tersebut. 2. Memastikan tinta pada jari pemilih tidak dihapus dan bagi pemilih yang tidak memiliki jari maka dapat diberi tanda pada salah satu jari kakinya. 3. Mempersilahkan pemilih yang telah memilih untuk keluar dari Zona KPPS dan/atau TPS.
  • 23. PUKUL 13;00 WAKTU SETEMPAT  Ketua Zona KPPS Mengumumkan 1. Pemungutan suara akan ditutup; 2. kepada BPD, Panitia Tingkat Desa/KPPS, Calon, Saksi serta Pemilih untuk segera menggunakan hak pilihnya. 3. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak ilihnya kecuali pemilih yang hadir dalam TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
  • 24. PUKUL 14;00 WAKTU SETEMPAT  Ketua Zona KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah ditutup dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir didalam Zona KPPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.  Ketua Zona KPPS juga meminta kepada Anggota KPPS pada Meja Penerima untuk menutup meja penerima dan tidak lagi menerima.
  • 26. Berdasarkan Keberatan/Gugatan Desa Pilkades 2016.  1. bahwa ada 30 (tiga puluh) orang pemilih yang menyetor surat panggilannya mulai dari Jam 08:00 s/d 23:00, tapi panitia tidak pernah memanggil yang bersangkutan; (Bertentangan dengan Pasal 42 (1) “Pemilih yang hadir diberi selembar surat suara melalui panggilan berdasarkan urutan daftar hadir..”)  2. bahwa ada sekitar 20 orang pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga dan KTP yang menyetorkan sesudah jam pemungutan berakhir-14:00 (Bertentangan dengan Pasal 57 “Ketua panitia tidak dibenarkan menutup menutup pemungutan suara sebelum pukul 14:00)  3. Bahwa terdapat pemilih yang dua kali memilih.  4. Berita acara pemilihan tidak diserahkan.
  • 27. PEMUNGUTAN SUARA DIBATALKAN, JIKA  Panitia Pemilihan Tingkat Desa sengaja tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 42 dan Pasal 43 (Aturan Pemungutan suara) sebagaimana mestinya dengan maksud terbukti berkehendak untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
  • 28. HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAPAT DIBATALKAN, JIKA :  Terbukti sengaja sengaja menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 (Aturan Penghitungan Suara) tidak sebagaimana mestinya dengan maksud menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
  • 29. ARDI SUSANTO Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Barru dan Pembina Lembaga Riset dan Pelatihan “Acca Celebes Indonesia” Alamat : Jalan Pramuka No. 199, Tuwung Kec. Barru, Kabupaten Barru. Facebook : Ardi Drafter HP. : 081 355 555 453 Email : ardibarru@gmail.com